Makassar Jadi Pilot Project, Sekda Zulkifly Matangkan Persiapan Peresmian Gerakan Peduli Tetangga

Nuansa Terkini Makassar, — Pemerintah Kota (Pemkot) Makassar ditunjuk oleh Kementerian Sosial (Kemensos) RI sebagai salah satu daerah percontohan (pilot project) pelaksanaan Gerakan Nasional Peduli Tetangga di luar Pulau Jawa.

Program prioritas nasional ini dirancang untuk memperluas jangkauan pendataan dan akses pelayanan sosial bagi masyarakat kurang mampu melalui penguatan peran masyarakat dan pengurus RT/RW.

Hal itu disampaikan Sekretaris Daerah (Sekda) Kota Makassar, Andi Zulkifly, saat memimpin Rapat Teknis Pelaksanaan Gerakan Nasional Peduli Tetangga di Ruang Rapat Sekda, Kantor Balai Kota Makassar, Kamis (1/10/2026). 

Sekda Makassar Andi Zulkifly didampingi jajaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) diantaranya Kepala Dinas Sosial (Dinsos) Makassar Andi Bukti Djufrie, Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika (Diskominfo) Muh Roem, para camat, serta perwakilan Kemensos RI.

​

Sekda Kota Makassar Andi Zulkifly menegaskan Pemkot Makassar siap mengawal penuh arahan Menteri Sosial guna menyukseskan agenda skala nasional tersebut.

"Makassar menjadi modal besar di luar Pulau Jawa karena memiliki jumlah RT dan RW yang cukup banyak. Oleh karena itu, Kota Makassar sangat tepat menjadi bagian dari percontohan Gerakan Nasional Peduli Tetangga ini," ujar Andi Zulkifly.

​Sesuai rencana, puncak peluncuran dan sosialisasi gerakan ini akan diselenggarakan pada hari Minggu mendatang di Gedung Olahraga (GOR) Sudiang, Makassar. Acara puncak ini ditargetkan menghadirkan ribuan RT dan RW se-Kota Makassar.

"Kegiatan ini rencananya dilaksanakan hari Minggu di GOR Sudiang. Salah satu ukuran kesuksesannya adalah partisipasi aktif para ketua RT dan RW. Saya minta para camat mengawal langsung untuk menghadirkan seluruh RT dan RW tanpa terkecuali," tegasnya.

Untuk mendukung kelancaran acara yang melibatkan ribuan peserta tersebut, Andi Zulkifly menginstruksikan pembagian peran secara teknis kepada seluruh dinas terkait. 

Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) dan Dinas Perhubungan diminta mengatur skema pengamanan serta rekayasa lalu lintas guna mengantisipasi penumpukan kendaraan di kawasan GOR Sudiang. 

Sementara itu, Dinas Kesehatan disiagakan untuk menyediakan tim medis dan posko kesehatan di lokasi.

​

Sektor teknis seperti Bagian Umum dan Bagian Protokol diminta memastikan kesiapan sarana-prasarana, mulai dari panggung utama, sistem tata suara (sound system), hingga alur pendistribusian konsumsi per kelurahan. 

Dinas Komunikasi dan Informatika (Diskominfo) juga diminta mengoptimalkan publikasi media dan siaran langsung (live streaming) agar gaung kegiatan dapat menjangkau seluruh lapisan masyarakat.

​

Sementara itu, Kepala Balai Besar Pendidikan dan Pelatihan Kesejahteraan Sosial (BBPPKS) Makassar, Wiwit Widiansyah, menjelaskan Gerakan Nasional Peduli Tetangga bertujuan memperluas jangkauan akses program bantuan pemerintah bagi warga yang selama ini belum terdata.

"Gerakan ini bertujuan membuka akses ke masyarakat agar dapat menjangkau program pemerintah. Kita berharap seluruh masyarakat dapat saling peduli terhadap lingkungan sekitarnya," jelas Wilid.

"Banyak warga yang membutuhkan bantuan perumahan, kesehatan, dan bantuan sosial lainnya yang belum terserap, sehingga gerakan ini menjadi sarana untuk memperluas jangkauan pendataan tersebut," tambahnya.

​

Melalui sinergi antara Kemensos, Pemkot Makassar, serta para ketua RT/RW sebagai agen di lapangan, gerakan ini diharapkan mampu mengoptimalkan verifikasi data kesejahteraan sosial secara tepat sasaran di seluruh wilayah Kota Makassar.

Terpisah, Kepala Dinas Sosial (Dinsos) Makassar, Andi Bukti Djufrie, mengatakan pemerintah kota tengah memastikan pembagian tugas dan dukungan teknis agar pelaksanaan gerakan tersebut dapat berjalan optimal.

“Kami di pemerintah kota ingin memastikan apa tugas kami, sehingga jelas pembagiannya. Karena waktunya sudah tidak banyak, besok kami rencanakan bersama untuk meninjau lokasi dan melihat langsung kondisi di lapangan,” kata Andi Bukti.

Ia menjelaskan, Pemkot Makassar telah melakukan persiapan awal, termasuk pendataan di sejumlah wilayah sebagai bagian dari dukungan terhadap pelaksanaan Gerakan Nasional Peduli Tetangga.

“Kalau di pemerintah kota, kami menyiapkan prasyarat kegiatan. Misalnya, kami menyiapkan konsumsi, sistem, kemudian memastikan peserta yang terlibat, termasuk seluruh camat dan unsur terkait,” ujar Andi Bukti Djufrie. 

Menurutnya, pelaksanaan kegiatan yang melibatkan peserta dalam jumlah besar membutuhkan dukungan lintas organisasi perangkat daerah (OPD). Pemkot Makassar juga akan menyiapkan jaringan kesehatan untuk mengantisipasi kondisi yang membutuhkan penanganan medis.

“Kita berbicara tentang jumlah peserta yang sangat besar, kurang lebih 7.000 orang. Karena itu, kami menyiapkan jaringan kesehatan untuk mengantisipasi apabila terjadi sesuatu di lapangan,” katanya.

Selain dukungan kesehatan, Pemkot Makassar akan melibatkan Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) untuk membantu pengamanan dan pengaturan kegiatan, termasuk mengantisipasi kepadatan arus lalu lintas menuju lokasi.

“Satpol PP juga kami siapkan untuk mengawal seluruh kegiatan. Termasuk mengantisipasi persoalan lalu lintas, terutama di jalur menuju lokasi kegiatan,” jelasnya.

Andi Bukti--sapaan akrabnya--juga menyebutkan adanya informasi terkait dukungan dari Kementerian Sosial (Kemensos), termasuk rencana pemberian bantuan atau dukungan bagi RT/RW yang terlibat dalam gerakan tersebut.

“Informasi dari Kemensos, kalau saya tidak salah, ada transfer untuk RT/RW. Waktu itu dalam komunikasi dengan Pak Menteri, Pak Sekda, dan Pak Wali Kota, disampaikan seperti itu. Ini yang perlu kita pastikan mekanisme distribusinya,” ungkapnya.

Ia menilai mekanisme distribusi perlu dibahas sejak awal agar bantuan maupun konsumsi dapat diberikan secara terkoordinasi dan tercatat dengan baik.

“Apakah distribusinya diberikan setelah acara atau sebelumnya, ini yang harus kita koordinasikan. Kami juga akan meminta pendataan melalui masing-masing kecamatan untuk memastikan distribusinya tepat,” katanya.

Untuk konsumsi peserta, Andi Bukti mengatakan Bagian Umum Sekretariat Daerah Kota Makassar akan turut menyiapkan skema distribusi makanan dan minuman dengan mengacu pada daftar hadir peserta.

Ia menambahkan, Pemkot Makassar bersama pihak terkait akan melakukan peninjauan lokasi sebelum kegiatan utama dilaksanakan. Peninjauan tersebut penting untuk memastikan kesiapan lapangan, termasuk akses dan kebutuhan teknis lainnya.

