Reses Ismail Serap Aspirasi Infrastruktur dan Usulan Sentra Kuliner di La’latang

Nuansa Terkini Makassar, – Anggota DPRD Kota Makassar, Ismail, S.H, menggelar Reses Kedua Masa Persidangan Kedua Tahun Sidang 2025/2026 di Jalan Datuk Ditiro I, RT 01/RW 03, Kelurahan La’latang, Kamis (12/2/2026).

Kegiatan ini merupakan bagian dari agenda resmi DPRD untuk menyerap aspirasi masyarakat secara langsung. Ismail yang juga merupakan Anggota DPRD Fraksi Golkar Komisi B mengatakan, reses kali ini dilakukan serentak oleh 50 anggota DPRD Kota Makassar di daerah pemilihan masing-masing.

“Hari ini seluruh anggota DPRD turun ke lapangan untuk menyerap aspirasi masyarakat. Aspirasi yang kami terima masih seputar kebutuhan dasar, terutama infrastruktur dan pelayanan publik,” ujar Ismail.

Ismail mengapresiasi berbagai pembangunan yang telah terealisasi di Kelurahan La’latang, khususnya pada sektor infrastruktur dasar seperti drainase dan pengaspalan jalan.

“Drainase yang puluhan tahun tidak pernah dibersihkan kini sudah dibangun kembali. Di musim hujan seperti sekarang, sudah tidak ada lagi laporan banjir dari warga maupun pihak kelurahan,” ungkapnya.

Ia juga menilai kebijakan Pemerintah Kota Makassar di bawah kepemimpinan Wali Kota Munafri Arifuddin (Appi) yang menertibkan bangunan liar di atas drainase telah memberikan dampak signifikan terhadap kelancaran aliran air.

Selain itu, Ismail turut menyoroti persoalan kabel optik yang semrawut di sejumlah titik. Menurutnya, penertiban kabel pernah dilakukan, namun masih perlu pengawasan dan koordinasi yang lebih baik.

“Ada kebijakan penertiban kabel optik dari pemerintah kota, namun di lapangan masih ditemukan kabel yang terpasang semrawut. Persoalan ini akan kami suarakan kembali di DPRD Kota Makassar,” tegasnya.

“Bangunan yang menutup saluran air kini sudah dibersihkan. Alhamdulillah, sekarang tidak ada lagi banjir di wilayah ini,” tambahnya.

Terkait usulan pembangunan sentra kuliner di Kelurahan La’latang, Ismail menyatakan akan mengawal aspirasi tersebut dan mengoordinasikannya dengan mitra kerja Komisi B.

“UMKM, koperasi, dan pariwisata merupakan lingkup kerja Komisi B. Usulan ini akan kami koneksikan dengan dinas terkait agar bisa direalisasikan,” jelasnya.

Sementara itu, Lurah La’latang, Rezha Suryawan Z.I, SE, mengatakan bahwa berbagai pembangunan di wilayahnya telah berjalan dengan baik dan ke depan akan difokuskan pada penataan kawasan.

“Kami ingin menjadikan La’latang sebagai kelurahan yang tertata dan siap mengikuti lomba kelurahan terpadu dalam satu hingga dua tahun ke depan,” ucapnya.

Rezha juga mengapresiasi peran Ismail yang dinilai konsisten mengawal aspirasi warga hingga terealisasi di tingkat kota.

Pada kesempatan yang sama, Rommy Arif Derianto, Plt Kepala Wilayah Pelayanan I DPAM Kota Makassar, menyampaikan bahwa pemerintah kota saat ini memiliki program sambungan air bersih gratis bagi masyarakat.

“Kami berharap RT dan RW mendata warga yang ingin beralih ke jaringan baru agar dapat segera kami tindak lanjuti,” katanya.

Warga juga menyampaikan sejumlah keluhan, di antaranya air PDAM yang keruh, serta kabel listrik yang semrawut menyerupai jaring laba-laba.

Melalui reses ini, diharapkan seluruh aspirasi masyarakat Kelurahan La’latang dapat ditindaklanjuti secara konkret demi meningkatkan kualitas hidup warga.

Reses Rezki Serap Keluhan Drainase dan Kisruh Kader KB di Makassar

Nuansa Terkini Makassar,- Anggota DPRD Kota Makassar, Rezki kembali menggelar reses kedua masa persidangan kedua tahun sidang 2025/2026 di Jalan Gunung Lokon Lorong 59, Kelurahan Lariangbangi, Kecamatan Makassar, Jumat (13/2/2026).

Di reses ini, legislator dari Fraksi Demokrat itu mendapat keluhan soal drainase. Di mana warga meminta sedimentasinya dikeruk mengingat Makassar memasuki musim hujan.

"Harusnya ini bisa dilakukan menjelang musim hujan, tapi laporan warga masih ada yang belum dikeruk. Ini yang harus saya sampaikan ke dinas terkait," ujarnya.

Dia juga menilai kondisi drainase yang buruk mengakibatkan air yang meluap. Selain karena sedimentasi, konstruksi juga penting agar air buangan mengalir lancar.

"Untuk itu masalah ini tidak bisa dibiarkan lama, harus ada perbaikan," kata Rezki.

Masalah lainnya yang diterima Rezki adalah pemilihan kader KB yang tidak transparan dan mendadak. Dia meminta pertanggungjawaban pemerintah kota terhadap kisruh di tengah warga itu.

"Masa tiba-tiba ada pergantian kader KB tanpa sepengetahuan masyarakat lainnya. Kita tidak mau ada proses pemilihan yang syarat akan kepentingan," tambahnya.

Terakhir, Anggota Komisi B Bidang Perekomian dan Keuangan itu juga memastikan pengadaan CCTV di sejumlah wilayah. Sebab kriminalitas kini semakin meningkat.

"Setidaknya kalau ada CCTV, kita bisa pantau dan warga merasa nyaman," tutup Rezki.

