Irwan Hasan Dorong Penguatan Urban Farming dalam Pengawasan Pemerintahan Daerah

Nuansa Terkini Makassar,– Anggota DPRD Kota Makassar, Irwan Hasan, menggelar kegiatan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah bersama Kecamatan Mamajang di Hotel Almadera Makassar, Minggu (7/6/2026).

Kegiatan tersebut menghadirkan Sekretaris Camat (Sekcam) Mamajang, Andi Muhammad Adri, serta akademisi Muhammad Alwi sebagai narasumber. 

Forum ini menjadi wadah dialog antara masyarakat, pemerintah kecamatan, dan DPRD untuk membahas berbagai program pembangunan yang sedang berjalan di wilayah Kecamatan Mamajang.

Dalam sambutannya, Irwan Hasan menegaskan bahwa fungsi pengawasan merupakan salah satu tugas utama DPRD yang bertujuan memastikan seluruh program pemerintah terlaksana secara efektif, tepat sasaran, dan memberikan manfaat nyata bagi masyarakat.

Menurut politisi Partai Persatuan Pembangunan (PPP) tersebut, pengawasan tidak hanya menjadi tanggung jawab lembaga legislatif, tetapi juga membutuhkan keterlibatan aktif masyarakat dalam mengawasi pelaksanaan program pemerintah di lingkungan masing-masing.

"Melalui kegiatan ini, kami ingin mendengar langsung kondisi yang terjadi di tengah masyarakat. Pengawasan harus melibatkan semua pihak agar setiap program pemerintah berjalan sesuai harapan dan mampu menjawab kebutuhan warga," ujar Irwan.

Ketua Fraksi PPP ini menambahkan, masukan dan laporan masyarakat menjadi bagian penting dalam proses pengawasan karena dapat menjadi bahan evaluasi untuk memperbaiki pelayanan publik maupun pelaksanaan program pembangunan di tingkat kecamatan dan kelurahan.

Pada kesempatan tersebut, pembahasan difokuskan pada pengembangan program Urban Farming yang saat ini menjadi salah satu program strategis Pemerintah Kota Makassar dalam memperkuat ketahanan pangan masyarakat perkotaan.

Irwan menilai urban farming memiliki potensi besar untuk membantu masyarakat memenuhi kebutuhan pangan rumah tangga sekaligus meningkatkan perekonomian keluarga. 

Karena itu, keberlanjutan program tersebut perlu mendapat perhatian dan pengawasan bersama agar dapat berjalan maksimal.

"Urban farming bukan sekadar menanam tanaman di pekarangan rumah. Program ini memiliki manfaat ekonomi, lingkungan, dan sosial yang sangat besar. Karena itu, kita harus memastikan pelaksanaannya benar-benar berjalan dan dirasakan manfaatnya oleh masyarakat," katanya.

Sementara itu, Sekcam Mamajang Andi Muhammad Adri menjelaskan bahwa Pemerintah Kota Makassar terus mendorong pengembangan urban farming melalui berbagai program pendampingan dan bantuan kepada kelompok masyarakat.

Menurutnya, Urban Farming Makassar merupakan gerakan ketahanan pangan perkotaan yang memanfaatkan lahan pekarangan rumah, fasilitas umum, hingga kawasan perairan untuk kegiatan budidaya tanaman maupun perikanan. Program ini juga diintegrasikan dengan upaya pelestarian lingkungan dan pemberdayaan ekonomi masyarakat.

Akademisi Muhammad Alwi dalam pemaparannya menilai urban farming menjadi solusi yang relevan bagi kota-kota besar yang memiliki keterbatasan lahan pertanian. 

Selain meningkatkan ketersediaan pangan, program tersebut juga dapat menciptakan ruang hijau yang mendukung kualitas lingkungan perkotaan.

Kegiatan pengawasan berlangsung interaktif dengan berbagai masukan dan pertanyaan dari peserta. Sejumlah warga menyampaikan harapan agar program urban farming terus diperluas melalui dukungan sarana, pelatihan, serta pendampingan yang berkelanjutan.

Melalui kegiatan ini, DPRD Kota Makassar berharap sinergi antara pemerintah, masyarakat, dan seluruh pemangku kepentingan dapat semakin kuat dalam mengawal pelaksanaan program pembangunan, khususnya pengembangan urban farming sebagai salah satu langkah mewujudkan ketahanan pangan dan kesejahteraan masyarakat Kota Makassar. (*)

Buka Muscab Perhumas Makassar, Kadiskominfo Ajak Kolaborasi Lawan Hoaks dan Perkuat Komunikasi Publik

 

Nuansa Terkini Makassar, – Dinas Kesehatan Kota Makassar melalui Puskesmas Layang bergerak cepat menangani seorang Orang Dengan Gangguan Jiwa (ODGJ) yang ditemukan di jalanan. Pasien bernama Muh Saleh tersebut dievakuasi dan segera dirujuk ke Rumah Sakit Khusus Daerah (RSKD) Dadi Makassar untuk mendapatkan penanganan serta perawatan kejiwaan secara intensif.

Proses evakuasi dilakukan melalui kolaborasi lintas sektor yang melibatkan personel Trantib BKO Satpol PP Kecamatan Bontoala dan Tim Reaksi Cepat (TRC) Saribattang Dinas Sosial Kota Makassar. 

Sinergi antar Instansi ini menjadi wujud nyata kehadiran pemerintah dalam memberikan pelayanan cepat dan humanis kepada masyarakat yang membutuhkan penanganan darurat.

Setelah pasien berhasil diamankan, petugas melakukan penelusuran identitas melalui pemindaian Nomor Induk Kependudukan (NIK) bersama Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil. 

Hasil verifikasi menunjukkan bahwa Muh Saleh merupakan warga Jalan Bonto Sunggu, Kelurahan Je’ne Batu, Kabupaten Gowa.

Saat ini, fokus utama penanganan adalah memastikan kondisi kejiwaan pasien stabil melalui perawatan di RSKD Dadi. 

Setelah kondisi pasien membaik, Dinas Sosial Kota Makassar akan berkoordinasi dengan pihak terkait untuk proses pemulangan ke daerah asalnya.

Kepala Puskesmas Layang, drg. Nur Insani, mengatakan bahwa penanganan cepat terhadap ODGJ sangat penting untuk menjaga keselamatan pasien sekaligus memberikan rasa aman bagi masyarakat sekitar.