“Besok kami bersama Bagian Umum akan melakukan peninjauan lokasi. Kami juga meminta teman-teman media sosial untuk bisa bersama-sama melihat kondisi di lapangan,” tuturnya.

Andi Bukti berharap seluruh persiapan teknis dapat segera dirampungkan, termasuk memastikan bentuk kegiatan yang akan dilaksanakan, apakah berupa peluncuran maupun deklarasi Gerakan Nasional Peduli Tetangga.

“Intinya, kita harus memastikan semua persiapan. Bentuknya nanti launching (peresmian). Yang paling penting sekarang adalah memastikan mekanisme pelaksanaan dan pendistribusiannya,” pungkasnya. (*)

Polri Mutasi 88 Pati dan Pamen, Sejumlah PJU Mabes dan Kapolda Berganti

 

Nuansa Terkini Jakarta,– Polri melakukan mutasi terhadap 88 perwira tinggi (Pati) dan perwira menengah (Pamen) melalui Surat Telegram Kapolri Nomor ST/2205/X/KEP./2026 tertanggal 2 Oktober 2026. Mutasi tersebut mencakup sejumlah jabatan strategis di tingkat Mabes Polri hingga kewilayahan.

Kadiv Humas Polri Irjen Pol. Johnny Eddizon Isir mengatakan mutasi tersebut merupakan bagian dari dinamika organisasi untuk menjaga kesinambungan pelaksanaan tugas sekaligus memberikan ruang pengembangan karier bagi personel.

“Mutasi dan rotasi jabatan merupakan bagian dari dinamika organisasi Polri. Hal ini dilakukan sesuai kebutuhan organisasi sekaligus sebagai bagian dari pembinaan karier dan penyegaran dalam pelaksanaan tugas kepolisian,” kata Johnny dalam keterangannya di Jakarta, Sabtu (3/10/2026).

Dari 88 personel yang dimutasi, sebanyak 70 personel mendapatkan promosi atau menduduki jabatan baru. Sejumlah jabatan strategis di lingkungan Mabes Polri turut mengalami pergantian.

Pada jajaran PJU Mabes Polri, terdapat 14 personel yang mendapat penugasan baru. Di antaranya Komjen Pol. Asep Edi Suheri, S.I.K., M.Si. sebagai Irwasum Polri; Irjen Pol. Dedy Kusuma Bakti, S.I.K., M.T.C.P. sebagai Kabaintelkam Polri; Irjen Pol. Asep Safrudin, S.I.K., M.H. sebagai Kabareskrim Polri; dan Irjen Pol. Dr. Hery Herjawan, S.I.K., M.H., M.Hum. sebagai Kabaharkam Polri.

Kemudian Irjen Pol. Dr. Rudi Darmoko, S.I.K., M.Si. sebagai Kalemdiklat Polri; Irjen Pol. Dr. Andik Setiyono, S.I.K., S.H., M.H. sebagai Astamarena Kapolri; Brigjen Pol. Agus Dwi Hermawan, S.H., S.I.K., M.Kn. sebagai Aslog Kapolri; serta Brigjen Pol. Deni Dharmapala, S.H., S.I.K., M.H. sebagai As SDM Kapolri.

Selanjutnya, Irjen Pol. Dr. Mahmud Nazly Harahap, S.I.K., M.H., M.M. sebagai Kadivpropam Polri; Irjen Pol. Roberto G. M. Pasaribu, S.I.K., M.Si. sebagai Kadiv TIK Polri; Brigjen Pol. Tubagus Ami Prindani, S.I.K., M.Si. sebagai Kadensus 88 AT Polri; Irjen Pol. Dr. Ahrie Sonta N., M.Si., M.PICT. sebagai Kadivkum Polri; Irjen Pol. Arie Ardian Rishadi, S.I.K., M.Si. sebagai Kakortastipidkor Polri; serta Kombes Pol. Didik Hariyanto, S.I.K., M.Si. sebagai Koorspripim Polri.

Selain jajaran PJU Mabes Polri, mutasi juga mencakup 19 jabatan Kapolda. Di antaranya Kapolda Metro Jaya Irjen Pol. Prof. Dr. Dadang Hartanto, S.I.K., S.H., M.Si.; Kapolda Maluku Irjen Pol. Suwondo Nainggoan, S.I.K., M.H.; Kapolda Kepri Irjen Pol. Suhendri, S.H., S.I.K., M.PSDM.; Kapolda Riau Irjen Pol. Arman Achdiat, S.I.K., M.Si.; Kapolda NTT Irjen Pol. Reza Arief Dewanto, S.I.K.; dan Kapolda Jabar Irjen Pol. Hengki, S.I.K., M.H.

Kemudian Kapolda Banten Brigjen Pol. Hendra Kurniawan, S.I.K., M.M., M.H.; Kapolda Jateng Brigjen Pol. Roy Hardi Siahaan, S.H., S.I.K., M.H.; Kapolda Jatim Irjen Pol. Dekananto Eko Purwono, S.I.K., M.H.; Kapolda Bali Brigjen Pol. Dr. Pasma Royce, S.I.K., M.H.; Kapolda Sumbar Irjen Pol. Drs. Jawari, S.H., M.H.; Kapolda Sulsel Irjen Pol. Dr. M. Awal Chairuddin, S.I.K., M.H.; Kapolda Jambi Irjen Pol. Drs. Widodo, S.H., M.H.; dan Kapolda Gorontalo Irjen Pol. Nurworo Danang, S.I.K.

Mutasi jabatan Kapolda juga mencakup Kapolda Sumut Brigjen Pol. Sonny Irawan, S.I.K., M.H.; Kapolda Sumsel Brigjen Pol. Rony Samtana, S.I.K., M.T.C.P.; Kapolda Sulteng Irjen Pol. Rizal Irawan, S.I.K., M.H.; Kapolda Sulbar Irjen Pol. Totok Suharyanto, S.I.K., M.Hum.; serta Kapolda DIY Irjen Pol. Langgeng Purnomo, S.I.K., M.H.

Mutasi tersebut juga mencakup kenaikan tingkat kepangkatan bagi 21 personel, serta penyesuaian jenjang jabatan bagi sejumlah Pati dan Pamen lainnya.

Johnny mengatakan para pejabat yang mendapat amanah baru diharapkan dapat segera menyesuaikan diri dan melanjutkan program serta pelaksanaan tugas di satuan masing-masing.

“Setiap personel yang mendapat amanah jabatan baru tentu diharapkan dapat melaksanakan tugas dengan sebaik-baiknya, melanjutkan tugas yang sudah berjalan dan memberikan pelayanan kepolisian yang optimal kepada masyarakat,” ujarnya.

Dukung Rencana TPS3R, Melinda Aksa Pimpin Jumat Bersih di Talasalapang

Nuansa Terkini Makassar,— Ketua TP PKK Kota Makassar sekaligus Ketua Dewan Lingkungan Hidup Kota Makassar, Melinda Aksa Munafri, memimpin kegiatan Jumat Bersih di kawasan Talasalapang, Kecamatan Rappocini, Jumat (2/10/2026). 

Kawasan tersebut merupakan rencana lokasi pembangunan Tempat Pengolahan Sampah Reduce, Reuse, Recycle (TPS3R).

Kegiatan ini diikuti jajaran TP PKK Kota Makassar, Dekranasda Kota Makassar, Bunda PAUD Kota Makassar, serta Dharma Wanita Persatuan (DWP) Kota Makassar. 

Aksi bersih-bersih juga melibatkan Camat Rappocini, para Satgas Kecamatan Rappocini, serta seluruh lurah se-Kecamatan Rappocini yang bersama-sama turun langsung membersihkan kawasan Talasalapang tersebut.

Bagi Melinda, kegiatan Jumat Bersih menjadi momentum untuk melihat langsung kondisi lingkungan sekaligus mengajak lebih banyak pihak mengambil peran dalam menjaga kebersihan. 

