Ketua PSI Optimistis Tambah Kursi, Targetkan Fraksi Lebih Kuat pada Pemilu Mendatang

 

Nuansa Terkini Makassar,-  Ketua Partai Solidaritas Indonesia (PSI) menyampaikan optimisme terhadap peningkatan perolehan kursi partai ke depan. Hal tersebut disampaikannya dalam sebuah pertemuan bersama jajaran pengurus dan kader yang hadir sebanyak lima orang dari daerah.

Dalam keterangannya, Ketua PSI menegaskan bahwa dukungan Presiden ke-7 RI Joko Widodo yang bergabung dengan PSI menjadi energi baru bagi partai. Dukungan tersebut diyakini mampu memperkuat posisi PSI dalam kontestasi politik, sehingga target ke depan tidak lagi hanya tiga kursi, melainkan lebih banyak dari itu.

“Dengan adanya dukungan Pak Jokowi yang bergabung di PSI, kami optimistis bisa memperoleh kursi yang lebih banyak ke depan,” ujarnya.

Terkait peta persaingan politik di wilayah tersebut, Ketua PSI mengakui bahwa saat ini partai-partai yang masih dominan antara lain Gerindra, Demokrat, dan Partai NasDem. Sementara itu, kursi pimpinan dewan masih dikuasai oleh partai lain.

Meski demikian, PSI tetap menatap masa depan dengan penuh keyakinan. Dari kondisi saat ini yang baru memiliki satu fraksi, PSI menargetkan pada periode mendatang—baik 2029 maupun 2031—dapat membentuk lebih dari satu fraksi dan memperkuat peran politiknya di parlemen.

“Kami berharap ke depan PSI bisa memiliki fraksi yang lebih kuat dan bahkan menargetkan posisi strategis di lembaga legislatif,” tambahnya.

PSI menegaskan komitmennya untuk terus bekerja, memperluas basis dukungan, serta membangun kerja sama politik demi mencapai target tersebut.

Polda Sulsel Peringati Isra Mi’raj 1447 H, Kapolda Tekankan Penguatan Iman dan Pelayanan Humanis

Nuansa Terkini Makassar,- Polda Sulawesi Selatan menggelar Peringatan Isra Mi’raj Nabi Muhammad SAW Tahun 1447 Hijriah/2026 Masehi di Masjid Nur Syuhada Mapolda Sulsel, Rabu (28/01/2026). Kegiatan keagamaan ini berlangsung khidmat dan penuh makna sebagai sarana meningkatkan keimanan dan ketakwaan personel Polri.

Acara tersebut dihadiri langsung oleh Kapolda Sulawesi Selatan Irjen Pol. Djuhandhani Rahardjo Puro, S.H., M.H., didampingi Wakapolda Sulsel Brigjen Pol. Nasri, S.I.K., M.H., para Pejabat Utama Polda Sulsel, serta seluruh personel Polda Sulsel.

Peringatan Isra Mi’raj tahun ini mengusung tema “Isra Mi’raj Nabi Besar Muhammad SAW Memperteguh Keimanan dan Ketakwaan Personel Polri untuk Masyarakat dalam Aksi Kemanusiaan dan Kepedulian Sosial.” Tema tersebut menegaskan pentingnya nilai-nilai spiritual sebagai landasan dalam pelaksanaan tugas Polri yang humanis dan berorientasi pada pelayanan masyarakat.

Dalam sambutannya, Kapolda Sulsel menekankan bahwa momentum peringatan Isra Mi’raj yang dilaksanakan hendaknya menjadi acuan dan refleksi bagi seluruh personel Polri dalam menjalankan tugas dan pengabdian. Peristiwa Isra Mi’raj, khususnya perjalanan Nabi Muhammad SAW dalam menerima perintah shalat, memiliki makna mendalam sebagai simbol kesabaran, keikhlasan, dan ketaatan kepada Allah SWT.

Kapolda Sulsel menjelaskan bahwa bagi insan Bhayangkara, nilai-nilai tersebut sangat relevan dalam pelaksanaan tugas melayani, melindungi, dan mengayomi masyarakat. Melalui pendekatan ibadah, khususnya shalat, diharapkan dapat meningkatkan disiplin serta memperkuat akhlak personel Polri sehingga mampu memberikan pelayanan terbaik kepada masyarakat, khususnya di wilayah hukum Polda Sulsel.

Lebih lanjut disampaikan, keimanan dan ketakwaan merupakan pondasi utama bagi personel Polri dalam menghadapi tantangan keamanan dan ketertiban masyarakat (kamtibmas) yang semakin kompleks, mulai dari potensi konflik sosial, bencana alam, hingga berbagai bentuk ancaman kejahatan. Oleh karena itu, personel Polri tidak hanya dituntut tangguh secara fisik dan teknis, tetapi juga kuat secara spiritual, dengan keimanan yang kokoh serta senantiasa mengutamakan kepentingan masyarakat melalui berbagai aksi kemanusiaan dan kepedulian sosial.

Kegiatan peringatan Isra Mi’raj kemudian dilanjutkan dengan penyampaian hikmah oleh Ustadz Dr. H. Amri Amir, S.Sos., S.Ag., M.A., yang memberikan tausiah penuh pencerahan dan motivasi. Dalam ceramahnya, ia mengajak seluruh hadirin untuk terus meningkatkan kualitas ibadah, memperbaiki akhlak, serta mengimplementasikan nilai-nilai keislaman dalam kehidupan sehari-hari maupun dalam pelaksanaan tugas sebagai anggota Polri.

Acara ditutup dengan doa bersama, sebagai harapan agar seluruh personel Polda Sulsel senantiasa diberikan kekuatan, keselamatan, dan keberkahan dalam menjalankan tugas pengabdian kepada bangsa, negara, dan masyarakat.

Sekda Makassar Terima Kunjungan Ditjen Cipta Karya, Bahas Hibah Alat JICA

 

Nuansa Terkini Makassar,— Sekretaris Daerah (Sekda) Makassar Andi Zulkifly menerima kunjungan Direktorat Air Minum Direktorat Jenderal Cipta Karya Kementerian Pekerjaan Umum (KemenPu) di Ruang Sekda, Kantor Balai Kota Makassar, Selasa (27/1). Agendanya, membahas penyelesaian hibah alat deteksi kebocoran air dari JICA.

Pada kesempatan itu, hadir Kepala Balai Penataan Bangunan, Perumahan, dan Kawasan Sulsel Baskoro Elmiawan. Sementara, Sekda Zulkifly didampingi Dirut PDAM Makassar Hamzah Ahmad. 

 Sekda Makassar, Andi Zulkifly, mengatakan pihaknya telah bekerja sama dengan Japan International Cooperation Agency atau JICA lewat program kemitraan (partnership program) di bidang air minum.