“Selain penanganan medis, kami juga terus mengedukasi masyarakat agar tidak melakukan pemasungan maupun menelantarkan orang dengan gangguan jiwa. Mereka berhak mendapatkan perawatan dan pendampingan yang layak,” ujarnya.

Menurutnya, langkah cepat yang dilakukan berbagai instansi ini merupakan bagian dari komitmen pemerintah dalam memberikan akses layanan kesehatan mental yang mudah dijangkau oleh masyarakat. 

Penanganan yang tepat juga menjadi upaya untuk melindungi hak-hak dasar penyandang gangguan jiwa agar dapat memperoleh kehidupan yang lebih baik.

Ke depan, sinergi lintas sektor antara Dinas Kesehatan, Dinas Sosial, Satpol PP, serta instansi terkait lainnya diharapkan terus diperkuat guna menangani kasus-kasus serupa secara cepat, tepat, dan manusiawi. 

Dengan penanganan yang berkelanjutan, para penyandang gangguan jiwa memiliki kesempatan lebih besar untuk pulih dan kembali berkumpul bersama keluarga serta lingkungan sosialnya.

Buka Muscab Perhumas Makassar, Kadiskominfo Ajak Kolaborasi Lawan Hoaks dan Perkuat Komunikasi Publik

Nuansa Terkini Makassar,— Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika (Kominfo) Kota Makassar, Muhammad Roem membuka Musyawarah Cabang (Muscab) Perhimpunan Hubungan Masyarakat (Perhumas) Makassar yang berlangsung di Gedung Makassar Government Center (MGC) Lantai 1, Sabtu (6/6/2026).

Muscab tersebut dihadiri Ketua Perhumas Makassar, Devo Khadafi, serta anggota Perhumas dari berbagai unsur, mulai dari pemerintah, perusahaan swasta hingga perguruan tinggi.

Dalam sambutannya, Roem menegaskan pentingnya memperkuat kolaborasi komunikasi publik di tengah derasnya arus informasi digital yang berkembang saat ini.

Menurutnya, Perhumas memiliki posisi strategis karena keberadaannya dekat dengan berbagai elemen masyarakat dan mampu menjadi jembatan komunikasi antara pemerintah dan publik.

“Perhumas itu basicnya ada di kota. Ini yang membuat Perhumas bisa menjadi mitra strategis pemerintah dalam menyampaikan berbagai program-program kepada masyarakat,” ujarnya.

Ia mengatakan, keberadaan Badan Pengurus Cabang (BPC) Perhumas Makassar diharapkan mampu lebih spesifik melihat isu-isu perkotaan serta berbagai dinamika komunikasi yang berkembang di masyarakat.

“Kami menyambut baik Muscab ini dan siap berkolaborasi. Ayo gandeng Perhumas menjadi mitra pemerintah kota agar komunikasi bisa sejalan,” katanya.

Lebih lanjut, Ia menyoroti cepatnya penyebaran informasi di era digital yang menurutnya harus diimbangi dengan penguatan komunikasi publik agar masyarakat tidak mudah terpapar informasi yang salah.

“Sekarang berita-berita yang tidak benar itu sangat cepat penyebarannya. Karena itu kita membutuhkan mesin komunikasi yang kuat untuk bersama-sama menangkal informasi yang tidak benar,” tambahnya.

Pada kesempatan tersebut, Dirinya juga menawarkan pemanfaatan Makassar Communication Hub (MCH) sebagai ruang kolaborasi bersama antara pemerintah dan Perhumas.

Ia menilai MCH dapat menjadi wadah diskusi sekaligus ruang aktivitas yang dapat melibatkan lebih banyak komunitas, media, perguruan tinggi hingga generasi muda.

“MCH bisa dimanfaatkan bersama. Perhumas bisa membuat kegiatan, berdiskusi dan memperluas kolaborasi. Kominfo siap membuka ruang itu,” ujarnya.

Menurutnya, banyak program yang dimiliki komunitas maupun organisasi yang memiliki dampak besar bagi masyarakat jika dikerjakan secara kolaboratif.

“Kita ingin anak-anak muda juga bisa ikut terlibat. Hadirnya Perhumas harus bisa menjadi ruang diskusi, tempat berbagi ide, dan menjadi penghubung antara pemerintah dengan masyarakat,” tutupnya. (*)

Wujudkan Kota Bebas Sampah, Kecamatan Wajo Distribusikan 22 Bak Khusus Sampah Organik

Nuansa Terkini Makassar,-- Komitmen menuju kota bebas sampah kembali diperkuat oleh gebrakan Kecamatan Wajo. Pihaknya  melakukan langkah tegas dan progresif dalam pengelolaan sampah. 

Dalam momentum Hari Lingkungan Hidup Sedunia 2026, Kecamatan Wajo resmi mendistribusikan 22 bak sampah khusus organik untuk seluruh armada pengangkut sampah di wilayah tersebut.

Langkah ini langsung menjadi sorotan karena dinilai sebagai terobosan baru dalam sistem pemilahan sampah dari hulu, dengan target utama hanya sampah residu yang masuk ke TPA Antang.

Camat Wajo, Ivan Kalalembang, menegaskan bahwa kebijakan ini bukan sekadar program seremonial, melainkan strategi nyata untuk mengubah pola pengelolaan sampah di tingkat lapangan.

"Ini langkah serius. Kami distribusikan 22 bak sampah organik untuk 22 armada truk. Tujuannya jelas, dari awal pengangkutan sampah sudah dipilah sehingga yang masuk ke TPA Antang hanya residu,” tegas Ivan, di Jalan Sangir, Jumat (5/06/2026).

Lebih jauh, Ivan menjelaskan bahwa sampah organik yang terkumpul tidak akan lagi bercampur dengan jenis sampah lain. 

Seluruh sampah organik akan langsung dikelola di TPS3R Satando, Kelurahan Malimongan Tua, untuk diolah menjadi kompos dan kebutuhan lingkungan seperti biopori.

Sementara itu, untuk sampah anorganik seperti plastik, kardus, hingga material kemasan lainnya, Kecamatan Wajo telah lebih dulu menggerakkan sistem Bank Sampah Unit (BSU) Bina Sejahtera di Kelurahan Malimongan.

