Tingkatkan Kapasitas Pengurus, Melinda Aksa Tekankan Pentingnya Tertib Administrasi dan Penguatan Program PKK

Nuansa Terkini Makassar,– Ketua Tim Penggerak PKK Kota Makassar, Melinda Aksa Munafri, membuka secara resmi kegiatan Peningkatan Kapasitas Sekretaris dan Bendahara TP PKK Kota Makassar yang akan berlangsung selama dua hari di Phinisi Ballroom, Hotel Claro Makassar, Kamis (12/11/2026).

Kegiatan ini menjadi bagian dari upaya memperkuat tata kelola organisasi sekaligus meningkatkan pemahaman para pengurus dalam menjalankan administrasi dan pengelolaan keuangan PKK secara tertib, terarah, dan berkesinambungan.

Dalam sambutannya, Melinda menegaskan bahwa administrasi merupakan fondasi penting dalam menjalankan organisasi. Karena itu, seluruh jajaran TP PKK, mulai dari tingkat kota, kecamatan hingga kelurahan, perlu memiliki pemahaman dan standar administrasi yang selaras.

Menurutnya, keseragaman tersebut mencakup sistem pencatatan, format buku administrasi, pengisian data, dokumentasi kegiatan hingga mekanisme pelaporan. 

Setiap kegiatan yang dilaksanakan juga harus tercatat dan terdokumentasi dengan baik agar hasil serta manfaatnya dapat diukur dan dipertanggungjawabkan.

“Administrasi ini bukan sekadar melengkapi buku atau memenuhi laporan. Ini merupakan bagian penting dari bagaimana kita mengelola organisasi dengan baik. Apa yang kita kerjakan harus tercatat, terdokumentasi, dan bisa dipertanggungjawabkan,” ujar Melinda.

Ia juga mengungkapkan, berdasarkan hasil Supervisi, Monitoring, Evaluasi, dan Pelaporan (SMEP), masih terdapat sejumlah kecamatan yang membutuhkan perhatian dan pendampingan lebih lanjut.

Untuk itu, ia telah meminta sekretaris, bendahara, serta Pokja I hingga IV TP PKK Kota Makassar agar memberikan pendampingan secara langsung kepada pengurus kecamatan. 

Langkah ini dilakukan untuk menyamakan pemahaman sekaligus memastikan pelaksanaan program dan administrasi berjalan sesuai standar organisasi.

Melinda turut mengajak seluruh pengurus, baik yang baru maupun yang telah lama bergabung, untuk membangun budaya belajar bersama. Ia menekankan tidak boleh ada rasa sungkan untuk bertanya, berbagi pengalaman, maupun mengakui hal-hal yang masih perlu diperbaiki.

Pengurus yang telah memiliki pengalaman panjang di tingkat kelurahan dan kecamatan diharapkan dapat menjadi pendamping bagi pengurus baru, sehingga proses regenerasi organisasi berjalan dengan baik.

“Jangan malu untuk belajar dan bertanya. Yang sudah berpengalaman mari berbagi dengan yang baru. Kita harus saling mendukung, karena tujuan kita sama, bagaimana PKK ini bisa berjalan lebih baik dan memberikan manfaat bagi masyarakat,” tuturnya.

Lebih jauh, Melinda mengingatkan bahwa pemahaman terhadap 10 Program Pokok PKK harus menjadi perhatian seluruh pengurus. 

Program tersebut tidak boleh berhenti sebagai pedoman organisasi atau sekadar agenda kegiatan rutin, tetapi harus diterjemahkan menjadi aksi nyata sesuai kebutuhan dan potensi masyarakat di masing-masing wilayah.

Menurutnya, keberhasilan PKK tidak semata-mata diukur dari banyaknya kegiatan, pertemuan, maupun perlombaan yang diselenggarakan. Hal terpenting adalah sejauh mana program yang dijalankan mampu menghadirkan perubahan positif dan memberikan manfaat langsung bagi keluarga.

“Jangan sampai kita hanya sibuk dengan kegiatan dan pertemuan, tetapi lupa melihat apa manfaat yang benar-benar dirasakan masyarakat. Sepuluh Program Pokok PKK harus kita pahami dan wujudkan dalam kegiatan nyata yang menyentuh kebutuhan keluarga,” tegasnya.

Dalam kesempatan tersebut, Melinda juga menyoroti pentingnya keterlibatan PKK dalam mendukung pengelolaan sampah di Kota Makassar. 

Menurutnya, persoalan lingkungan membutuhkan kolaborasi seluruh pihak, termasuk kader PKK yang memiliki kedekatan langsung dengan keluarga dan masyarakat.

Ia mencontohkan inovasi yang dikembangkan di Kelurahan Layang, Kecamatan Bontoala. Melalui kolaborasi lurah dan Ketua TP PKK setempat, kontainer sampah dimanfaatkan menjadi sentra penukaran sampah. Masyarakat dapat menukarkan sampah dengan sembako maupun berbelanja di UMKM setempat melalui dukungan aplikasi.

Inovasi tersebut, kata Melinda, menunjukkan bahwa pengelolaan sampah dapat dikembangkan menjadi gerakan yang tidak hanya berdampak terhadap kebersihan lingkungan, tetapi juga memberikan nilai ekonomi bagi masyarakat.

“Ini yang kita harapkan. Setiap wilayah bisa melihat potensi dan persoalan yang ada, kemudian menghadirkan inovasi yang sesuai. Pengelolaan sampah bukan hanya soal membuang dan mengangkut, tetapi bagaimana kita membangun kebiasaan memilah dan memberikan nilai tambah dari sampah yang dihasilkan,” jelasnya.

Sejalan dengan upaya tersebut, Melinda turut mengingatkan seluruh jajaran TP PKK untuk meningkatkan kepedulian terhadap kebersihan lingkungan menjelang penilaian Adipura yang dijadwalkan berlangsung pada akhir November ini.

Ia meminta kader PKK di seluruh kecamatan dan kelurahan untuk mengambil peran aktif menjaga kebersihan lingkungan, mulai dari kawasan permukiman, sudut-sudut kota, drainase hingga fasilitas umum yang masih berpotensi menjadi titik penumpukan sampah.

Menurutnya, menjaga kebersihan kota tidak boleh hanya dilakukan ketika penilaian berlangsung, tetapi harus menjadi kebiasaan dan tanggung jawab bersama dalam kehidupan sehari-hari.

“Adipura ini bukan hanya tentang bagaimana kita mempersiapkan kota saat penilaian datang. Yang lebih penting adalah bagaimana kebersihan itu terus kita jaga. Saya berharap seluruh kader PKK ikut bergerak, mulai dari lingkungan rumah hingga wilayah masing-masing,” ungkapnya.

Sebagai bentuk dukungan terhadap penguatan pengelolaan sampah berbasis wilayah, dalam kegiatan tersebut juga dilakukan penyerahan komposter kepada sejumlah kecamatan serta kelurahan, yakni Rappocini, Panakkukang, Tamalanrea, Biringkanaya, Manggala, Sangkarrang, Bontoala, dan Wajo.

Melalui kegiatan peningkatan kapasitas ini, Melinda berharap para sekretaris dan bendahara semakin memahami peran strategisnya dalam mendukung tata kelola organisasi. Penguatan administrasi, peningkatan kualitas program, serta kepedulian terhadap persoalan lingkungan diharapkan dapat berjalan beriringan.

Ia menegaskan, PKK harus terus hadir sebagai organisasi yang tertib dalam pengelolaan, kuat dalam kolaborasi, dan nyata manfaatnya bagi keluarga serta masyarakat Kota Makassar. (*)

Ketua Dewas Pimpin RKAP Pokok 2027 PDAM Makassar, Minta Sesuaikan Visi-Misi Mulia

 

Nuansa Terkini Makassar,-  Ketua Dewan Pengawas Perumda Air Minum (PDAM) Makassar Andi Zulkifly, menekankan pentingnya penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran Perusahaan (RKAP) Pokok 2027 PDAM Makassar yang terukur, realistis, dan berorientasi pada peningkatan pendapatan serta kualitas pelayanan kepada masyarakat.

Hal tersebut disampaikan Ketua Dewan Pengawas PDAM Makassar Andi Zulkifly saat memimpin Rapat Rencana Kerja dan Anggaran Pendapatan (RKAP) Pokok 2027 PDAM Makassar di Ruang Rapat Direksi, Rabu (11/11).