Terlebih, kawasan Talasalapang direncanakan menjadi salah satu lokasi TPS3R yang nantinya diharapkan dapat mendukung pengelolaan sampah di tingkat wilayah.

“Jumat Bersih bukan hanya soal membersihkan lingkungan hari ini. Yang lebih penting adalah bagaimana kita membangun kesadaran dan kebiasaan untuk menjaga lingkungan setiap hari. Apalagi di lokasi ini direncanakan TPS3R, sehingga tentu kita ingin bersama-sama menyiapkan lingkungan yang lebih tertata dan mendukung pengelolaan sampah yang baik,” ujar Melinda.

Menurut Melinda, pengelolaan sampah membutuhkan kolaborasi yang kuat dan tidak dapat hanya dibebankan kepada pemerintah. Peran masyarakat, organisasi, kader, hingga jajaran kewilayahan sangat penting, terutama dalam membangun kebiasaan memilah sampah sejak dari sumbernya.

Karena itu, keterlibatan TP PKK, Dekranasda, Bunda PAUD dan DWP Kota Makassar dalam kegiatan tersebut menjadi bagian dari upaya memperluas gerakan kepedulian lingkungan. 

Sementara keterlibatan Camat Rappocini, Satgas Kecamatan, serta para lurah se-Kecamatan Rappocini memperkuat aksi di tingkat wilayah agar gerakan kebersihan dapat berjalan secara berkelanjutan.

Melinda juga mengajak masyarakat untuk tidak melihat sampah hanya sebagai sesuatu yang harus dibuang. Dengan pemilahan yang tepat, sampah organik maupun anorganik dapat dikelola dan memiliki nilai manfaat. 

Hal tersebut sejalan dengan upaya membangun pola pengelolaan sampah yang lebih bertanggung jawab dari tingkat rumah tangga hingga lingkungan.

“Kalau kita ingin Makassar menjadi kota yang lebih bersih dan nyaman, gerakannya harus dimulai dari kita semua. Mulai dari rumah, lingkungan sekitar, sampai tingkat kecamatan. Tidak perlu menunggu, kita bisa mulai dari hal sederhana seperti memilah sampah dan tidak membuang sampah sembarangan,” kata Melinda.

Ia berharap semangat yang dibangun melalui Jumat Bersih di Talasalapang dapat terus berlanjut dan menjadi gerakan bersama di berbagai wilayah Kota Makassar. Bukan hanya membersihkan kawasan, tetapi juga membangun kesadaran dan tanggung jawab bersama terhadap lingkungan.

“Mariki' rawat lingkungan ini bersama. Karena kota yang bersih tidak lahir dari satu orang, tetapi dari banyak orang yang mau bergerak dan peduli,” tutup Melinda.(*)

Makassar Jadi Pilot Project, Sekda Zulkifly Matangkan Persiapan Peresmian Gerakan Peduli Tetangga

 

Nuansa Terkini Makassar,— Pemerintah Kota (Pemkot) Makassar ditunjuk oleh Kementerian Sosial (Kemensos) RI sebagai salah satu daerah percontohan (pilot project) pelaksanaan Gerakan Nasional Peduli Tetangga di luar Pulau Jawa.

Program prioritas nasional ini dirancang untuk memperluas jangkauan pendataan dan akses pelayanan sosial bagi masyarakat kurang mampu melalui penguatan peran masyarakat dan pengurus RT/RW.

Hal itu disampaikan Sekretaris Daerah (Sekda) Kota Makassar, Andi Zulkifly, saat memimpin Rapat Teknis Pelaksanaan Gerakan Nasional Peduli Tetangga di Ruang Rapat Sekda, Kantor Balai Kota Makassar, Kamis (1/10/2026). 

Sekda Makassar Andi Zulkifly didampingi jajaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) diantaranya Kepala Dinas Sosial (Dinsos) Makassar Andi Bukti Djufrie, Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika (Diskominfo) Muh Roem, para camat, serta perwakilan Kemensos RI.

​

Sekda Kota Makassar Andi Zulkifly menegaskan Pemkot Makassar siap mengawal penuh arahan Menteri Sosial guna menyukseskan agenda skala nasional tersebut.

"Makassar menjadi modal besar di luar Pulau Jawa karena memiliki jumlah RT dan RW yang cukup banyak. Oleh karena itu, Kota Makassar sangat tepat menjadi bagian dari percontohan Gerakan Nasional Peduli Tetangga ini," ujar Andi Zulkifly.

​Sesuai rencana, puncak peluncuran dan sosialisasi gerakan ini akan diselenggarakan pada hari Minggu mendatang di Gedung Olahraga (GOR) Sudiang, Makassar. Acara puncak ini ditargetkan menghadirkan ribuan RT dan RW se-Kota Makassar.

"Kegiatan ini rencananya dilaksanakan hari Minggu di GOR Sudiang. Salah satu ukuran kesuksesannya adalah partisipasi aktif para ketua RT dan RW. Saya minta para camat mengawal langsung untuk menghadirkan seluruh RT dan RW tanpa terkecuali," tegasnya.

Untuk mendukung kelancaran acara yang melibatkan ribuan peserta tersebut, Andi Zulkifly menginstruksikan pembagian peran secara teknis kepada seluruh dinas terkait. 

Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) dan Dinas Perhubungan diminta mengatur skema pengamanan serta rekayasa lalu lintas guna mengantisipasi penumpukan kendaraan di kawasan GOR Sudiang. 

Sementara itu, Dinas Kesehatan disiagakan untuk menyediakan tim medis dan posko kesehatan di lokasi.

​

Sektor teknis seperti Bagian Umum dan Bagian Protokol diminta memastikan kesiapan sarana-prasarana, mulai dari panggung utama, sistem tata suara (sound system), hingga alur pendistribusian konsumsi per kelurahan. 

Dinas Komunikasi dan Informatika (Diskominfo) juga diminta mengoptimalkan publikasi media dan siaran langsung (live streaming) agar gaung kegiatan dapat menjangkau seluruh lapisan masyarakat.

​

Sementara itu, Kepala Balai Besar Pendidikan dan Pelatihan Kesejahteraan Sosial (BBPPKS) Makassar, Wiwit Widiansyah, menjelaskan Gerakan Nasional Peduli Tetangga bertujuan memperluas jangkauan akses program bantuan pemerintah bagi warga yang selama ini belum terdata.

"Gerakan ini bertujuan membuka akses ke masyarakat agar dapat menjangkau program pemerintah. Kita berharap seluruh masyarakat dapat saling peduli terhadap lingkungan sekitarnya," jelas Wilid.

"Banyak warga yang membutuhkan bantuan perumahan, kesehatan, dan bantuan sosial lainnya yang belum terserap, sehingga gerakan ini menjadi sarana untuk memperluas jangkauan pendataan tersebut," tambahnya.

​

Melalui sinergi antara Kemensos, Pemkot Makassar, serta para ketua RT/RW sebagai agen di lapangan, gerakan ini diharapkan mampu mengoptimalkan verifikasi data kesejahteraan sosial secara tepat sasaran di seluruh wilayah Kota Makassar.

Terpisah, Kepala Dinas Sosial (Dinsos) Makassar, Andi Bukti Djufrie, mengatakan pemerintah kota tengah memastikan pembagian tugas dan dukungan teknis agar pelaksanaan gerakan tersebut dapat berjalan optimal.

“Kami di pemerintah kota ingin memastikan apa tugas kami, sehingga jelas pembagiannya. Karena waktunya sudah tidak banyak, besok kami rencanakan bersama untuk meninjau lokasi dan melihat langsung kondisi di lapangan,” kata Andi Bukti.

Ia menjelaskan, Pemkot Makassar telah melakukan persiapan awal, termasuk pendataan di sejumlah wilayah sebagai bagian dari dukungan terhadap pelaksanaan Gerakan Nasional Peduli Tetangga.

