Perkuat Tata Kelola Persampahan, Ketua Dewan Lingkungan Hidup dan DLH Makassar Evaluasi Progres TPA

 

Nuansa Terkini Makassar,– Ketua Dewan Lingkungan Hidup Kota Makassar, Melinda Aksa, memimpin rapat koordinasi bersama jajaran Dinas Lingkungan Hidup (DLH) Kota Makassar terkait progres pembenahan Tempat Pembuangan Akhir (TPA), yang berlangsung di Kantor Dinas Lingkungan Hidup Kota Makassar, Rabu (17/6/2026).

Agenda ini menjadi bagian dari komitmen Pemerintah Kota Makassar dalam mempercepat penanganan berbagai persoalan di TPA, salah satunya pembenahan sistem operasional yang mendukung pengelolaan sampah secara optimal.

Dalam arahannya, Melinda Aksa menegaskan bahwa pembenahan TPA harus dilakukan secara komprehensif dan berkelanjutan. Menurutnya, perbaikan tidak hanya berfokus pada penanganan masalah yang muncul saat ini, tetapi juga harus mampu menghadirkan sistem yang lebih baik untuk jangka panjang.

“Pembenahan TPA harus dilakukan secara menyeluruh. Kita ingin memastikan seluruh aspek pengelolaan berjalan dengan baik, mulai dari sistem operasional, pengendalian lingkungan, hingga langkah-langkah pencegahan agar tidak ada lagi titik api yang muncul di area TPA,” ujarnya.

Salah satu poin yang menjadi perhatian dalam rapat tersebut adalah pemanfaatan gas metan yang dihasilkan dari timbunan sampah. Melinda menilai potensi gas metan perlu dikelola dan dimanfaatkan secara optimal sehingga tidak hanya mengurangi dampak lingkungan, tetapi juga memberikan manfaat bagi masyarakat sekitar.

“Gas metan yang dihasilkan dari proses penguraian sampah memiliki potensi yang dapat dimanfaatkan. Karena itu, perlu ada upaya untuk mengoptimalkan pemanfaatannya sehingga dapat memberi manfaat bagi warga sekaligus mendukung pengelolaan lingkungan yang lebih baik,” jelasnya.

Selain itu, rapat juga menghasilkan kesepakatan bahwa pembenahan di TPA perlu dilakukan secara menyeluruh guna memastikan tidak ada lagi titik api yang muncul. Langkah ini mencakup penguatan pengawasan, perbaikan sistem operasional, serta penanganan berbagai faktor yang berpotensi menimbulkan gangguan lingkungan.

Melinda juga menekankan pentingnya perbaikan manajemen sistem penutupan sampah dan pendampingan teknis di lapangan. Menurutnya, sistem penutupan yang baik menjadi salah satu kunci dalam menciptakan pengelolaan TPA yang lebih aman, tertata, dan efektif.

“Perlu ada penguatan pada manajemen sistem penutupan maupun pendampingan yang dilakukan di lapangan. Dengan sistem yang lebih tertata, proses penutupan sampah dapat berjalan dengan baik dan mampu meminimalkan berbagai risiko lingkungan yang mungkin terjadi,” katanya.

Melalui koordinasi yang terus diperkuat antara Dewan Lingkungan Hidup dan Dinas Lingkungan Hidup Kota Makassar, diharapkan seluruh proses pembenahan TPA dapat berjalan lebih maksimal, sehingga terwujud pengelolaan sampah yang aman, modern, dan berkelanjutan di Kota Makassar.

Diketahui rapat tersebut dihadiri oleh Kepala Pusat Pengendalian Lingkungan Hidup Sulawesi dan Maluku, para akademisi dan pakar lingkungan dari berbagai perguruan tinggi, sejumlah pimpinan Organisasi Perangkat Daerah (OPD) terkait, para anggota Dewan Lingkungan Hidup Kota Makassar, serta perwakilan UPT dan unit teknis yang terlibat dalam pengelolaan lingkungan dan persampahan.

TP PKK Makassar Gandeng Rappo Indonesia, Latih Kader Ubah Limbah Plastik Jadi Produk Bernilai Ekonomi

Nuansa Terkini Makassar,– Tim Penggerak PKK Kota Makassar terus mendorong pemberdayaan ekonomi keluarga melalui penguatan keterampilan kreatif kader. Kali ini, TP PKK Kota Makassar berkolaborasi dengan Rappo Indonesia Custom Souvenirs & Merchandise menggelar pelatihan pemanfaatan limbah plastik menjadi produk bernilai jual berupa pouch dan tas upcycle.

Kegiatan yang merupakan program kerja Pokja II TP PKK Kota Makassar ini mengusung tema “Modifikasi Limbah Jadi Rupiah: Rahasia Ibu Rumah Tangga Mandiri Finansial” diikuti para kader PKK berbagai kecamatan, berlangsung di Auditorium PKK, Rabu (17/6/2026).

Melalui pelatihan tersebut, peserta diajak mengolah limbah plastik bekas menjadi berbagai produk kreatif yang memiliki nilai guna dan nilai ekonomi. Selain memberikan keterampilan teknis, kegiatan ini juga menjadi sarana edukasi untuk membangun pola pikir yang lebih produktif dalam memanfaatkan barang bekas.

Kegiatan dibuka oleh Ketua Bidang II TP PKK Kota Makassar, Dr. Nurdiana Djamaluddin, yang hadir mewakili Ketua TP PKK Kota Makassar, Melinda Aksa.

Dalam sambutannya, Nurdiana menyampaikan TP PKK Kota Makassar program ini bertujuan untuk pemberdayaan yang menyentuh langsung kebutuhan masyarakat, terutama perempuan dan keluarga.

Menurutnya, tema yang diangkat bukan sekadar slogan, melainkan gerakan nyata yang mengandung nilai ekonomi, sosial, dan lingkungan yang sangat relevan dengan kondisi saat ini.

“Di tengah berbagai tantangan ekonomi yang dihadapi keluarga saat ini, perempuan dituntut untuk semakin kreatif dalam melihat peluang usaha dan sumber pendapatan tambahan bagi keluarga,” ujarnya.

Ia mengatakan, limbah rumah tangga sering kali dianggap sebagai sesuatu yang tidak bernilai dan harus dibuang. Padahal, dengan kreativitas dan keterampilan yang tepat, limbah dapat diolah menjadi produk yang memiliki nilai jual.

“Limbah plastik, kertas, kain perca, kemasan bekas, dan bahan lainnya dapat dimodifikasi menjadi kerajinan, aksesori, dekorasi rumah hingga produk usaha yang mampu menghasilkan pendapatan,” jelasnya.

Nurdiana menegaskan semangat kegiatan ini adalah mengubah pola pikir masyarakat dari membuang menjadi memanfaatkan, dari limbah menjadi berkah, serta menjadikan kreativitas sebagai sumber produktivitas ekonomi keluarga.

“Melalui pelatihan ini, para peserta tidak hanya memperoleh keterampilan teknis dalam mengelola limbah menjadi produk bernilai ekonomi, tetapi juga memperoleh wawasan kewirausahaan, kemampuan membaca peluang pasar, serta motivasi untuk mengembangkan usaha secara berkelanjutan,” katanya.

Ia juga berharap para peserta dapat menjadi agen perubahan di lingkungan masing-masing dengan menularkan ilmu yang diperoleh kepada kader PKK lainnya, kelompok dasawisma, maupun masyarakat sekitar agar manfaat kegiatan dapat dirasakan lebih luas.