Ketua Dewan Pengawas PDAM Makassar Andi Zulkifly mengingatkan PDAM sebagai perusahaan daerah tidak hanya dituntut mengejar keuntungan, tetapi juga memiliki tanggung jawab besar dalam memenuhi kebutuhan dasar masyarakat melalui pelayanan air bersih.

Menurutnya, penyusunan anggaran harus memperhatikan keseimbangan antara kebutuhan operasional dan investasi.

"Kita ingin menggunakan anggaran untuk investasi agar bisa mengoptimalkan pendapatan PDAM. Namun, di sisi lain, kemampuan keuangan kita juga terbatas. Karena itu, harus ada keseimbangan antara biaya operasional dan biaya investasi," ujarnya.

Sekda Makassar ini juga meminta jajaran direksi dan dewan pengawas tidak terburu-buru menetapkan program investasi sebelum melakukan kajian terhadap manfaat dan dampaknya bagi perusahaan.

Salah satu hal yang perlu diperhitungkan adalah efektivitas investasi pengadaan meteran pelanggan. Menurutnya, setiap pengeluaran harus mampu memberikan kontribusi nyata terhadap peningkatan pendapatan perusahaan.

"Setiap program kerja harus betul-betul dikaji. Kita harus melihat apakah investasi yang dilakukan benar-benar bisa mengoptimalkan pendapatan PDAM ke depan atau justru ada pilihan lain yang lebih efektif," tegasnya.

"Ini tentu menjadi pekerjaan rumah bagi kita semua, terutama PDAM. Kita harus terus membuktikan bahwa perusahaan ini mampu eksis, tidak hanya dari sisi keuntungan, tetapi juga dalam memberikan pelayanan terbaik kepada masyarakat," tambahnya.

Lebih lanjut, mantan Kepala Badan Perencanaan dan Pembangunan Daerah (Bappeda) Makassar ini mengingatkan agar penyusunan RKAP 2027 tetap mengacu pada visi dan misi Wali Kota Makassar Munafri Arifuddin bersama Wakil Wali Kota Aliyah Mustika Ilham atau program Mulia.

Ia menegaskan, program prioritas pemerintah kota, termasuk sambungan air bersih gratis bagi masyarakat, harus menjadi perhatian dalam perencanaan kerja perusahaan.

Menurutnya, program tersebut merupakan bagian dari komitmen pemerintah kota yang akan menjadi salah satu tolok ukur kinerja kepemimpinan kepala daerah selama lima tahun ke depan.

Karena itu, Andi Zul--sapaan akrabnya-- meminta seluruh jajaran PDAM memastikan program perusahaan sejalan dengan arah kebijakan pembangunan daerah tanpa mengabaikan prinsip kehati-hatian dalam pengelolaan keuangan.

Andi Zul juga menekankan pentingnya kesamaan pemahaman antara dewan pengawas dan jajaran direksi sebelum dokumen RKAP dibawa ke tahapan pembahasan selanjutnya.

"Antara dewan pengawas dan jajaran direksi harus memiliki kesepahaman terlebih dahulu. Dengan begitu, ketika ada pertanyaan dalam pembahasan bersama DPRD, kita bisa memberikan penjelasan dan jawaban yang sama," jelasnya.

Ia berharap, melalui perencanaan yang matang dan koordinasi yang solid, RKAP Pokok 2027 PDAM Makassar dapat tersusun secara komprehensif, realistis, serta mampu mendorong peningkatan kinerja perusahaan sekaligus memperkuat pelayanan kepada masyarakat.

"Nah, kita harap ada perencanaan yang matang dan koordinasi yang baik sehingga pelayanan masyarakat menjadi komitmen kita," jelasnya.

Terpisah Pelaksana Tugas (Plt) Direktur Utama PDAM Makassar, Andi Syahrum Makkuradde, mengatakan arah kebijakan perusahaan pada 2027 difokuskan pada pemerataan distribusi air bersih, peningkatan pelayanan, serta penanganan keluhan pelanggan di seluruh wilayah Kota Makassar.

Menurutnya, kawasan utara dan timur Makassar menjadi salah satu perhatian utama agar masyarakat di wilayah tersebut dapat menikmati layanan air bersih secara lebih optimal.

"Sebagian besar program yang kita rencanakan pada 2027 diarahkan pada investasi yang berdampak terhadap peningkatan pelayanan kepada pelanggan. Itu yang utama, bagaimana berbagai keluhan masyarakat, khususnya di wilayah utara dan timur, bisa kita atasi sehingga seluruh wilayah Makassar dapat terlayani air bersih dengan baik," ujarnya.

Selain memperkuat investasi pelayanan, PDAM Makassar juga akan melakukan efisiensi pada sejumlah komponen biaya operasional. Itu, untuk mengoptimalkan penggunaan anggaran sehingga tersedia ruang fiskal yang lebih besar bagi pembiayaan program peningkatan pelayanan kepada masyarakat.

"Kita tetap melakukan efisiensi pada hal-hal operasional dan biaya-biaya yang bisa kita tekan akan kita optimalkan agar tersedia anggaran yang lebih besar untuk pelayanan masyarakat," jelasnya.

Di sisi lain, sambung mantan Camat Biringkanaya itu, pihaknya juga menargetkan peningkatan laba perusahaan. Peningkatan kinerja keuangan tersebut diharapkan tidak hanya memperkuat keberlanjutan perusahaan, tetapi juga meningkatkan kontribusi terhadap pendapatan daerah melalui penyetoran dividen kepada Pemerintah Kota (Pemkot) Makassar.

Terkait program sambungan air bersih gratis, Andi Syahrum memastikan program tersebut tetap berlanjut pada 2027. Untuk mendukung pelaksanaannya, PDAM akan memastikan ketersediaan meteran air bagi calon pelanggan penerima manfaat.

"Program sambungan gratis tetap kita jalankan. Karena itu, kebutuhan meteran harus terus kita siapkan. Program ini menjadi bagian dari upaya kita meningkatkan pelayanan kepada masyarakat," tegasnya.

Ia menambahkan, upaya menekan tingkat kehilangan air atau kebocoran jaringan perpipaan juga menjadi perhatian penting perusahaan. Perbaikan jaringan dan pengendalian kebocoran dinilai dapat meningkatkan efisiensi distribusi sekaligus memperbaiki kinerja keuangan PDAM.

Dengan berkurangnya kebocoran air, volume air yang dapat didistribusikan dan ditagihkan kepada pelanggan diharapkan meningkat. Kondisi tersebut pada akhirnya berpotensi mendorong peningkatan pendapatan dan laba perusahaan.

"Kalau kebocoran pipa bisa kita tekan, tentu kinerja perusahaan juga akan meningkat. Laba bisa bertambah dan manfaatnya dapat kita kembalikan kepada masyarakat, termasuk melalui program bantuan bagi warga yang memenuhi persyaratan," ungkapnya.

Untuk program sambungan air bersih gratis, PDAM Makassar menargetkan sekitar 2.500 sambungan pada 2027. Pelaksanaannya akan disesuaikan dengan kemampuan perusahaan serta kriteria masyarakat yang berhak menerima program tersebut.

"Kami berharap kita dapat meningkatkan kualitas layanan air bersih sekaligus menjaga keberlanjutan perusahaan sebagai penyedia layanan publik," tegasnya. (*)

Hadiri Festival Urban Farming 2026, Ketua PKK Makassar Dorong Makassar Lebih Hijau dan Produktif*

Nuansa Terkini Makassar,– Ketua Dewan Lingkungan Hidup Kota Makassar sekaligus Ketua Tim Penggerak PKK Kota Makassar, Melinda Aksa Munafri, mendampingi Wali Kota Makassar, Munafri Arifuddin, membuka Festival Urban Farming 2026 oleh Dinas Pertanian dan Perikanan Kota Makassar di Anjungan Pantai Losari, Rabu (11/11/2026).

Festival yang berlangsung hingga 15 November 2026 ini merupakan bagian dari rangkaian peringatan Hari Ulang Tahun (HUT) ke-419 Kota Makassar. 

Kegiatan tersebut menjadi salah satu upaya mendorong pemanfaatan ruang perkotaan sebagai lahan produktif sekaligus memperkuat ketahanan pangan masyarakat.

Di tengah keterbatasan lahan perkotaan, urban farming menjadi solusi dengan memanfaatkan pekarangan rumah, lorong, hingga ruang sempit sebagai area produktif untuk bercocok tanam.