"Plastik, kardus, dan sampah anorganik lainnya seperti minyak jelantah sudah kami kelola melalui Bank Sampah Unit. Jadi semua sudah punya jalur pengolahan masing-masing,” lanjutnya.

Yang menarik, distribusi 22 bak sampah ini disesuaikan dengan jumlah armada pengangkut sampah yang beroperasi di Kecamatan Wajo, sebagai bagian dari integrasi sistem pengangkutan berbasis pemilahan langsung di lapangan. 

Saat ini, ada dua armada masih dalam proses perawatan, namun sistem tetap dijalankan secara bertahap.

Tidak hanya fokus pada sarana, Kecamatan Wajo juga memperkuat edukasi masyarakat melalui pendekatan RT/RW, rumah ibadah, hingga pelaku usaha seperti kafe dan rumah makan. 

Pendekatan ini disebut sebagai strategi “perubahan dari lingkungan terkecil” untuk mempercepat budaya pilah sampah.

"Kami sudah melakukan edukasi hampir satu bulan terakhir. Ini bukan hanya soal fasilitas, tapi perubahan perilaku masyarakat,” ujar Camat Wajo.

Dengan gebrakan ini, Kecamatan Wajo menegaskan diri sebagai salah satu wilayah yang paling agresif dalam mendorong target zero waste di Kota Makassar, sekaligus menargetkan penurunan drastis volume sampah yang masuk ke TPA Antang dalam waktu dekat. (*)

Ketua TP PKK Makassar, Melinda Aksa Ajak Kader PKK Jadi Pelopor Keluarga Cerdas Berinternet di Era Digital

Nuansa Terkini Makassar,– Ketua TP PKK Kota Makassar, Melinda Aksa, mengajak para kader PKK untuk menjadi garda terdepan dalam membangun keluarga yang cerdas, aman, dan bijak dalam memanfaatkan internet di tengah derasnya arus informasi digital. 

Hal itu diungkapkannya saat membuka kegiatan Gerakan Keluarga Cerdas Berinternet dengan tema “Upgrade Dirimu, Upgrade Keluargamu: Ibu Muda Berdaya di Tengah Banjir Informasi” yang merupakan bagian dari program kerja Pokja II TP PKK Makassar, digelar di Makassar, Kamis (4/6/2026).

Kegiatan ini dihadiri jajaran pengurus inti TP PKK Kota Makassar, mulai dari Sekretaris TP PKK, Bendahara TP PKK, para Ketua Pokja, jajaran pengurus lainnya, Ketua TP PKK Kecamatan se-Kota Makassar, serta para kader PKK.

Dalam sambutannya, Melinda Aksa menyoroti pesatnya perkembangan teknologi, di mana akses internet kini jauh lebih mudah dibandingkan saat generasinya tumbuh pada era 1980-an hingga 1990-an.

“Anak-anak kita sekarang tumbuh bersama smartphone, tablet, dan berbagai platform digital. Apalagi sejak pandemi COVID-19, penggunaan gadget menjadi bagian dari kebutuhan belajar sehari-hari,” ujarnya.

Meski memberikan banyak manfaat, Melinda mengingatkan bahwa kemudahan akses informasi juga menghadirkan tantangan besar bagi para orang tua.

Menurutnya, anak-anak tidak boleh diberikan akses bebas ke media sosial. Selain itu, orang tua juga perlu mengedukasi anak agar memahami pentingnya menjaga privasi di dunia digital.

“Anak-anak tidak boleh sembarangan membagikan foto, lokasi, sekolah, maupun informasi pribadi lainnya di media sosial. Di era kecerdasan buatan atau AI saat ini, penyalahgunaan data dan identitas digital dapat terjadi dengan sangat mudah,” jelasnya.

Melinda juga mengingatkan orang tua harus menjadi teladan dalam penggunaan media sosial. Ia menilai kebiasaan membagikan informasi pribadi secara berlebihan dapat membuka peluang terjadinya berbagai risiko keamanan digital.

Ia juga menyebutkan internet sebagai pisau bermata dua yang di satu sisi memberikan banyak kemudahan, namun di sisi lain menyimpan berbagai ancaman yang perlu diwaspadai. Salah satunya adalah paparan konten negatif yang dapat memengaruhi tumbuh kembang anak.

“Karena itu, saya harap para orang tua untuk selalu mendampingi anak saat menggunakan internet, termasuk ketika mengakses konten yang terlihat aman dan ditujukan untuk anak-anak. Pengawasan tersebut penting untuk memastikan materi yang ditonton sesuai dengan usia dan kebutuhan mereka,” ujarnya.

Melinda berharap kegiatan ini dapat meningkatkan pemahaman para kader PKK mengenai literasi digital dan perlindungan anak di era internet. “Saya harap pengetahuan yang diperoleh dapat diteruskan kepada keluarga dan masyarakat di wilayah masing-masing sehingga manfaatnya semakin luas dirasakan,” ujarnya.

Pada kesempatan tersebut, narasumber Abdillah SAS yang merupakan dosen Teknologi Informasi memberikan pemaparan mengenai berbagai ancaman keamanan digital yang kini semakin marak terjadi. Untuk itu, Abdillah mengingatkan untuk tidak mengunggah aktivitas secara real time, terutama yang berkaitan dengan lokasi keberadaan, perjalanan, maupun data pribadi lainnya. 

Sementara itu, pemateri berikutnya, Mugniar Marakarma yang dikenal sebagai penulis, mom blogger, dan content creator, membagikan materi mengenai bahaya over sharing di media sosial. 

Menurutnya, di era media sosial saat ini, setiap pengguna perlu lebih bijak dalam membagikan informasi pribadi karena jejak digital yang tersebar di internet dapat bertahan dalam waktu yang sangat lama dan berpotensi disalahgunakan oleh pihak yang tidak bertanggung jawab.

Melalui kegiatan Gerakan Keluarga Cerdas Berinternet, TP PKK Kota Makassar menegaskan komitmennya dalam meningkatkan literasi digital dan perlindungan anak di era teknologi.

Bangun Ekosistem Berkelanjutan, Ketua Dewan Lingkungan Integrasikan Pengolahan Sampah dan Urban Farming

Nuansa Terkini Makassar,– Upaya menghubungkan pengelolaan sampah dengan penguatan ketahanan pangan terus didorong Pemerintah Kota Makassar. Hal tersebut mengemuka dalam rapat koordinasi yang dipimpin Ketua Dewan Lingkungan Hidup Kota Makassar, Melinda Aksa, bersama sejumlah OPD terkait, di Ruang Rapat Kantor Dekranasda Makassar, Rabu (3/6/2026).