“Pemerintah Kota Makassar bekerja sama dengan JICA melalui partnership program terkait hibah barang, khususnya alat deteksi kebocoran air untuk PDAM. Program ini sudah berjalan beberapa tahun,” ujar Andi Zulkifly.

Namun dalam proses hibah tersebut, kata Sekda, masih terdapat sejumlah dokumen yang belum lengkap sehingga perlu segera dipenuhi agar proses administrasi dapat dituntaskan.

“Ternyata ada beberapa berkas yang belum lengkap untuk proses hibah ini. Tadi Pak Kepala Balai menyampaikan agar dokumen tersebut segera dilengkapi,” jelasnya.

Ia mengungkapkan, terdapat dua dokumen utama yang nantinya harus ditandatangani oleh Wali Kota Makassar, yakni surat pernyataan minat dan surat pernyataan bersedia menerima hibah barang milik negara.

“Ada dua dokumen yang akan ditandatangani oleh Pak Wali, yaitu surat pernyataan minat dan surat pernyataan kesediaan menerima hibah barang milik negara. Itu saja yang diminta,” katanya.

Meski demikian, Andi Zulkifly menegaskan bahwa Wali Kota tidak serta-merta menandatangani dokumen tersebut tanpa melakukan pengecekan terhadap barang yang akan dihibahkan.

“Pak Wali tentu tidak langsung menandatangani. Beliau perlu mengecek terlebih dahulu bagaimana kondisi dan keberadaan barang hibah tersebut,” tegasnya.

Untuk itu, Pemkot Makassar memanggil Direktur Utama PDAM Makassar guna memastikan kondisi dan pemanfaatan alat tersebut.

“Makanya kami memanggil Direktur Utama PDAM, Pak Hamzah Ahmad. Beliau menyampaikan bahwa barang itu masih digunakan dan jumlahnya ada enam item,” ungkap Sekda.

Menurutnya, alat deteksi kebocoran air yang dihibahkan tersebut tergolong modern dan sangat membantu PDAM dalam menekan tingkat kehilangan air.

“Saya kira alat ini cukup modern karena mampu mendeteksi kebocoran air,” ujarnya.

Lebih lanjut, Sekda menambahkan sebelum Wali Kota menandatangani dokumen hibah, biasanya juga diperlukan review dari Inspektorat sebagai bentuk mitigasi dan perlindungan administrasi.

“Biasanya Pak Wali meminta review dari Inspektorat sebelum menandatangani surat-surat seperti ini. Artinya ada rekomendasi dari Inspektorat apakah hibah tersebut bisa diterima atau tidak, sebagai bentuk mitigasi secara administrasi,” pungkas Andi Zulkifly.

Terpisah, Kepala Balai Penataan Bangunan, Perumahan, dan Kawasan Sulsel, Baskoro Elmiawan, mengatakan hibah tersebut merupakan bagian dari kerja sama JICA dalam mendukung peningkatan layanan air minum, khususnya untuk mendeteksi kebocoran jaringan distribusi PDAM.

“Kalau dari JICA itu untuk mendeteksi kebocoran air. Kegiatannya sebenarnya sudah dilaksanakan dan peralatannya juga sudah dimanfaatkan oleh PDAM,” ujar Baskoro Elmiawan.

Ia menjelaskan, kunjungan ke Pemkot Makassar, khususnya menemui Sekretaris Daerah, bertujuan untuk menindaklanjuti penyelesaian proses administrasi hibah yang masih harus dilengkapi.

“Kami berkunjung ke Pak Sekda untuk meneruskan proses administrasi penyelesaian hibahnya. Ada beberapa dokumen yang memang harus dipenuhi oleh pemerintah kota,” jelasnya.

Dokumen yang dimaksud, lanjut Baskoro, berupa surat pernyataan minat dan surat pernyataan kesediaan menerima hibah, yang menjadi persyaratan dalam penyelesaian proses hibah dari JICA kepada Pemerintah Kota Makassar.

“Jadi pemerintah kota perlu menyiapkan surat minat dan surat kesediaan menerima hibah sebagai dasar penyelesaian proses hibah dari JICA ke Pemerintah Kota Makassar,” katanya.

Terkait jumlah peralatan, Baskoro menyebutkan bahwa terdapat enam item alat deteksi kebocoran, namun rincian jumlah set dan spesifikasinya lebih diketahui oleh pihak PDAM sebagai pengguna langsung.

“Ada enam item, tetapi untuk berapa setnya secara detail, pihak PDAM yang lebih mengetahui rinciannya,” ungkapnya.

Ia menegaskan bahwa secara regulasi, proses hibah tersebut bukanlah hal yang rumit karena merupakan mekanisme hibah aset pada umumnya.

“Sebenarnya ini hanya proses hibah aset seperti biasa, jadi bukan hal yang rumit. Kami hanya memerlukan dua surat tersebut sebagai dasar untuk memproses hibah aset dari kementerian ke pemerintah kota,” pungkas Baskoro Elmiawan. (*)

Sekda Makassar Terima Yayasan Tajdidul Iman, Bahas Pelayanan Umat

 

Nuansa Terkini Makassar,— Pemerintah Kota (Pemkot) Makassar komitmen mendukung semua kegiatan keagamaan. Sebab, hal itu merupakan program prioritas pasangan Munafri Arifuddin dan Aliyah Mustika Ilham (MULIA).

Hal itu disampaikan Sekretaris Daerah (Sekda) Makassar, Andi Zulkifly saat menerima kunjungan silaturahmi pengurus Yayasan Tajdidul Imam di Ruang Rapat Sekretaris Daerah Makassar, Kantor Balai Kota Makassar, Selasa (27/1).

Sekda Zulkifly mengatakan dukungan ke Yayasan Tajdidul Imam telah dibahas dalam sejumlah pertemuan, khususnya terkait pelayanan pemandian jenazah dan agenda keagamaan lainnya.

“Kami sudah beberapa kali melakukan pertemuan terkait pemandian jenazah dan agenda-agenda keagamaan lainnya. Pada prinsipnya, Pemkot Makassar sangat mendukung. Pak Wali Kota juga memberikan lampu hijau kepada yayasan maupun pihak-pihak yang bergerak untuk kepentingan umat,” ujar Andi Zulkifly.

Terkait bantuan ambulans, Zul--sapaan akrabnya--menjelaskan Pemkot Makassar saat ini menerapkan mekanisme pinjam pakai, bukan hibah. Hal tersebut disesuaikan dengan regulasi dan status pengadaan kendaraan yang masih tergolong baru.