Istri Wali Kota Makassar itu menyambut positif festival tersebut dan menilai urban farming sebagai gerakan untuk mendorong kemandirian pangan keluarga.

Ia menilai, keterlibatan keluarga, khususnya para ibu rumah tangga dan kader PKK, memiliki peran penting dalam mengembangkan gerakan pertanian perkotaan. Sebab, ketahanan pangan keluarga dapat dimulai dari kebiasaan sederhana di rumah.

“Urban farming bisa dimulai dari rumah dengan memanfaatkan pekarangan untuk menanam sayuran, cabai, maupun tanaman herbal. Jika dilakukan bersama, gerakan ini dapat memperkuat ketahanan pangan keluarga,” ujar Melinda.

Sebagai Ketua TP PKK Kota Makassar, ia menilai urban farming sejalan dengan program kerja Pokja III PKK dalam pemanfaatan pekarangan melalui Hatinya PKK. 

Hasil tanaman yang dibudidayakan dapat memenuhi kebutuhan dapur keluarga, menghemat pengeluaran rumah tangga, sekaligus mendorong kemandirian pangan.

Bahkan, jika dikelola secara berkelanjutan, kegiatan tersebut dapat berkembang menjadi sumber tambahan pendapatan bagi masyarakat.

“PKK memiliki jaringan kader hingga tingkat kelurahan dan Dasawisma. Ini bisa menjadi kekuatan untuk menggerakkan masyarakat. Kita ingin para ibu tidak hanya menjadi konsumen, tetapi juga mampu menjadi produsen dari lingkungan rumahnya sendiri. Selain membantu memenuhi kebutuhan keluarga, hasilnya juga bisa memiliki nilai ekonomi,” tambahnya.

Dari sisi lingkungan, Melinda menekankan bahwa urban farming juga perlu berjalan beriringan dengan kebiasaan mengelola sampah. Sampah organik rumah tangga, misalnya, dapat diolah menjadi kompos yang kembali dimanfaatkan untuk menyuburkan tanaman.

Dengan demikian, masyarakat tidak hanya menghasilkan bahan pangan secara mandiri, tetapi juga ikut mengurangi sampah yang dibuang ke tempat pemrosesan akhir.

Ia berharap gerakan ini dapat terintegrasi dengan berbagai program lingkungan yang selama ini didorong di Kota Makassar, sehingga tercipta ekosistem permukiman yang lebih hijau, produktif, dan berkelanjutan.

Sementara itu, Wali Kota Makassar, Munafri Arifuddin, dalam sambutannya menegaskan bahwa urban farming memiliki posisi strategis dalam menjaga ketahanan pangan perkotaan.

Menurutnya, keterbatasan lahan bukan alasan untuk tidak produktif. Masyarakat dapat memanfaatkan lorong, pekarangan, maupun ruang terbatas untuk membudidayakan berbagai komoditas, mulai dari cabai, sayuran, ikan hingga ayam petelur.

Selain membantu mengurangi ketergantungan terhadap pasokan dari luar daerah, produksi pangan secara mandiri juga berpotensi membantu menjaga stabilitas harga bahan pokok serta meringankan pengeluaran rumah tangga.

Festival Urban Farming 2026 sendiri menghadirkan empat zona utama, yakni Zona Edukasi, Zona Pasar Hobi, Zona Pasar Tani dan UMKM, serta Zona Kuliner.

Beragam kegiatan turut meramaikan festival, mulai dari talkshow interaktif bersama praktisi lingkungan, demonstrasi edukasi, kolaborasi komunitas hingga pameran produk ramah lingkungan.

Pada kesempatan tersebut, turut diberikan apresiasi kepada perguruan tinggi yang mengembangkan inovasi urban farming, yakni Universitas Hasanuddin dan Universitas Islam Makassar.

Penghargaan juga diberikan kepada kawasan perumahan yang aktif mengembangkan urban farming, dengan Perumahan Griya Manggala Sejahtera sebagai terbaik pertama, Perumahan Bukit DeltaMas Berua sebagai terbaik kedua, dan Perumahan Berlian Berkah sebagai terbaik ketiga.

Apresiasi tersebut menjadi bentuk penghargaan terhadap partisipasi dan inovasi berbagai pihak dalam mengembangkan pertanian perkotaan. (*)

Sekda Makassar Tekankan Sinergi SKPD, Pertumbuhan Ekonomi Ditargetkan 8 Persen pada 2029

 

Nuansa Terkini Makassar,– Sekretaris Daerah (Sekda) Kota Makassar, Andi Zulkifly Nanda, menekankan pentingnya sinergi seluruh Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) dalam mendorong pertumbuhan ekonomi daerah yang produktif, inklusif, dan berkelanjutan.

Hal tersebut disampaikan Sekda Makassar Andi Zulkifly saat membuka Focus Group Discussion (FGD) Penelaahan Capaian Indikator Ekonomi PDRB Triwulan III untuk Mitigasi dan Akselerasi Pertumbuhan Ekonomi Triwulan IV di Hotel Claro Makassar, Rabu (4/11).

Pada kesempatan itu, Sekda Makassar Andi Zulkifly didampingi Kepala Badan Perencanaan dan Pembangunan Daerah (Bappeda) Dahyal dan narasumber FGD.

Sekda Makassar Andi Zulkifly menyebut pertumbuhan ekonomi merupakan salah satu indikator utama yang mencerminkan kemajuan pembangunan dan tingkat kesejahteraan masyarakat. 

Karena itu, ia meminta seluruh SKPD terkait menjadikan pembahasan indikator ekonomi sebagai agenda strategis yang membutuhkan perhatian serius.

“Pertumbuhan ekonomi adalah salah satu indikator yang mengukur tingkat kesejahteraan masyarakat dan kemajuan sebuah kota. Makanya, kegiatan ini sangat penting karena merupakan inti dari indikator kita dalam melaksanakan pembangunan di Kota Makassar,” ujar Sekda Makassar Andi Zulkifly.

Ia menyayangkan minimnya kehadiran sejumlah SKPD dalam kegiatan tersebut. Menurutnya, pembahasan capaian indikator ekonomi tidak boleh dianggap sebagai agenda rutin semata, melainkan forum strategis untuk menyusun langkah konkret dalam mendukung pembangunan daerah.

Andi Zulkifly menegaskan, sinergi ant perangkat daerah sangat dibutuhkan, terutama dalam mengidentifikasi sektor unggulan, mengevaluasi capaian ekonomi, serta merumuskan intervensi program yang tepat sasaran.

“Bagaimana kita mau membangun sinergi yang baik dalam rangka meningkatkan pertumbuhan ekonomi dan melaksanakan visi-misi Bapak Wali Kota, kalau masih banyak SKPD yang belum menangkap mana kegiatan yang penting dan perlu dihadiri,” tegasnya.

Ia juga menyoroti pentingnya keterkaitan antara pertumbuhan ekonomi dan peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD). Menurutnya, upaya meningkatkan PAD harus didukung oleh pertumbuhan ekonomi yang kuat dan pengembangan sektor-sektor produktif.

Andi Zulkifly mengungkapkan, pertumbuhan ekonomi Makassar menunjukkan kinerja positif. Berdasarkan data yang disampaikan dalam forum tersebut, pertumbuhan ekonomi Makassar pada Triwulan I mencapai sekitar 6,6 persen, kemudian meningkat menjadi 7 persen pada Triwulan II.

Capaian tersebut, kata dia, menjadi modal penting bagi Makassar untuk mempertahankan posisinya sebagai salah satu daerah dengan pertumbuhan ekonomi tertinggi di Sulawesi Selatan.

Meski demikian, ia mengingatkan agar pertumbuhan ekonomi tidak hanya dilihat dari angka statistik, tetapi juga harus diikuti peningkatan kesejahteraan masyarakat secara merata.

“Pada ujungnya, bagaimana kita meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Banyak pertumbuhan ekonomi yang tinggi, tetapi tidak dibarengi dengan tingkat kesejahteraan untuk keseluruhan masyarakat,” ungkapnya.

Ia menilai, persoalan ketimpangan pendapatan, kemiskinan, dan pengangguran masih menjadi tantangan yang perlu diatasi melalui kebijakan pembangunan yang tepat.

Dalam kesempatan itu, Andi Zulkifly juga menyoroti pentingnya efektivitas realisasi anggaran pemerintah daerah. Menurutnya, besarnya belanja APBD tidak serta-merta mendorong pertumbuhan ekonomi apabila program yang dilaksanakan tidak menyentuh sektor-sektor produktif.