“Kalau di pemerintah kota, kami menyiapkan prasyarat kegiatan. Misalnya, kami menyiapkan konsumsi, sistem, kemudian memastikan peserta yang terlibat, termasuk seluruh camat dan unsur terkait,” ujar Andi Bukti Djufrie. 

Menurutnya, pelaksanaan kegiatan yang melibatkan peserta dalam jumlah besar membutuhkan dukungan lintas organisasi perangkat daerah (OPD). Pemkot Makassar juga akan menyiapkan jaringan kesehatan untuk mengantisipasi kondisi yang membutuhkan penanganan medis.

“Kita berbicara tentang jumlah peserta yang sangat besar, kurang lebih 7.000 orang. Karena itu, kami menyiapkan jaringan kesehatan untuk mengantisipasi apabila terjadi sesuatu di lapangan,” katanya.

Selain dukungan kesehatan, Pemkot Makassar akan melibatkan Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) untuk membantu pengamanan dan pengaturan kegiatan, termasuk mengantisipasi kepadatan arus lalu lintas menuju lokasi.

“Satpol PP juga kami siapkan untuk mengawal seluruh kegiatan. Termasuk mengantisipasi persoalan lalu lintas, terutama di jalur menuju lokasi kegiatan,” jelasnya.

Andi Bukti--sapaan akrabnya--juga menyebutkan adanya informasi terkait dukungan dari Kementerian Sosial (Kemensos), termasuk rencana pemberian bantuan atau dukungan bagi RT/RW yang terlibat dalam gerakan tersebut.

“Informasi dari Kemensos, kalau saya tidak salah, ada transfer untuk RT/RW. Waktu itu dalam komunikasi dengan Pak Menteri, Pak Sekda, dan Pak Wali Kota, disampaikan seperti itu. Ini yang perlu kita pastikan mekanisme distribusinya,” ungkapnya.

Ia menilai mekanisme distribusi perlu dibahas sejak awal agar bantuan maupun konsumsi dapat diberikan secara terkoordinasi dan tercatat dengan baik.

“Apakah distribusinya diberikan setelah acara atau sebelumnya, ini yang harus kita koordinasikan. Kami juga akan meminta pendataan melalui masing-masing kecamatan untuk memastikan distribusinya tepat,” katanya.

Untuk konsumsi peserta, Andi Bukti mengatakan Bagian Umum Sekretariat Daerah Kota Makassar akan turut menyiapkan skema distribusi makanan dan minuman dengan mengacu pada daftar hadir peserta.

Ia menambahkan, Pemkot Makassar bersama pihak terkait akan melakukan peninjauan lokasi sebelum kegiatan utama dilaksanakan. Peninjauan tersebut penting untuk memastikan kesiapan lapangan, termasuk akses dan kebutuhan teknis lainnya.

“Besok kami bersama Bagian Umum akan melakukan peninjauan lokasi. Kami juga meminta teman-teman media sosial untuk bisa bersama-sama melihat kondisi di lapangan,” tuturnya.

Andi Bukti berharap seluruh persiapan teknis dapat segera dirampungkan, termasuk memastikan bentuk kegiatan yang akan dilaksanakan, apakah berupa peluncuran maupun deklarasi Gerakan Nasional Peduli Tetangga.

“Intinya, kita harus memastikan semua persiapan. Bentuknya nanti launching (peresmian). Yang paling penting sekarang adalah memastikan mekanisme pelaksanaan dan pendistribusiannya,” pungkasnya. (*)

Sekda Makassar Kaji Pembangunan Kantong Parkir, Kawasan Balai Kota Jadi Prioritas

 

Nuansa Terkini Makassar,— Pemerintah Kota (Pemkot) Makassar mengkaji pembangunan kantong-kantong parkir di sejumlah kawasan sebagai upaya menata parkir sekaligus mengurai kemacetan akibat penggunaan badan jalan untuk kendaraan.

Hal itu disampaikan Sekda Makassar Andi Zulkifly saat membahas rapat koordinasi pemanfaatan fasilitas umum (fasum) dan fasilitas sosial (fasos) sebagai kantong parkir di wilayah Kota Makassar di Ruang Rapat Sekda Kantor Balai Kota Makassar, Kamis (1/10).

Sekretaris Daerah (Sekda) Makassar, Andi Zulkifly, mengatakan konsep penanganan kantong parkir tersebut telah disiapkan oleh Perusahaan Daerah (PD) Parkir Makassar Raya.

Sejumlah titik yang masuk dalam kajian antara lain kawasan sekitar Mal Panakkukang yakni Jalan Boulevard dan Jalan Pengayoman, Jalan Mawas hingga kawasan Balai Kota Makassar.

Menurut mantan Camat Ujung Pandang ini, rencana tersebut belum dapat langsung dilaksanakan karena masih membutuhkan kajian lintas organisasi perangkat daerah (OPD), terutama dari sisi regulasi, teknis pembangunan, pembiayaan, dan skema kerja sama.

"Kita sementara mengkaji. Kita lihat dari sisi regulasi apakah bisa dilaksanakan, kemudian berapa pembiayaannya dan skemanya seperti apa," kata Sekda Makassar Andi Zulkifly.

Ia menyebut skema pembangunan nantinya masih terbuka untuk beberapa alternatif. Di antaranya melalui penyertaan modal pemerintah daerah maupun kerja sama antara pemerintah dengan pengelola atau pihak pemilik lahan.

Andi Zul--sapaan akrabnya--mencontohkan pola kerja sama yang telah diterapkan di kawasan Anjungan Pantai Losari sebagai salah satu model yang dapat dipelajari.

"Apakah melalui penyertaan modal atau kerja sama antara pemerintah dengan pengelola parkir, itu yang sementara kita kaji. Ada juga contoh kerja sama di Anjungan Pantai Losari. Model seperti itu bisa kita lihat, tetapi tentu harus disesuaikan dengan regulasi," ujarnya.

Untuk tahap awal, kawasan Balai Kota Makassar menjadi salah satu lokasi yang dinilai paling mendesak untuk ditata. Selain menjadi pusat aktivitas pemerintahan, kawasan tersebut juga ramai dikunjungi masyarakat dan dikelilingi sejumlah perkantoran.

Zulkifly mengatakan kondisi parkir di sekitar kawasan Balai Kota perlu ditata karena masih ditemukan kendaraan yang menggunakan badan jalan sebagai tempat parkir.

"Yang paling mendesak itu Balai Kota. Kita harus memberikan contoh kepada masyarakat. Banyak masyarakat yang datang ke Balai Kota, tetapi sebenarnya bukan hanya Balai Kota, ada banyak kantor di sekitar sini yang menggunakan jalan untuk parkir," katanya.

Karena itu, sambung Andi Zul, Pemkot Makassar membuka peluang pemanfaatan lahan kosong milik pemerintah maupun pihak swasta di sekitar kawasan tersebut sebagai kantong parkir.

Termasuk lahan kosong di sekitar kawasan Balai Kota hingga area yang berada di dekat masjid, yang dinilai berpotensi dikembangkan menjadi fasilitas parkir bertingkat dengan konstruksi sederhana.

"Kita juga bisa bekerja sama dengan beberapa perusahaan yang memiliki tanah yang tidak digunakan. Termasuk ada lahan kosong di belakang Balai Kota sampai ke masjid. Itu kita rencanakan bisa dibangun seperti building parkir yang ada di pelabuhan, bertingkat dengan konsep yang sederhana," jelasnya.

Selain rencana pembangunan parkir bertingkat, Pemkot Makassar juga mengkaji kemungkinan pemanfaatan fasilitas umum, termasuk trotoar, untuk mendukung kebutuhan parkir. Namun, Zulkifly menegaskan aspek fungsi dan ketentuan regulasi harus menjadi pertimbangan utama.