Lebih lanjut, Nurdiana menilai bahwa tren ekonomi hijau dan ekonomi kreatif yang berkembang saat ini membuka peluang besar bagi masyarakat untuk menghasilkan produk ramah lingkungan yang bernilai jual.

“Selain membantu menjaga kebersihan lingkungan, kegiatan ini juga dapat mendukung peningkatan pendapatan keluarga dan memperkuat ketahanan ekonomi rumah tangga,” tuturnya.

Pada kesempatan tersebut, TP PKK Kota Makassar menghadirkan langsung anggota Rappo Indonesia, Haryani dan Tris, sebagai narasumber dan instruktur pelatihan. Keduanya membimbing peserta dalam proses pembuatan pouch dan tas berbahan dasar plastik bekas melalui teknik upcycle, yakni mengolah kembali limbah menjadi produk baru dengan nilai yang lebih tinggi tanpa melalui proses penghancuran material.

Peserta tampak antusias mengikuti setiap tahapan pelatihan, mulai dari proses pemilahan bahan, pembersihan limbah plastik, teknik penyusunan pola, hingga proses perakitan menjadi produk siap pakai yang menarik dan memiliki nilai jual.

Sementara itu, Ketua Pokja II TP PKK Kota Makassar, Dra. A. Indrawaty dalam penutupan kegiatan menyampaikan bahwa pelatihan ini merupakan bagian dari upaya berkelanjutan untuk meningkatkan kapasitas kader PKK dalam mengelola limbah menjadi berbagai produk bernilai guna. 

“Program ini diharapkan mampu mengurangi volume sampah rumah tangga melalui praktik daur ulang yang terukur dan berkelanjutan, sekaligus memperkuat jaringan kader PKK lintas kecamatan melalui berbagai kegiatan kolaboratif yang produktif,”

Indrawaty berharap ilmu dan keterampilan yang diperoleh peserta selama pelatihan dapat diterapkan dan dikembangkan di tingkat kecamatan, kelurahan, hingga masyarakat, sehingga dapat mendukung peningkatan ekonomi keluarga dan kepedulian terhadap lingkungan.

Tingkatkan Kualitas Data Sektoral, Kominfo Makassar Bekali Aparatur Kelurahan Melalui Bimtek Satu Data Indonesia

 

Nuansa Terkini Makassar,  – Pemerintah Kota Makassar melalui Dinas Komunikasi dan Informatika (Diskominfo) Kota Makassar terus memperkuat tata kelola data hingga tingkat kelurahan. 

Upaya tersebut diwujudkan melalui kegiatan Bimbingan Teknis (Bimtek) Pemenuhan Prinsip Satu Data Indonesia bertema “Peningkatan Kapasitas Aparatur Kelurahan Dalam Mewujudkan Data Statistik Sektoral yang Akurat” yang digelar di Aston Makassar Hotel & Convention Center, Rabu (17/6/2026).

Kegiatan ini menghadirkan narasumber dari Badan Pusat Statistik (BPS) Kota Makassar, Wiena Hardian Pratama serta Asniar, Pejabat Fungsional Penggerak Swadaya Masyarakat pada Bagian Pemberdayaan Masyarakat Setda Kota Makassar. 

Bimtek diikuti oleh aparatur kelurahan sebagai garda terdepan dalam penyediaan dan pengelolaan data pembangunan di tingkat wilayah.

Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Makassar, Muhammad Roem dalam sambutannya menegaskan bahwa data kini menjadi fondasi utama dalam penyelenggaraan pemerintahan modern yang berbasis bukti atau evidence-based policy. 

Menurutnya, kualitas kebijakan pemerintah sangat ditentukan oleh kualitas data yang dimiliki.

“Data yang akurat, mutakhir, terpadu, dan dapat dipertanggungjawabkan merupakan kebutuhan mendasar dalam proses perencanaan, pelaksanaan, pengendalian, hingga evaluasi pembangunan. Karena itu, penguatan kapasitas aparatur kelurahan dalam pengelolaan data menjadi langkah strategis yang harus terus dilakukan,” ujarnya.

Roem menjelaskan kelurahan saat ini tidak lagi hanya menjadi objek pembangunan, tetapi juga berperan sebagai subjek sekaligus ujung tombak pembangunan yang bersentuhan langsung dengan masyarakat. 

Oleh sebab itu, setiap program pembangunan membutuhkan dukungan data statistik yang berkualitas agar kebijakan yang dihasilkan tepat sasaran dan mampu menjawab kebutuhan warga secara nyata.

Lebih lanjut, Ia menyampaikan bahwa implementasi Satu Data Indonesia (SDI) merupakan amanat nasional yang bertujuan memperbaiki tata kelola data pemerintahan agar lebih efektif, efisien, dan terintegrasi. 

Sejalan dengan hal tersebut, Pemerintah Kota Makassar berkomitmen mendukung pelaksanaan SDIsebagai bagian dari penguatan sistem data hingga level pemerintahan paling bawah.

“Penyelenggaraan Satu Data Desa Kelurahan Indonesia harus tetap berpedoman pada prinsip-prinsip Satu Data Indonesia, yakni standar data, metadata, interoperabilitas data, serta penggunaan kode referensi dan data induk yang sama. Dengan prinsip tersebut, kualitas dan keterpaduan data dapat terus terjaga,” jelasnya.

Sebagai bagian dari implementasi SDDI, Pemerintah Kota Makassar juga mendorong penguatan Program Kelurahan Cinta Statistik (Kelurahan Cantik). 

Program ini diarahkan untuk meningkatkan literasi statistik aparatur dan masyarakat, mendorong standardisasi pengelolaan data, mengoptimalkan pemanfaatan data dalam pembangunan, serta menciptakan agen-agen statistik di tingkat kelurahan.

Melalui kegiatan bimtek ini, peserta dibekali pemahaman mengenai pentingnya pengelolaan data statistik sektoral yang sesuai dengan prinsip Satu Data Indonesia. 

Selain itu, aparatur kelurahan diharapkan mampu menghasilkan data yang valid dan berkualitas sebagai dasar penyusunan program pembangunan yang lebih terukur dan berkelanjutan.

Roem berharap kegiatan ini dapat menjadi langkah konkret dalam membangun budaya pengelolaan data yang baik di lingkungan kelurahan. 

Dengan dukungan sumber daya manusia yang kompeten, pengelolaan data statistik sektoral di tingkat kelurahan dapat berjalan secara berkelanjutan dan memberikan kontribusi nyata bagi pembangunan Kota Makassar.

“Melalui sinergi seluruh pihak, kita ingin mewujudkan tata kelola data yang semakin kuat, terintegrasi, dan mampu menjadi dasar pengambilan kebijakan yang tepat untuk kesejahteraan masyarakat,” tutupnya. (*)

Ketua Dewan Lingkungan Makassar Genjot Kelurahan Revolusi Pengelolaan Sampah

Nuansa Terkini Makassar,– Ketua Dewan Lingkungan Hidup Kota Makassar, Melinda Aksa, secara resmi membuka Workshop Pengelolaan Sampah Organik dan TPS3R Berbasis Urban Farming yang diselenggarakan oleh Dinas Lingkungan Hidup (DLH) Kota Makassar bekerja sama dengan Solusi Cerdas Indonesia di Hotel Mercure Makassar, Rabu (17/6/2026).