“Jangan melihat secara sederhana bahwa pertumbuhan ekonomi itu berhubungan dengan uang yang dibelanjakan. Programnya harus tepat. Sebanyak apa pun anggaran yang direalisasikan, kalau tidak tepat dalam mendukung peningkatan ekonomi, pasti tidak ada hubungannya,” jelasnya.

Ia meminta seluruh SKPD menyelaraskan program dan kegiatan dalam Rencana Strategis (Renstra) maupun Rencana Kerja (Renja) dengan sektor-sektor unggulan yang berkontribusi terhadap Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) Kota Makassar.

Salah satu sektor yang menjadi perhatian adalah investasi. Andi Zulkifly menyebut realisasi investasi Makassar hingga September 2026 telah mencapai sekitar Rp5 triliun, meningkat dibandingkan tahun sebelumnya yang berada di kisaran Rp4 triliun.

Menurutnya, peningkatan investasi tersebut menunjukkan besarnya potensi ekonomi Makassar, khususnya pada sektor jasa, kesehatan, telekomunikasi, perdagangan, transportasi, serta perumahan.

“Ini yang harus ditangkap oleh para kepala SKPD. Bagaimana menghubungkan kewenangan masing-masing dengan intervensi kebijakan yang mendukung aktivitas investasi dan pertumbuhan ekonomi,” katanya.

Ia mencontohkan, Dinas Kesehatan dan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) perlu bersinergi dalam menciptakan kebijakan dan pelayanan perizinan yang mendukung investasi sektor kesehatan.

Sementara itu, Dinas Tenaga Kerja diharapkan memperkuat pelatihan dan pembinaan tenaga kerja agar masyarakat memiliki kompetensi serta mampu bersaing dalam memperoleh lapangan pekerjaan.

Andi Zulkifly juga menegaskan peran strategis Bappeda dalam mengoordinasikan perencanaan pembangunan dan memastikan seluruh SKPD berkontribusi terhadap pencapaian indikator makro daerah.

Ia meminta Bappeda memperkuat koordinasi dengan perangkat daerah terkait serta Badan Pusat Statistik (BPS) untuk memastikan validitas data, melakukan proyeksi pertumbuhan ekonomi Triwulan IV, dan mengidentifikasi faktor-faktor penghambat pertumbuhan pada Triwulan III.

“Bappeda harus menjadi mitra strategis bagi kita semua. Data-data ini perlu divalidasi, kemudian kita buat proyeksi untuk Triwulan IV. Kita harus mengidentifikasi faktor penghambat dan mencari solusinya agar pertumbuhan ekonomi tetap terjaga,” tuturnya.

Lebih lanjut, Andi Zulkifly mengingatkan bahwa Pemerintah Kota (Pemkot) Makassar memiliki target pertumbuhan ekonomi sebesar 8 persen pada 2029, sebagaimana telah dirumuskan dalam dokumen perencanaan pembangunan daerah.

Target tersebut menjadi bagian dari upaya mewujudkan visi pembangunan jangka panjang menuju Indonesia Emas 2045.

“Target kita di RPJPD sudah diturunkan untuk setiap lima tahun. Pertumbuhan ekonomi sampai 2029 kita punya target 8 persen. Karena itu, lima tahun pertama ini menjadi fondasi penting untuk pembangunan ke depan,” katanya.

Ia berharap FGD tersebut mampu menghasilkan rekomendasi strategis yang dapat menjadi dasar penyusunan kebijakan dan program pembangunan ekonomi Kota Makassar.

“Pertumbuhan ekonomi kita harus lebih produktif, harus lebih inklusif, dan harus berkelanjutan. Tetapi pada akhirnya, yang paling penting adalah bagaimana seluruh upaya pembangunan ini mampu meningkatkan kesejahteraan masyarakat,” pungkasnya. (*)

Komitmen Cegah Stunting, Melinda Aksa Hadiri Launching Aksi Stop Stunting

Nuansa Terkini Makassar,– Ketua Tim Penggerak PKK Kota Makassar, Melinda Aksa Munafri, menghadiri Launching Aksi Stop Stunting Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2026 yang digelar secara hybrid di Aula Asta Cita, Rumah Jabatan Gubernur Sulawesi Selatan, Selasa (3/11/2026).

Peluncuran program ini menjadi langkah strategis Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan dalam memperkuat percepatan pencegahan dan penurunan stunting melalui pendampingan keluarga di 3.060 desa/kelurahan yang tersebar di 24 kabupaten/kota se-Sulawesi Selatan.

Dalam kegiatan tersebut, sebanyak 3.060 anggota Tim Penggerak PKK desa/kelurahan secara resmi ditempatkan untuk menjalankan tugas pendampingan keluarga. Upaya ini diarahkan untuk meningkatkan pengetahuan dan keterampilan masyarakat, khususnya orang tua, dalam menerapkan pola asuh serta pemenuhan gizi yang tepat bagi anak.

Melinda Aksa menilai, pelibatan kader PKK hingga tingkat desa dan kelurahan merupakan langkah penting untuk memastikan upaya pencegahan stunting berjalan lebih dekat dengan keluarga sebagai sasaran utama. 

Menurutnya, keluarga memiliki peran mendasar dalam membangun pola hidup sehat, memperhatikan asupan gizi, serta memantau tumbuh kembang anak sejak dini.

Ia juga menegaskan bahwa penanganan stunting membutuhkan keterlibatan seluruh elemen masyarakat. Tidak hanya melalui intervensi kesehatan, tetapi juga edukasi berkelanjutan dan pendampingan yang menyentuh langsung kebutuhan keluarga.

“Upaya pencegahan stunting harus dimulai dari keluarga. Karena itu, kader PKK memiliki peran penting untuk mendampingi, mengedukasi, dan mengajak masyarakat agar semakin peduli terhadap pemenuhan gizi serta tumbuh kembang anak,” menjadi semangat yang perlu terus diperkuat dalam gerakan ini.

Ketua Tim Penggerak PKK Provinsi Sulawesi Selatan, Naoemi Octarina, dalam sambutannya menyampaikan bahwa Aksi Stop Stunting 2026 merupakan kelanjutan dari program yang telah berjalan pada 2025. 

Ia mengingatkan bahwa stunting bukan sekadar persoalan tinggi badan, melainkan berkaitan dengan perkembangan otak, kemampuan belajar, kesehatan, hingga produktivitas anak di masa depan.

Berdasarkan data Survei Status Gizi Indonesia (SSGI), prevalensi stunting di Sulawesi Selatan mengalami penurunan dari 27,4 persen pada 2023 menjadi 23,3 persen pada 2024, atau turun 4,1 poin persentase. 

Sulawesi Selatan juga memperoleh pengakuan sebagai salah satu dari tiga provinsi terbaik dalam percepatan penurunan stunting tingkat nasional pada 2025.

Sementara itu, Wakil Menteri Kesehatan RI, Benjamin Paulus Octavianus, yang hadir secara virtual, menegaskan bahwa pencegahan stunting harus dilakukan sejak sebelum kehamilan, selama masa kehamilan, hingga 1.000 Hari Pertama Kehidupan (HPK).

Ia juga menekankan pentingnya pemeriksaan kehamilan, pemenuhan gizi ibu, penanganan anemia, pemberian ASI eksklusif, serta makanan pendamping ASI yang bergizi. 

Menurutnya, keberhasilan penurunan stunting membutuhkan kolaborasi lintas sektor agar intervensi dapat menjangkau keluarga yang paling membutuhkan secara terukur dan berkelanjutan.

Dalam peluncuran tersebut, Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan turut menyiapkan paket intervensi gizi berupa multivitamin, susu bagi ibu hamil, serta Pangan Olahan untuk Keperluan Medis Khusus (PKMK) bagi balita stunting sesuai kebutuhan.

Selain itu, Sulawesi Selatan memperoleh alokasi Ready-to-Use Therapeutic Food (RUTF) dari Kementerian Kesehatan RI sebanyak 184.350 saset untuk 1.229 anak dengan gizi buruk. Bantuan ini diharapkan memperkuat layanan tata laksana gizi buruk sekaligus mendukung pemulihan status gizi anak.

Melalui keikutsertaan dalam gerakan ini, Tim Penggerak PKK Kota Makassar diharapkan semakin memperkuat peran kader dan jejaring pendampingan keluarga dalam mendukung percepatan penurunan stunting. 