Pertemuan tersebut membahas strategi pengintegrasian hasil pengolahan sampah organik dengan program urban farming yang selama ini berkembang di berbagai wilayah Kota Makassar.

Turut hadir dalam rapat, Kepala Dinas Perikanan dan Pertanian Kota Makassar, Aulia Arsyad, Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kota Makassar, Helmy Budiman bersama Kepala Bidang Persampahan, Limbah B3 & Peningkatan Kapasitas DLH Kota Makassar, Aswin Harun, Kepala Dinas Ketahanan Pangan, Nirman Nisman, Tim Ahli Pemerintah Kita Makassar, Andi Fadli, Anggota Dewan Lingkungan, Marini Ambo Wellang dan Ardiansyah.

Dalam arahannya, Melinda menegaskan bahwa seluruh kawasan urban farming di Kota Makassar perlu didorong untuk mengoptimalkan pengolahan sampah organik melalui produksi kompos dan budidaya maggot. Menurutnya, langkah tersebut menjadi bagian penting dalam membangun sistem lingkungan yang produktif sekaligus mendukung ketahanan pangan masyarakat.

“Kita ingin sampah organik tidak lagi menjadi beban, tetapi menjadi sumber daya yang bisa dimanfaatkan kembali. Urban farming harus terhubung dengan pengolahan kompos dan maggot agar tercipta siklus yang berkelanjutan dan memberikan manfaat ekonomi bagi masyarakat,” ujarnya.

Ketua Dewan Lingkungan itu juga menekankan pentingnya edukasi berkelanjutan kepada Kelompok Wanita Tani (KWT) dan masyarakat mengenai pengelolaan lingkungan yang dapat bernilai ekonomi. 

Selain itu, setiap wilayah diharapkan mampu mengembangkan komoditas sesuai dengan potensi lokal masing-masing sehingga hasil yang diperoleh lebih optimal dan berkelanjutan.

Untuk memperkuat program tersebut, Dewan Lingkungan Hidup turut mendorong hadirnya penyuluh urban farming di setiap kecamatan sebagai pendamping masyarakat dalam mengembangkan budidaya tanaman, pengolahan kompos, hingga pemanfaatan hasil panen.

Tidak hanya itu, Melinda mengungkapkan rencana penyelenggaraan kegiatan “Market Day” yang akan melibatkan perangkat daerah dan kecamatan se-Kota Makassar sebagai wadah promosi sekaligus pemasaran hasil urban farming masyarakat.

Sementara itu, Tim Ahli Pemerintah Kota Makassar, Fadli, menjelaskan bahwa kebijakan Wali Kota Makassar mengarah pada pengintegrasian urban farming, ketahanan pangan, dan pengelolaan lingkungan hidup dalam satu ekosistem yang saling mendukung.

Menurutnya, hasil pengolahan sampah organik yang dihasilkan oleh kecamatan, kelurahan, hingga tingkat RT/RW nantinya dapat diserap untuk mendukung kebutuhan kebun-kebun urban farming yang telah berkembang di Kota Makassar.

“Hasil kompos yang diproduksi masyarakat dapat dimanfaatkan kembali untuk urban farming. Bahkan ke depan berpotensi terhubung dengan program Makan Bergizi Gratis (MBG), sehingga memberikan nilai tambah ekonomi sekaligus menciptakan sistem pengelolaan sampah yang lebih efektif,” jelasnya.

Ia juga menilai tingginya volume sampah organik di Kota Makassar menjadi peluang besar untuk mendukung pengembangan urban farming apabila dikelola secara terintegrasi dan berbasis potensi wilayah.

Di sisi lain, Kepala Dinas Perikanan dan Pertanian Kota Makassar, Aulia Arsyad, menyampaikan bahwa saat ini terdapat 15 lokasi urban farming yang telah aktif. Namun masih terdapat sejumlah lokasi yang belum dilengkapi fasilitas pengolahan sampah organik seperti kompos maupun maggot.

Aulia menegaskan bahwa pihaknya selama ini terus mengarahkan kelompok tani agar menanam komoditas yang sesuai dengan kebutuhan pasar dan kapasitas lahan yang tersedia.

Menutup rapat tersebut, Ketua Dewan Lingkungan berharap tercipta sistem yang mampu menghubungkan pengurangan sampah organik, peningkatan produksi pangan lokal, serta penguatan ekonomi masyarakat secara berkelanjutan.

“Harapan kami, model kolaborasi ini dapat diterapkan secara bertahap di seluruh wilayah Kota Makassar, sehingga pengelolaan sampah, urban farming, dan ketahanan pangan dapat berjalan dalam satu ekosistem yang saling mendukung dan memberikan manfaat nyata bagi masyarakat," tutup Melinda.

TP PKK Makassar Gandeng BNN dan Dinsos Edukasi Keluarga Indonesia Sehat Tanpa Narkoba

Nuansa Terkini Makassar,— Tim Penggerak PKK Kota Makassar menggandeng Badan Narkotika Nasional (BNN) dan Dinas Sosial Kota Makassar dalam kegiatan Keluarga Indonesia Sehat Tanpa Narkoba (KRISAN) dengan tema “Smart Kader, Strong Family: Bersama KRISAN Wujudkan Generasi Sehat Tanpa Narkoba” yang berlangsung di Auditorium TP PKK Kota Makassar, Rabu (3/6/2026).

Kegiatan ini dihadiri oleh Ketua TP PKK Kecamatan se-Kota Makassar, para pengurus, kader PKK hingga sejumpah pengurus Komite Nasional Pemuda Indonesia (KNPI) Kota Makassar.

Acara dibuka oleh Sekretaris TP PKK Kota Makassar, Faridah Kadir. Dalam sambutannya, ia menyampaikan keluarga merupakan benteng pertama dan utama dalam melindungi anak-anak dari berbagai pengaruh negatif, termasuk penyalahgunaan narkoba.

Faridah menuturkan bahwa kader PKK memiliki peran strategis sebagai agen perubahan di tengah masyarakat. Menurutnya, melalui pengetahuan dan pemahaman yang baik, kader dapat menjadi garda terdepan dalam memberikan edukasi kepada keluarga terkait bahaya narkoba.