Gerindra Makassar Rayakan HUT ke-18 dengan Bansos untuk Warga Miskin Ekstrem

Nuansa Terkini Makassar,– Partai Gerindra Makassar dalam merayakan Hari Ulang Tahun ke-18 memilih meninggalkan euforia seremonial dan beralih aksi nyata yang berdampak pada masyarakat.

Ketua Gerindra Makassar, Eric Horas menyampaikan bahwa aksi itu berupa penyaluran bantuan sosial kepada warga. Sasarannya adalah mereka yang masuk kategori miskin ekstrem dan terdampak bencana.

"Konsentrasi kita yaitu bagaimana melihat dan membantu langsung masyarakat-masyarakat yang dianggap tidak mampu," ucapnya saat ditemui di sela-sela reses di Jalan Veteran Selatan Lorong 2, Kelurahan Maricaya Baru, Kecamatan Makassar, Jumat (13/2/2026).

Eric sendiri memanfaatkan momen reses untuk menyalurkan bantuan sosial tersebut. Jadi selain ada bansos, dia juga bisa menyerap aspirasi warga untuk peningkatan kesejahteraan mereka.

"Kami fokus di Kota Makassar, karena ini juga sifatnya reses. Kami turun sekaligus kami juga langsung mengunjungi masyarakat yang perlu perhatian lebih dari pemerintah kota," jelasnya.

Adapun bantuan tersebut berupa sembako dan uang tunai. Kedua item ini merupakan kebutuhan paling penting bagi masyarakat yang kurang mampu atau kategori miskin ekstrem.

Melalui kegiatan ini, Eric berharap Gerindra Makassar terus konsisten memberikan aksi nyata kepada masyarakat. Sekaligus menjaga kepercayaan mereka.

"Selain itu, kami tetap berkomitmen dan tetap amanah kepada masyarakat dalam menjalankan tugas-tugas kami di DPRD," tutup Eric.

Salah satu penerima bantuan, Edwar Samsuddin berterimakasih atas kepedulian Gerindra Makassar kepadanya. Bantuan ini, menurutinya, sangat berharga untuk memenuhi kebutuhan dasar mereka.

"Terima kasih banyak pak (Eric), bantuan ini Alhamdulillah bisa mencukupi untuk keluarga makan tiap hari," ujarnya.

Dia juga berharap Gerindra Makassar terus menyalurkan bantuan serupa di masa mendatang. "Semoga ada lagi bantuannya karena selain saya masih ada lagi yang butuh," tutupnya. (*)

Tinjau Blok 10 Antang, Wali Kota Munafri, Siapkan Solusi Komprehensif Atasi Banjir

Nuansa Terkini Makassar,- Di tengah ancaman musim penghujan yang kerap membawa kecemasan bagi warga, Wali Kota Makassar, Munafri Arifuddin alias Appi, turun langsung meninjau kondisi Perumahan Blok 10 Perumnas Antang, Kecamatan Manggala, Jumat (13/2/2026).

Munafri, didampingi Ketua TP PKK, Melinda Aksa dan Camat Manggala, Peninjauan ini bukan sekadar kunjungan biasa, melainkan langkah nyata untuk memastikan solusi konkret dalam mengatasi persoalan banjir yang selama ini menghantui kawasan tersebut.

Sebagaimana diketahui, Perumnas Blok 8 dan Blok 10 di Manggala kerap menjadi langganan banjir setiap musim hujan tiba. Bahkan, pada musim penghujan, warga di dua titik ini harus bersiap menghadapi kemungkinan terburuk hingga mengungsi. 

Namun, dalam peninjauan kali ini, kondisi terpantau masih normal tanpa genangan seperti tahun-tahun sebelumnya.

Sebagai bentuk penguatan kesiapsiagaan, Pemerintah Kota Makassar melalui Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kota Makassar telah memasang alat peringatan dini atau Early Warning System (EWS) banjir. 

Salah satu perangkat EWS telah terpasang di Sungai Kajenjeng, Kecamatan Manggala. Langkah ini menjadi bagian dari upaya preventif Pemkot Makassar dalam memperkuat sistem mitigasi dan memberikan rasa aman bagi masyarakat menghadapi potensi banjir di musim hujan.

Wali Kota Makassar, Munafri Arifuddin, menegaskan komitmennya dalam mencari solusi komprehensif atas persoalan banjir yang selama ini menghantui kawasan Perumnas Antang, khususnya Blok 10, Kecamatan Manggala.

Appi menyampaikan, kehadirannya di lokasi tersebut bertujuan untuk melihat langsung kondisi kawasan yang setiap tahun terdampak banjir akibat tingginya curah hujan, sekaligus memastikan kesiapan infrastruktur yang ada.

"Tujuan kami berada di Kecamatan Manggala, tepatnya di Perumnas Blok 10 Antang, untuk melihat kawasan yang setiap tahun banjir akibat curah hujan. Kami hadir untuk memastikan infrastruktur yang ada di tempat ini dan mencari solusi," ujar Appi.

Sebagaimana diketahui, Perumnas Blok 8 dan Blok 10 di Manggala kerap menjadi langganan banjir setiap musim hujan tiba. Bahkan, pada musim penghujan, warga di dua titik ini harus bersiap menghadapi kemungkinan terburuk hingga mengungsi. 

Namun, dalam peninjauan kali ini, kondisi terpantau masih normal tanpa genangan seperti tahun-tahun sebelumnya.

Sebagai bentuk penguatan kesiapsiagaan, Pemerintah Kota Makassar melalui Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kota Makassar telah memasang alat peringatan dini atau Early Warning System (EWS) banjir. 

Salah satu perangkat EWS telah terpasang di Sungai Kajenjeng, Kecamatan Manggala. Langkah ini menjadi bagian dari upaya preventif Pemkot Makassar dalam memperkuat sistem mitigasi dan memberikan rasa aman bagi masyarakat menghadapi potensi banjir di musim hujan.

Appi menyampaikan perlu pada antisipatif, meskipun pada musim penghujan akhir 2025 dan awal tahun 2026 ini kondisi kawasan Perumnas Antang terpantau lebih baik dibanding tahun-tahun sebelumnya. 