"Kalau menggunakan trotoar, kita harus lihat apakah itu mengubah fungsi atau hanya menambah fungsi. Kalau mengubah fungsi tentu tidak bisa. Semua itu harus kita kaji," tegasnya.

Ia meminta seluruh SKPD terkait melakukan kajian secara menyeluruh sebelum konsep tersebut diputuskan untuk dilaksanakan.

Beberapa pihak yang dilibatkan dalam pembahasan antara lain camat, Dinas Perhubungan, Badan Pendapatan Daerah (Bapenda), serta perangkat daerah lain yang memiliki keterkaitan dengan aspek regulasi, teknis, aset, dan pembiayaan.

"Ini belum matang. Saya minta semua SKPD melakukan kajian masing-masing. Setelah itu kita lihat lagi apakah konsep ini memang bisa dilaksanakan atau tidak," ujarnya.

Jika hasil kajian menyatakan konsep tersebut layak dan sesuai dengan ketentuan, Pemkot Makassar selanjutnya akan mengajukannya kepada Wali Kota Makassar untuk mendapatkan persetujuan.

"Kalau sudah matang, sesuai regulasi, dan bisa dilaksanakan, tentu akan kita ajukan kepada Pak Wali Kota. Kalau beliau setuju dengan konsep yang diajukan PD Parkir, dampaknya bagaimana, kemudian pembiayaannya bagaimana, nanti kita anggarkan," pungkas Zulkifly. (*)

Sekda Makassar Buka Bimtek PBJ, Minta OPD Cermat Persoalan Pengadaan Barang dan Jasa

 

Nuansa Terkini Makassar,- Sekretaris Daerah (Sekda) Makassar Andi Zulkifly meminta seluruh organisasi perangkat daerah (OPD) memahami perubahan regulasi pengadaan barang dan jasa (PBJ).

Pemahaman tersebut dinilai penting agar proses pengadaan berjalan tepat aturan, akuntabel, sekaligus mendukung percepatan realisasi anggaran daerah.

Bimbingan Teknis (Bimtek) Sistem Pengadaan Secara Elektronik Tahun Anggaran 2026 dengan tema Implementasi dan Tata Kelola Katalog Elektronik Pemerintah berdasarkan Regulasi dari Mekanisme Pengelolaan Katalog Elektronik Terbaru yang Efektif, Akuntabel, dan Berbasis Risiko di Hotel Gammara Makassar, Rabu (30/9).

Kegiatan strategis ini menghadirkan Pengelola Pengadaan Barang/Jasa Ahli Pertama Biro Humas dan Umum KPU RI, Abito Yuwono, serta diikuti oleh para pejabat perencana dan pengelola keuangan SKPD se-Kota Makassar.

​

Sekda Makassar Andi Zulkifly menyoroti capaian realisasi belanja daerah Kota Makassar yang kerap tidak ideal pada awal hingga pertengahan tahun anggaran. Kondisi ini dinilai berbanding terbalik dengan kapasitas fiskal dan pendapatan daerah Kota Makassar yang tergolong sangat baik.

​

"Dampak dari kurang pahamnya pengadaan barang dan jasa ini sangat besar, salah satunya terhadap realisasi belanja kita. Di Kota Makassar, realisasi belanja selalu bermasalah di awal dan pertengahan tahun, nanti di akhir baru dikebut. Bahkan Bapak Wali Kota kerap mengeluhkan kenapa pola realisasi kita tidak pernah ideal," ujar Andi Zulkifly.

​

Ia mengungkapkan, keterlambatan realisasi kerap dipicu oleh keterbatasan sumber daya manusia (SDM) di SKPD yang menguasai regulasi PBJ. Ditambah lagi, aturan pengadaan kerap mengalami penyesuaian, seperti Perpres Nomor 46 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Perpres Nomor 16 Tahun 2018, hingga Peraturan LKPP Nomor 2 Tahun 2026 yang berlaku mulai 1 September.

​

"Pendapatan kita sangat tinggi, di atas Rp2 triliun. Tetapi kalau pendapatan tinggi, cara belanja kita juga harus cepat dan aman. Salah satu skema terbaik adalah e-purchasing melalui e-katalog karena harganya transparan, penyedianya jelas, dan dapat diakses publik. Namun, pelaksanaannya butuh pemahaman teknis yang kuat dari para pengelola kegiatan," tegasnya.

​

Andi Zulkifly meminta pimpinan SKPD—terutama yang mengelola pagu anggaran besar seperti Dinas Pendidikan, Dinas Kesehatan, Dinas PU, Dinas Pariwisata, dan Dinas Kebudayaan—untuk mengutus pejabat berwenang dan berkompeten dalam bimtek ini, bukan sekadar pemenuhan formalitas kehadiran.

​

"Kegiatan ini jangan dianggap seremonial. Saya minta setiap SKPD memiliki SDM yang betul-betul paham aturan PBJ dari awal hingga akhir. Hasil bimtek ini harus dibahas kembali di kantor masing-masing, bagikan materinya kepada kasubag perencanaan dan sekretaris dinas, lalu diskusikan bagaimana langkah kita menghadapi skema pengadaan terbaru," imbaunya.

​

Ia menambahkan, Bimtek yang berlangsung selama dua hari ini tidak hanya diisi dengan sosialisasi materi, tetapi juga pelatihan langsung serta simulasi pelaksanaan e-purchasing dan pengadaan barang/jasa konstruksi.

"Kita berharap seluruh unit kerja dapat berakselerasi mempercepat penyerapan anggaran demi mendorong percepatan pembangunan daerah," jelasnya. (*).

Sekda Makassar Dorong Inovasi PKP III Jadi Role Model Pengembangan UMKM dan Retribusi Sampah

 

Nuansa Terkini Makassar,– Sekretaris Daerah (Sekda) Makassar, Andi Zulkifly, mendorong peserta Pelatihan Kepemimpinan Pengawas (PKP) III Lembaga Administrasi Negara (LAN) RI melahirkan inovasi yang dapat direplikasi di kecamatan lain.

Hal itu disampaikan Sekda Makassar Andi Zulkifly usai didaulat menjadi mentor peserta PKP III LAN RI di Kota Makassar, Selasa (29/9). Mereka yang dimentori Sekda Makassar Andi Zulkifly yakni Camat Rappocini Yudistira Ekaputra Nugraha, Camat Tallo Andi Husni dan Kabag Organisasi Tata Laksana (Ortala) Setda Makassar.

Sekda Makassar Andi Zulkifly menilai, sejumlah inovasi aksi perubahan yang dikembangkan peserta, khususnya terkait peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD) melalui retribusi sampah serta pengembangan usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM), perlu diarahkan agar memberikan dampak yang terukur bagi masyarakat.

Menurutnya, inovasi tersebut tidak hanya berhenti sebagai aksi perubahan dalam lingkup peserta, tetapi dapat dikembangkan menjadi model percontohan yang diterapkan di kecamatan lainnya.

“Saya berharap dari inovasi-inovasi ini lahir sebuah role model untuk beberapa kecamatan, khususnya terkait pengembangan UMKM dan pembayaran retribusi sampah secara digital,” kata Andi Zulkifly.

Ia mengatakan, Pemerintah Kota (Pemkot) Makassar juga telah merencanakan penyusunan blueprint yang nantinya dapat diintegrasikan ke dalam Lontara sebagai bagian dari upaya meningkatkan pendapatan daerah sekaligus memperbaiki pelayanan kepada masyarakat.

“Ini memang sudah kita rencanakan untuk membuat blueprint, kemudian kita satukan di Lontara dalam rangka peningkatan PAD. Nantinya bisa terhubung dengan inovasi di kecamatan dan kelurahan, termasuk pengembangan UMKM,” ujarnya.

Andi Zulkifly juga meminta peserta tidak membatasi target aksi perubahan hanya pada dua kelurahan dalam jangka pendek.

Ia mendorong perluasan lokus agar dampak inovasi dapat diukur secara lebih komprehensif. 

