Nuansa Terkini Makassar,- Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) Kota Makassar mencatat capaian positif Pendapatan Asli Daerah (PAD) menjelang penutupan tahun anggaran 2025. Hingga 1 Desember 2025, realisasi PAD telah mencapai Rp1,5 triliun dari target Rp1,8 triliun.
Plt Sekretaris Bapenda Kota Makassar, Zamhir Islamie Hatta, mengatakan capaian tersebut menunjukkan tren pertumbuhan yang baik meskipun dihadapkan pada berbagai penyesuaian regulasi dan kebijakan fiskal.
“Per 1 Desember 2025, realisasi PAD kita sudah berada di angka Rp1,5 triliun dari target Rp1,8 triliun. Untuk sektor retribusi sendiri, terdapat pembaruan aturan, khususnya Perda Nomor 1 yang menghadirkan sejumlah regulasi baru terkait peraturan wali kota,” ujar Zamhir saat menjadi narasumber podcast Tribun Timur, Selasa (9/12/2025).
Ia menjelaskan, perubahan regulasi seperti penyesuaian Perda Nomor 1, Perwali Nomor 61 terkait biaya perolehan, serta kebijakan pemerintah pusat mengenai rumah subsidi yang tidak lagi dikenakan pajak, turut memengaruhi struktur penerimaan daerah. Selain itu, pembaruan pelimpahan kewenangan retribusi persampahan ke tingkat kecamatan juga berdampak pada skala pendapatan.
Meski demikian, Zamhir menegaskan bahwa seluruh pendapatan daerah tetap diarahkan untuk mendukung program strategis Pemerintah Kota Makassar.
“Pendapatan dari pajak dan retribusi diperuntukkan bagi berbagai program strategis wali kota, sejalan dengan visi Makassar Unggul, Inklusif, Aman, dan Berkelanjutan, khususnya pada misi peningkatan ekonomi dasar dan perluasan lapangan kerja,” jelasnya.
Dari sisi kontribusi jenis pajak, Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) dan Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB) menjadi penyumbang terbesar PAD tahun ini. Realisasi PBB mencapai sekitar 97 persen atau Rp270 miliar, sementara BPHTB berada di kisaran 80 persen dengan nilai sekitar Rp370 miliar. Kedua sektor tersebut menyumbang lebih dari Rp500 miliar bagi PAD Kota Makassar.
Selain itu, sektor pajak hiburan juga mencatatkan kinerja di atas target dengan capaian 103 persen. Zamhir menilai tingginya kontribusi ini dipengaruhi oleh pesatnya pertumbuhan fasilitas hiburan di Kota Makassar.
“Perkembangan sektor hiburan di Makassar cukup signifikan, sehingga realisasinya sudah melampaui target yang ditetapkan,” katanya.
Menanggapi isu nasional terkait kenaikan PBB di sejumlah daerah pada 2025, Bapenda Makassar memastikan tidak melakukan penyesuaian tarif PBB. Kebijakan tersebut diambil dengan mempertimbangkan kondisi ekonomi masyarakat yang masih dalam tahap pemulihan, meskipun daya beli warga Makassar dinilai relatif stabil.
“Pemerintah Kota Makassar tidak menaikkan tarif PBB P2 karena mempertimbangkan kondisi ekonomi masyarakat, meski daya beli di Makassar masih cukup baik dibandingkan daerah lain,” ungkap Zamhir.
Dengan capaian tersebut, Bapenda Kota Makassar optimistis tren positif PAD dapat dipertahankan hingga akhir tahun. Upaya intensifikasi dan ekstensifikasi pajak akan terus dilakukan guna mendukung keberlanjutan pembangunan dan kesejahteraan masyarakat Kota Makassar. (*).