Kondisi tahap normal, tidak terlihat genangan besar seperti yang kerap terjadi saat intensitas hujan tinggi.

"Alhamdulillah tahun 2026 ini, kondisinya lebih baik dari tahun sebelumnya. Mudah-mudahan proses pembersihan saluran-saluran seperti drainase akan terus kita lakukan untuk memastikan ada alur air," tuturnya.

Ia mengungkapkan, sebelumnya pemerintah Kita telah melakukan survei melibatkan ahli dari Universitas Hasanuddin (Unhas) untuk mengkaji persoalan banjir di wilayah tersebut. Hasil survei itu akan kembali ditindaklanjuti dalam perencanaan lanjutan.

"Ini sudah pernah kami survei bersama ahli dari Unhas, sehingga kita mau menindaklanjuti lagi," jelasnya.

Selain itu, ad juga solusi normalisasi drainase, Pemkot Makassar juga tengah mempertimbangkan alternatif pembangunan tanggul sebagai bagian dari solusi jangka panjang. 

Namun, rencana tersebut masih akan melalui tahap perencanaan teknis dan perhitungan matang.

"Ada alternatif untuk membuat tanggul. Nanti kita coba perencanaan untuk menghitung alurnya dan bagaimana desain yang akan dibuat. Mudah-mudahan semua bisa berjalan dengan baik," tuturnya.

Appi juga menyinggung peran kolam retensi dan Waduk Nipah-Nipah dalam pengendalian banjir di kawasan tersebut. 

Menurutnya, daya tampung Waduk Nipah-Nipah saat ini diperkirakan hanya sekitar 33 persen, sehingga diperlukan tambahan kolam retensi guna mengoptimalkan pengendalian air.

Ia bahkan mengemukakan opsi alternatif yang masih bersifat wacana, yakni kemungkinan pembebasan sejumlah rumah di titik yang paling terdampak banjir untuk dijadikan kolam retensi baru. 

Namun, Appi menegaskan bahwa opsi tersebut masih membutuhkan kajian mendalam.

Appi menambahkan dalam waktu dekat akan dilakukan pembersihan massal di lokasi Blok 10 Manggala. 

Ia juga mengingatkan potensi kendala lain, seperti pelepasan air dari wilayah hulu yang dapat berdampak pada kawasan hilir meskipun di sekitar Perumnas Antang tidak terjadi hujan.

"Dengan pendekatan kajian teknis yang komprehensif dan keterlibatan para ahli, kita berharap solusi penanganan banjir di Perumnas Antang dapat dirumuskan secara tepat, sehingga warga tidak lagi dihantui banjir, setiap musim hujan tiba," tukasnya. (*)

Melinda Aksa Dorong Lansia SMART melalui Sekolah Lansia Sipakalebbi Manggala

Nuansa Terkini Makassar– Ketua Tim Penggerak PKK Kota Makassar, Melinda Aksa Munafri, menegaskan komitmennya dalam mendorong terwujudnya lansia yang Sehat, Mandiri, Aktif, Produktif, dan Bermartabat (SMART) melalui program Sekolah Lansia Sipakalebbi Manggala. Hal tersebut disampaikannya pada kegiatan Penerimaan Siswa Baru Sekolah Lansia di Aula Kecamatan Manggala, Kamis (12/02/2026).

Dalam sambutannya, Melinda menyampaikan apresiasi atas inisiasi BKKBN yang menghadirkan ruang pembelajaran bagi para lanjut usia. Ia menilai Sekolah Lansia merupakan program strategis untuk mencetak lansia berkualitas dengan konsep SMART.

“Program ini bukan sekadar kegiatan seremonial, tetapi ruang pemberdayaan agar lansia tetap aktif secara fisik, sosial, dan mental. Usia boleh bertambah, tetapi semangat harus tetap menyala,” ujarnya.

Dalam kesempatan tersebut, Melinda turut menekankan pentingnya menjaga kesehatan fisik dan mental. Aktivitas fisik seperti latihan kekuatan untuk menjaga massa otot dinilai penting guna mempertahankan keseimbangan tubuh, memperkuat tulang, serta menjaga fungsi otak. Selain itu, keterlibatan dalam komunitas dan aktivitas sosial juga berperan besar dalam menjaga kebahagiaan dan kesehatan mental lansia.

Ia juga mengingatkan bahwa pola hidup aktif seharusnya mulai dibangun sejak usia muda sebagai investasi jangka panjang. “Kesehatan di masa lansia adalah hasil dari kebiasaan yang dicicil sejak dini,” tambahnya.

Saat ini, peserta Sekolah Lansia Sipakalebbi Manggala masih didominasi oleh kaum perempuan. Melinda mendorong para bapak untuk turut bergabung dan tidak merasa ragu atau minder untuk belajar kembali. Sebagian besar peserta merupakan pensiunan yang tetap ingin produktif dan tidak hanya berdiam diri di rumah.

Lebih lanjut, ia mengapresiasi kemandirian ekonomi yang mulai tumbuh dari para lulusan Sekolah Lansia. Beberapa di antaranya telah menghasilkan produk UMKM, seperti Bosara, yang turut dipamerkan dalam kegiatan tersebut.

Ke depan, TP PKK Kota Makassar berkomitmen untuk terus memperkuat kolaborasi dengan BKKBN dalam mengembangkan program Sekolah Lansia, termasuk peningkatan keterampilan dan pemberdayaan ekonomi peserta.

“Lansia yang berdaya adalah aset keluarga dan aset kota. Kita ingin memastikan mereka tetap memiliki ruang untuk tumbuh, berkontribusi, dan menjalani masa tua dengan bermartabat,” tutup Melinda.

Sementara itu, Kepala Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kota Makassar, Drs. A. Irwan Bangsawan, M.Si., menjelaskan bahwa Sekolah Lansia Sipakalebbi merupakan bagian dari strategi pembangunan keluarga berbasis siklus kehidupan yang digagas BKKBN.