“Melalui kegiatan KRISAN ini, kami berharap seluruh kader semakin cerdas, peduli, dan mampu menyampaikan informasi yang benar kepada masyarakat. Pencegahan narkoba harus dimulai dari rumah, dari keluarga yang kuat dan harmonis,” ujarnya.

Untuk memperkuat pemahaman peserta, kegiatan ini menghadirkan Kepala Balai Rehabilitasi BNN Baddoka Makassar, dr. Iman Firmansyah. Ia memaparkan gambaran umum permasalahan narkoba di Indonesia, termasuk kondisi yang terjadi di Sulawesi Selatan dan Kota Makassar.

Dalam pemaparannya, dr. Iman mengungkapkan bahwa berdasarkan data klien rehabilitasi, Kota Makassar menjadi daerah dengan jumlah klien rehabilitasi tertinggi di Sulawesi Selatan. Dari total 280 klien rehabilitasi yang tercatat, kelompok usia 18 hingga 25 tahun mendominasi dengan jumlah 113 orang.

“Artinya, generasi muda kita menjadi kelompok yang paling rentan terhadap penyalahgunaan narkoba. Ini menjadi alarm bagi seluruh elemen masyarakat untuk lebih serius melakukan pencegahan sejak dini,” jelasnya.

Ia juga menjelaskan berbagai jenis narkoba beserta dampak yang ditimbulkan, mulai dari gangguan kesehatan fisik dan mental, menurunnya produktivitas, hingga rusaknya hubungan sosial dan keluarga. Selain itu, peserta juga diberikan pemahaman mengenai tahapan rehabilitasi yang dijalankan di Balai Rehabilitasi BNN Baddoka, mulai dari asesmen, terapi, konseling, hingga pendampingan pascarehabilitasi.

Selain dari BNN, materi juga disampaikan oleh Kepala UPT Rumah Perlindungan dan Trauma Center (RPTC) Dinas Sosial Kota Makassar, Masri. Ia menjelaskan berbagai program rehabilitasi sosial yang telah dilaksanakan melalui UPT RPTC untuk membantu masyarakat yang membutuhkan pendampingan dan pemulihan.

Masri menegaskan bahwa peran keluarga sangat penting dalam proses pencegahan maupun pemulihan penyalahgunaan narkoba. Menurutnya, perhatian, komunikasi yang baik, dan pengawasan dari keluarga menjadi faktor utama dalam membentuk ketahanan diri anak dan remaja.

“Masalah narkoba bukan hanya masalah individu, tetapi masalah sosial yang menjadi tanggung jawab bersama. Karena itu, kami mengajak seluruh kader TP PKK untuk terus mengedukasi masyarakat, memperkuat fungsi keluarga, serta aktif melaporkan apabila menemukan indikasi penyalahgunaan narkoba di lingkungan sekitar,” ujarnya.

Menutup kegiatan, Ketua Pokja I TP PKK Kota Makassar, Syahriati Syahrum, menyampaikan apresiasi seluruh pihak yang telah mendukung terselenggaranya kegiatan KRISAN. 

Ia mengatakan upaya menciptakan generasi sehat tanpa narkoba harus dimulai dari keluarga. Menurutnya, jika keluarga mampu menjadi benteng yang kuat, maka perlahan berbagai persoalan sosial, termasuk penyalahgunaan narkoba, dapat ditekan. “Dimulai dari membentengi keluarga, insya Allah lambat laun kita dapat menurunkan berbagai permasalahan sosial yang ada di masyarakat,” tutupnya.

DPRD Makassar Desak Penetapan Direksi Definitif PDAM, Antisipasi Dampak El Nin

 

Nuansa Terkini Makassar,– Anggota DPRD Kota Makassar, Hj Umiyati, berharap Pemerintah Kota (Pemkot) Makassar segera menetapkan direksi definitif Perusahaan Umum Daerah Air Minum (Perumda Air Minum) Kota Makassar.

Menurutnya, keberadaan direksi definitif sangat dibutuhkan untuk memastikan pelayanan air bersih kepada masyarakat berjalan optimal, terutama di tengah ancaman fenomena El Nino yang berpotensi menyebabkan kekeringan di sejumlah wilayah.

Bendahara Fraksi PPP ini menilai, kondisi PDAM yang hingga kini masih dipimpin oleh pejabat berstatus Pelaksana Tugas (Plt) dapat menghambat proses pengambilan keputusan strategis yang dibutuhkan perusahaan dalam menghadapi berbagai tantangan pelayanan.

"PDAM merupakan salah satu perusahaan daerah yang memiliki peran vital dalam memenuhi kebutuhan dasar masyarakat. Karena itu, diperlukan kepemimpinan yang definitif agar setiap kebijakan strategis dapat diambil secara cepat, tepat, dan terukur," ujar Umiyati, Rabu (3/6/2026).

Menurutnya, status Plt memiliki keterbatasan dalam mengambil sejumlah keputusan penting yang berkaitan dengan pengembangan layanan, investasi infrastruktur, maupun langkah-langkah antisipatif menghadapi potensi krisis air bersih akibat musim kemarau panjang.

Umiyati mengatakan, ancaman El Nino yang diperkirakan berdampak pada berkurangnya debit air baku harus menjadi perhatian serius seluruh pihak, khususnya manajemen PDAM. Oleh sebab itu, perusahaan daerah tersebut membutuhkan figur pimpinan definitif yang memiliki kewenangan penuh dalam merumuskan dan mengeksekusi program strategis.

"Jangan sampai kondisi kepemimpinan yang belum definitif membuat langkah-langkah antisipasi menjadi lambat. Masyarakat tentu berharap ketersediaan air bersih tetap terjaga, terutama saat musim kemarau," katanya.

Politisi perempuan PPP ini juga mendorong Pemkot Makassar untuk mempercepat proses seleksi dan penetapan direksi agar tidak terjadi kekosongan kepemimpinan yang berkepanjangan.

Ia menegaskan bahwa keberadaan direksi definitif tidak hanya penting untuk menjaga stabilitas operasional perusahaan, tetapi juga untuk meningkatkan kualitas pelayanan kepada pelanggan serta memperkuat kinerja perusahaan daerah tersebut.