Sinergi pemerintah, tenaga kesehatan, kader PKK, dan keluarga menjadi kunci untuk memastikan setiap anak mendapatkan perhatian, asupan gizi, serta lingkungan pengasuhan yang mendukung tumbuh kembang optimal.(*)

Pokja Bunda PAUD Makassar Studi Tiru di Bali, Kunjungi PAUD Sai Prema Kumara

Nuansa Terkini Denpasar,– Kelompok Kerja (Pokja) Bunda PAUD Kota Makassar melaksanakan kunjungan studi tiru ke Provinsi Bali, dengan mengunjungi PAUD Sai Prema Kumara, Selasa (3/11/2026).

Kunjungan ini menjadi bagian dari upaya Pokja Bunda PAUD Kota Makassar untuk memperluas wawasan serta menggali praktik baik dalam penyelenggaraan pendidikan anak usia dini (PAUD), khususnya dalam menciptakan lingkungan belajar yang berkualitas, menyenangkan, dan berorientasi pada pembentukan karakter anak.

Rombongan Pokja Bunda PAUD Kota Makassar disambut hangat oleh jajaran Dinas Pendidikan Kota Denpasar, kepala sekolah PAUD Sai Prema Kumara beserta para guru dan seluruh jajarannya. 

Ketua Pokja Bunda PAUD Kota Makassar, Titin Florentina P, yang memimpin rombongan menyampaikan salam hormat dan salam hangat dari Bunda PAUD Kota Makassar kepada keluarga besar PAUD Sai Prema Kumara. 

Titin menyebutkan, rombongan yang hadir berjumlah sekitar 30 orang, terdiri atas pengurus Pokja Bunda PAUD, perwakilan Dinas Pendidikan Kota Makassar, termasuk kepala bidang, kepala seksi sarana dan prasarana, kepala seksi manajemen, serta sejumlah staf pendidikan. Keterlibatan berbagai unsur tersebut menjadi wujud sinergi dalam meningkatkan kualitas pendidikan anak usia dini.

"Kami datang dengan semangat untuk belajar dan memperkaya wawasan. Kami percaya peningkatan mutu PAUD tidak dapat dilakukan sendiri-sendiri, tetapi membutuhkan keterbukaan, kolaborasi, dan kemauan untuk saling berbagi praktik baik," ujar Titin.

Ia menjelaskan, melalui studi tiru tersebut, pihaknya ingin melihat dan mempelajari secara langsung bagaimana PAUD Sai Prema Kumara membangun lingkungan belajar berkualitas, mengembangkan potensi serta karakter anak, dan menghadirkan proses pembelajaran yang bermakna sekaligus menyenangkan.

“Pengalaman dan praktik baik yang diperoleh diharapkan dapat menjadi referensi bagi pengembangan pendidikan anak usia dini di Kota Makassar. Hal tersebut juga sejalan dengan komitmen Pokja Bunda PAUD bersama Dinas Pendidikan dalam mendukung program transisi PAUD ke SD yang menyenangkan,” ujarnya.

Titin menegaskan, setiap anak perlu mendapatkan pengalaman belajar yang aman, nyaman, menggembirakan, serta sesuai dengan tahapan perkembangannya. Karena itu, kolaborasi berbagai pihak menjadi penting untuk memastikan layanan PAUD yang berkualitas dapat dirasakan oleh seluruh anak.

Sementara itu, Kepala Bidang PAUD Dinas Pendidikan Kota Denpasar, I Nyoman Handika, dalam sambutannya menyampaikan apresiasi atas kunjungan rombongan Pokja Bunda PAUD Kota Makassar. 

Ia menyebut PAUD Sai Prema Kumara sebagai salah satu satuan pendidikan yang memiliki peran penting dalam pengembangan dan penerapan berbagai kebijakan pendidikan.

“PAUD Sai Prema Kumara sebagai tempat pembinaan yang memiliki ekosistem pendidikan cukup lengkap. Sekolah ini menjadi salah satu ruang untuk mendorong pelaksanaan berbagai kebijakan pendidikan, termasuk penguatan karakter dan peningkatan kualitas pembelajaran anak usia dini,” ujarnya

Handika juga menyampaikan bahwa Kota Denpasar memiliki sejumlah satuan PAUD dengan karakteristik dan keunggulan masing-masing. Bahkan, pada tahun ini terdapat sekolah model yang menjadi perhatian dalam penyelenggaraan program transisi PAUD ke SD yang menyenangkan. 

Ia menilai Sai Prema Kumara telah menunjukkan praktik pendidikan yang baik, terutama dalam membangun karakter anak.

“Pendidikan PAUD tidak hanya berorientasi pada kemampuan akademik, tetapi juga mempersiapkan anak melalui enam fondasi kemampuan agar siap melanjutkan pendidikan ke jenjang berikutnya. Kesiapan tersebut didukung oleh lingkungan belajar yang adaptif, sarana dan prasarana memadai, serta pendampingan guru yang berkualitas,” ujarnya.

Dalam rangkaian studi tiru tersebut, rombongan Pokja Bunda PAUD Kota Makassar mendapatkan pemaparan mengenai berbagai inovasi, program unggulan, serta kelebihan yang dimiliki PAUD Sai Prema Kumara dalam penyelenggaraan pendidikan anak usia dini. 

Kegiatan dilanjutkan dengan sesi diskusi dan tanya jawab untuk menggali lebih dalam strategi pengembangan sekolah, metode pembelajaran, serta penguatan karakter anak. Rombongan juga berkesempatan melihat secara langsung praktik proses pembelajaran di kelas, mulai dari interaksi guru dan peserta didik hingga penerapan metode belajar yang kreatif, aktif, dan menyenangkan.

HUT ke-419 Makassar, Dinkes Turunkan 9 Tim dari Puskesmas, Target 900 Peserta Cek Kesehatan Gratis

 

Nuansa Terkini Makassar,– Dalam rangka memperingati Hari Ulang Tahun (HUT) ke-419 Kota Makassar, Pemerintah Kota Makassar melalui Dinas Kesehatan menggelar program Pemeriksaan Kesehatan Gratis (PKG) bagi masyarakat.

Kegiatan yang berlangsung selama tiga hari, mulai 2 hingga 4 November 2026, dipusatkan di Aula Makassar Government Centre (MGC), Jalan Slamet Riyadi, Bulo Gading, Kecamatan Ujung Pandang, Kota Makassar.

Berdasarkan Surat Tugas Dinas Kesehatan Kota Makassar Nomor 400.7.5.6/1428/DINKES/X/2026, sebanyak sembilan Puskesmas mendapat penugasan untuk memberikan pelayanan pemeriksaan kesehatan gratis selama kegiatan berlangsung.

Sembilan Puskesmas tersebut dibagi menjadi tiga tim setiap harinya.Pada Senin, 2 November 2026, pelayanan dilaksanakan oleh Puskesmas Maccini Sombala, Daya, dan Barombong.

Selanjutnya, Selasa, 3 November 2026, giliran Puskesmas Tarakang, Jumpandang Baru, dan Barrang Lompo yang bertugas.Sementara pada Rabu, 4 November 2026, pelayanan dilanjutkan oleh Puskesmas Toddopuli, Kassi-Kassi, dan Kodingareng. Seluruh pelayanan dijadwalkan mulai pukul 07.30 WITA hingga selesai.

Dalam surat tugas tersebut, setiap tim diperkuat enam personel tenaga kesehatan dan administrasi, dengan komposisi satu dokter, dua perawat/bidan, satu tenaga analis, serta dua tenaga administrasi.

Berdasarkan informasi dari Dinas Kesehatan Kota Makassar, setiap tim menargetkan pemeriksaan sebanyak 100 orang per hari.

Dengan tiga tim yang bertugas setiap harinya, target pelayanan mencapai 300 orang per hari. Sehingga selama tiga hari pelaksanaan, total sasaran pemeriksaan diproyeksikan mencapai 900 orang.

Adapun peserta dengan sasaran terbanyak berasal dari kalangan Aparatur Sipil Negara (ASN) dan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) paruh waktu dari seluruh Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) lingkup Pemerintah Kota Makassar.

Kepala Dinas Kesehatan Kota Makassar, dr. Nursaidah Sirajuddin, M.Kes, turut menjadi bagian penting dalam pelaksanaan program pelayanan kesehatan tersebut. Ia juga diketahui menjabat sebagai Ketua Panitia Sunatan Massal Kota Makassar.