Ia menyampaikan bahwa program ini secara khusus menyasar warga berusia 60 tahun ke atas agar tetap menjadi subjek pembangunan. Menurutnya, lansia tidak boleh terpinggirkan, melainkan harus diberi ruang untuk berkembang sesuai potensi yang dimiliki.

“Sekolah Lansia ini dirancang agar para peserta tetap aktif, tidak terisolasi, serta mampu memberikan kontribusi nyata. Tujuannya agar mereka tetap bermanfaat bagi diri sendiri, keluarga, dan lingkungan sekitar,” jelas Irwan.

Ia menambahkan bahwa usia bukan penghalang untuk tetap berkarya. Ketika lansia produktif, keluarga menjadi lebih kuat dan harmonis.

Dalam rangkaian acara, turut dilakukan penyerahan bantuan kepada anak-anak yang mengalami stunting sebagai bentuk kepedulian terhadap percepatan penurunan angka stunting di Kota Makassar. Langkah ini menunjukkan bahwa perhatian terhadap lansia dan anak berjalan beriringan dalam membangun keluarga yang kuat.

Kegiatan ini turut dihadiri perwakilan BKKBN Provinsi Sulawesi Selatan Nuryani, Kepala Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kota Makassar A. Irwan Bangsawan, Camat Manggala Ahmad, para lurah, penyuluh, kader, serta para lansia se-Kecamatan Manggala.

 

Program ini menjadi bukti bahwa pembangunan keluarga tidak hanya berfokus pada generasi muda, tetapi juga memberikan perhatian serius kepada generasi lanjut usia sebagai pilar kebijaksanaan dan pengalaman dalam kehidupan bermasyarakat.(*)

[13/2 06.53] +62 853-3483-5813: Pengamat: Sikap Pemprov Sulsel Soal Pemekaran Luwu Raya Sudah Tepat dan Proporsional

MAKASSAR - Wacana pemekaran Luwu Raya menjadi provinsi terus menjadi sorotan di ruang publik. Pengamat politik asal Universitas Hasanuddin (Unhas), Prof Armin Arsyad menilai sikap Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan (Pemprov Sulsel) selama ini sudah berada pada koridor aturan dan kewenangan yang berlaku.

Menurutnya, secara administratif Pemprov Sulsel sebenarnya telah menuntaskan prasyarat pembentukan Daerah Otonom Baru (DOB) Luwu Tengah sejak tahun 2012. Setelah tahapan tersebut diselesaikan di tingkat provinsi, proses selanjutnya sepenuhnya menjadi kewenangan pemerintah pusat.

“Pemprov Sulsel sudah menyelesaikan seluruhi prasyarat administrasi pembentukan DOB Luwu Tengah sejak 2012. Artinya, secara dokumen dan prosedur di tingkat propinsi, itu sudah tuntas. Setelah itu, kewenangannya ada di pemerintah pusat dan DPR RI,” ujar Prof Armin, Kamis (12/2/2026).

Guru besar Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Poltik (FISIP) Unhas ini menambahkan, secara logika, pemerintah pusat juga tidak perlu menggunakan istilah moratorium DOB ke depan. “Ini masukan untuk pemerintah pusat jangan moratorium tapi perketat pembentukan DOB,” tambahnya.

“Kalau sekarang diminta mengulang dari nol, justru akan memakan waktu lebih lama. Padahal secara administratif sudah pernah diproses dan diajukan. Yang dibutuhkan saat ini adalah kepastian kebijakan di tingkat pusat,” jelasnya.

Selain aspek administratif, Prof Armin juga menekankan pentingnya prinsip keadilan antardaerah. Ia mengingatkan bahwa banyak daerah lain di Indonesia yang telah lebih dulu mengajukan pemekaran dan hingga kini masih menunggu keputusan.

“Kita juga harus melihat prinsip keadilan. Ada banyak usulan pemekaran daerah di seluruh Indonesia yang sudah lama antre. Kalau ada percepatan untuk satu wilayah tanpa pertimbangan menyeluruh, tentu bisa memunculkan kecemburuan politik dan ketidakadilan bagi daerah lain,” katanya.

Lebih jauh, ia menyoroti tantangan realistis dalam konteks kebijakan nasional saat ini. Pemerintah pusat, menurutnya, sedang menerapkan kebijakan efisiensi dan penguatan fiskal, yang secara prinsip cenderung tidak sejalan dengan pembentukan daerah otonom baru.

“Pembentukan provinsi baru membutuhkan anggaran besar, mulai dari infrastruktur pemerintahan, belanja pegawai, hingga pembiayaan transisi. Di tengah kebijakan efisiensi keuangan negara, peluang pembentukan DOB tentu menjadi lebih kecil karena dianggap kontraproduktif dengan agenda penghematan anggaran,” urainya.

Meski demikian, ia menilai aspirasi masyarakat Luwu Raya tetap sah secara demokratis dan perlu dihargai. Namun, prosesnya harus mengikuti mekanisme konstitusional dan mempertimbangkan kesiapan fiskal serta stabilitas kebijakan nasional.

“Secara politik, aspirasi itu wajar dan dijamin dalam sistem demokrasi. Tetapi secara kebijakan, keputusan akhir tetap berada di pemerintah pusat dengan mempertimbangkan kondisi fiskal, prioritas pembangunan nasional, dan keadilan bagi seluruh daerah,” pungkasnya.

Dengan demikian, sikap Pemprov Sulsel dinilai bukan bentuk penolakan terhadap aspirasi pemekaran, melainkan cerminan kehati-hatian dalam mengikuti aturan dan realitas kebijakan nasional yang berlaku saat ini.

Wali Kota Makassar Dorong UKS Sekolah Jadi Pusat Edukasi Kesehatan, Bukan Sekadar Ruang P3K

Nuansa Terkini Makassar,- Wali Kota Makassar, Munafri Arifuddin didampingi Ketua TP PKK Kota Makassar, Melinda Aksa, meresmikan Unit Kesehatan Sekolah (UKS) Salewangeeng UPT SPF SD Inpres Perumnas Antang III, di Kecamatan Manggala, Jumat (13/2/2025). 