"Kami berharap proses penetapan direksi dapat segera dituntaskan. Dengan kepemimpinan yang definitif, PDAM akan lebih leluasa menyusun kebijakan dan strategi dalam meningkatkan pelayanan kepada masyarakat sekaligus menghadapi berbagai tantangan ke depan," tegasnya.

Umiyati menambahkan, kebutuhan air bersih merupakan salah satu kebutuhan mendasar masyarakat yang tidak boleh terganggu. Karena itu, seluruh langkah yang berkaitan dengan penguatan tata kelola dan manajemen PDAM harus menjadi prioritas pemerintah daerah.

"Air bersih adalah kebutuhan utama masyarakat. Maka PDAM harus dipastikan berada dalam kondisi yang kuat, baik dari sisi manajemen maupun pelayanan, agar mampu menjawab kebutuhan warga Kota Makassar," pungkasnya. (*)

Sambut Hari Lingkungan Hidup, Ketua Dewan Lingkungan Pastikan Kesiapan Kecamatan Wajo

Nuansa Terkini Makassar,– Ketua Dewan Lingkungan Hidup Kota Makassar, Melinda Aksa, memimpin rapat koordinasi bersama Kecamatan Wajo untuk mematangkan kegiatan peringatan Hari Lingkungan Hidup Sedunia pada 5 Juni mendatang, di Rumah Jabatan Wali Kota Makassar, Selasa (2/6/2026).

Kegiatan yang merupakan kolaborasi Kecamatan Wajo dan Yayasan Permabudhi tersebut akan diisi dengan aksi pemilahan sampah, penanaman bibit pohon, serta edukasi TEBA sebagai upaya memperkuat pengelolaan sampah berbasis masyarakat.

Dalam rapat tersebut, Melinda menegaskan bahwa setiap kecamatan diberikan keleluasaan menghadirkan inovasi sesuai karakteristik wilayah masing-masing. Ia mencontohkan keberhasilan Kecamatan Tamalanrea dan Tallo yang telah membentuk bank sampah sektoral untuk mempercepat transaksi dan pengelolaan sampah di tingkat wilayah.

Melinda juga mendukung usulan pemanfaatan kontainer bekas penanganan COVID-19 sebagai waste station atau lokasi transaksi bank sampah sektoral di Kecamatan Wajo. Menurutnya, edukasi pemilahan sampah harus terus diperkuat melalui keterlibatan RT/RW, kader, dan tokoh masyarakat.

Selain itu, ia mendorong setiap sekolah memiliki Bank Sampah Unit (BSU) agar siswa terbiasa memilah dan mengumpulkan sampah dari rumah. Edukasi kepada pelajar juga perlu diperkuat melalui penyuluhan rutin dari Dinas Lingkungan Hidup.

Melinda berharap peringatan Hari Lingkungan Hidup Sedunia nanti menjadi momentum memperkuat kolaborasi seluruh pihak dalam membangun budaya memilah sampah dari sumbernya.

“Jika pemilahan dilakukan secara konsisten mulai dari rumah, sekolah, dan lingkungan sekitar, maka beban sampah yang masuk ke TPA dapat berkurang secara signifikan,” ujar Melinda.

Sementara itu, Camat Wajo, Ivan Kala'lembang melaporkan bahwa pengumpulan sampah organik di wilayahnya telah mencapai 700 hingga 840 kilogram per minggu. Untuk mendukung pemilahan, seluruh armada pengangkut sampah telah dilengkapi wadah khusus sampah organik.

Kecamatan Wajo juga telah menyiapkan titik pengumpulan sampah plastik setiap radius 200 meter, memusatkan pengelolaan sampah plastik di Malimongan dan sampah organik di Malimongan Tua. Program urban farming pun mulai berjalan di Kelurahan Melayu, Melayu Baru, Melayu Ende, dan Butung.

Turut hadir dalam rapat ini, Anggota Dewan lingkungan, Marini, Ketua Yayasan Permabudhi, Suzanna Loa, para Lurah Se-kecamatan Wajo serta Kepala Sekolah SD Sangir, Abdul Rahim.

Sambut Digitalisasi Bansos, Pemkot Makassar Perkuat Integrasi Data dan Infrastruktur Digital

 

Nuansa Terkini Makassar,-- Pemerintah Kota Makassar melalui Dinas Sosial menunjukkan komitmen dan keseriusannya dalam memastikan integrasi data serta kesiapan infrastruktur digital sebagai langkah strategis menyambut pelaksanaan Program Piloting Digitalisasi Bantuan Sosial (Bansos).

Komitmen tersebut diwujudkan melalui berbagai upaya penguatan sistem data, peningkatan koordinasi lintas sektor, serta persiapan infrastruktur pendukung guna menciptakan sistem penyaluran bantuan sosial yang lebih efektif, transparan, dan terintegrasi.

Kepala Dinas Sosial Kota Makassar, Andi Bukti Djufrie menegaskan bahwa akurasi data menjadi fondasi utama dalam keberhasilan transformasi digital sektor bantuan sosial. 

"Data yang terintegrasi dan tervalidasi menjadi faktor penting untuk memastikan proses penyaluran bantuan dapat berjalan lebih efisien, tepat sasaran, serta menjangkau masyarakat yang benar-benar membutuhkan," ucapnya, Selasa (2/06/2026).

Transformasi digital dalam penyaluran bantuan sosial juga dipandang sebagai langkah penting dalam meningkatkan kualitas pelayanan publik. 

Melalui pemanfaatan teknologi digital, pemerintah dapat memperkuat sistem pengawasan, mempercepat proses administrasi, serta meminimalkan potensi kesalahan dalam proses pendataan maupun distribusi bantuan.

Menurutnya, digitalisasi Bansos menjadi salah satu kunci menuju sistem kesejahteraan sosial yang lebih adil, inklusif, dan tepat sasaran. 

Kehadiran sistem digital diharapkan mampu menghadirkan tata kelola bantuan sosial yang lebih modern, adaptif, dan responsif terhadap kebutuhan masyarakat.

Program Piloting Digitalisasi Bansos ini diharapkan dapat menjawab berbagai tantangan yang selama ini dihadapi dalam proses penyaluran bantuan sosial, mulai dari tumpang tindih data penerima, ketidaktepatan sasaran, hingga proses administrasi yang masih membutuhkan waktu panjang. 