“Ambulans ini sifatnya pinjam pakai. Kenapa tidak dihibahkan? Karena kendaraan tersebut merupakan hasil pengadaan tahun 2025. Untuk hibah ada syarat dan proses tersendiri, sehingga mekanisme yang paling benar saat ini adalah pinjam pakai untuk keperluan umat,” jelasnya.

Meski demikian, mantan Camat Ujung Pandang itu membuka peluang hibah ke depan apabila regulasi telah memungkinkan. “Ke depan, kalau regulasi sudah memungkinkan, tentu ada potensi untuk dilakukan hibah,” tambahnya.

Andi Zulkifly berharap keberadaan ambulans tersebut dapat membantu Pemkot Makassar dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat, khususnya di bidang keagamaan.

“Semoga ini bisa membantu pemerintah kota dalam melayani masyarakat dan umat, khususnya dalam pelayanan keagamaan,” tuturnya.

Selain ambulans, Pemkot Makassar juga memberikan perhatian terhadap kebutuhan kain kafan bagi warga kurang mampu. Anggaran pengadaan kain kafan dialokasikan melalui Dinas Sosial (Dinsos) Kota Makassar.

“Untuk kain kafan, kami anggarkan melalui Dinas Sosial. Tahun lalu itu tersedia sekitar 1.300 kain kafan, dan pada tahun 2026 direncanakan sebanyak 2.000 kain kafan,” ungkapnya.

Ia menegaskan pemberian kain kafan diperuntukkan khusus bagi warga tidak mampu dan harus memenuhi persyaratan administratif.

“Pemberian kain kafan ini untuk masyarakat kurang mampu, dengan syarat melampirkan surat keterangan tidak mampu dan wajib memiliki KTP Makassar. Proses pengajuannya langsung ke Dinas Sosial,” tegasnya.

Sekda Zulkifly juga menekankan penyaluran kain kafan tidak dilakukan melalui kelurahan maupun organisasi kemasyarakatan guna menghindari kecemburuan sosial.

“Penyaluran tidak diberikan ke kelurahan atau organisasi masyarakat. Kita jaga agar tidak menimbulkan kecemburuan dari pihak lain,” katanya.

Sementara itu, terkait insentif pemandi jenazah dan kepesertaan BPJS Ketenagakerjaan, Andi Zulkifly mengakui hingga saat ini belum ada penambahan insentif bagi pemandi jenazah.

“Berdasarkan laporan, memang belum ada penambahan insentif untuk pemandi jenazah. Saat ini bagian Kesejahteraan Rakyat masih mencari formula agar program ini bisa ditingkatkan,” ujarnya.

Adapun untuk BPJS Ketenagakerjaan, Pemkot Makassar telah memasukkan program tersebut sebagai salah satu prioritas, namun tetap dengan persyaratan tertentu.

“BPJS Ketenagakerjaan masuk dalam program prioritas pemerintah kota, tetapi ada syarat yang harus dipenuhi, salah satunya kategori pekerja rentan,” pungkas Andi Zulkifly.

Sementara, Ketua Pembina Yayasan Tajdidul Imam KH Sudirman menyampaikan apresiasi kepada Pemkot Makassar atas dukungan yang selama ini diberikan dalam menunjang kegiatan sosial dan pelayanan kemanusiaan yang dijalankan yayasan tersebut.

Kiyai Sudirman--sapaan akrabnya--menyebutkan, berbagai bantuan dan dukungan dari pemerintah telah dirasakan secara nyata, termasuk pada tahun ini berupa fasilitas pinjam pakai satu unit mobil ambulans.

“Pertama-tama kami mengucapkan terima kasih atas dukungan pemerintah selama ini. Alhamdulillah, kerja sama dengan Yayasan Tajdidul Iman sudah berjalan dengan baik, dan tahun ini kami kembali mendapatkan bantuan berupa hak pinjam pakai mobil ambulans, sesuai dengan regulasi yang berlaku,” ujar Kiyai Sudirman.

Ia berharap ke depan kerja sama antara pemerintah dan yayasan dapat terus ditingkatkan, khususnya dalam pemenuhan perlengkapan operasional serta dukungan bagi tenaga kesehatan, terutama para pemandi jenazah.

“Insya Allah ke depan, penggunaan perlengkapan bisa lebih banyak bekerja sama. Termasuk dukungan bagi tenaga kesehatan, khususnya pemandi jenazah, agar dapat terus memberikan pelayanan dengan baik,” katanya.

Selain itu, Yayasan Tajdidul Iman juga menyampaikan pentingnya jaminan keselamatan dan kesejahteraan bagi para relawan yang tergabung di dalam yayasan. Saat ini, jumlah pemandi jenazah yang terlibat mencapai lebih dari 100 orang, dengan risiko kerja yang cukup tinggi.

“Jumlah pemandi jenazah kami lebih dari 100 orang. Risiko kecelakaan cukup besar, sehingga kami berharap adanya perlindungan seperti asuransi kecelakaan dan jaminan hari tua bagi teman-teman pejuang kemanusiaan di yayasan ini,” tuturnya.

Yayasan Tajdidul Iman berharap dukungan pemerintah dapat terus berlanjut dari tahun ke tahun, sehingga yayasan tersebut semakin mampu hadir di tengah masyarakat dan memberikan pelayanan sosial yang maksimal.

“Kami berharap ke depan Yayasan Tajdidul Iman semakin bisa hadir dan terus mendapat dukungan dari pemerintah dari tahun ke tahun,” pungkasnya. (*)

Sekda Makassar Tinjau TPA Tamangapa, Tekankan Kolaborasi Pengelolaan Sampah

 

Nuansa Terkini Makassar,- Sekretaris Daerah (Sekda) Makassar Andi Zulkifly melakukan peninjauan kawasan Tempat Pembuangan Akhir (TPA) Tamangapa Kecamatan Manggala, Selasa (27/1). Agenda ini untuk memastikan pengelolaan sampah berjalan sesuai standar dan tidak menimbulkan dampak pencemaran lingkungan.

Sekretaris Daerah (Sekda) Makassar, Andi Zulkifly, mengatakan peninjauan dilakukan untuk melihat langsung kondisi terkini TPA, termasuk pemanfaatan lahan baru yang telah digunakan untuk perluasan area pembuangan sampah.

“Kami sedang memantau kondisi TPA saat ini, apalagi sudah ada lahan baru yang digunakan untuk memperluas area. Yang paling penting kami pastikan adalah tidak terjadi pelanggaran lingkungan,” ujar Andi Zulkifly.

Menurutnya, pengawasan difokuskan pada pengelolaan limbah, khususnya air lindi, agar tidak mencemari lingkungan sekitar. Selain itu, Pemkot juga mengevaluasi kebutuhan dan kekurangan yang dihadapi para petugas TPA di lapangan.