Untuk Kecamatan Rappocini, misalnya, eks Camat Ujung Pandang ini meminta agar cakupan pengembangan UMKM ditambah sedikitnya lima kelurahan.

“Kalau target jangka pendeknya hanya dua kelurahan, saya minta ditambah. Minimal setengahnya. Misalnya di Rappocini ada lima kelurahan yang menjadi tambahan untuk pengembangan UMKM, saya minta ditambah lima kelurahan,” tuturnya.

Menurut Andi Zulkifly, perluasan sasaran tersebut penting untuk mengetahui efektivitas inovasi sekaligus mengukur dampaknya terhadap pembangunan di tingkat kecamatan.

“Jadi nanti hasilnya akan kita lihat bagaimana dampaknya. Apakah ada peningkatan PAD, bagaimana pelayanan, dan bagaimana peningkatan perekonomian masyarakat di kecamatan tersebut. Semua itu harus terukur,” jelasnya.

Ia menegaskan, keberhasilan aksi perubahan tidak hanya dilihat dari terlaksananya program, tetapi juga dari manfaat dan perubahan yang dihasilkan setelah inovasi diterapkan.

Dengan demikian, inovasi yang lahir melalui PKP III diharapkan dapat menjadi model yang dapat dikembangkan dan direplikasi oleh perangkat daerah maupun kecamatan lainnya di Kota Makassar.

Pokja Bunda PAUD dan Disdik Makassar Sosialisasikan 7 Kebiasaan Baik Anak Indonesia

Nuansa Terkini Makassar, — Pokja Bunda PAUD Kota Makassar bersama Dinas Pendidikan Kota Makassar menggelar sosialisasi 7 Kebiasaan Baik Anak Indonesia dengan tema “Membangun Karakter Sehat, Cerdas, dan Disiplin”.

Kegiatan tersebut berlangsung di Auditorium TP PKK Kota Makassar, 28–30 September 2026, dan diikuti perwakilan guru PAUD serta orang tua murid PAUD se-Kota Makassar. Turut dihadiri Sekretaris Dinas Pendidikan Kota Makassar Noptiadi bersama jajaran serta pengurus Pokja Bunda PAUD Kota Makassar.

Bunda PAUD Kota Makassar, Melinda Aksa, membuka kegiatan pada hari kedua pelaksanaan. Dalam sambutannya, ia menegaskan bahwa anak merupakan investasi terbesar bagi masa depan bangsa.

Menurutnya, anak tidak hanya dipersiapkan sebagai generasi penerus, tetapi juga sebagai generasi yang kelak menentukan arah masa depan Indonesia. Karena itu, pembentukan karakter tidak cukup hanya melalui pengetahuan akademik.

“Anak-anak juga perlu dibiasakan memiliki karakter yang baik, disiplin, mandiri, sehat, bertanggung jawab, serta memiliki kepedulian terhadap lingkungan dan sesama,” ujarnya, Rabu (29/9/2026).

Melinda menjelaskan, pembentukan karakter dapat dimulai dari kebiasaan sederhana yang dilakukan secara konsisten. Melalui 7 Kebiasaan Baik Anak Indonesia, anak dibiasakan untuk bangun pagi, beribadah, berolahraga, makan sehat dan bergizi, gemar belajar, bermasyarakat, serta tidur cepat.

Ia menilai tujuh kebiasaan tersebut dapat menjadi fondasi dalam membangun karakter anak apabila diterapkan secara konsisten dengan pendampingan orang tua, guru, dan lingkungan yang mendukung.

“Dalam pendidikan anak usia dini, pembiasaan memiliki peran penting. Anak belajar tidak hanya dari apa yang disampaikan, tetapi juga dari apa yang dilihat dan dilakukan setiap hari,” jelasny

Karena itu, ia mengajak seluruh peserta tidak menjadikan 7 Kebiasaan Baik Anak Indonesia sekadar program atau slogan, tetapi menerapkannya sebagai budaya yang dimulai dari lingkungan keluarga dan satuan pendidikan.

Melinda juga menekankan pentingnya keteladanan orang tua dan guru. Menurutnya, anak akan lebih mudah membangun kebiasaan positif ketika melihat contoh yang dilakukan secara langsung oleh orang dewasa di sekitarnya.

“Anak hebat lahir dari kebiasaan yang hebat, dan kebiasaan hebat tumbuh dari keteladanan orang dewasa di sekitarnya,” tuturnya.

Selain memberikan sambutan, Melinda Aksa juga membawakan materi bertajuk “Dari Kebiasaan Menjadi Budaya, Peran Bersama dalam Membentuk Anak Indonesia yang Berkualitas”.

Dalam pemaparannya, Melinda menguraikan berbagai langkah yang dapat dilakukan orang tua dan guru PAUD untuk membangun kebiasaan positif hingga menjadi budaya dalam kehidupan anak. 

“Dari kebiasaan baik jadilah budaya, lima tahap yang harus dipahami. Pertama anak dikenalkan tentang anak tahu apa dan mengapa, kemudian dicontohkan, bukan hanya disuruh tapi sebagai orang tua dan guru, kita harus mampu mencontohkan. Kemudian diulang, dibiasakan jadilah budaya, lingkungannya melakukan anak juga akan membudayakan,” ujarnya.

Untuk itu, Melinda mendorong adanya aksi nyata dan keteladanan dalam penerapan kebiasaan yang baik, terutama pada tujuh kebiasaan. “Kebiasaan anak Indonesia hebat yakni bangun pagi, beribadah, berolahraga, makan sehat dan bergizi, gemar belajar, bermasyarakat dan cepat tidur,” sebutnya.

Sementara itu, materi kedua dibawakan Ketua Pokja Bunda PAUD Kota Makassar, Titin Florentina P, yang juga merupakan psikolog anak. Ia membawakan materi “Memahami Anak, Membangun Kebiasaan: Perspektif Psikologi dalam Penerapan 7 Kebiasaan Baik Anak Indonesia”.

Titin menjelaskan bahwa pembentukan kebiasaan pada anak perlu mempertimbangkan tahap perkembangan otaknya. Menurutnya, kebiasaan perlu dibentuk melalui proses, bukan sekadar diperintahkan, karena anak membutuhkan relasi yang hangat selain aturan.

“Ada tiga kebutuhan psikologis anak dalam membangun kebiasaan, yakni otonomi dengan memberikan pilihan terbatas dan melibatkan anak dalam membuat jadwal, kompetensi dengan memulai dari langkah yang dapat dilakukan anak lalu meningkatkannya secara bertahap, serta keterhubungan melalui kebiasaan yang dilakukan bersama dengan penuh kehangatan,” jelasnya.

Titin juga menyampaikan lima pesan kunci dalam membangun kebiasaan anak, yaitu pahami anak terlebih dahulu, ulangi dengan sabar, bergerak bersama, menjadi teladan, serta menerapkan pola asuh yang hangat dan tetap tegas. 

“Melalui kolaborasi orang tua, guru, dan lingkungan, 7 Kebiasaan Baik Anak Indonesia diharapkan dapat tumbuh menjadi budaya yang mendukung anak sehat, cerdas, disiplin, percaya diri, dan berkarakter,” pangkasnya.

Di Balik Jeruji, Kapolresta Gowa Titip Pesan: Jadikan Kesalahan sebagai Pelajaran

Nuansa Terkini Gowa,- Di balik pintu ruang Tahanan dan Titipan (Tahti) Polresta Gowa, ada orang-orang yang sedang menjalani proses hukum. Namun bagi Kapolresta Gowa Kombes Pol. Dr. Muh. Yusuf Usman, S.H., S.I.K., M.T., CIPA., mereka bukan sekadar tahanan, melainkan manusia yang masih memiliki kesempatan untuk memperbaiki diri dan menata kembali kehidupannya.

Pesan itulah yang dibawa Kapolresta Gowa saat melakukan inspeksi mendadak (sidak) ke ruang Tahti Polresta Gowa, Selasa (29/9/2026).