Munafri menyampaikan apresiasi atas peluncuran UKS tersebut dan menekankan UKS harus hadir sebagai fasilitas dalam membangun kualitas generasi muda. 

Ia menegaskan kepada para pendidik dan tenaga kependidikan bahwa UKS harus menjadi instrumen perubahan pola hidup sehat siswa sejak dini, bukan sekadar ruang pertolongan pertama.

“UKS jangan hanya dimaknai sebagai ruang P3K atau tempat berbaring saat sakit. Ini harus menjadi ruang untuk mengubah kebiasaan dan membentuk generasi yang sehat secara perilaku dan kehidupannya,” ujar Munafri.

Munafri menyoroti fenomena pubertas dini dan meningkatnya gangguan kesehatan pada anak usia sekolah dasar. Ia menyebut kondisi tersebut dipengaruhi pola hidup yang kurang teredukasi, termasuk konsumsi makanan ultra-proses dan siap saji yang jauh dari nutrisi.

Menurutnya, selama ini perhatian sekolah lebih banyak difokuskan pada capaian akademik, sementara aspek tumbuh kembang fisik dan psikologis anak kurang mendapat perhatian optimal.

“Kita membutuhkan anak-anak yang bukan hanya cerdas secara akademik, tetapi juga memiliki fisik yang kuat dan psikologi yang sehat,” katanya.

Ia juga menekankan pentingnya peran orang tua dalam memastikan asupan gizi anak terpenuhi dengan baik. Munafri menyebut sumber protein seperti telur, ikan, dan daging sebagai pilihan sederhana namun bergizi yang mudah dijangkau.

Ia mencontohkan program makan bergizi gratis (MBG) yang diinisiasi Presiden Prabowo sebagai bagian dari upaya pencegahan kekurangan gizi, tidak hanya bagi siswa tetapi juga ibu hamil dan ibu menyusui.

Selain itu, Munafri mendorong penguatan aspek Pendidikan, Kesehatan, serta  Keagamaan peserta didik. Peran guru dan tenaga pendidik dinilai krusial dalam mendampingi masa tumbuh kembang anak yang disebutnya sebagai fase rawan.

Ia berharap SD Inpres Perumnas Antang III dapat menjadi percontohan bagi sekolah dasar dan madrasah lainnya di Kota Makassar. Menurutnya, pembenahan kesehatan sejak usia sekolah dasar merupakan langkah awal dalam menyiapkan generasi emas Indonesia 2045.(*)

Hj Umiyati Siap Kawal Aspirasi Warga Saat Reses di Kelurahan Paropo

 

Nuansa Terkini Makassar,– Anggota DPRD Kota Makassar, Hj Umiyati mengawali pelaksanaan Reses Kedua Masa Sidang Kedua Tahun Anggaran 2026–2027 dengan turun langsung menemui warga di Jalan Paropo 3, Kelurahan Paropo, Kecamatan Panakkukang, Rabu (11/2/2026).

Kegiatan reses tersebut dihadiri Lurah Paropo, Bhabinkamtibmas, Babinsa, tokoh masyarakat, tokoh pemuda, serta warga setempat. Kehadiran politisi Partai Persatuan Pembangunan (PPP) itu disambut antusias oleh warga yang memanfaatkan momentum reses untuk menyampaikan berbagai aspirasi.

Dalam sambutannya, Hj Umiyati menegaskan bahwa reses merupakan kewajiban setiap anggota DPRD untuk turun langsung ke daerah pemilihannya guna menjemput dan mendengar aspirasi masyarakat secara langsung.

Karenanya, Umiyati berharap momentum kegiatan reses bisa dimanfaatkan sebaik mungkin, bukan hanya menjadi kegiatan seremonial tetapi menjadi wadah untuk menampung aspirasi yang nanti akan disampaikan langsung di hadapan Wali Kota dan Dinas terkait pada rapat Paripurna penyampaian hasil reses.

“Reses ini adalah kewajiban kami sebagai anggota DPRD untuk hadir di tengah masyarakat, mendengarkan langsung apa yang menjadi kebutuhan dan harapan warga. Insya Allah semua aspirasi yang masuk akan kita kawal utamanya yang menjadi skali perioritas," ujar Umiyati.

Pada sesi tanya jawab, warga menyampaikan sejumlah usulan, di antaranya pembuatan pintu gerbang di Jalan Paropo 3, perbaikan drainase, serta peningkatan infrastruktur jalan yang sebelumnya telah diusulkan melalui Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) Kelurahan Paropo. Selain itu, warga juga berharap adanya perhatian pemerintah terkait bantuan kesehatan bagi warga yang sedang sakit.

Warga berharap agar seluruh aspirasi yang telah disampaikan dapat dikawal dan direalisasikan oleh dinas terkait sesuai kewenangan masing-masing.

Menanggapi hal tersebut, Hj Umiyati mengaku akan mengawal seluruh aspirasi warga, terutama yang menjadi skala prioritas dan menyangkut kepentingan banyak orang.

“Insya Allah seluruh aspirasi ini akan kami kawal, terutama yang bersifat prioritas dan menyentuh kebutuhan dasar masyarakat,” tegasnya.

Di akhir kegiatan, Umiyati juga berpesan kepada warga agar senantiasa menjaga kesehatan, khususnya di tengah musim penghujan, serta mengingatkan para orang tua untuk lebih memperhatikan dan menjaga anak-anak mereka. (*)

Reses di Tamamaung, Hj Umiyati Tampung Keluhan Soal Infrastruktur Jalan hingga KIS Nonaktif

Nuansa Terkini Makasaar,– Anggota DPRD Kota Makassar, Hj Umiyati, disambut hangat dan penuh kekeluargaan saat menggelar Reses Masa Sidang Kedua Tahun Anggaran 2025-2026, di Jalan Usman Dg Ngalle, Kelurahan Tamamaung, Kecamatan Panakkukang, Kamis (12/2/2026).