“Kami melihat bagaimana pengelolaan limbahnya, bagaimana kondisi air lindinya, serta apa saja yang masih dibutuhkan oleh petugas TPA di sana,” jelasnya.

Dari hasil peninjauan, ditemukan sejumlah catatan yang perlu segera dibenahi. Salah satunya adalah perbaikan sistem penyimpanan air lindi serta pembangunan saluran drainase.

“Ada beberapa masukan, terutama terkait perbaikan penyimpanan air lindi. Itu sudah kami anggarkan. Begitu juga dengan perbaikan drainase untuk aliran limbah air lindi agar tidak mencemari lingkungan,” ungkapnya.

Selain itu, Pemkot Makassar juga akan melakukan penimbunan di area TPA sesuai rekomendasi Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK).

“Ada saran dari Kementerian Lingkungan untuk dilakukan penimbunan dengan tanah, kemudian nantinya akan dilakukan penghijauan. Kami pantau volumenya dan teknis pelaksanaannya,” kata Andi Zulkifly.

Ia menambahkan, Wali Kota Makassar telah menginstruksikan agar seluruh kondisi TPA segera dicek untuk dilakukan perencanaan ulang, termasuk akses jalan menuju area TPA.

“Pak Wali Kota menyampaikan kepada saya agar segera mengecek semuanya untuk dibuat perencanaan ulang, termasuk akses jalan menuju lokasi,” ujarnya.

Terkait luasan lahan baru, Sekda Zulkifly menyebut area tersebut mencapai sekitar tiga hektare. Namun demikian, ia menegaskan bahwa penambahan lahan bukan solusi jangka panjang untuk mengatasi persoalan sampah yang selama ini sudah overload.

“Kita tidak bisa terus mengandalkan pembelian lahan baru dan penimbunan. Yang terpenting adalah bagaimana kita mereduksi sampah agar volumenya bisa berkurang,” tegasnya.

Sebagai solusi jangka panjang, Pemkot Makassar mendorong penerapan Pengolahan Sampah menjadi Energi Listrik (PSEL). Namun, ia menekankan bahwa realisasi PSEL masih memerlukan pembahasan lanjutan bersama Wali Kota Makassar.

“Itu melalui PSEL, tetapi tentu nanti kita harus bicarakan lagi tahapan-tahapannya bersama Pak Wali Kota,” pungkasnya. 

Terpisah, Camat Manggala, Andi Eldi, menjelaskan sejauh ini proses pembuangan sampah di TPA masih berjalan dan terus dilakukan penanganan sesuai arahan Dinas Lingkungan Hidup serta kementerian terkait.

“Alhamdulillah, untuk pembuangan sampah sejauh ini masih berjalan. Penanganan juga terus dilakukan, salah satunya dengan menutup sampah menggunakan tanah sesuai arahan dari Dinas Lingkungan Hidup dan kementerian,” ujar Andi Eldi.

Ia menyebutkan, salah satu fokus utama dalam pengelolaan TPA adalah kolam lindi, yakni kolam penampungan air hasil rembesan sampah yang berpotensi mencemari lingkungan jika tidak dikelola dengan baik.

“Kolam lindi ini sangat penting. Air sampah harus ditampung dan diolah di dalam area TPA. Kalau sampai keluar ke sungai, tentu berbahaya bagi lingkungan,” jelasnya.

Dalam kunjungan tersebut, rombongan juga meninjau area TPA Bintang Lima serta kolam lindi yang sudah tersedia. 

Andi Eldi menilai kondisi TPA saat ini cukup baik karena telah dilakukan penanganan awal, seperti penimbunan sampah dengan tanah hingga sebagian area mulai ditumbuhi rumput.

“Penanganan awal sudah terlihat. Sampah-sampah lama ditimbun dengan tanah, bahkan sudah ada area yang mulai hijau. Ini menjadi catatan positif, apalagi saat kunjungan kementerian kemarin juga mendapat penilaian yang baik,” katanya.

Namun demikian, ia mengakui masih ada kendala pada akses jalan menuju TPA, khususnya saat musim hujan. Jalan yang licin dan rusak menyulitkan kendaraan pengangkut sampah untuk naik ke area pembuangan.

“Akses jalan memang masih menjadi perhatian. Kalau hujan deras, kendaraan cukup kesulitan. Alhamdulillah, Dinas PU sudah turun dan dijadwalkan melakukan perbaikan jalan mulai Maret ini,” ungkap Andi Eldi.

Selain itu, Pemerintah Kota (Pemkot) Makassar juga telah melakukan pembebasan lahan seluas sekitar 2 hingga 3 hektare pada akhir 2025 sebagai bagian dari rencana pengembangan TPA ke depan.

“Pembebasan lahan sudah dilakukan. Ke depan, jika masih diperlukan perluasan dan ada lahan yang dijual, insyaallah Pemkot siap mengambil kembali demi kepentingan pengelolaan sampah,” ujarnya.

Soal TPA kondisi overload, Andi Eldi menegaskan, penanganan internal harus terus dilakukan. Salah satu upaya penting adalah mendorong pemilahan sampah dari sumbernya, mulai dari tingkat masyarakat.

“Arahan dari pemerintah kota sudah jelas, masyarakat harus mulai memilah sampah. Camat dan lurah juga terus didorong untuk mengaktifkan TPS 3R di wilayah masing-masing,” tutupnya. (*)

Camat Mariso Aswin Kartapati Harun Pimpin Musrenbang Kecamatan, 126 Usulan Pembangunan Dibahas

 

Nuansa Terkini Makassar,- Camat Mariso, Aswin Kartapati Harun, S.STP., M.Si, melaksanakan kegiatan Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) Kecamatan Mariso yang berlangsung di Hotel Novotel Makassar. Kegiatan ini merupakan bagian dari amanah Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional.

Aswin Kartapati Harun menjelaskan bahwa Musrenbang Kecamatan Mariso masih akan melalui beberapa tahapan lanjutan hingga ke tingkat berikutnya. Namun demikian, pelaksanaan Musrenbang tahun ini berjalan dengan lancar dan partisipatif.

“Di Kecamatan Mariso terdapat 126 usulan yang dihimpun dari masyarakat. Rata-rata usulan tersebut berkaitan dengan pengurukan dan rehabilitasi drainase, pembersihan saluran air, penerangan jalan umum, pemasangan CCTV, serta perbaikan sarana dan prasarana kesehatan seperti posyandu,” ungkapnya.

Kegiatan Musrenbang ini secara resmi dibuka oleh Asisten II Pemerintah Kota Makassar, serta dihadiri langsung oleh sejumlah kepala SKPD. Kehadiran para pemangku kepentingan tersebut bertujuan untuk menyinkronkan usulan masyarakat dengan program dan pendanaan sektoral pemerintah kota.