Sementara itu, Kepala UPT Puskesmas Pulau Barrang Lompo, dr. Sri, bersama timnya dijadwalkan memberikan pelayanan pada Selasa, 3 November 2026.

Melalui kampanye bertajuk "Jangan Cuma Cek Saldo! Kesehatan Juga Bisa Dicek Gratis", Puskesmas Pulau Barrang Lompo turut mengajak masyarakat untuk lebih peduli terhadap kondisi kesehatan diri dan keluarga.

Jenis pemeriksaan yang disosialisasikan meliputi pemeriksaan status gizi, tekanan darah, gula darah, asam urat, kolesterol, kesehatan gigi dan mulut, mata dan telinga, kesehatan jiwa, serta pemeriksaan lainnya sesuai usia, jenis kelamin, dan faktor risiko.

Sasaran pelayanan kesehatan ini mencakup seluruh kelompok usia, mulai dari bayi baru lahir, balita, remaja, dewasa hingga lanjut usia (lansia).

Masyarakat juga diimbau agar tidak menunggu sampai mengalami gangguan kesehatan untuk melakukan pemeriksaan.

 Deteksi dini dinilai penting sebagai langkah pencegahan sekaligus mengetahui kondisi kesehatan sejak awal.

Pelaksanaan program Pemeriksaan Kesehatan Gratis ini diharapkan menjadi salah satu bentuk kontribusi Pemerintah Kota Makassar dalam meningkatkan kesadaran masyarakat terhadap pentingnya pola hidup sehat.

Momentum HUT ke-419 Kota Makassar pun tidak hanya menjadi perayaan hari jadi daerah, tetapi juga diharapkan menghadirkan manfaat nyata melalui peningkatan akses pelayanan kesehatan bagi masyarakat.Sehat masyarakatnya, kuat Makassarnya!

Laporan : Ryan

Buka Sosialisasi B2SA, Melinda Aksa Ajak Keluarga Bangun Kebiasaan Pola Makan Sehat

 

Nuansa Terkini Makassar,– Ketua Tim Penggerak PKK Kota Makassar, Melinda Aksa Munafri, membuka secara resmi kegiatan Sosialisasi Bimbingan Teknis (Bimtek) Beragam, Bergizi, Seimbang, dan Aman (B2SA) yang diselenggarakan oleh Dinas Ketahanan Pangan Kota Makassar, di Ruang Sipakatau Kantor Balai Kota Makassar, Senin (2/11/2026).

Kegiatan ini menjadi salah satu upaya meningkatkan pemahaman masyarakat, khususnya keluarga, tentang pentingnya pemenuhan gizi melalui pola konsumsi pangan yang beragam, bergizi, seimbang, dan aman.

Dalam sambutannya, Melinda menekankan bahwa kesadaran terhadap pentingnya makanan sehat harus dimulai dari lingkungan keluarga. 

Menurutnya, keluarga merupakan tempat pertama dalam membangun kebiasaan makan yang baik, terutama bagi anak-anak yang pola konsumsinya banyak dipengaruhi oleh kebiasaan orang tua di rumah.

“Anak-anak biasanya mengikuti apa yang dikonsumsi orang tuanya. Karena itu, kita sebagai orang tua, khususnya ibu, harus menjadi contoh dalam membiasakan pola makan sehat. Jangan hanya mengajarkan, tetapi juga harus dimulai dari apa yang kita sajikan setiap hari di rumah,” ujarnya.

Melinda juga membagikan pengalamannya dalam menerapkan pola pemberian makanan sehat bagi anak-anaknya, mulai dari pemberian ASI eksklusif selama enam bulan hingga menyiapkan MPASI secara mandiri. 

Ia mengungkapkan bahwa pemilihan bahan pangan menjadi perhatian penting, termasuk mengutamakan bahan makanan segar dan meminimalkan paparan pestisida maupun bahan kimia.

Menurutnya, kesadaran masyarakat terhadap makanan sehat semakin meningkat sejak pandemi COVID-19. Situasi tersebut menjadi momentum bagi banyak keluarga untuk lebih memperhatikan asupan makanan sebagai salah satu faktor yang mendukung daya tahan tubuh.

Ia juga mengingatkan bahwa Indonesia, khususnya Makassar, memiliki kekayaan bahan pangan lokal yang sangat beragam dan bernutrisi. Ketersediaan ikan segar serta berbagai jenis sayuran seperti kangkung, bayam, dan kelor merupakan potensi yang perlu dimanfaatkan dalam memenuhi kebutuhan gizi keluarga.

“Bahan pangan lokal kita sebenarnya sangat kaya nutrisi. Ada banyak pilihan makanan sehat yang mudah ditemukan di sekitar kita. Jadi, tidak harus selalu bergantung pada makanan instan atau produk olahan,” jelasnya.

Selain memperhatikan bahan makanan, Melinda turut mengajak para orang tua untuk membangun kesadaran anak dalam memilih produk pangan. 

Salah satunya dengan membiasakan anak membaca label komposisi pada kemasan, termasuk memperhatikan kandungan bahan tambahan dan pewarna makanan ketika berbelanja.

Ia juga mendorong para ibu untuk mulai mengurangi persediaan makanan instan maupun junk food di rumah dan menggantinya dengan makanan rumahan yang sederhana, tetapi tetap memenuhi kebutuhan gizi.

Sementara itu, materi edukasi pangan B2SA dalam kegiatan tersebut dibawakan oleh narasumber, Ketua Pokja III TP PKK Kota Makassar Dr. A. Erieka Novianti, dengan materi bertajuk Membangun Kebiasaan Konsumsi Pangan Beragam, Bergizi, Seimbang, dan Aman.

Dalam pemaparannya, Dr. A. Erieka Novianti menjelaskan pentingnya membangun kebiasaan konsumsi pangan yang beragam, bergizi, seimbang, dan aman sejak lingkungan keluarga.

“Penerapan prinsip B2SA bukan hanya tentang memenuhi kebutuhan makan, tetapi bagaimana kita membangun kebiasaan memilih dan mengonsumsi pangan yang tepat. Ini perlu dimulai dari keluarga agar menjadi bagian dari pola hidup sehari-hari,” jelasnya.

Melalui kegiatan ini, diharapkan para peserta semakin memahami pentingnya memilih dan mengolah bahan pangan secara tepat, sekaligus mampu menerapkan prinsip B2SA dalam kehidupan sehari-hari. (*)

Tekan Stunting, Melinda Aksa Dorong Rumah Gizi di 153 Kelurahan

Nuansa Terkini Makassar,– Ketua TP PKK Kota Makassar, Melinda Aksa Munafri, mendorong penguatan penanganan stunting melalui pembentukan rumah gizi dan dapur B2SA (Beragam, Bergizi, Seimbang, dan Aman) di 153 kelurahan se-Kota Makassar.

Hal tersebut disampaikan saat menghadiri kegiatan Penanganan Masalah Gizi yang digelar Pokja IV TP PKK Kota Makassar di Puskesmas Maccini Sombala, Senin (2/11/2026).

Melinda mengungkapkan, berdasarkan pendataan di Kecamatan Tamalate, terdapat sekitar 15 balita dan dua ibu hamil yang menjadi sasaran intervensi gizi.

Ia mengapresiasi hasil pendampingan selama 90 hari yang menunjukkan rata-rata kenaikan berat badan balita mencapai satu kilogram. Namun, masih terdapat dua balita dengan kenaikan berat badan belum stabil serta satu ibu hamil yang belum mencapai ambang batas normal.

“Hasil yang sudah dicapai patut diapresiasi, tetapi jangan sampai kita berhenti di situ. Anak-anak dan ibu hamil yang masih membutuhkan perhatian harus terus didampingi,” ujar Melinda.

Selain pendampingan, Melinda menekankan pentingnya pembenahan data sasaran melalui program Wargata’ Sariwisma. Menurutnya, mobilitas penduduk menjadi salah satu tantangan dalam memastikan ketepatan data ibu hamil dengan Kekurangan Energi Kronis (KEK) maupun balita berisiko masalah gizi.

Ia juga mendorong kolaborasi pemerintah, dunia usaha, komunitas, dan berbagai pemangku kepentingan untuk memperluas jangkauan intervensi yang saat ini masih terbatas pada satu kelurahan melalui anggaran PKK.