Kegiatan yang berlangsung selama tiga hari, mulai 17 hingga 19 Juni 2026 ini diikuti oleh para lurah se-Kota Makassar. Sebanyak 153 peserta mengikuti workshop dalam dua gelombang, terdiri atas 100 peserta pada gelombang pertama dan 53 peserta pada gelombang kedua.

Workshop ini menghadirkan sejumlah narasumber yang memiliki kompetensi di bidang lingkungan hidup, pengelolaan sampah, dan pembangunan berkelanjutan, di antaranya Kepala Pusat Pengendalian Lingkungan Hidup (Pusdal LH) Sulawesi dan Maluku serta para anggota Dewan Lingkungan Hidup Kota Makassar yang akan berbagi pengalaman, strategi, dan praktik terbaik dalam pengelolaan sampah berbasis masyarakat.

Dalam arahannya, Melinda Aksa menegaskan bahwa persoalan sampah saat ini telah menjadi tantangan serius yang membutuhkan keterlibatan seluruh elemen masyarakat, dimulai dari tingkat kelurahan sebagai garda terdepan pemerintahan.

“Volume sampah di Kota Makassar saat ini telah melampaui kapasitas yang dapat dikelola secara efektif dan berkelanjutan. Setiap hari, sekitar 1.000 hingga 1.200 ton sampah masuk ke Tempat Pembuangan Akhir (TPA). Kondisi ini menjadi peringatan bagi kita semua bahwa pengelolaan sampah tidak bisa lagi dilakukan dengan cara-cara lama,” ujar Melinda.

Ia menjelaskan, hampir 60 persen komposisi sampah yang dihasilkan masyarakat merupakan sampah organik yang sebenarnya memiliki potensi besar untuk diolah dan dimanfaatkan kembali.

Menurutnya, apabila tidak dikelola dengan baik, sampah organik dapat menimbulkan berbagai dampak lingkungan seperti pencemaran, bau tidak sedap, hingga peningkatan emisi gas rumah kaca. Namun di sisi lain, sampah organik dapat menjadi sumber daya yang bernilai ekonomi apabila diolah menjadi kompos maupun pupuk organik cair.

Karena itu, Melinda menekankan pentingnya perubahan pola pikir dalam pengelolaan sampah. Paradigma lama yang berfokus pada sistem kumpul, angkut, dan buang harus bertransformasi menjadi budaya pilah, kelola, dan manfaatkan.

“Sudah saatnya kita mengubah cara pandang terhadap sampah. Sampah bukan lagi sekadar sesuatu yang harus dibuang, tetapi sumber daya yang dapat dikelola dan memberikan manfaat bagi lingkungan maupun masyarakat. Inilah yang menjadi dasar pengembangan TPS 3R dan urban farming di tingkat kelurahan,” katanya.

Melinda juga menyoroti peran strategis lurah sebagai ujung tombak pemerintah yang berinteraksi langsung dengan masyarakat. Ia menilai keberhasilan program pengelolaan sampah tidak hanya bergantung pada kebijakan pemerintah kota, tetapi juga pada kemampuan pemerintah kelurahan dalam membangun partisipasi warga.

Menurutnya, keterlibatan RT/RW, kader PKK, Karang Taruna, komunitas lingkungan, hingga pelaku usaha lokal menjadi faktor penting dalam menciptakan perubahan perilaku masyarakat dalam mengelola sampah dari sumbernya.

Melalui workshop ini, Melinda berharap para lurah dapat menjadi agen perubahan lingkungan di wilayah masing-masing dengan mendorong budaya pemilahan sampah sejak dari rumah tangga.

Selain itu, ia juga mendorong optimalisasi fungsi Tempat Pengolahan Sampah Reduce-Reuse-Recycle (TPS 3R) sebagai pusat pengurangan, pemanfaatan, dan pengelolaan sampah di tingkat wilayah.

“Kelurahan harus menjadi motor penggerak lahirnya sistem pengelolaan sampah yang berkelanjutan. Urban farming yang memanfaatkan hasil pengolahan sampah organik dapat menjadi solusi yang tidak hanya menjaga lingkungan, tetapi juga memberikan nilai tambah bagi masyarakat,” jelasnya.

Melinda turut menekankan pentingnya kolaborasi antara pemerintah, masyarakat, dunia usaha, akademisi, dan komunitas dalam membangun model ekonomi sirkular yang mampu mengurangi ketergantungan terhadap TPA.

Sebagai langkah konkret, ia meminta setiap kelurahan menyusun peta jalan atau roadmap pengelolaan sampah yang jelas, terukur, dan sesuai dengan kondisi wilayah masing-masing.

Pada kesempatan tersebut, Melinda juga menegaskan pentingnya kedisiplinan peserta selama workshop berlangsung. Ia menyatakan akan memantau langsung tingkat kehadiran para lurah selama tiga hari pelaksanaan kegiatan.

“Kita ingin memastikan seluruh peserta benar-benar mengikuti proses pembelajaran ini dengan serius. Berbagai program dan surat edaran yang selama ini telah diterbitkan pemerintah belum sepenuhnya diterjemahkan menjadi aksi nyata di masyarakat. Karena itu, para lurah harus memahami materi ini secara utuh agar mampu mengimplementasikannya di wilayah masing-masing,” tegasnya.

Sementara itu, Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kota Makassar, Helmy Budiman menyampaikan bahwa Pemerintah Kota Makassar akan memulai uji coba pemilahan sampah organik dan anorganik pada Juli 2026 sebelum diterapkan secara penuh pada 1 Agustus 2026. 

Sampah organik dan anorganik nantinya wajib dikelola di tingkat wilayah, sehingga hanya sampah residu yang masuk ke TPA.

Ia juga menyebutkan bahwa Wali Kota Makassar telah menginstruksikan Dinas Lingkungan Hidup, Dinas Pertanian dan Perikanan (DP2), serta Dinas Ketahanan Pangan untuk mengintegrasikan pengelolaan sampah dengan program urban farming. 

Melalui konsep ekonomi sirkular, hasil pengolahan sampah organik diharapkan dapat dimanfaatkan untuk mendukung pertanian perkotaan sehingga memberikan manfaat lingkungan sekaligus nilai ekonomi bagi masyarakat.

Sekda Makassar Minta Seluruh OPD Perkuat Kolaborasi Hadapi Lomba Kelurahan Berprestasi Tingkat Sulsel

 

Nuansa Terkini Makassar,– Sekretaris Daerah (Sekda) Kota Makassar, Andi Zulkifly, meminta seluruh organisasi perangkat daerah (OPD) memperkuat kolaborasi dalam menghadapi penilaian Lomba Desa dan Kelurahan Berprestasi Tingkat Provinsi Sulawesi Selatan. 

Hal itu disampaikan Sekda Makassar Andi Zulkifly saat memberikan arahan dalam rapat persiapan penjaringan desa dan kelurahan berprestasi di Gedung MGC, Senin (15/6).

Menurut Andi Zulkifly, sinergi antarperangkat daerah menjadi kunci untuk memenuhi seluruh indikator penilaian, khususnya karena pelaksanaan lomba tahun ini mengusung tema Transformasi Kelurahan sebagai Pilar Ketahanan Nasional Menuju Indonesia Emas.

"Tahun ini yang berbeda adalah lomba kelurahan dilaksanakan secara tematik. Karena itu, seluruh perangkat daerah harus memahami indikator penilaian dan menjalankan tugas sesuai dengan tupoksinya masing-masing. Kolaborasi menjadi kunci agar seluruh aspek yang dinilai dapat dipenuhi secara optimal," ujar Andi Zulkifly. 