Lebih lanjut, Camat Mariso menegaskan bahwa pengelolaan sampah secara terpadu menjadi salah satu program prioritas di wilayahnya. Program ini sejalan dengan harapan Pemerintah Kota Makassar agar persoalan sampah dapat ditangani secara serius dan berkelanjutan.

“Pengelolaan sampah harus menjadi perhatian bersama, mulai dari RT, RW, LPM, lurah hingga camat, agar dapat dikelola dengan baik dan terintegrasi,” tambahnya.

Di akhir kegiatan, Aswin berharap seluruh usulan yang telah dirumuskan dapat dikawal dengan baik, selaras dengan RTRW, serta didukung oleh peran aktif pemerintah di semua tingkatan, mulai dari perencanaan, pelaksanaan, hingga pengawasan pembangunan. (***).

Komisi C DPRD Tunda RDP Klarifikasi Perizinan PT GMTD, Manajemen Tak Hadir

Nuansa Terkini Makassar,- Pada hari Jumat, 23 Januari 2026, Komisi C DPRD melaksanakan Rapat Dengar Pendapat (RDP) yang berlangsung secara terbuka dan sesuai dengan ketentuan kelembagaan. Rapat tersebut dipimpin oleh Sekretaris Komisi C, Bapak H. Ray Suyadi Arsyad, dengan didampingi oleh anggota Komisi C, antara lain H. Sangkala Saddiko dan H. Imam Muzakkar. Turut hadir dalam rapat tersebut Ketua Komisi C Bapak Azwar, ST, serta anggota dewan lainnya yaitu H. Irwan Hasan, Andi Pahlevi selaku Ketua Komisi A, H. Jufri Pabe, dan Farid Rayendra. Yang jg di hadiri oleh beberapa SKPD terkait.

RDP ini diselenggarakan menindaklanjuti Surat Wali Kota Makassar Terkait permintaan Klarifikasi dan pemberhentian Sementara Proses Perizinan PT.GMTD Tbk,  sebagai bentuk komitmen Komisi C dalam menjalankan peran fungsi pengawasan yang melekat. Namun demikian, dalam pelaksanaan rapat tersebut, pihak yang diundang yakni manajemen PT GOWA MAKASSAR TAURISM DEVELOPMENT  Tbk (GMTD) tidak dapat memenuhi  undangan yang dimaksud dan meminta penjadwalan ulang, akibatnya agenda rapat tidak dapat menyentuh substansi secara menyeluruh.

Sehubungan dengan hal tersebut, Komisi C memutuskan untuk menunda rapat dan akan menjadwalkan ulang RDP dengan kembali mengundang pihak PT GOWA MAKASSAR TAURISM DEVELOPMENT Tbk (GMTD) agar proses klarifikasi dan pembahasan dapat berjalan secara adil, transparan, dan bertanggung jawab. Keputusan ini diambil demi menjaga objektivitas, nama baik semua pihak terkait, serta menjunjung tinggi prinsip tata kelola pemerintahan yang baik.

Satpol PP Panakkukang Bersama Kelurahan Pampang Tertibkan PKL Liar di Sekitar UMI

Nuansa Terkini Makassar,— Sebagai langkah nyata dalam menegakkan ketertiban umum dan menjaga kenyamanan masyarakat, Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) Kecamatan Panakkukang bersama Satuan Perlindungan Masyarakat (Satlinmas) Kelurahan Pampang serta unsur RT dan RW melakukan penertiban lapak kaki lima di Jalan Inspeksi Kanal, Kelurahan Pampang, Kamis (22/1/2026).

Penertiban ini merupakan bagian dari upaya penegakan Peraturan Daerah (Perda) Nomor 7 Tahun 2021 tentang Ketertiban Umum dan Ketenteraman Masyarakat, sekaligus menindaklanjuti arahan Wali Kota Makassar terkait keberadaan bangunan liar yang berdiri di atas fasilitas umum (fasum) milik Pemerintah Kota.

Ruas jalan yang berada tepat di samping Universitas Muslim Indonesia (UMI) tersebut kerap menjadi titik penyempitan arus lalu lintas akibat keberadaan lapak liar dan aktivitas Pedagang Kaki Lima (PKL) yang memanfaatkan badan jalan, sehingga mengganggu kelancaran kendaraan dan keselamatan pengguna jalan.

Lurah Pampang, Andi Quandy Ayatullah, saat dikonfirmasi mengatakan bahwa kegiatan penertiban dilakukan setelah pihak kelurahan sebelumnya memberikan teguran langsung maupun teguran tertulis kepada para pedagang.

Penertiban PKL di Jalan Inspeksi Kanal ini, kata dia, dilaksanakan sebagai bentuk komitmen pemerintah dalam menegakkan aturan sesuai Perda yang berlaku serta menjalankan arahan Wali Kota Makassar.

“Penertiban lapak kaki lima ini kami lakukan secara persuasif dan humanis, dengan mengedepankan dialog serta pendekatan sosial kepada para pedagang. Alhamdulillah, kegiatan penertiban berjalan lancar tanpa kendala berarti,” ungkap Andi Iyo, sapaan akrab Lurah Pampang.

Tak hanya di Jalan Inspeksi Kanal, Andi Iyo juga mengungkapkan bahwa pihaknya akan melakukan langkah serupa di sejumlah titik lain yang dinilai melanggar ketentuan, termasuk di Jalan Poros Pampang. 

Untuk lokasi tersebut, pihak kelurahan saat ini telah melayangkan surat teguran sebagai tahap awal sebelum dilakukan penertiban, dengan harapan para pedagang dapat mematuhi aturan demi terciptanya ketertiban, keamanan, dan kelancaran lalu lintas di wilayah Kelurahan Pampang. (*)

Wali Kota Makassar Tegaskan Komitmen Pembangunan Rendah Karbon Lewat Kolaborasi Internasional

Nuansa Terkini Makassar,– Wali Kota Makassar, Munafri Arifuddin, membuka Workshop Zero Carbon City Project with Focus on Transportation and Energy through City-to-City Collaboration between Makassar City and City of Yokohama yang digelar di Onyx Ballroom Myko Hotel & Convention Center, Selasa (20/1/2026).

Workshop ini merupakan bagian dari kolaborasi antar kota (City-to-City Collaboration) antara Kota Makassar dan Kota Yokohama, Jepang, yang difokuskan pada penguatan proyek Kota Nol Karbon melalui sektor transportasi dan energi sebagai dua penyumbang emisi terbesar di kawasan perkotaan.

Munafri  menyampaikan kolaborasi ini menegaskan bahwa tantangan perubahan iklim dan dekarbonisasi perkotaan merupakan agenda global yang membutuhkan kerja sama lintas sektor. 