Dengan memanfaatkan teknologi digital, sistem penyaluran bantuan diharapkan menjadi lebih transparan, akuntabel, efisien, serta memberikan manfaat yang lebih maksimal bagi masyarakat.

Melalui program ini, Pemerintah Kota Makassar berharap dapat menghadirkan sistem perlindungan sosial yang semakin kuat, responsif, dan mampu memberikan pelayanan yang lebih baik demi mendukung peningkatan kesejahteraan masyarakat secara berkelanjutan. (*)

Sekda Makassar Usulkan Sejumlah Kelurahan Jadi Percontohan Program Kampung Redam

 

Nuansa Terkini Makassar,— Sekretaris Daerah (Sekda) Kota Makassar, Andi Zulkifly, mendukung pembentukan Program Kampung Redam dengan memilih kelurahan yang dinilai representatif sebagai lokasi percontohan di Kota Makassar.

Hal tersebut disampaikan Andi Zulkifly saat menerima kunjungan kerja jajaran Dirjen Pelayanan dan Kepatuhan Hak Asasi Manusia (HAM) Kementerian HAM di Ruang Rapat Sekda Kantor Balai Kota Makassar, Selasa (2/6).

Hadir Direktur Pelayanan HAM Kementerian HAM Osbin Samosir sebagai pimpinan rombongan dengan agenda koordinasi membahas pelaksanaan program Kampung Rekonsiliasi dan Perdamaian atau Kampung Redam.

Sekda Makassar Andi Zulkifly meminta tim dari Kementerian HAM bersama pemerintah daerah segera melakukan asistensi dan pemetaan wilayah yang dinilai layak menjadi lokasi Kampung Redam. 

Menurutnya, dari 153 kelurahan yang ada di Kota Makassar, perlu dipilih kawasan yang memiliki komunitas masyarakat yang kuat, tingkat kemajemukan yang tinggi, serta didukung sarana dan prasarana yang memadai.

“Kami memiliki 153 kelurahan. Silakan dilakukan asistensi untuk menentukan kelurahan mana yang paling cocok dijadikan Kampung Redam. Sebaiknya dipilih wilayah yang masyarakatnya cukup banyak dan memiliki komunitas yang beragam,” kata Sekda Makassar Andi Zulkifly.

Ia menilai kawasan di pusat kota tidak menjadi prioritas karena didominasi aktivitas bisnis. Sebaliknya, kelurahan yang memiliki karakter masyarakat yang majemuk dan interaksi sosial yang tinggi dinilai lebih tepat dijadikan lokasi percontohan.

Andi Zulkifly juga mengusulkan agar dipilih lebih dari satu lokasi, baik wilayah yang memiliki riwayat konflik sosial maupun wilayah yang relatif kondusif. Menurutnya, pendekatan tersebut dapat menjadi bahan evaluasi dalam melihat efektivitas Program Kampung Redam di berbagai karakter lingkungan masyarakat.

“Bisa dipilih satu wilayah yang pernah memiliki konflik sosial dan satu wilayah yang relatif kondusif. Yang terpenting, masyarakatnya beragam dan memiliki komunitas yang aktif,” ujarnya.

Selain itu, Mantan Camat Ujung Pandang itu menekankan pentingnya kesiapan infrastruktur pendukung, termasuk keberadaan ruang dialog yang dapat dimanfaatkan untuk kegiatan mediasi, edukasi, dan penguatan harmoni sosial.

Ia menyebut sejumlah wilayah seperti Kelurahan Pampang, Kaluku Bodoa, Tallo, Bontoa, hingga Tamalate dapat menjadi bahan pertimbangan karena memiliki karakter masyarakat yang heterogen serta fasilitas yang cukup mendukung.

“Kalau bisa dipilih kelurahan yang sudah memiliki ruang dialog dan infrastruktur yang memadai. Ini penting untuk mendukung berbagai kegiatan yang akan dilaksanakan, termasuk apabila nantinya ada kunjungan dari kementerian,” jelasnya.

Andi Zulkifly menambahkan, koordinasi teknis lebih lanjut akan dilakukan antara Pemerintah Kota Makassar dan Kantor Wilayah Kementerian HAM untuk menentukan lokasi terbaik sekaligus menyusun struktur pelaksanaan Program Kampung Redam.

Menurut dia, Kota Makassar berkomitmen mendukung penuh program tersebut dan bahkan membuka peluang penambahan jumlah lokasi percontohan yang sebelumnya direncanakan hanya tiga titik.

“Kami siap menindaklanjuti program ini. Nanti akan dibahas lebih lanjut secara teknis bersama Kanwil. Kalau memungkinkan, jumlahnya tidak hanya tiga lokasi, tetapi bisa ditambah sesuai kebutuhan dan kesiapan daerah,” tuturnya.

Diketahui, program Kampung Redam merupakan salah satu inisiatif yang diharapkan mampu memperkuat budaya dialog, meningkatkan toleransi, serta mencegah potensi konflik sosial di tengah masyarakat. 

"Jadi kami menilai program tersebut sejalan dengan upaya menciptakan lingkungan yang aman, harmonis, dan kondusif bagi pembangunan daerah," jelasnya. (*)

Ketua Dewan Lingkungan Hidup Makassar Evaluasi TPA Tamangapa, Pastikan Target 180 Hari On Track

Nuansa Terkini Makassar,— Komitmen memperbaiki sistem pengelolaan sampah terus diperkuat. Ketua Dewan Lingkungan Hidup Kota Makassar, Melinda Aksa, memimpin rapat koordinasi evaluasi penanganan TPA Tamangapa bersama sejumlah pemangku kepentingan lintas sektor, di Ruang Rapat DLH Kota Makassar, Selasa (2/6/2026).

Rapat yang diinisiasi oleh Dinas Lingkungan Hidup Kota Makassar ini merupakan tindak lanjut dari progres penanganan percepatan pengelolaan sampah, khususnya terkait peralihan aktivitas sistem Open Dumping di TPA Tamangapa, Kecamatan Manggala, sekaligus pemenuhan kewajiban pelaporan Sanksi Administrasi selama 180 hari.

Dalam kapasitasnya sebagai Ketua Dewan Lingkungan Hidup, Melinda Aksa menegaskan bahwa pertemuan ini merupakan momentum penting untuk mengevaluasi sejauh mana komitmen Kota Makassar dalam mentransformasi sistem pengelolaan sampah yang lebih berkelanjutan dan bertanggung jawab terhadap lingkungan.