Mantan Camat Ujung Pandang ini menjelaskan, terdapat tiga parameter utama yang menjadi fokus penilaian. Pertama, pengembangan ekonomi melalui pemberdayaan UMKM dan koperasi. 

Untuk itu, Dinas Koperasi dan UKM diminta menjadi leading sector dengan memastikan seluruh UMKM di Kelurahan Gunung Sari mendapatkan pembinaan, termasuk penguatan kelembagaan koperasi, khususnya Koperasi Merah Putih.

"Pengembangan ekonomi, UMKM, dan koperasi menjadi indikator utama. Seluruh UMKM harus dibina dengan baik sesuai regulasi, termasuk memastikan koperasi aktif karena itu menjadi salah satu ukuran penting dalam penilaian," katanya.

Parameter kedua, lanjutnya, adalah ketangguhan lingkungan dan kesiapsiagaan menghadapi bencana serta perubahan iklim. Dalam aspek ini, Dinas Lingkungan Hidup (DLH), Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD), Dinas Sosial (Dinsos serta perangkat daerah terkait diminta memperkuat pengelolaan sampah, keberadaan bank sampah, edukasi mitigasi bencana, hingga ketahanan pangan masyarakat.

Sementara parameter ketiga berkaitan dengan ketahanan daerah dalam pengendalian inflasi. Oleh karena itu, Dinas Perdagangan, Bagian Perekonomian, serta perangkat daerah lainnya diminta memperkuat program yang mendukung stabilitas harga dan pemberdayaan ekonomi masyarakat.

Selain tiga indikator utama tersebut, mantan Kepala Badan Perencanaan dan Pembangunan Daerah (Bappeda) Makassar itu menekankan pentingnya pemenuhan indikator pelayanan dasar, seperti kesehatan, pendidikan, infrastruktur jalan, kebersihan lingkungan, perumahan, sanitasi, hingga kelengkapan administrasi.

"Secara administrasi kita harus lolos terlebih dahulu. Setelah itu akan dilakukan verifikasi lapangan untuk mencocokkan dokumen dengan kondisi nyata. Karena itu seluruh SKPD harus saling bersinergi memenuhi seluruh indikator yang menjadi persyaratan," tegasnya.

Andi Zul--sapaan akrabnya--juga meminta Bagian Pemerintahan mengoordinasikan seluruh perangkat daerah, sementara Bagian Hukum memastikan seluruh dokumen administrasi, termasuk surat keputusan yang dibutuhkan, telah disiapkan secara lengkap.

Menutup arahannya, Andi Zulkifly meminta Asisten II Sekretariat Daerah Kota Makassar Zainal Ibrahim memimpin koordinasi lintas perangkat daerah agar seluruh catatan dan kebutuhan penilaian segera ditindaklanjuti.

"Kita akan kembali menggelar rapat dengan melibatkan seluruh SKPD yang berkaitan langsung, terutama perangkat daerah yang mendukung indikator utama maupun pelayanan dasar. Saya berharap seluruh kebutuhan dapat segera dipenuhi sehingga Kota Makassar mampu memberikan hasil terbaik pada lomba tingkat Provinsi Sulawesi Selatan," pungkasnya. 

Pada kesempatan itu, Wakil Wali Kota Makassar Aliyah Mustika Ilham membuka rapat persiapan penjaringan desa dan kelurahan berprestasi. Hadir sejumlah pejabat Organisasi Perangkat Daerah (OPD).(*)

Dinsos Makassar Berhasil Mediasi Dg. Sara, Lansia terlantar Kembali ke Keluargany

 

Nuansa Terkini Makassar,--Dinas Sosial Kota Makassar bergerak cepat merespons laporan terkait seorang lanjut usia (lansia) terlantar yang ditemukan berada di kawasan Jalan Indah Raya, Kelurahan Pannampu, Kecamatan Tallo, Kota Makassar, Minggu (14/06/2026).

Lansia tersebut diketahui bernama Dg. Sara (68), warga Jalan Indah IV Nomor 4, RT 02/RW 05, yang masuk dalam kategori Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS) lansia terlantar.

Berdasarkan hasil asesmen tim Dinas Sosial Kota Makassar, Dg. Sara memiliki dua orang anak. 

Sebelumnya, Ia tinggal di rumah kontrakan bersama istrinya diJalan Indah Raya. 

Namun setelah sang istri meninggal dunia sekitar tiga bulan lalu, Dg. Sara mengalami kesulitan ekonomi dan tidak lagi mampu membayar biaya kontrakan sehingga harus meninggalkan tempat tinggalnya.

Selama ini kebutuhan makan sehari-hari masih dibantu oleh anak-anaknya. 

Namun, berdasarkan informasi yang dihimpun dari RT/RW dan warga sekitar, Dg. Sara belum memiliki tempat tinggal yang tetap karena adanya penolakan dari pihak menantu untuk tinggal bersama keluarga anaknya.

Meski demikian, kondisi kesehatan Dg. Sara terpantau baik dan masih mampu beraktivitas secara mandiri serta berkomunikasi dengan baik. 

Secara sosial, Dg. Sara juga mendapat perhatian dan dukungan dari warga sekitar yang selama ini turut membantu dan menemani kesehariannya.

Kepala Bidang Rehabilitasi Sosial Dinas Sosial Kota Makassar, Zuhur Dg. Ranca, mengatakan pihaknya segera melakukan penanganan melalui koordinasi dengan pemerintah setempat dan berbagai pihak terkait untuk mencari solusi terbaik bagi klien.

“Setelah menerima laporan, kami langsung melakukan asesmen dan berkoordinasi dengan RT, RW, serta warga sekitar untuk mengetahui kondisi yang sebenarnya. Permasalahan utama yang dihadapi Pak Dg. Sara adalah belum adanya tempat tinggal yang layak setelah beliau keluar dari rumah kontrakan pasca meninggalnya istri,” ujar Zuhur.

Sebagai tindak lanjut, Dinas Sosial Kota Makassar menggelar mediasi yang melibatkan keluarga Dg. Sara, RT/RW setempat, Lurah, Babinsa, dan Bhabinkamtibmas.

Menurut Zuhur, pendekatan kekeluargaan menjadi langkah utama yang ditempuh agar hak-hak lansia tetap terpenuhi dan hubungan keluarga dapat kembali harmonis.

“Alhamdulillah, hasil mediasi berjalan dengan baik. Pihak anak dan menantu akhirnya bersedia menerima kembali Pak Dg. Sara untuk tinggal bersama keluarga. Ini menjadi solusi terbaik karena lansia tetap mendapatkan pengasuhan dan perhatian dari keluarga terdekatnya,” jelasnya.

Ia juga mengapresiasi kepedulian masyarakat sekitar yang selama ini turut membantu Dg. Sara selama menghadapi masa sulit.

“Kami mengucapkan terima kasih kepada warga, pemerintah setempat, serta seluruh pihak yang telah menunjukkan kepedulian sosial. Kehadiran masyarakat yang peduli menjadi bukti bahwa semangat gotong royong masih sangat kuat dalam membantu warga yang membutuhkan,” tambahnya.

Dinas Sosial Kota Makassar akan terus melakukan pemantauan terhadap kondisi Dg. Sara untuk memastikan proses reunifikasi keluarga berjalan dengan baik dan kebutuhan dasar lansia tetap terpenuhi.