"Proyek ini dirancang sebagai program multiyears yang terstruktur dan berorientasi pada hasil nyata berupa penurunan emisi karbon yang terukur,” tambahnya.

Ia menjelaskan, fokus utama proyek diarahkan pada dua sektor kunci, yakni transportasi dan energi. Pada sektor transportasi, kerja sama akan mengkaji penerapan teknologi pengendalian lalu lintas secara real-time maupun otonom untuk mengurangi kemacetan, meningkatkan efisiensi perjalanan, serta menekan emisi kendaraan bermotor.

Selain itu, Pemerintah Kota Makassar juga mendorong pengembangan kendaraan listrik beserta infrastruktur pendukungnya, termasuk stasiun pengisian daya dan fasilitas sepeda listrik berbasis energi surya, khususnya di kawasan prioritas dekarbonisasi.

Sementara pada sektor energi, proyek ini membuka peluang pengembangan energi terbarukan dan teknologi hemat energi, seperti pembangkit listrik tenaga surya atap, pemanfaatan teknologi surya generasi baru, serta kajian pemanfaatan panas limbah industri.

Munafri menegaskan, pendekatan tersebut sejalan dengan komitmen Pemerintah Kota Makassar untuk meningkatkan level energi bersih dan efisiensi energi, baik di sektor publik maupun swasta, sebagai fondasi pembangunan jangka panjang yang rendah karbon.

“Kami menyadari bahwa transformasi menuju kota nol karbon membutuhkan waktu, konsistensi kebijakan, serta dukungan seluruh pemangku kepentingan. Namun dengan kolaborasi yang kuat, perencanaan yang matang, dan inovasi berkelanjutan, Makassar mampu mengambil peran aktif dalam agenda global penanggulangan perubahan iklim,” jelasnya.

Ia berharap kerja sama dengan Kota Yokohama dan Nippon Koei tidak hanya menjadi ajang transfer teknologi, tetapi juga transfer pengetahuan dan praktik tata kelola kota berkelanjutan, serta dapat menjadi model kolaborasi City-to-City bagi kota-kota lain di Indonesia.

Sementara itu, Konsulat Jepang untuk Makassar, Ohashi Koichi, menyampaikan apresiasi atas terselenggaranya workshop tersebut dan menilai Makassar sebagai kota yang strategis untuk pengembangan kota pintar yang berkelanjutan dan ramah lingkungan di Indonesia.

Ia juga mengapresiasi rencana penandatanganan Nota Kesepahaman (MoU) antara ASEAN-Japan dan kelompok usaha terkait kerja sama kendaraan listrik, termasuk rencana pendirian perusahaan patungan dan fasilitas perakitan lokal yang diharapkan mendorong pertumbuhan ekonomi daerah, pengembangan SDM, serta penciptaan lapangan kerja.

“Kerja sama antar kota yang didukung sektor swasta seperti ini merupakan implementasi nyata konsep Smart City. Kami berharap kolaborasi Makassar dan Yokohama dapat menjadi contoh bagi pengembangan kota berkelanjutan di kawasan ASEAN,” pungkasnya.(*)

Dukung Film Lokal, Melinda Aksa Nobar Film Uang Possolo

 

Nuansa Terkini Makassar,- Dalam upaya mendukung perkembangan film lokal, Ketua TP PKK Kota Makassar Melinda Aksa bersama jajaran pengurus TP PKK Kota Makassar, Pokja Bunda PAUD Kota Makassar, serta Dewan Kerajinan Nasional Daerah (Dekranasda) Kota Makassar menggelar kegiatan nonton bareng film Uang Passolo di XXI Mall Ratu Indah, Selasa (20/01/2026).

Kegiatan ini merupakan bentuk dukungan terhadap karya sineas lokal Timur Picture yang berkolaborasi dengan 786 Production dalam menghadirkan film bernilai budaya dan kearifan lokal.

Film Uang Passolo diketahui telah tayang di bioskop sejak 8 Januari 2026. Film ini disutradarai oleh Andi Burhamzah, yang mengemas cerita kehidupan sosial masyarakat Bugis-Makassar dengan balutan komedi dan drama.

Kegiatan nonton bareng ini turut dihadiri langsung oleh sutradara serta para pemain film Uang Passolo, sehingga memberikan suasana yang lebih hangat dan istimewa.

Selama pemutaran film, Melinda Aksa bersama para pengurus TP PKK, Pokja Bunda PAUD, dan Dekranasda Kota Makassar tampak menikmati jalannya cerita. Suasana bioskop pun penuh gelak tawa, menandakan film tersebut berhasil menghibur penonton.

Dalam keterangannya, Melinda Aksa menyampaikan apresiasinya terhadap film Uang Passolo yang dinilai mampu mengangkat budaya lokal dengan cara yang ringan dan menghibur.

“Film ini sangat menarik karena mengangkat budaya lokal kita, khususnya Bugis-Makassar, dengan cerita yang dekat dengan kehidupan sehari-hari dan dikemas secara menghibur,” ujarnya.

Ia mengaku terhibur dengan alur cerita serta akting para pemain yang dinilai natural dan mampu menggambarkan realitas sosial masyarakat.

“Selain menghibur, film ini juga memberikan pesan moral yang baik dan bisa menjadi sarana edukasi budaya bagi masyarakat,” tambahnya.

Melinda Aksa pun mengajak masyarakat untuk menonton dan mendukung film lokal sebagai bentuk apresiasi terhadap film yang mengangkat kearifan lokal Bugis-Makassar.

Sementara itu, sutradara film Uang Passolo menyampaikan terima kasih dan apresiasi atas dukungan yang diberikan oleh Melinda Aksa bersama jajaran pengurus TP PKK, Pokja Bunda PAUD, dan Dekranasda Kota Makassar.

“Kami sangat berterima kasih atas dukungan ini. Semoga film Uang Passolo bisa diterima masyarakat luas dan menjadi motivasi bagi sineas lokal untuk terus berkarya serta mencetak lebih banyak film yang mengangkat budaya daerah,” ungkapnya.

Salah seorang penonton, Yuni, yang merupakan pengurus Pokja Bunda PAUD Kota Makassar, mengaku sangat terhibur dengan film tersebut.

“Ceritanya sangat dekat dengan kehidupan kita. Banyak makna yang bisa diambil, terutama terkait permasalahan budaya Bugis-Makassar tentang uang passolo,” ujarnya.

Untuk diketahui, film Uang Passolo mengangkat kisah dinamika sepasang kekasih yang ingin melangsungkan pernikahan, namun harus menghadapi berbagai persoalan keluarga dan sosial yang berkaitan dengan tradisi uang passolo sebagai bagian dari kearifan lokal budaya Bugis-Makassar. Film Uang Passolo saat ini masih tayang di seluruh bioskop.