Kapolresta Gowa hadir didampingi Kasihumas AKP Muh. Syukri, S.Sos., Kasipropam AKP Suhardi, S.H.I., serta Kasat Tahti IPTU Jasman, S.H.

Kunjungan tersebut awalnya merupakan bagian dari pengawasan terhadap kondisi ruang Tahti dan pelaksanaan tugas personel. Namun, suasana berubah menjadi lebih humanis ketika Kapolresta memilih untuk berbicara langsung dengan para tahanan.

Di hadapan mereka, Kapolresta Gowa menyampaikan pesan yang sederhana, namun penuh makna: jangan kehilangan harapan hanya karena sedang berada di balik jeruji.

“Jadikan apa yang sedang saudara jalani ini sebagai pelajaran. Jangan kehilangan harapan untuk menjadi orang yang lebih baik. Setiap orang punya kesempatan untuk berubah,” tutur Kombes Pol. Muh. Yusuf Usman.

Ia mengajak para tahanan untuk menggunakan waktu selama menjalani proses hukum sebagai kesempatan melakukan introspeksi. Kesalahan yang telah terjadi tidak dapat diubah, namun kehidupan setelahnya masih dapat diperbaiki.

“Kalau nanti waktunya kembali kepada keluarga dan masyarakat, pulanglah sebagai orang yang lebih baik. Buktikan bahwa apa yang saudara alami hari ini menjadi pelajaran untuk kehidupan ke depan,” pesannya.

Pesan tersebut disampaikan bukan untuk menghakimi, melainkan untuk mengingatkan bahwa di balik setiap perkara hukum, terdapat manusia dengan keluarga, harapan dan masa depan yang masih bisa diperjuangkan.

Kapolresta Gowa juga mengingatkan para tahanan agar menjaga ketertiban, kebersihan dan kesehatan serta mematuhi seluruh aturan selama berada di ruang Tahti.

Pada kesempatan yang sama, Kapolresta Gowa memberikan arahan kepada personel yang bertugas agar menjalankan amanah dengan penuh tanggung jawab. Pengamanan harus tetap kuat, namun pelayanan kepada tahanan harus dilakukan secara manusiawi dan sesuai ketentuan.

“Jaga mereka dengan baik. Laksanakan tugas secara profesional dan humanis. Tetap tegas dalam aturan, tetapi jangan kehilangan sisi kemanusiaan,” tegasnya.

Kapolresta kemudian mengecek langsung kondisi ruang Tahti serta memastikan aspek keamanan dan pelayanan berjalan sebagaimana mestinya.

Sidak tersebut menjadi pengingat bahwa tugas kepolisian bukan hanya tentang penegakan hukum, tetapi juga tentang bagaimana menghadirkan nilai kemanusiaan di setiap ruang pelayanan.

Sebab, di balik sebuah kesalahan, masih ada kesempatan untuk belajar. Di balik sebuah proses hukum, masih ada harapan untuk berubah. Dan di balik pintu Tahti, masih ada manusia yang suatu hari akan kembali mengetuk pintu kehidupan dengan harapan menjadi pribadi yang lebih baik.

Humas Polresta Gowa

Makassar Bikers Day Fest 2026 Resmi Dibuka, Semarak Komunitas Otomotif Warnai Kota Makassar

 

Nuansa Terkini Makassar,- Semangat komunitas otomotif mewarnai Kota Makassar melalui pelaksanaan Makassar Bikers Day Fest 2026 yang resmi dibuka di area parkir Phinisi Point Mall, Sabtu (26/9/2026).

Pembukaan kegiatan tersebut dihadiri Sekretaris Dinas Pariwisata Kota Makassar sebagai bentuk dukungan terhadap penyelenggaraan event yang melibatkan komunitas dan masyarakat.

Makassar Bikers Day Fest 2026 menjadi ruang bagi para bikers dan komunitas otomotif untuk berkumpul, bersilaturahmi, serta mengikuti berbagai rangkaian kegiatan yang telah disiapkan oleh panitia.

Bagi Dinas Pariwisata Kota Makassar, keterlibatan masyarakat dan komunitas dalam sebuah event dinilai dapat menciptakan aktivitas kota yang dinamis sekaligus membuka ruang interaksi dan kolaborasi.

Makassar Bikers Day Fest 2026 dijadwalkan berlangsung selama dua hari, 26–27 September 2026, dengan melibatkan komunitas serta sejumlah pihak terkait.

Melalui kegiatan tersebut, semangat kolaborasi antara pemerintah, komunitas, dan masyarakat diharapkan terus tumbuh dalam menghadirkan berbagai kegiatan positif yang turut memperkuat daya tarik Kota Makassar sebagai kota tujuan event dan pariwisata. (*).

Ketua Dekranasda Makassar Hadiri Kriyanusa 2026, Bawa Karya Perajin Lokal ke Panggung Nasional

 

Nuansa Terkini Jakarta,— Ketua Dekranasda Kota Makassar, Melinda Aksa, menghadiri pembukaan Kriyanusa 2026 di Jakarta International Convention Center (JICC), Jakarta, Sabtu (26/9/2026).

Kehadiran Melinda menjadi bagian dari upaya Dekranasda Kota Makassar membuka ruang lebih luas bagi para perajin dan pelaku usaha kriya daerah untuk memperkenalkan karya mereka di tingkat nasional.

Tahun ini, Kriyanusa mengangkat tema “Cipta Karya Berkelanjutan, Perajin Mendunia” dengan menghadirkan 410 stan dari berbagai daerah di Indonesia. Pameran yang digelar 26–30 September 2026 di JICC tersebut menempatkan Sumatra Selatan sebagai provinsi ikon.

Kegiatan ini dibuka langsung oleh Ketua Umum Dekranas, Selvi Gibran Rakabuming yang mengajak masyarakat untuk lebih memilih dan menggunakan produk kriya lokal. 

Menurutnya, membeli karya perajin bukan hanya berkaitan dengan transaksi, tetapi juga menjadi bagian dari upaya menjaga warisan budaya sekaligus menggerakkan perekonomian keluarga dan daerah.

“Saya juga menilai Kriyanusa dapat menjadi ruang pertemuan antara tradisi, inovasi, dan akses pasar,” ucapnya.

Karena itu, Ia mengatakan pengembangan produk kriya perlu terus dilakukan agar mampu mengikuti perkembangan zaman sekaligus memiliki daya saing.

Hal tersebut sejalan dengan pandangan Melinda Aksa yang melihat Kriyanusa sebagai ruang bagi Dekranasda Makassar untuk membangun jejaring, bertukar pengalaman, sekaligus melihat berbagai peluang pengembangan produk kriya agar semakin relevan dengan kebutuhan pasar.

“Bagi Dekranasda Kota Makassar, kehadiran kami di Kriyanusa menjadi kesempatan untuk membawa karya perajin Makassar bertemu dengan pasar dan pengunjung dari berbagai daerah,” tuturnya.

Komitmen Dekranasda Makassar ini dibuktikan juga dengan kehadiran booth Dekranasda Kota Makassar yang menampilkan sejumlah produk kriya dan kerajinan khas daerah.

Beragam karya seperti kain tenun, baju bodo, sarung, tas Lagosi, aksesori, hingga produk berbahan alam ditata sebagai representasi kreativitas para perajin binaan Makassar.

Tak hanya membawa produk jadi, Dekranasda Makassar juga menghadirkan langsung perajin eceng gondok untuk memperlihatkan proses pembuatan produk kriya kepada pengunjung. 

Kehadiran perajin secara langsung ini menjadi bagian dari upaya memperkenalkan proses kreatif sekaligus potensi pemanfaatan bahan alam menjadi produk bernilai guna.

“Booth ini sekaligus menjadi ruang promosi untuk memperkenalkan karakter kriya Makassar kepada pengunjung Kriyanusa,” sebutnya.