Sementara itu, Dg. Sara tercatat sebagai warga Kota Makassar yang memiliki identitas kependudukan lengkap serta merupakan penerima bantuan sosial Program Keluarga Harapan (PKH) dan Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT).

Dengan berhasilnya proses mediasi ini, Dinas Sosial Kota Makassar berharap kasus serupa dapat diselesaikan melalui pendekatan kemanusiaan dan kekeluargaan sehingga warga yang membutuhkan perlindungan sosial dapat memperoleh penanganan yang tepat dan berkelanjutan. (*)

Silaturahmi dan Sinergi Lintas Sektor, Pokja Bunda PAUD Makassar Perkuat Komitmen Wujudkan PAUDHI Berkualitas dan Berkelanjutan

 

Nuansa Terkini Gowa,– Kelompok Kerja (Pokja) Bunda PAUD Kota Makassar menggelar kegiatan Silaturahmi dan Sinergi Lintas Sektor dengan tema “Untuk PAUDHI yang Berkualitas dan Berkelanjutan” di Kantor Kecamatan Tinggimoncong, Kabupaten Gowa, Sabtu (13/6/2026).

Kegiatan ini diikuti oleh pengurus Pokja Bunda PAUD Kota Makassar. Kegiatan tersebut menjadi wadah mempererat hubungan antarpengurus sekaligus memperkuat kolaborasi dalam mendukung peningkatan kualitas layanan pendidikan anak usia dini.

Rombongan Pokja Bunda PAUD Kota Makassar disambut langsung oleh Camat Tinggimoncong, Hikmatullah, yang menyampaikan apresiasi atas kepercayaan menjadikan wilayahnya sebagai lokasi kegiatan silaturahmi dan penguatan kapasitas pengurus Bunda PAUD.

Mewakili pengurus Pokja Bunda PAUD Kota Makassar, Andi Batari Toja menyampaikan terima kasih kepada Camat Tinggimoncong atas sambutan dan kesempatan yang diberikan kepada rombongan untuk melaksanakan kegiatan di Malino.

“Terima kasih kepada Bapak Camat Tinggimoncong, Bapak Hikmatullah, yang telah meluangkan waktu menerima kami. Kami memahami kesibukan beliau, namun tetap memberikan perhatian dan dukungan terhadap kegiatan Bunda PAUD,” ujar Batari Toja.

Ia juga menyampaikan apresiasi kepada seluruh Bunda PAUD kecamatan dan kelurahan yang hadir dan tetap menunjukkan semangat mengikuti kegiatan yang digelar pada akhir pekan tersebut.

Menurut Batari, kegiatan silaturahmi lintas sektor ini menjadi momentum penting untuk memperkuat hubungan antarpengurus sekaligus meningkatkan sinergi dalam menjalankan program-program pendidikan anak usia dini.

“Kami berharap kegiatan ini tidak hanya menjadi ajang berkumpul, tetapi juga menjadi ruang untuk saling belajar, berbagi pengalaman, dan memperkuat komitmen bersama dalam mendukung kemajuan PAUD di Kota Makassar,” katanya.

Batari mengungkapkan bahwa Malino kembali dipilih sebagai lokasi kegiatan karena memiliki suasana yang sejuk, nyaman, dan mendukung terciptanya komunikasi yang lebih akrab di antara para peserta.

“Walaupun banyak lokasi yang masuk dalam pilihan kegiatan, Malino tetap menjadi salah satu tempat favorit karena udaranya yang sejuk, suasananya yang mendukung, dan membuat kebersamaan antarpengurus semakin erat,” ungkapnya.

Ia berharap hubungan baik yang telah terjalin antara Bunda PAUD Kota Makassar dan Bunda PAUD Kecamatan Tinggimoncong dapat terus dipertahankan dan ditingkatkan melalui berbagai kegiatan kolaboratif di masa mendatang.

“Kami ingin silaturahmi antara Bunda PAUD Kota Makassar dan Bunda PAUD Kecamatan Tinggimoncong terus terjaga. Sinergi yang baik akan menjadi kekuatan untuk menghadirkan layanan pendidikan anak usia dini yang lebih berkualitas,” tuturnya.

Pada kesempatan tersebut, Batari juga mengingatkan seluruh pengurus untuk menjaga kekompakan dan kebersamaan sebagai modal utama dalam menjalankan berbagai program kerja Bunda PAUD.

“Saya berharap seluruh pengurus tetap solid, kompak, dan saling mendukung. Kebersamaan yang kita bangun hari ini harus menjadi energi positif untuk terus memberikan kontribusi terbaik bagi anak-anak usia dini,” pungkasnya.

Setelah sesi sambutan, kegiatan dilanjutkan dengan pemaparan materi oleh Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Makassar. Melalui kegiatan ini, Pokja Bunda PAUD Kota Makassar berharap terbangun sinergi yang semakin kuat antar pemangku kepentingan guna mewujudkan layanan PAUD yang berkualitas, inklusif, dan berkelanjutan bagi anak-anak di Kota Makassar.

Ditreskrimum Polda Sulsel Gelar Konferensi Pers Pengungkapan Tindak Pidana Pencurian dengan Pemberatan dan Penadahan

 

Nuansa Terkini Makassar,-Kepolisian Daerah Sulawesi Selatan (Polda Sulsel) melalui Direktorat Reserse Kriminal Umum (Ditreskrimum) bersama jajaran menggelar konferensi pers terkait pengungkapan tindak pidana pencurian dengan pemberatan (curat) dan penadahan. Kegiatan tersebut dilaksanakan di Lapangan Mapolda Sulsel pada Kamis (11/06/2026).

Konferensi pers dipimpin langsung oleh Direktur Reserse Kriminal Umum Polda Sulsel Kombes Pol. Feby D. P. Hutagalung, S.I.K., M.H., didampingi Kabid Humas Polda Sulsel Kombes Pol. Didik Supranoto, S.I.K., M.H., Kasubdit III Jatanras Kompol Benny Pornika, S.I.K., Kanit 5 Resmob AKP Wawan Suryadinata, S.I.K., M.H., serta para Kasat Reskrim jajaran.

Dalam keterangannya, Kabid Humas Polda Sulsel menyampaikan bahwa Ditreskrimum Polda Sulsel bersama beberapa Polres jajaran berhasil mengungkap kasus tindak pidana pencurian dengan pemberatan dan penadahan yang terjadi di sejumlah wilayah di Sulawesi Selatan. Dalam pengungkapan tersebut berhasil mengamankan dua orang tersangka masing-masing berinisial JR (36) dan HA (59).

Berdasarkan hasil penyelidikan, diketahui bahwa tersangka JR telah berulang kali melakukan aksi pencurian di berbagai wilayah dengan total 33 tempat kejadian perkara (TKP) sejak tahun 2018 hingga 2026, dengan total kerugian mencapai Rp4.680.750.000,-. Adapun sebaran TKP meliputi wilayah hukum Polres Bone, Pinrang, Pangkep, Barru, Wajo, Soppeng, Tana Toraja, Toraja Utara, dan Sidrap.

Selain itu, berhasil mengamankan berbagai barang bukti hasil kejahatan, di antaranya 2 unit mobil, 9 unit sepeda motor, uang tunai sebesar Rp394.000.000,-, 3 buah brankas, emas batangan dan leburan, puluhan kwitansi pembelian emas, perlengkapan perhiasan, hingga alat yang digunakan pelaku seperti linggis dan obeng.