Melinda berharap seluruh kelurahan dapat memiliki rumah gizi dan dapur B2SA secara mandiri, dengan memanfaatkan hasil urban farming seperti telur, sayuran, dan ikan untuk mendukung pemenuhan gizi masyarakat.

Tak hanya itu, ia mengingatkan agar pemberian makanan tambahan memperhatikan kebutuhan nutrisi dan porsi sesuai kelompok usia anak dengan melibatkan ahli gizi.

“Jangan sampai kita hanya memberikan bantuan makanan tanpa memperhatikan kebutuhan gizinya. Menu untuk setiap kelompok umur tentu berbeda, sehingga harus dikoordinasikan dengan ahli gizi,” tegasnya.

Melinda berharap sinergi seluruh pihak mampu memperkuat pendataan, pendampingan, dan pemenuhan gizi secara berkelanjutan guna menekan angka stunting di Kota Makassar. (*)

Seniman Nasional Apresiasi Pemkot Makassar, Kadisbud Patiware: Festival Bulan Budaya Beri Ruang Pelaku Seni

 

​Nuansa Terkini Makassar,— Pemerintah Kota (Pemkot) Makassar melalui Dinas Kebudayaan sukses menyelenggarakan rangkaian Festival Bulan Budaya di kawasan Central Point of Indonesia (CPI), 31 Oktober - 1 November 2026.

Perhelatan akbar ini mendapat apresiasi luas dari para seniman dan budayawan lokal, salah satunya datang dari Dian Ekawati. Sebab, dinilai mampu menghadirkan ruang ekspresi yang memadai sekaligus memberikan dampak positif langsung bagi masyarakat.

​Kepala Dinas Kebudayaan (Disbud) Makassar, Andi Patiware, menjelaskan Festival Bulan Budaya merupakan program rutin dan agenda tahunan yang didedikasikan untuk memperingati Hari Kebudayaan Nasional setiap 17 Oktober, yang dirangkaikan langsung dengan perayaan Hari Ulang Tahun (HUT) Kota Makassar.

​"Jadi, Festival Bulan Budaya ini event tahunan program rutin di mana itu dikhususkan untuk momen Hari Kebudayaan Nasional. Kan Hari Kebudayaan Nasional ini kan dia punya tanggal 17 Oktober dan bertepatan juga dengan apa menjadi rangkaian daripada HUT Kota Makassar ya," ujar Andi Patiware saat dikonfirmasi, Senin (2/11).

​Menurut Andi Patiware, apresiasi tinggi dari para pelaku seni budaya mengalir karena pemerintah kota secara konsisten menyediakan ruang berekspresi yang luas. Pada penyelenggaraan tahun ini, ribuan elemen seni dilibatkan, termasuk ratusan penari tradisional serta para pelaku industri kreatif melalui kegiatan wedding showcase.

​"Jadi mereka apresiasi karena sudah diberikan ruang, ruang berekspresi yang mereka anggap itu begitu besar dan begitu luas. Sehingga, kegiatan yang kemarin itu mempunyai dampak efek yang langsung ke para pelaku seni budaya," ungkapnya.

​Ia merinci, khusus untuk pementasan tari kolosal dan perlombaan, pihaknya melibatkan kurang lebih 400 penari dari berbagai kalangan usia, termasuk pelajar tingkat Sekolah Dasar (SD) dan Sekolah Menengah Pertama (SMP).

​Rangkaian perlombaan bahkan telah dimulai sejak Jumat, sementara puncak acara dipusatkan di Anjungan Pantai Losari selama dua hari penuh pada akhir pekan (Sabtu dan Minggu).

​Menatap ke depan, Disbud Kota Makassar berkomitmen untuk terus mengevaluasi dan meningkatkan kualitas penyelenggaraan agar manfaat kebudayaan dapat dirasakan secara berkelanjutan oleh masyarakat luas maupun para pekerja seni.

​"Ke depannya, pastinya sesuai dengan arahan pimpinan, ya bagaimana Festival Bulan Budaya ini bisa mempunyai dampak yang positif ke masyarakat luas, khususnya bagi para pelaku seni budaya," pungkas Andi Patiware.

​Dampak Positif Terhadap Pariwisata, Seni, dan UMKM

​Penyelenggaraan Festival Bulan Budaya mencatatkan dampak positif yang signifikan terhadap sektor pariwisata, seni budaya, serta pemberdayaan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM). 

Berdasarkan rekapitulasi pelaksanaan acara selama dua hari berturut-turut, perhelatan ini berhasil menarik ribuan pengunjung serta melibatkan ratusan seniman dan pelaku usaha lokal.

​Lonjakan Partisipasi dan Keterlibatan Seniman Lokal

​Penyelenggaraan festival pada hari pertama langsung menunjukkan antusiasme tinggi dari masyarakat dan dunia pendidikan. Tercatat sebanyak 400 pelajar berpartisipasi dalam lomba tari tingkat SD dan SMP, dengan masing-masing menyumbangkan 200 peserta. Selain itu, kegiatan adat seperti penampilan okkio bunting melibatkan 10 peserta.

​Pada hari kedua, kemeriahan berlanjut dengan pementasan seni tradisional akkorong tigi yang melibatkan total 17 orang.

​Panggung hiburan juga dimeriahkan oleh penampilan grup musik (band) dengan keterlibatan 10 orang pada hari pertama dan 16 orang pada hari kedua. Secara keseluruhan, total sanggar seni yang dilibatkan mencapai 125 orang pada hari pertama dan 78 orang pada hari kedua, yang memperlihatkan komitmen festival dalam menyediakan ruang panggung bagi ekosistem seni lokal.

​Penggerak Roda Ekonomi Kerakyatan Melalui UMKM

​Sektor ekonomi kerakyatan turut merasakan dampak langsung dari penyelenggaraan festival ini. Sebanyak 38 pelaku UMKM konsisten dilibatkan dan diberi ruang pamer serta berniaga selama dua hari penuh di area stan (booth) yang disediakan. Kehadiran puluhan stan UMKM ini menjadi magnet tersendiri bagi perputaran transaksi ekonomi di lokasi acara.

​Rekor Kunjungan Masyarakat

​Antusiasme publik terhadap Festival Bulan Budaya terbukti sangat tinggi. Berdasarkan catatan rekapitulasi pengunjung di area festival, total kunjungan dan partisipasi masyarakat yang memadati area Festival Bulan Budaya selama dua hari penyelenggaraan menembus ribuan orang.

"Festival Bulan Budaya tidak hanya menjadi ajang hiburan dan pelestarian seni budaya tradisional, tetapi juga instrumen strategis dalam menggerakkan ekonomi lokal serta mempererat kebersamaan masyarakat. (*)

Dinsos Makassar Gelar Patroli Terpadu, Jangkau 48 Orang untuk Pembinaan dan Pendampingan Sosial

 

Nuansa Terkini Makassar,— Dinas Sosial Kota Makassar bersama Tim Terpadu Gabungan melakukan patroli dan penjangkauan terhadap kelompok Wanita Tuna Susila (WTS) dan waria di sejumlah penginapan, wisma, dan hotel di Kota Makassar, Sabtu (31/10/2026) malam.

Kegiatan ini melibatkan Polrestabes Makassar, Kodim 1408/BS-MKS, Satpol PP Kota Makassar, Kesbangpol, DPPPA, serta sejumlah perangkat daerah terkait. 

Patroli diawali dengan apel bersama di Balai Kota Makassar yang dipimpin Kepala Dinas Sosial Kota Makassar, Andi Bukti Djufrie.

Turut mendampingi Sekretaris Dinas Sosial I Nyoman Aria, Kepala Bidang Rehabilitasi Sosial Muh. Zuhur, dan Kepala UPT RPTC Masri.

Andi Bukti mengatakan, kegiatan tersebut merupakan bagian dari upaya pemerintah memberikan penjangkauan dan pendampingan sosial kepada masyarakat yang membutuhkan penanganan lebih lanjut.

“Penjangkauan ini kami lakukan dengan mengedepankan pendekatan yang humanis. Setelah pendataan dan asesmen, setiap orang akan ditangani sesuai kebutuhan, termasuk melalui pembinaan sosial dan pendampingan keluarga. Upaya pencegahan HIV/AIDS juga perlu dilakukan melalui edukasi dan layanan kesehatan yang tepat,” ujar Andi Bukti.