Pemkot Makassar Helat Perayaan Natal ASN Perdana, Kepemimpinan Munafri-Aliyah Tegaskan Kota Inklusif

Nuansa Terkini Makassar, - Wali Kota Makassar, Munafri Arifuddin dan Wakil Wali Kota Makassar Aliyah Mustika Ilham menegaskan bahwa perbedaan adalah anugerah besar yang harus dirawat sebagai kekuatan bersama dalam membangun kota. 

Hal tersebut disampaikannya dalam Perayaan Natal Pemerintah Kota Makassar yang digelar perdana untuk ASN lingkup Pemkot Makassar di Hotel Myko, Selasa (20/1/2026).

Munafri menyebut, perayaan Natal bersama ini menjadi bukti nyata bagaimana nilai inklusivitas dan toleransi tidak hanya digaungkan dalam wacana, tetapi diwujudkan secara konkret di Kota Makassar.

“Selama ini kita sering mengagungkan toleransi dan perbedaan. Tapi malam ini, inklusivitas dan toleransi itu nyata di depan mata kita bersama,” ujar Munafri dalam sambutannya.

Ia menegaskan, Perayaan Natal ini tidak hanya ditujukan untuk memberikan kebahagiaan kepada umat Kristiani di lingkup Pemerintah Kota Makassar, melainkan sebagai bentuk penghormatan dan empati antarumat beragama dalam kehidupan masyarakat yang majemuk.

Menurut Munafri, perbedaan yang ada di tengah masyarakat sejatinya hanya terletak pada perbedaan ideologi dan keyakinan, bukan pada nilai kemanusiaan. Perbedaan tersebut, kata dia, justru memperkaya cara pandang dalam menyelesaikan berbagai persoalan bersama.

“Perbedaan di antara kita bukan untuk ditumpuk dan dibesarkan. Justru dari perbedaan itulah kita bisa melihat persoalan dari sudut pandang yang berbeda. Dan itu adalah anugerah besar dari Tuhan,” tegasnya.

Dalam momentum Natal ini, Munafri juga menekankan pentingnya nilai integritas dan kejujuran yang harus dibawa seluruh ASN dalam menjalankan tugas pemerintahan. Ia menilai, integritas dan kejujuran merupakan fondasi utama dalam membangun tata kelola pemerintahan yang adil dan profesional.

“Hanya dengan integritas dan kejujuran, kita bisa menyelesaikan perbedaan tanpa melihat apa agamamu, dari mana asalmu, dan apa latar belakangmu,” jelasnya.

Ia memastikan bahwa di lingkungan Pemerintah Kota Makassar, setiap orang memiliki hak yang sama untuk mengabdi dan menduduki posisi strategis selama memiliki kapabilitas dan kompetensi. Tidak boleh ada diskriminasi dalam struktur pemerintahan.

Munafri berharap Perayaan Natal bersama ini dapat menjadi momentum untuk saling mengasihi, memperkuat persaudaraan, serta mendekatkan diri kepada Tuhan, sekaligus mendorong kolaborasi dalam mengisi pembangunan Kota Makassar.

Ia juga berharap ke depan Perayaan Natal bersama di lingkup Pemerintah Kota Makassar dapat dilaksanakan lebih besar dan melibatkan lebih banyak masyarakat. 

Sementara itu, Wakil Wali Kota Makassar, Aliyah Mustika Ilham, menyampaikan pesan kebersamaan kepada seluruh umat Kristiani serta masyarakat Kota Makassar.

“Perayaan Natal ini bukan hanya menjadi momentum spiritual bagi umat Kristiani, tetapi juga pengingat bagi kita semua tentang pentingnya toleransi, dan persaudaraan dalam kehidupan bermasyarakat. Pemerintah Kota Makassar berkomitmen untuk terus menjaga harmoni, kebersamaan, dan semangat saling menghormati di tengah keberagaman yang menjadi kekuatan kota ini.” ujarnya.

Pada kesempatan tersebut, Munafri,-Aliyah dan juga Ketua TP PKK Kota Makassar Melinda Aksa mengapresiasi para ASN yang memasuki masa purna bakti, atas pengabdian dan dedikasi yang telah diberikan selama puluhan tahun.(*)

Kapolda Sulsel Pimpin Sertijab Pejabat Utama dan Kapolres serta Lantik Dirres PPA dan PPO

 

Nuansa Terkini Makassar,- Kapolda Sulawesi Selatan Irjen Pol. Djuhandhani Rahardjo Puro, S.H., M.H., memimpin Upacara Serah Terima Jabatan (Sertijab) Pejabat Utama dan Kapolres Jajaran serta Pelantikan Jabatan Direktur Reserse Pelindungan Perempuan dan Anak (PPA) dan Pemberantasan Perdagangan Orang (PPO) Polda Sulsel. Kegiatan berlangsung di Aula Mappaodang Mapolda Sulsel, Selasa (20/01/2026).

Upacara tersebut dihadiri Wakapolda Sulsel Brigjen Pol. Nasri, S.I.K., M.H., para Pejabat Utama Polda Sulsel, serta Kapolres jajaran. Hadir pula para pengurus Bhayangkari Daerah Sulawesi Selatan.

Kapolda Sulsel menegaskan bahwa mutasi dan rotasi jabatan di lingkungan Polri merupakan hal yang lumrah sebagai bagian dari pembinaan karier, peningkatan kinerja, dan penyegaran organisasi. Kapolda juga menyampaikan apresiasi dan terima kasih kepada para pejabat lama atas dedikasi serta pengabdian yang telah diberikan dalam menjaga stabilitas keamanan dan ketertiban masyarakat (kamtibmas) di wilayah Sulawesi Selatan.

Adapun pejabat yang melaksanakan sertijab yakni Karo SDM, Dirlantas, Kabidkum, Kapolres Jeneponto, dan Kapolres Sinjai, serta pelantikan jabatan Dirres PPA dan PPO Polda Sulsel.

Jabatan Karo SDM Polda Sulsel yang sebelumnya dijabat Kombes Pol. Aris Haryanto, S.I.K., M.Hum., kini mengemban amanah baru sebagai Kabagkompeten Robinkar SSDM Polri. Jabatan tersebut selanjutnya diemban oleh Kombes Pol. Adi Ferdian Saputra, S.I.K., M.H., yang sebelumnya menjabat Karo SDM Polda Lampung.

Jabatan Dirlantas Polda Sulsel yang sebelumnya dijabat Kombes Pol. Karisman, S.I.K., M.Si., kini diangkat sebagai Kabagrenops Robinops Stamaops Polri. Posisinya digantikan oleh Kombes Pol. Pria Budi, S.I.K., M.H., yang sebelumnya menjabat Analis Kebijakan Madya Bidang Kurikulum Lemdik Polri.