Dalam perkara ini, penyidik menerapkan Pasal 477 ayat (1) huruf f Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang KUHP terhadap tersangka JR dengan ancaman pidana penjara paling lama 7 tahun atau denda kategori V. Sementara tersangka HA dijerat Pasal 591 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang KUHP terkait penadahan, dengan ancaman pidana penjara paling lama 4 tahun atau denda kategori V.

Dirreskrimum Polda Sulsel menjelaskan kronologis pengungkapan berawal dari kegiatan penyelidikan (surveillance) yang dilakukan pada tanggal 29 Mei hingga 2 Juni 2026 oleh tim URC Resmob Ditreskrimum Polda Sulsel bersama tim Resmob Polres Bone dan Polres Pangkep, berdasarkan informasi masyarakat terkait dugaan penjualan emas hasil kejahatan. Dari hasil pengembangan, petugas berhasil mengamankan tersangka JR di wilayah Kabupaten Maros beserta barang bukti. Selanjutnya, berdasarkan keterangan JR, petugas melakukan pengembangan dan mengamankan tersangka HA di Kabupaten Gowa.

Adapun modus operandi yang digunakan pelaku yakni dengan menyasar rumah yang ditinggalkan pemiliknya, baik saat bepergian maupun saat menjalankan ibadah. Pelaku terlebih dahulu memastikan kondisi rumah dalam keadaan kosong dengan berpura-pura bertamu, kemudian melakukan aksi pencurian dengan cara mencungkil pintu menggunakan linggis atau obeng, ujar Kombes Pol. Feby D. P. Hutagalung.

Lebih lanjut, penyidik akan terus melakukan pengembangan terhadap kemungkinan adanya TKP lain maupun pelaku lain, serta tidak menutup kemungkinan penerapan tindak pidana pencucian uang (TPPU) mengingat besarnya nilai aset yang diperoleh dari hasil kejahatan.

Polda Sulsel melalui Unit Reaksi Cepat (URC) Resmob menegaskan komitmennya untuk terus bersinergi dengan jajaran Polres serta masyarakat dalam menjaga keamanan dan ketertiban, dengan mengedepankan langkah preventif dan penegakan hukum secara tegas dan terukur.

Sekda Makassar: Human Capital Development Plan Jadi Kompas Pengelolaan ASN

 

Nuansa Terkini Makassar,– Sekretaris Daerah (Sekda) Kota Makassar, Andi Zulkifly, menegaskan pentingnya penyusunan Human Capital Development Plan (HCDP) sebagai instrumen strategis dalam pengelolaan sumber daya manusia (SDM) Aparatur Sipil Negara (ASN). 

Hal itu disampaikan Sekda Makassar Andi Zulkifly saat membuka Focus Group Discussion (FGD) Penyusunan Dokumen Human Capital Development Plan di lingkup Pemerintah Kota Makassar di Hotel Rinra, Selasa (9/6).

Kegiatan ini dilaksanakan Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BKPSDM) Makassar. Hadir Sekretaris dan Sub Bagian Kepegawaian setiap Organisasi Perangkat Daerah (OPD).

Sekda Makassar Andi Zulkifly menyampaikan dokumen tersebut akan menjadi arah kebijakan pengembangan kompetensi ASN secara terencana, terukur, dan berkelanjutan untuk mendukung pencapaian target pembangunan Kota Makassar.

"Dokumen ini sangat penting karena akan menentukan arah pembangunan SDM pemerintah kota, bukan hanya untuk lima tahun ke depan, tetapi juga hingga 20 tahun mendatang. SDM merupakan salah satu modal strategis yang dimiliki Pemerintah Kota (Pemkot) Makassar selain anggaran. Karena itu, pengelolaannya harus dilakukan secara tepat," ujar Sekda Makassar Andi Zulkifly. 

Menurut mantan Kepala BadanPerencanaan dan Pembangunan Daerah (Bappeda) Makassar, Human Capital Development Plan akan menjadi pedoman dalam berbagai kebijakan kepegawaian, mulai dari pemetaan kompetensi, mutasi pegawai, penyusunan kebutuhan jabatan, hingga pengembangan karier ASN.

"Dokumen ini menjadi kompas dalam pengelolaan SDM. Mau melakukan mutasi, penyederhanaan organisasi, maupun kajian kepegawaian, semuanya berpedoman pada dokumen ini. Karena itu, kami bekerja sama dengan Lembaga Administrasi Negara (LAN) agar seluruh kajian dilakukan secara tepat dan berbasis data," katanya.

Andi Zulkifly menjelaskan salah satu tahapan penting dalam penyusunan dokumen tersebut adalah melakukan analisis jabatan dan analisis beban kerja untuk mengetahui kebutuhan riil pegawai di setiap perangkat daerah.

"Selama ini ada perangkat daerah yang merasa kekurangan pegawai, sementara ada juga yang merasa kelebihan pegawai. Namun, hal itu tidak bisa hanya berdasarkan perasaan. Harus ada kajian sehingga diketahui secara objektif apakah jumlah pegawai sudah sesuai dengan kebutuhan organisasi," jelasnya.

Selain jumlah pegawai, lanjutnya, kompetensi ASN juga harus disesuaikan dengan standar jabatan yang berlaku sehingga pelaksanaan program pengembangan SDM benar-benar menjawab kebutuhan organisasi.

"Kita harus mengukur kesenjangan antara kompetensi yang dimiliki ASN dengan kompetensi yang dibutuhkan. Jangan sampai organisasi membutuhkan tenaga yang ahli di bidang keuangan, tetapi pelatihan yang diberikan justru lebih banyak di bidang lain. Itu tentu tidak efektif dan tidak efisien," tuturnya.

Ia mengatakan, dokumen HCDP akan memuat tiga aspek utama, yakni pemetaan kompetensi ASN, pengukuran kesenjangan kompetensi, serta identifikasi kebutuhan pengembangan melalui pendidikan dan pelatihan, bimbingan teknis, maupun metode pengembangan lainnya.

Sekda Makassar juga menegaskan kompetensi ASN tidak hanya diukur dari aspek pengetahuan (knowledge) dan keterampilan (skill), tetapi juga sikap (attitude) yang mencerminkan integritas, disiplin, loyalitas, dan etika kerja.

"Kompetensi itu terdiri atas knowledge, skill, dan attitude. Seseorang mungkin memiliki pengetahuan dan keterampilan yang baik, tetapi apabila integritas dan sikapnya tidak baik, maka kompetensinya belum dapat dikatakan utuh. Ketiga unsur ini harus berkembang secara seimbang," tegasnya.

Mantan Camat Ujung Pandang itu menilai transformasi digital menjadi tantangan terbesar yang harus dihadapi ASN saat ini. Menurutnya, pemerintah harus mampu mengikuti perkembangan teknologi agar pelayanan publik semakin cepat, mudah, dan responsif terhadap kebutuhan masyarakat.

"Saat ini masyarakat hidup berdampingan dengan teknologi digital. Karena itu, tata kelola pemerintahan juga harus mampu beradaptasi. Jangan sampai masyarakat sudah bergerak sangat cepat, tetapi pelayanan pemerintah masih tertinggal. Kita membutuhkan ASN yang mampu menjawab tantangan transformasi digital tersebut," ujarnya.

Selain transformasi digital, ia juga menyoroti meningkatnya tuntutan masyarakat terhadap kualitas pelayanan publik. Oleh sebab itu, Pemerintah Kota Makassar terus mendorong lahirnya ASN yang inovatif dan adaptif melalui penerapan manajemen talenta.