Ia pun menegaskan bahwa pengelolaan sampah merupakan salah satu isu prioritas yang membutuhkan komitmen bersama seluruh pihak. Menurutnya, berbagai langkah perbaikan yang telah dilakukan harus terus dikawal agar target yang telah ditetapkan dapat tercapai sesuai jadwal.

“Penanganan TPA Tamangapa tidak bisa dilakukan secara parsial. Dibutuhkan sinergi lintas sektor, konsistensi dalam pelaksanaan program, serta pengawasan yang berkelanjutan. Evaluasi ini penting untuk memastikan seluruh langkah yang telah direncanakan berjalan sesuai target dan memberikan dampak nyata terhadap perbaikan sistem pengelolaan sampah di Kota Makassar,” ujar Melinda.

Ia juga menekankan bahwa perubahan pola pengelolaan sampah tidak hanya berfokus pada aspek teknis di TPA, tetapi juga harus dibarengi dengan penguatan edukasi dan partisipasi masyarakat dalam pengurangan serta pemilahan sampah sejak dari sumbernya.

Sementara itu, Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kota Makassar, Helmy Budiman, memaparkan sejumlah capaian dan progres yang telah dilakukan selama masa penanganan 180 hari. 

Berbagai upaya perbaikan terus dijalankan, mulai dari penataan operasional di kawasan TPA, penguatan pengawasan, hingga peningkatan koordinasi dengan berbagai pihak terkait.

“DLH terus melakukan langkah-langkah percepatan sesuai dengan rencana aksi yang telah disusun. Setiap progres kami laporkan dan evaluasi secara berkala agar seluruh target yang menjadi kewajiban Pemerintah Kota Makassar dapat terpenuhi dengan baik,” jelas Helmy.

Lebih jauh, dalam sesi diskusi, Tim Ahli Pemerintah Kota Makassar, Prof. Batara Surya, memberikan apresiasi terhadap langkah percepatan yang telah dilakukan dalam penanganan TPA Tamangapa. 

Namun demikian, ia menekankan pentingnya menjaga konsistensi dan kedisiplinan seluruh pihak yang terlibat agar setiap tahapan yang telah direncanakan dapat berjalan sesuai target. 

“Selama progres ini berjalan, semua pihak harus konsisten dan disiplin agar target yang telah ditetapkan dapat terpenuhi sesuai timeline yang telah ditentukan,” ujar Prof. Batara. 

Menurutnya, keberhasilan transformasi sistem pengelolaan sampah tidak hanya ditentukan oleh perencanaan yang baik, tetapi juga oleh komitmen bersama dalam menjalankan setiap agenda dan rekomendasi secara berkelanjutan.

Rapat koordinasi tersebut turut dihadiri unsur Dewan Lingkungan Hidup Kota Makassar, perwakilan Kementerian Lingkungan Hidup melalui Pusat Pengendalian Lingkungan Hidup Sulawesi dan Maluku, 

jajaran perangkat daerah terkait, akademisi, tim ahli, serta unit teknis pengelola persampahan.

Melalui rapat evaluasi tersebut, Ketua Dewan Lingkungan Hidup bersama seluruh pemangku kepentingan berkomitmen untuk terus memperkuat tata kelola persampahan yang berkelanjutan, meningkatkan kualitas lingkungan hidup, serta memastikan proses transformasi pengelolaan TPA Tamangapa berjalan sesuai target yang telah ditetapkan.

Polda Sulsel Gelar Upacara Hari Lahir Pancasila 2026, Teguhkan Semangat Persatuan dan Nasionalisme

 

Nuansa Terkini Makassar,- Kepolisian Daerah Sulawesi Selatan menggelar Upacara Pengibaran Bendera Merah Putih dalam rangka memperingati Hari Lahir Pancasila Tahun 2026 yang dilaksanakan di Lapangan Upacara Mapolda Sulsel, Senin (1/6/2026).

Upacara berlangsung khidmat dan dipimpin oleh Wakapolda Sulsel, Brigjen Pol. Dr. Gidion Arif Setyawan, S.I.K., S.H., M.Hum., serta dihadiri oleh para Pejabat Utama Polda Sulsel, personel gabungan, dan Aparatur Sipil Negara (ASN) di lingkungan Polda Sulsel.

Kegiatan ini dilaksanakan sebagai wujud penghormatan terhadap Pancasila sebagai dasar negara dan ideologi bangsa, sekaligus untuk meneguhkan kembali komitmen seluruh personel dalam mengamalkan nilai-nilai luhur Pancasila dalam kehidupan sehari-hari.

Rangkaian upacara diisi dengan pembacaan teks Pancasila serta Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang menjadi landasan konstitusional bangsa Indonesia.

Dalam amanatnya, Wakapolda Sulsel menyampaikan bahwa peringatan Hari Lahir Pancasila merupakan momentum refleksi bagi seluruh elemen bangsa untuk memastikan bahwa nilai-nilai Pancasila tetap hidup dan menjadi pedoman dalam setiap langkah kehidupan berbangsa dan bernegara.

Lebih lanjut disampaikan bahwa Pancasila merupakan “jangkar moral” bangsa Indonesia dalam menghadapi berbagai tantangan global, mulai dari disrupsi teknologi hingga dinamika geopolitik yang terus berkembang.

Sejalan dengan amanat Pembukaan UUD 1945, Indonesia memiliki tanggung jawab konstitusional untuk turut serta dalam menciptakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan sosial. Dalam konteks tersebut, nilai-nilai Pancasila menjadi fondasi dalam pelaksanaan politik luar negeri Indonesia yang bebas dan aktif.

Nilai musyawarah dan mufakat yang terkandung dalam Pancasila juga dinilai sebagai instrumen diplomasi yang efektif dalam menjembatani perbedaan serta menyelesaikan konflik di tingkat global.

Mengakhiri amanatnya, Wakapolda Sulsel mengajak seluruh peserta upacara untuk terus memperkuat komitmen kebangsaan serta menjaga persatuan dan kesatuan bangsa.

Melalui kegiatan ini, diharapkan seluruh personel Polda Sulsel dapat semakin menginternalisasi nilai-nilai Pancasila dalam pelaksanaan tugas sebagai pelindung, pengayom, dan pelayan masyarakat.