Sementara itu, jabatan Kabidkum Polda Sulsel yang sebelumnya diemban Kombes Pol. Ade Indrawan, S.I.K., M.H., kini menjabat sebagai Analis dan Advokasi Hukum Kepolisian Madya Tk. II Divkum Polri. Jabatan Kabidkum Polda Sulsel selanjutnya diisi oleh Kombes Pol. Hery Marwanto, S.H., yang sebelumnya menjabat Kabid TIK Polda Maluku.

Untuk jabatan Kapolres Jeneponto, AKBP Widi Setiawan, S.I.K., M.I.K., mendapat penugasan baru sebagai Kasubbaglog Setlem Sespim Lemdiklat Polri. Jabatan Kapolres Jeneponto kini dijabat oleh AKBP Haryo Basuki, S.I.K., M.H., yang sebelumnya bertugas sebagai Kasubbiddal Bidkeu Mabes Polri.

Selanjutnya, jabatan Kapolres Sinjai yang sebelumnya dijabat AKBP Harry Azhar Hasry, S.I.K., M.H., kini diangkat sebagai Kanit 1 Satresmob Bareskrim Polri. Jabatan Kapolres Sinjai diserahterimakan kepada AKBP Jamal Fathur Rakhman, S.I.K., M.H., yang sebelumnya menjabat Kasubbid Paminal Bidpropam Polda Kepulauan Bangka Belitung.

Pada kesempatan yang sama, Kapolda Sulsel juga melantik Kombes Pol. Osva, S.I.K., M.Si., sebagai Dirres PPA dan PPO Polda Sulsel. Sebelumnya, Kombes Pol. Osva menjabat sebagai Kabagstrajemen Rorena Polda Riau.

Rangkaian kegiatan diakhiri dengan acara ramah tamah sebagai wujud kebersamaan dan silaturahmi antara pejabat lama dan pejabat baru di lingkungan Polda Sulawesi Selatan.

Sekda Makassar Terima Kunjungan PIP, Bahas Hibah Aset untuk Akses Stadion

Nuansa Terkini Makassar,— Pemerintah Kota (Pemkot) Makassar berencana melakukan hibah maupun pertukaran aset lahan yang berkaitan dengan pembangunan stadion dan akses jalan pendukungnya di kawasan Untia.

Hal tersebut disampaikan Sekretaris Daerah (Sekda) Makassar, Andi Zulkifly, saat menerima kunjungan Sivitas Akademika Politeknik Ilmu Pelayaran (PIP) agenda rapat pinjam pakai PIP dan pengembangan kawasan Untia di Ruang Rapat Sekda Kantor Balai Kota Makassar, Senin (19/1).

Sekda Zulkifly mengatakan, berdasarkan pemetaan awal, terdapat lahan milik Pemkot Makassar seluas sekitar satu hektare yang bakal masuk dalam skema hibah. Namun demikian, rencana tersebut masih harus melalui kajian mendalam, khususnya terkait mekanisme hukum yang akan digunakan.

“Yang pertama tentu kita harus mencermati regulasinya. Apakah skema yang paling tepat itu hibah ataukah tukar-menukar aset. Ini tidak bisa kita putuskan tergesa-gesa karena menyangkut aset pemerintah daerah,” ujar Andi Zulkifly.

Mantan Camat Ujung Pandang itu, menegaskan, apabila opsi tukar-menukar aset dipilih, maka nilai aset harus setara sebagaimana ketentuan peraturan perundang-undangan. Jika nilai tidak sebanding, maka diperlukan dasar hukum dan alasan yang kuat untuk menggunakan mekanisme hibah.

“Kalau tukar-menukar, nilainya harus sama. Kalau tidak sama, itu yang harus kita hati-hati. Jangan sampai di kemudian hari muncul persoalan hukum atau dianggap merugikan Pemkot Makassar,” tegasnya.

Selain itu, sambung Sekda Zulkifly, rapat juga membahas akses jalan menuju stadion yang direncanakan menjadi titik nol pembangunan. 

Zul--sapaan akrabnya--menyebutkan jalan eksisting saat ini masa pinjam pakainya telah berakhir, sehingga diperlukan kepastian status aset serta alternatif akses baru.

Pemkot Makassar, kata dia, menunggu laporan lanjutan dari pihak terkait, termasuk hasil koordinasi dengan pemerintah pusat, guna memastikan tidak ada persoalan hukum di kemudian hari.

“Kami menunggu bagaimana alternatif jalan yang akan disiapkan. Akses ini penting karena akan digunakan sebagai akses utama stadion. Secara perencanaan, kita sudah masuk tahapan dan pada bulan Mei direncanakan mulai tahap penimbunan,” jelas Andi Zulkifly.

Dalam konteks rekayasa lalu lintas dan analisis dampak lingkungan (Amdal), Sekda menilai keberadaan lebih dari satu akses jalan menjadi kebutuhan mutlak. Oleh karena itu, keterlibatan pihak pengembang, termasuk Summarecon, dinilai penting dalam mewujudkan akses alternatif tersebut.

“Idealnya stadion itu tidak hanya memiliki satu akses. Harus ada minimal dua akses. Untuk akses kedua ini, tentu kita perlu melibatkan pihak lain, termasuk pengembang, karena tidak semua lahan merupakan tanah negara atau milik Pemkot,” ungkapnya.

Sekda Makassar juga menyinggung aset yang saat ini masih tercatat sebagai barang milik PIP dalam hal ini Kementerian Perhubungan (Kemenhub) dan berada dalam skema pinjam pakai. 

Ia berharap proses penghapusan atau penyerahan aset tersebut dapat dipercepat, mengingat perencanaan teknis oleh Dinas Pekerjaan Umum (PU) telah berjalan dan ditargetkan rampung pada awal Maret.

“Kami berharap proses administrasi, termasuk penghapusan aset pinjam pakai, bisa dipercepat. Ini penting agar perencanaan tidak terhambat dan tidak menimbulkan masalah di kemudian hari,” katanya.

Menutup rapat, Sekda Zulkifly menegaskan seluruh rencana hibah maupun pertukaran aset akan dikonsultasikan ke kementerian terkait, seperti Kementerian Dalam Negeri, Kementerian Perhubungan, dan Kementerian Keuangan, sebelum diambil keputusan final.

“Semua langkah ini harus berpedoman pada regulasi. Setelah konsultasi ke kementerian, kita akan duduk bersama lagi untuk mengambil keputusan terbaik bagi Pemerintah Kota Makassar,” pungkas Andi Zulkifly. (*)