"Ke depan, pengisian jabatan tidak lagi dilakukan berdasarkan pertimbangan subjektif, tetapi melalui sistem manajemen talenta yang objektif, mulai dari proses akuisisi, pengembangan, retensi, hingga pemilihan talenta terbaik," katanya.

Olehnya itu, Andi Zulkifly mengajak seluruh peserta FGD untuk menyampaikan berbagai persoalan dan kondisi riil kepegawaian di masing-masing perangkat daerah agar dokumen HCDP yang disusun benar-benar sesuai dengan kebutuhan Pemerintah Kota Makassar.

"Saya berharap seluruh peserta aktif berdiskusi dan menyampaikan kondisi sebenarnya di masing-masing perangkat daerah. Dengan demikian, dokumen ini benar-benar menjadi dasar dalam menyiapkan SDM yang tepat, sehingga visi dan misi Wali Kota Makassar dapat diwujudkan secara efektif dan efisien. Prinsipnya adalah the right person in the right position," pungkasnya. (*)

Irwan Hasan Dorong Penguatan Urban Farming dalam Pengawasan Pemerintahan Daerah

Nuansa Terkini Makassar,– Anggota DPRD Kota Makassar, Irwan Hasan, menggelar kegiatan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah bersama Kecamatan Mamajang di Hotel Almadera Makassar, Minggu (7/6/2026).

Kegiatan tersebut menghadirkan Sekretaris Camat (Sekcam) Mamajang, Andi Muhammad Adri, serta akademisi Muhammad Alwi sebagai narasumber. 

Forum ini menjadi wadah dialog antara masyarakat, pemerintah kecamatan, dan DPRD untuk membahas berbagai program pembangunan yang sedang berjalan di wilayah Kecamatan Mamajang.

Dalam sambutannya, Irwan Hasan menegaskan bahwa fungsi pengawasan merupakan salah satu tugas utama DPRD yang bertujuan memastikan seluruh program pemerintah terlaksana secara efektif, tepat sasaran, dan memberikan manfaat nyata bagi masyarakat.

Menurut politisi Partai Persatuan Pembangunan (PPP) tersebut, pengawasan tidak hanya menjadi tanggung jawab lembaga legislatif, tetapi juga membutuhkan keterlibatan aktif masyarakat dalam mengawasi pelaksanaan program pemerintah di lingkungan masing-masing.

"Melalui kegiatan ini, kami ingin mendengar langsung kondisi yang terjadi di tengah masyarakat. Pengawasan harus melibatkan semua pihak agar setiap program pemerintah berjalan sesuai harapan dan mampu menjawab kebutuhan warga," ujar Irwan.

Ketua Fraksi PPP ini menambahkan, masukan dan laporan masyarakat menjadi bagian penting dalam proses pengawasan karena dapat menjadi bahan evaluasi untuk memperbaiki pelayanan publik maupun pelaksanaan program pembangunan di tingkat kecamatan dan kelurahan.

Pada kesempatan tersebut, pembahasan difokuskan pada pengembangan program Urban Farming yang saat ini menjadi salah satu program strategis Pemerintah Kota Makassar dalam memperkuat ketahanan pangan masyarakat perkotaan.

Irwan menilai urban farming memiliki potensi besar untuk membantu masyarakat memenuhi kebutuhan pangan rumah tangga sekaligus meningkatkan perekonomian keluarga. 

Karena itu, keberlanjutan program tersebut perlu mendapat perhatian dan pengawasan bersama agar dapat berjalan maksimal.

"Urban farming bukan sekadar menanam tanaman di pekarangan rumah. Program ini memiliki manfaat ekonomi, lingkungan, dan sosial yang sangat besar. Karena itu, kita harus memastikan pelaksanaannya benar-benar berjalan dan dirasakan manfaatnya oleh masyarakat," katanya.

Sementara itu, Sekcam Mamajang Andi Muhammad Adri menjelaskan bahwa Pemerintah Kota Makassar terus mendorong pengembangan urban farming melalui berbagai program pendampingan dan bantuan kepada kelompok masyarakat.

Menurutnya, Urban Farming Makassar merupakan gerakan ketahanan pangan perkotaan yang memanfaatkan lahan pekarangan rumah, fasilitas umum, hingga kawasan perairan untuk kegiatan budidaya tanaman maupun perikanan. Program ini juga diintegrasikan dengan upaya pelestarian lingkungan dan pemberdayaan ekonomi masyarakat.

Akademisi Muhammad Alwi dalam pemaparannya menilai urban farming menjadi solusi yang relevan bagi kota-kota besar yang memiliki keterbatasan lahan pertanian. 

Selain meningkatkan ketersediaan pangan, program tersebut juga dapat menciptakan ruang hijau yang mendukung kualitas lingkungan perkotaan.

Kegiatan pengawasan berlangsung interaktif dengan berbagai masukan dan pertanyaan dari peserta. Sejumlah warga menyampaikan harapan agar program urban farming terus diperluas melalui dukungan sarana, pelatihan, serta pendampingan yang berkelanjutan.

Melalui kegiatan ini, DPRD Kota Makassar berharap sinergi antara pemerintah, masyarakat, dan seluruh pemangku kepentingan dapat semakin kuat dalam mengawal pelaksanaan program pembangunan, khususnya pengembangan urban farming sebagai salah satu langkah mewujudkan ketahanan pangan dan kesejahteraan masyarakat Kota Makassar. (*)

Buka Muscab Perhumas Makassar, Kadiskominfo Ajak Kolaborasi Lawan Hoaks dan Perkuat Komunikasi Publik

 

Nuansa Terkini Makassar, – Dinas Kesehatan Kota Makassar melalui Puskesmas Layang bergerak cepat menangani seorang Orang Dengan Gangguan Jiwa (ODGJ) yang ditemukan di jalanan. Pasien bernama Muh Saleh tersebut dievakuasi dan segera dirujuk ke Rumah Sakit Khusus Daerah (RSKD) Dadi Makassar untuk mendapatkan penanganan serta perawatan kejiwaan secara intensif.

Proses evakuasi dilakukan melalui kolaborasi lintas sektor yang melibatkan personel Trantib BKO Satpol PP Kecamatan Bontoala dan Tim Reaksi Cepat (TRC) Saribattang Dinas Sosial Kota Makassar. 

Sinergi antar Instansi ini menjadi wujud nyata kehadiran pemerintah dalam memberikan pelayanan cepat dan humanis kepada masyarakat yang membutuhkan penanganan darurat.

Setelah pasien berhasil diamankan, petugas melakukan penelusuran identitas melalui pemindaian Nomor Induk Kependudukan (NIK) bersama Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil. 

Hasil verifikasi menunjukkan bahwa Muh Saleh merupakan warga Jalan Bonto Sunggu, Kelurahan Je’ne Batu, Kabupaten Gowa.

Saat ini, fokus utama penanganan adalah memastikan kondisi kejiwaan pasien stabil melalui perawatan di RSKD Dadi. 

Setelah kondisi pasien membaik, Dinas Sosial Kota Makassar akan berkoordinasi dengan pihak terkait untuk proses pemulangan ke daerah asalnya.

Kepala Puskesmas Layang, drg. Nur Insani, mengatakan bahwa penanganan cepat terhadap ODGJ sangat penting untuk menjaga keselamatan pasien sekaligus memberikan rasa aman bagi masyarakat sekitar.

“Selain penanganan medis, kami juga terus mengedukasi masyarakat agar tidak melakukan pemasungan maupun menelantarkan orang dengan gangguan jiwa. Mereka berhak mendapatkan perawatan dan pendampingan yang layak,” ujarnya.