Kegiatan reses ini menjadi momentum penting bagi legislator Partai Persatuan Pembangunan (PPP) ini  untuk bertatap muka langsung dengan konstituen di daerah pemilihan guna menyerap, menampung, dan memperjuangkan aspirasi masyarakat. 

Dihadapkan peserta reses, Hj Umiyati menegaskan komitmennya untuk mengawal dan akan memperjuangkan setiap aspirasi yang disampaikan warga.

"Aspirasi yang masuk akan menjadi catatan penting untuk kami perjuangkan,” ujar Umiyati.

Melalui dialog terbuka yang berlangsung interaktif, sejumlah persoalan disampaikan masyarakat. Di antaranya perbaikan infrastruktur jalan di salah satu RT, pengadaan pintu gerbang di Kelurahan Tamamaung, serta kebutuhan tenda dan kursi untuk mendukung kegiatan Posyandu.

Selain persoalan infrastruktur dan fasilitas umum, warga juga mempertanyakan terkait Kartu Indonesia Sehat (KIS) yang tidak aktif akibat sistem desil dalam Kartu Keluarga (KK). Mereka menanyakan kemungkinan pergantian desil agar kepesertaan KIS dapat kembali aktif.

Menanggapi hal tersebut, Hj Umiyati menjelaskan bahwa seluruh aspirasi yang masuk akan dihimpun dan dibahas dalam laporan resmi hasil reses untuk kemudian disampaikan dalam Rapat Paripurna DPRD Kota Makassar.

“Aspirasi yang masuk akan kami catat dan paparkan di hadapan Wali Kota dalam Rapat Paripurna penyampaian hasil reses. Semoga apa yang menjadi harapan masyarakat bisa direalisasikan oleh Pemerintah Kota,” tegasnya.

Reses ini menjadi bukti komitmen Hj Umiyati dalam memperkuat kedekatan dengan konstituen serta memastikan suara masyarakat benar-benar tersampaikan dan diperjuangkan di tingkat legislatif. (*)

Reses Hj Umiyati di Karuwisi, Warga Keluhkan Drainase dan BPJS Nonaktif

Nuansa Terkini Makassar,– Anggota DPRD Kota Makassar Hj Umiyati kembali melaksanakan Reses Kedua Masa Sidang Kedua Tahun Anggaran 2025–2026, Kamis (12/2/2026).

Kegiatan reses kali ini digelar di Kelurahan Karuwisi dan dihadiri Babinsa, Bhabinkamtibmas, Kasi Pemerintahan Kelurahan Karuwisi, tokoh masyarakat, tokoh pemuda, para Ketua RT/RW serta warga setempat yang antusias menyampaikan aspirasinya.

Dalam dialog terbuka tersebut, sejumlah persoalan menjadi perhatian utama warga. Salah satunya terkait pekerjaan drainase di wilayah antara RW 06 dan RW 05 yang dinilai belum tuntas. Warga mengeluhkan genangan air yang masih sering terjadi akibat perbaikan drainase yang tidak selesai secara menyeluruh.

Selain itu, warga RW 06 juga mengusulkan pembenahan Posyandu, khususnya renovasi atap yang sudah mengalami kerusakan dan dikhawatirkan mengganggu pelayanan kesehatan balita dan ibu hamil.

Program Urban Farming yang saat ini mulai dijalankan Pemerintah Kota Makassar turut menjadi sorotan. Warga menilai program tersebut masih tergolong baru sehingga membutuhkan sosialisasi dan pendampingan lebih lanjut dari dinas terkait agar manfaatnya benar-benar dirasakan masyarakat.

Di bidang layanan kesehatan, warga mengeluhkan banyaknya kepesertaan BPJS yang tidak aktif akibat penerapan sistem desil. Mereka berharap adanya solusi agar masyarakat kurang mampu tetap memperoleh akses layanan kesehatan secara maksimal.

Menanggapi berbagai aspirasi tersebut, Politisi Perempuan PPP ini 

menyampaikan apresiasi atas partisipasi aktif warga dalam menyampaikan persoalan yang ada di lingkungannya. 

Terkait persoalan drainase, Umiyati menyatakan akan segera berkoordinasi dengan Dinas Pekerjaan Umum untuk mengevaluasi pekerjaan yang belum tuntas, termasuk kemungkinan penganggaran lanjutan agar permasalahan genangan dapat diatasi secara menyeluruh dan tidak bersifat tambal sulam.

"Insya Allah nanti akan saya coba koordinasikan ke Dinas terkait agar ini bisa segera ditindak lanjuti. Bisa bisa direalisasikan," tutur Umiyati.

Untuk pembenahan Posyandu, Anggota Komisi B DPRD Makassar ini mengaku akan mendorong OPD terkait agar memasukkan dalam skala prioritas, mengingat Posyandu merupakan garda terdepan pelayanan kesehatan masyarakat.

Terkait persoalan BPJS nonaktif akibat sistem desil, Umiyati mengakui bahwa hal tersebut menjadi keluhan di banyak wilayah. Ia berkomitmen untuk menyampaikan persoalan tersebut dalam rapat bersama dinas sosial dan instansi terkait agar ada solusi konkret, terutama bagi warga yang benar-benar membutuhkan.

"Beberapa hari ini, masyarakat ramai mengadu kenapa PBI JK BPJS Kesehatan dinonaktifkan. Bukan hanya di Kelurahan Karuwisi tetapi juga di kelurahan lain. Keluhkan akan saya coba koordinasikan ke Dinas terkait karena kami juga di DRPD saya menyayangkan hal itu," ujar Umiyati.

Umiyati menegaskan, seluruh aspirasi yang masuk akan dicatat secara resmi sebagai bahan laporan reses dan diperjuangkan dalam pembahasan bersama pemerintah kota.

 “Kami hadir untuk mendengar dan memperjuangkan. Insya Allah setiap aspirasi akan kami kawal sesuai mekanisme yang ada,” ujarnya.