Berdasarkan hasil pendataan dan asesmen, tim mencatat 48 orang terjangkau. Rinciannya terdiri atas 7 orang kategori WTS, 2 orang mucikari, orang kategori tuna susila lainnya, serta 38 orang yang tidak teridentifikasi sebagai pasangan suami-istri.

Mereka yang masuk kategori WTS dan tuna susila lainnya akan diserahkan ke Pusat Pelayanan Sosial Karya Wanita (PPSKW) Mattirodeceng untuk mendapatkan pembinaan serta bimbingan mental dan spiritual. 

Sementara itu, terhadap mereka yang terdata bukan sebagai pasangan suami-istri, petugas akan melakukan pemanggilan keluarga. (*)

VIRAL DI MEDSOS! Pria Diduga Hina Anak Penyandang Disabilitas Milik Fenny Frans, Tuai Kecaman Publik

 

Nuansa Terkini Makassar, — Jagat media sosial dihebohkan dengan beredarnya rekaman percakapan dan unggahan yang diduga berisi ucapan penghinaan terhadap anak milik pengusaha sekaligus tokoh publik, Fenny Frans, yang diketahui merupakan penyandang disabilitas.

Konten tersebut menyebar luas di berbagai platform media sosial dan menuai beragam reaksi dari masyarakat.

Sejumlah warganet mengecam keras dugaan tindakan seorang pria yang dinilai telah melontarkan ucapan tidak pantas dan merendahkan kondisi anak tersebut.

Berdasarkan informasi yang beredar, rekaman dan unggahan tersebut mulai menjadi perbincangan publik pada akhir pekan ini.

Ucapan yang diduga bernada ejekan terhadap kondisi fisik maupun keadaan anak itu memicu keprihatinan, khususnya dari masyarakat yang menaruh perhatian terhadap perlindungan anak dan hak-hak penyandang disabilitas.

Gelombang kecaman pun bermunculan. Banyak warganet menyampaikan dukungan kepada Fenny Frans dan keluarganya serta mengingatkan pentingnya menjaga etika dalam berkomunikasi, baik secara langsung maupun melalui media sosial.

Publik menilai bahwa kondisi disabilitas seseorang tidak boleh dijadikan bahan ejekan, hinaan, ataupun perundungan.

Setiap anak memiliki hak yang sama untuk dihormati, dilindungi, dan diperlakukan secara bermartabat tanpa memandang kondisi fisiknya.

Dorongan Penegakan Hukum

Peristiwa ini juga memunculkan desakan agar dugaan penghinaan tersebut mendapat perhatian serius dari pihak berwenang apabila ditemukan unsur pelanggaran hukum.

Ruang digital seharusnya menjadi sarana komunikasi yang sehat, bukan tempat untuk melontarkan penghinaan maupun melakukan perundungan terhadap anak dan kelompok rentan.

Hingga berita ini diterbitkan, belum terdapat keterangan resmi dari pihak pria yang diduga melontarkan ucapan tersebut.

Kebenaran isi rekaman serta konteks percakapan juga masih perlu diklarifikasi lebih lanjut.

Kasus ini menjadi pengingat bahwa kebebasan berekspresi bukan berarti seseorang bebas merendahkan martabat orang lain. Terlebih jika menyangkut anak penyandang disabilitas yang membutuhkan perlindungan, penghormatan, dan dukungan dari lingkungan sekitarnya.

Semua pihak diharapkan dapat menahan diri, tidak melakukan penghakiman sepihak, serta memberikan ruang bagi proses klarifikasi dan penanganan sesuai ketentuan hukum yang berlaku.

Tim Media

Pimpin Rapat Verval Gerai KDKMP, Sekda Makassar Tegaskan Pentingnya Akuntabilitas Aset

 

Nuansa Terkini Makassar,– Pemerintah Kota (Pemkot) Makassar menetapkan lima gerai Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih (KDKMP) berstatus layak digunakan dengan catatan perbaikan. 

Keputusan tersebut diambil setelah tim teknis gabungan melakukan verifikasi dan validasi terhadap kondisi bangunan serta kelengkapan sarana dan prasarana di lima lokasi.

Pembahasan hasil verifikasi dan validasi (verval) tersebut dilakukan dalam rapat koordinasi yang dipimpin Sekretaris Daerah (Sekda) Kota Makassar, Andi Zulkifly, di Ruang Rapat Sekda Kota Makassar, Rabu (28/10).

Rapat tersebut turut dihadiri Kepala Dinas Koperasi dan UKM Kota Makassar, Arlin Ariesta, serta jajaran perangkat daerah terkait, di antaranya Dinas Penataan Ruang, Dinas Pekerjaan Umum (PU), Dinas Pertanahan, Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP), serta Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD).

Verifikasi lapangan telah dilaksanakan secara bertahap sejak 25 September 2026. Pemeriksaan menyasar lima lokasi gerai KDKMP, yakni di Kelurahan Mangasa, Tamangapa, Balang Baru, Pai, dan Untia.

Sekda Makassar, Andi Zulkifly selaku Ketua Tim Verifikasi dan Validasi mengatakan hasil pemeriksaan menunjukkan kondisi fisik bangunan di kelima lokasi secara umum baik dan telah memenuhi ketentuan teknis yang ditetapkan Kementerian Koperasi.

Berdasarkan pedoman teknis verifikasi dan validasi yang merujuk pada Peraturan Menteri Koperasi Nomor 1 Tahun 2026, terdapat tiga kategori penilaian terhadap bangunan dan gerai, yakni layak digunakan dan siap operasional, layak digunakan dengan catatan perbaikan, serta belum layak digunakan.

Setelah membahas hasil pemeriksaan bersama tim teknis, Pemerintah Kota (Pemkot) Makassar menyepakati penggunaan kategori kedua untuk seluruh gerai yang diverifikasi.

“Secara teknis, kondisi fisik bangunan di lima lokasi sudah memenuhi ketentuan. Namun, berdasarkan hasil pemeriksaan faktual di lapangan, masih terdapat sejumlah perlengkapan dan peralatan operasional yang belum tersedia atau belum didistribusikan ke lokasi,” ujar Andi Zulkifly.

Ia menjelaskan, sejumlah kekurangan tersebut meliputi komponen peralatan mesin kasir, termasuk pemindai sidik jari (fingerprint), serta kendaraan operasional yang belum seluruhnya tiba di lokasi gerai.

Berdasarkan hasil verifikasi, kendaraan operasional telah diterima di tiga gerai. Sementara itu, kendaraan untuk dua gerai lainnya masih berada di area parkir GTC dan belum didistribusikan ke lokasi masing-masing.

Tim teknis juga memastikan seluruh hasil pemeriksaan dicatat sesuai kondisi sebenarnya. Apabila terdapat komponen peralatan yang belum tersedia, kekurangan tersebut tetap dicantumkan dalam berita acara meskipun komponen lainnya telah tersedia.

Mengacu pada pedoman teknis verifikasi dan validasi Kementerian Koperasi, terdapat tiga kategori penilaian kelayakan gerai, yakni layak digunakan dan siap beroperasi, layak digunakan dengan catatan perbaikan, serta belum layak digunakan.

Setelah membahas hasil pemeriksaan bersama tim teknis, Pemkot Makassar menyepakati bahwa kelima gerai tersebut masuk dalam kategori layak digunakan dengan catatan perbaikan.

“Kelima gerai KDKMP di Makassar kami tetapkan berstatus layak digunakan dengan catatan perbaikan. Pihak PT Agrinas sebagai pelaksana pembangunan perlu melengkapi seluruh sarana dan peralatan yang masih kurang sebelum gerai dinyatakan siap beroperasi,” tegasnya.

Hasil verifikasi dan validasi tersebut selanjutnya dituangkan dalam berita acara untuk ditandatangani dan diunggah ke sistem Kementerian Koperasi paling lambat 31 Oktober 2026.

Dalam rapat tersebut juga disampaikan secara nasional, sebanyak 97,17 persen koperasi desa dan kelurahan Merah Putih telah menjalani proses verifikasi dan validasi. Meski demikian, masih terdapat daerah yang belum menyelesaikan penandatanganan dokumen hasil verifikasi dan validasi.

Melalui proses ini, Pemkot Makassar berupaya memastikan hasil pembangunan gerai KDKMP tercatat secara akurat dan dapat dipertanggungjawabkan. 

"Nah, saya kira pemenuhan seluruh catatan perbaikan menjadi bagian penting sebelum gerai dinyatakan siap beroperasi secara penuh," jelasnya. (*)