Menurutnya, langkah cepat yang dilakukan berbagai instansi ini merupakan bagian dari komitmen pemerintah dalam memberikan akses layanan kesehatan mental yang mudah dijangkau oleh masyarakat. 

Penanganan yang tepat juga menjadi upaya untuk melindungi hak-hak dasar penyandang gangguan jiwa agar dapat memperoleh kehidupan yang lebih baik.

Ke depan, sinergi lintas sektor antara Dinas Kesehatan, Dinas Sosial, Satpol PP, serta instansi terkait lainnya diharapkan terus diperkuat guna menangani kasus-kasus serupa secara cepat, tepat, dan manusiawi. 

Dengan penanganan yang berkelanjutan, para penyandang gangguan jiwa memiliki kesempatan lebih besar untuk pulih dan kembali berkumpul bersama keluarga serta lingkungan sosialnya.

Buka Muscab Perhumas Makassar, Kadiskominfo Ajak Kolaborasi Lawan Hoaks dan Perkuat Komunikasi Publik

Nuansa Terkini Makassar,— Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika (Kominfo) Kota Makassar, Muhammad Roem membuka Musyawarah Cabang (Muscab) Perhimpunan Hubungan Masyarakat (Perhumas) Makassar yang berlangsung di Gedung Makassar Government Center (MGC) Lantai 1, Sabtu (6/6/2026).

Muscab tersebut dihadiri Ketua Perhumas Makassar, Devo Khadafi, serta anggota Perhumas dari berbagai unsur, mulai dari pemerintah, perusahaan swasta hingga perguruan tinggi.

Dalam sambutannya, Roem menegaskan pentingnya memperkuat kolaborasi komunikasi publik di tengah derasnya arus informasi digital yang berkembang saat ini.

Menurutnya, Perhumas memiliki posisi strategis karena keberadaannya dekat dengan berbagai elemen masyarakat dan mampu menjadi jembatan komunikasi antara pemerintah dan publik.

“Perhumas itu basicnya ada di kota. Ini yang membuat Perhumas bisa menjadi mitra strategis pemerintah dalam menyampaikan berbagai program-program kepada masyarakat,” ujarnya.

Ia mengatakan, keberadaan Badan Pengurus Cabang (BPC) Perhumas Makassar diharapkan mampu lebih spesifik melihat isu-isu perkotaan serta berbagai dinamika komunikasi yang berkembang di masyarakat.

“Kami menyambut baik Muscab ini dan siap berkolaborasi. Ayo gandeng Perhumas menjadi mitra pemerintah kota agar komunikasi bisa sejalan,” katanya.

Lebih lanjut, Ia menyoroti cepatnya penyebaran informasi di era digital yang menurutnya harus diimbangi dengan penguatan komunikasi publik agar masyarakat tidak mudah terpapar informasi yang salah.

“Sekarang berita-berita yang tidak benar itu sangat cepat penyebarannya. Karena itu kita membutuhkan mesin komunikasi yang kuat untuk bersama-sama menangkal informasi yang tidak benar,” tambahnya.

Pada kesempatan tersebut, Dirinya juga menawarkan pemanfaatan Makassar Communication Hub (MCH) sebagai ruang kolaborasi bersama antara pemerintah dan Perhumas.

Ia menilai MCH dapat menjadi wadah diskusi sekaligus ruang aktivitas yang dapat melibatkan lebih banyak komunitas, media, perguruan tinggi hingga generasi muda.

“MCH bisa dimanfaatkan bersama. Perhumas bisa membuat kegiatan, berdiskusi dan memperluas kolaborasi. Kominfo siap membuka ruang itu,” ujarnya.

Menurutnya, banyak program yang dimiliki komunitas maupun organisasi yang memiliki dampak besar bagi masyarakat jika dikerjakan secara kolaboratif.

“Kita ingin anak-anak muda juga bisa ikut terlibat. Hadirnya Perhumas harus bisa menjadi ruang diskusi, tempat berbagi ide, dan menjadi penghubung antara pemerintah dengan masyarakat,” tutupnya. (*)

Wujudkan Kota Bebas Sampah, Kecamatan Wajo Distribusikan 22 Bak Khusus Sampah Organik

Nuansa Terkini Makassar,-- Komitmen menuju kota bebas sampah kembali diperkuat oleh gebrakan Kecamatan Wajo. Pihaknya  melakukan langkah tegas dan progresif dalam pengelolaan sampah. 

Dalam momentum Hari Lingkungan Hidup Sedunia 2026, Kecamatan Wajo resmi mendistribusikan 22 bak sampah khusus organik untuk seluruh armada pengangkut sampah di wilayah tersebut.

Langkah ini langsung menjadi sorotan karena dinilai sebagai terobosan baru dalam sistem pemilahan sampah dari hulu, dengan target utama hanya sampah residu yang masuk ke TPA Antang.

Camat Wajo, Ivan Kalalembang, menegaskan bahwa kebijakan ini bukan sekadar program seremonial, melainkan strategi nyata untuk mengubah pola pengelolaan sampah di tingkat lapangan.

"Ini langkah serius. Kami distribusikan 22 bak sampah organik untuk 22 armada truk. Tujuannya jelas, dari awal pengangkutan sampah sudah dipilah sehingga yang masuk ke TPA Antang hanya residu,” tegas Ivan, di Jalan Sangir, Jumat (5/06/2026).

Lebih jauh, Ivan menjelaskan bahwa sampah organik yang terkumpul tidak akan lagi bercampur dengan jenis sampah lain. 

Seluruh sampah organik akan langsung dikelola di TPS3R Satando, Kelurahan Malimongan Tua, untuk diolah menjadi kompos dan kebutuhan lingkungan seperti biopori.

Sementara itu, untuk sampah anorganik seperti plastik, kardus, hingga material kemasan lainnya, Kecamatan Wajo telah lebih dulu menggerakkan sistem Bank Sampah Unit (BSU) Bina Sejahtera di Kelurahan Malimongan.

"Plastik, kardus, dan sampah anorganik lainnya seperti minyak jelantah sudah kami kelola melalui Bank Sampah Unit. Jadi semua sudah punya jalur pengolahan masing-masing,” lanjutnya.

Yang menarik, distribusi 22 bak sampah ini disesuaikan dengan jumlah armada pengangkut sampah yang beroperasi di Kecamatan Wajo, sebagai bagian dari integrasi sistem pengangkutan berbasis pemilahan langsung di lapangan. 

Saat ini, ada dua armada masih dalam proses perawatan, namun sistem tetap dijalankan secara bertahap.

Tidak hanya fokus pada sarana, Kecamatan Wajo juga memperkuat edukasi masyarakat melalui pendekatan RT/RW, rumah ibadah, hingga pelaku usaha seperti kafe dan rumah makan. 

Pendekatan ini disebut sebagai strategi “perubahan dari lingkungan terkecil” untuk mempercepat budaya pilah sampah.

"Kami sudah melakukan edukasi hampir satu bulan terakhir. Ini bukan hanya soal fasilitas, tapi perubahan perilaku masyarakat,” ujar Camat Wajo.

Dengan gebrakan ini, Kecamatan Wajo menegaskan diri sebagai salah satu wilayah yang paling agresif dalam mendorong target zero waste di Kota Makassar, sekaligus menargetkan penurunan drastis volume sampah yang masuk ke TPA Antang dalam waktu dekat. (*)