Reses ini diharapkan menjadi jembatan komunikasi antara masyarakat dan wakil rakyat dalam mewujudkan pembangunan yang merata dan tepat sasaran di Kota Makassar, khususnya di Kelurahan Karuwisi. (*)

Reses Eric Horas Soroti Drainase, Bansos, dan Lampu Jalan di Tiga Kecamatan

Nuansa Terkini Makassar,- Wakil Ketua DPRD Kota Makassar, Eric Horas kembali menyapa konstituennya dalam rangka reses kedua masa persidangan kedua tahun sidang 2025/2026.

Reses menjadi agenda wajib setiap anggota DPRD Makassar untuk turun ke lapangan mendengarkan aspirasi masyarakat. 

Eric sendiri berkunjung di daerah pemilihannya yang mencakup Kecamatan Makassar, Rappocini, dan Ujung Pandang. Setiap kunjungannya pun disambut dengan hangat oleh konstituennya.

Pada hari Kamis (12/2/2026), Eric menggelar reses di tiga kelurahan sekaligus. Di antaranya Jalan Bau Massepe Kelurahan Bulogading, Jalan Gunung Nona, Kelurahan Pisang UtaranKecamatan Ujung Pandang, dan Jalan Gunung Lokon Poros Kelurahan Lariangbangi, Kecamatan Makassar.

Eric mendapatkan beragam aspirasi dari warga. Namun yang menjadi perhatiannya adalah drainase, penyaluran bantuan sosial (bansos), dan lampu jalan.

Menurut Ketua Gerindra Makassar itu, drainase sudah seharusnya dibenahi apabila sudah tidak memadai menampung air buangan dan sedimentasi.

"Ada memang drainase yang perlu di rekonstruksi karena usianya sudah lama. Takutnya tidak bisa lagi berfungsi sehingga rawan terjadi banjir," ucapnya.

Eric menekankan bahwa drainase yang baik punya peran penting di tengah musim hujan yang dilanda Makassar. Ia tidak mau warga harus menderita setiap tahun akibat banjir.

"Saya rasa ini yang perlu menjadi perhatian Dinas Pekerjaan Umum. Makanya saya di sini sekalian juga mau tahu detail drainase yang buruk," jelasnya.

Untuk penyaluran bansos, dia tidak menampik bahwa masalah ini paling banyak dikeluhkan warga. Mereka tidak pernah merasakan bantuan dari pemerintah padahal masuk kategori keluarga tidak mampu.

Eric menegaskan siap mengawal pendataan ulang dengan mengintervensi Dinas Sosial Makassar selaku leading sektor. Dia ingin bantuan bisa tersalurkan tepat sasaran.

"Ini yang perlu dilakukan pendataan ulang jadi nanti saya tanyakan ke dinas sosial, bagaimana teknis di lapangan untuk pendataannya," tambahnya.

Terakhir mengenai lampu jalan, dia mengaku segera berkoordinasi dengan Dinas Perhubungan Makassar untuk memasang beberapa lampu di lorong seperti di Kelurahan Lariangbangi.

"Kalau tidak dipasang takutnya terjadi tindakan kriminal. Nah ini yang harus kita antisipasi bersama," ucapnya.

"Kita akan minta pasang beberapa lampu untuk menerangkan lorong sehingga warga juga nyaman beraktivitas," tutup Eric.

Reses Andi Suhada Sappaile, Ajak Warga Manfaatkan Aplikasi Lontara+ untuk Aduan Publik

Nuansa Terkini Makassar,- Anggota DPRD Kota Makassar, Andi Suhada Sappaile kembali menggelar reses kedua masa persidangan kedua tahun sidang 2025/2026 di Jalan Gunung Nona Baru, Kelurahan Marsela, Kecamatan Makassar, Kamis (12/2/2026).

Di sela-sela reses, legislator dari Fraksi PDI Perjuangan itu mengajak masyarakat untuk memakai aplikasi Lontara+ kemudian memanfaatkan layanan aduan yang ada.

"Dengan Lontara+, kita bisa adukan berbagai masalah di situ seperti pohon tumbang, layanan kesehatan yang kurang baik, atau drainase," jelasnya.

Menurut Andi Suhada, layanan aduan di aplikasi Lontara+ cepat direspon. Dia menjamin inovasi ini bisa menjawab seluruh keluhan masyarakat.

"Hanya dengan aplikasi semua keluhan bisa terakomodir. Tidak perlu lagi mengadu langsung ke kantor," lanjut Anggota Komisi D Bidang Kesejahteraan Masyarakat.

Meski begitu, Andi Suhada menegaskan dirinya siap turut menampung aspirasi warga. Semua keluhan yang ada baik yang disampaikan saat reses maupun agenda lain bisa ditindaklanjuti dengan cepat.

"Saya hadir untuk menyerap aspirasi semua warga. Nanti kita akan sampaikan langsung ke pihak terkait dan dikawal dengan baik," tutupnya. (*)

Reses Andi Suhada Sappaile di Minasa Upa, Warga Keluhkan Sampah dan Drainase

Nuansa Terkini Makassar,- Anggota DPRD Kota Makassar, Andi Suhada Sappaile mengawali reses kedua masa persidangan kedua tahun sidang 2025/2026 di Lapangan Bumi Pesona Pelangi, Kelurahan Minasa Upa, Kecamatan Rappocini, Rabu (11/2/2026).

Andi Suhada menggelar reses yang merupakan agenda wajib dari DPRD Kota Makassar. Melalui kegiatan ini, ia menyerap aspirasi warga mengenai berbagai masalah di wilayahnya.

Di Kelurahan Minasa Upa, warga paling banyak mengeluhkan mengenai sampah. Dengan jumlah penduduk yang mencapai 22 ribu, sampah yang dihasilkan begitu banyak sedangkan kendaraan pengangkut sampah minim.

"Ada 17 Fukuda di sini tapi yang hanya bisa digunakan itu hanya lima jadi susah mengakomodir semua sampai warga," ungkap Lurah Minasa Upa, Rahim.