Melinda mengatakan, partisipasi Makassar dalam Kriyanusa menjadi bagian dari keseriusan Dekranasda untuk terus mendorong perajin daerah agar tidak hanya menghasilkan karya yang bernilai budaya, tetapi juga mampu berkembang mengikuti kebutuhan pasar.

Melalui ajang seperti Kriyanusa, karya-karya perajin Makassar diharapkan semakin dikenal, sekaligus membuka lebih banyak peluang kolaborasi, promosi, dan pengembangan usaha bagi pelaku kriya di daerah.(*)

Sekda Makassar Cek Kelayakan Lima Koperasi Merah Putih Sebelum Serah Terima

 

​Nuansa Terkini Makassar,— Pemerintah Kota (Pemkot) Makassar membentuk tim gabungan untuk memverifikasi aset dan fisik bangunan Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih (KDKMP) di lima titik lokasi sebelum dilakukan serah terima secara resmi.

Hal ini berdasarkan Keputusan Wali Kota Makassar Nomor 500.3.2/973/Tahun 2026 tentang Pembentukan Tim Verifikasi dan Validasi Pembangunan Fisik Gerai, Pergudangan dan Kelengkapan Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih Kota Makassar.

Lima lokasi Koperasi Kelurahan Merah Putih Mangasa, Koperasi Kelurahan Merah Putih Balang Baru, Koperasi Kelurahan Merah Putih Pai, Koperasi Kelurahan Merah Putih Untia dan Koperasi Kelurahan Merah Putih Tamangapa.

​Pemeriksaan tersebut mencakup keabsahan tanah, keandalan konstruksi bangunan, hingga kelaikan operasional kendaraan operasional yang ada di dalamnya.

Tim verifikasi lintas sektor ini melibatkan sejumlah instansi, antara lain Dinas Koperasi dan UMKM, Dinas Pekerjaan Umum (PU), Dinas Penataan Ruang, Dinas Pertanahan, Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD), Dinas Perhubungan, serta instansi kelurahan setempat.

Sekretaris Daerah (Sekda) Makassar, Andi Zulkifly, menyatakan peninjauan lapangan dilakukan untuk memastikan seluruh sarana dan prasarana yang dibangun telah sesuai dengan spesifikasi dan standar kertas kerja pemerintah kota.

"Kami membentuk tim ini untuk memverifikasi seluruh kelayakan barang maupun bangunan Koperasi Merah Putih," ujar Sekda Makassar Andi Zulkifly usai meninjau lokasi Koperasi Merah Putih di kawasan Terminal Tamalate, Kelurahan Mangasa, Kecamatan Tamalate, Jumat (25/9).

Adapun tim verifikasi dan validasi, sambung Sekda Zulkifly, yakni Dinas PU dan Dinas Penataan Ruang yang memeriksa konstruksi, Dinas Pertanahan serta BPKAD yang mengecek legalitas aset tanah, hingga Dinas Perhubungan.

Menurut mantan Camat Ujung Pandang ini, dari lima lokasi Koperasi Merah Putih yang terbangun di wilayah Pemkot Makassar, tim verifikasi telah mulai melakukan penyisiran sarana pendukung, termasuk dua unit kendaraan operasional yang berada di lokasi Tamalate.

Setelah peninjauan di seluruh lokasi rampung, tim gabungan akan mengagendakan rapat evaluasi menyeluruh untuk mencocokkan hasil temuan lapangan dengan parameter kertas kerja yang telah ditetapkan.

​

Pemkot Makassar menargetkan seluruh rangkaian proses verifikasi di lapangan dapat dirampungkan pada pekan depan. Zulkifly menegaskan, proses serah terima aset dari pihak pengembang atau pengelola kepada Pemkot Makassar hanya akan ditandatangani apabila seluruh item kelayakan terpenuhi.

​

"Target kami verifikasi selesai minggu depan. Setelah pemeriksaan komprehensif selesai, kita akan rapatkan kembali. Jika seluruh kriteria terpenuhi dan dinyatakan layak, baru kita proses berita acara serah terimanya. Namun, jika masih ada item yang belum sempurna, kami tidak akan melakukan serah terima sampai semuanya dirampungkan," tegasnya. (*)

​

TP PKK Makassar Dalami Model Pemberdayaan Perajin di Kampung Batik Cibuluh

 

Nuansa Terkini Bogor,— Tim Penggerak PKK Kota Makassar berkunjung ke Kampung Batik Cibuluh, Kota Bogor, untuk melihat langsung pengembangan kerajinan batik, pengelolaan kelompok perajin, serta keterlibatan masyarakat dalam kegiatan ekonomi kreatif, Kamis (24/9/2026).

Kampung Batik Cibuluh memiliki tujuh kelompok batik yang didukung lima galeri. Keberadaan kelompok dan galeri tersebut menjadi ruang bagi masyarakat untuk mengembangkan keterampilan membatik sekaligus menghasilkan produk yang memiliki nilai ekonomi.

Dalam pengembangannya, masyarakat sekitar turut dilibatkan dalam berbagai aktivitas di Kampung Batik Cibuluh. Produk yang dihasilkan juga memiliki karakter yang kuat dengan mengangkat berbagai unsur yang lekat dengan Kota Bogor.

Sejumlah merek yang berkembang di Kampung Batik Cibuluh antara lain Gazi Seri, Melinda, Bumiku Batik, Melangit, Kedaung Kujang, Sadulur, Ceri M, serta Batik Pancawati.

Rombongan TP PKK Makassar juga melihat karya Batik Gazi Seri yang dikerjakan oleh perajin Suparmi. Setiap kelompok memiliki karakter produk masing-masing, sehingga menghasilkan beragam corak dan desain batik.

Suparmi mengatakan, proses membatik tidak hanya menjadi kegiatan untuk menghasilkan produk, tetapi juga menjadi ruang bagi para perajin untuk terus mengembangkan keterampilan dan kreativitas.

“Setiap motif punya proses dan ceritanya sendiri. Kami terus belajar dan mengembangkan desain agar batik yang dihasilkan tetap menarik dan memiliki ciri khas,” ujar Suparmi.

Salah satu yang menarik perhatian adalah Batik Melinda yang mengangkat unsur khas Kota Bogor, seperti kujang dan buah pala.

Batik Melinda memiliki sekitar 15 motif, di antaranya Kepala Kujang, Lawang Salapan, Sempur, dan Buah Pala. Motif-motif tersebut menjadi cara perajin menerjemahkan berbagai ikon Kota Bogor ke dalam karya batik.

Melinda menjelaskan, pengembangan motif dilakukan dengan mengangkat berbagai unsur yang dekat dengan kehidupan dan identitas Kota Bogor.

“Kami mencoba menuangkan apa yang menjadi ciri khas Bogor ke dalam motif batik. Jadi, ketika melihat motifnya, orang bisa mengenali unsur daerah yang kami angkat,” kata Melinda.

Pengembangan desain seperti ini menjadi salah satu hal yang dipelajari Tim Penggerak PKK Makassar. Setiap daerah memiliki karakter dan kekayaan budaya yang dapat dituangkan ke dalam produk kerajinan dengan gaya yang khas.

Studi tiru tersebut juga memperlihatkan bahwa keberadaan kelompok perajin dan galeri dapat menjadi wadah untuk mengembangkan keterampilan masyarakat sekaligus memperluas pemasaran produk.

Melalui kunjungan ini, Tim Penggerak PKK Kota Makassar memperoleh gambaran mengenai pengelolaan kampung batik, mulai dari pembentukan kelompok, keterlibatan masyarakat, pengembangan motif, hingga penguatan produk dan merek.

Pengalaman dari Kampung Batik Cibuluh diharapkan dapat menjadi bahan pembelajaran bagi Tim Penggerak PKK Makassar dalam mengembangkan kegiatan serupa yang disesuaikan dengan karakter dan kebutuhan masyarakat Kota Makassar.(*)