Selain itu, kata Rahim, drainase jadi masalah lantaran rawan terjadi genangan di musim hujan ini. Untuk itu, dia berharap ada pembenahan infrastruktur.

"Kami sudah paham dengan kegiatan ini, kita akan curhat. Tapi belum tentu terpenuhi cepat, ada proses yang harus dilewati, semoga kami menjadi prioritas," harapnya.

Menanggapi aspirasi warga, Andi Suhada menyampaikan bahwa setiap kelurahan punya karakter masalahnya masing-masing. Namun sampah menjadi problem yang hampir ada di semua wilayah.

Masalah sampah, kata dia, sudah sejak lama menjadi prioritasnya. Apalagi musim hujan yang berlangsung di Makassar mendorong sampah harus terangkut semua sehingga tidak menjadi sarang penyakit.

"Ini masalah sampah memang tidak ada habis-habisnya. Tapi kami dari di DPRD Makassar selalu mendorong agar masalah ini berangsur selesai," ucapnya.

Anggota Komisi D Bidang Kesejahteraan Masyarakat itu sepakat jika ada perbaikan armada sampah agar mengakomodir sampah di kelurahan Minasa Upa.

Sebagi wakil rakyat, dia menegaskan bakal menindaklanjuti aspirasi warga. Sebab menurutnya, masalah sampah harus tuntas untuk mewujudkan Makassar bersih dan nyaman.

"Saya sebagai penyambung lidah ke Pemkot tentu apa yang disampaikan kami akan teruskan. Kita lihat nanti apa yang menjadi skala prioritas untuk dilaksanakan cepat," katanya.

Adapun drainase, lanjut Andi Suhada, ada urgensi untuk pembenahan infrastruktur tersebut. Genangan air yang tinggi sering kali terjadi di Minasa Upa saat musim hujan lantaran drainase yang kecil dan banyak sedimentasi.

"Masalah dominan seperti sampah dan drainase itu kita akan tindaklanjuti segera. Kalau lebih cepat disampaikan, ada kemungkinan bisa diwujudkan dalam waktu dekat," ujarnya.

Sementara masalah lainnya seperti kesehatan, Andi Suhada mengajak warga untuk memanfaatkan aplikasi Lontara+. Di sana ada layanan pengaduan yang cepat dan tepat sasaran.

"Ada yang namanya aplikasi Lontara+ yang sudah dilaunching mungkin kita bisa pakai aplikasi tersebut di hape ta karena di sana kita bisa mengadu juga," tutupnya. (*)

Reses Rezki di Minasa Upa, Warga Minta Aktivasi BPJS dan Perbaikan Drainase

Nuansa Terkini Makassar,- Anggota DPRD Kota Makassar, Rezki menggelar reses perdananya dengan menyapa warga Kelurahan Minasa Upa, Kecamatan Rappocini, Rabu (11/2/2026).

Berlangsung di Jalan Minasa Upa Blok M3, reses titik pertama ini menjadi awal bagi Rezki untuk menyerap aspirasi warga di daerah pemilihannya yang mencakup Kecamatan Rappocini, Makassar, dan Ujung Pandang.

Aktivasi layanan BPJS Kesehatan menjadi keluhan utama dari warga Minasa Upa Blok M3. Mereka khawatir tidak mendapatkan pelayanan kesehatan lantaran ada wacana pemerintah pusat menonaktifkan BPJS yang tidak dipakai dalam waktu lama.

Salah satu warga, Zainuddin berharap aspirasi ini diakomodir mengingat banyak warga yang belum manfaatkan BPJS Kesehatannya.

"Mohon ibu dewan (Rezki) kalau bisa kami dimudahkan untuk aktifkan kembali BPJS. Kita sangat berharap ada ibu kami dimudahkan," ujarnya.

Apalagi kondisi cuaca ekstrem saat ini, menurut Zainuddin, kesehatan bisa terganggu. "Jadi kami harap BPJS kami aktifkan kemnali, sudah banyak yang mau manfaatkan ini," katanya.

Menjawab keluhan warga, Rezki mengaku siap membantu memfasilitasi pengaktifan kembali BPJS Kesehatan mereka. Baginya, kesehatan warga jadi prioritas utama.

"Tenang bu, semua aspirasi kita tindaklanjuti. Terutama BPJS Kesehatan ini memang penting untuk dimiliki sehingga warga bisa mendapatkan pelayanan kesehatan gratis," katanya.

Legislator dari Demokrat itu juga melihat program BPJS Kesehatan menjadi jalan untuk menuju Makassar yang sehat dan nyaman bagi warganya. Terlebih mereka yang berada di kelas menengah ke bawah yang membutuhkan kesehatan gratis.

"Untuk mewujudkan itu memang perlu kita terus jalankan program BPJS ini sebab masih banyak warga yang membutuhkan apalagi di Minasa Upa ini," ucapnya.

Untuk sementara waktu, Anggota Komisi B Bidang Perekomian dan Keuangan itu mengingatkan bahwa Pemerintah Kota Makassar telah menyiapkan program kesehatan gratis di RSUD Makassar yang berlokasi di Jalan Perintis Kemerdekaan.

"Di sana, warga cukup membawa KTP untuk dilayani. Setelahnya bisa dapat pelayanan kesehatan gratis seperti rawat inap," jelasnya.

Adapun masalah lainnya, kata Rezki, turut ditindaklanjuti seperti drainase yang butuh perbaikan di Minasa Upa. Sebab genangan air yang tinggi sering terjadi di wilayah tersebut.

"Semua aspirasi kita tampung kemudian nanti disampaikan ke OPD terkait. Kami harap semuanya bisa terealisasi," tutup Rezki.

Terakhir, Lurah Minasa Upa, Rahim mengapresiasi kehadiran Rezki untuk menyapa warganya. Ada banyak aspirasi yang diharapkan bisa terealisasikan terkhusus aktivasi BPJS Kesehatan.

"Tentu kami harapkan aspirasi warga kami bisa diakomodir bu. Semisal BPJS, warga bisa terus memanfaatkannya karena memang gratis," tutupnya. (*)