TP PKK Makassar Dorong Desain Lokal Berbasis Budaya dan Inovasi Beretika

Nuansa Terkini Makassar, — TP PKK Kota Makassar mendorong pengembangan desain lokal berbasis budaya melalui pelatihan peningkatan kapasitas desain dan inovasi beretika bertema “Terciptanya Desain Lokal Kecamatan”, yang digelar pada 8–9 Oktober 2026 di Auditorium TP PKK Kota Makassar.

Kegiatan ini diikuti kader TP PKK dan masyarakat perwakilan kecamatan yang dipersiapkan untuk mengembangkan kreativitas serta keterampilan desain berbasis potensi budaya lokal.

Pelatihan dibuka oleh Ketua Bidang III TP PKK Makassar, Prof. Hadijah Mahyuddin. Ia berharap kegiatan ini dapat melahirkan desainer lokal yang mampu mengangkat identitas budaya setiap kecamatan melalui karya kreatif dan inovatif.

“Melalui kegiatan ini, kami berharap kader TP PKK dan masyarakat tidak hanya mendapatkan pengetahuan tentang desain, tetapi juga mampu mengembangkan kreativitas dengan mengangkat nilai-nilai budaya lokal. Kita ingin setiap kecamatan memiliki desain yang khas dan mencerminkan identitas daerahnya masing-masing,” ujarnya.

Menurut Prof Hadijah, desain lokal memiliki potensi untuk dikembangkan menjadi produk bernilai ekonomi sekaligus menjadi sarana pelestarian budaya. Karena itu, kreativitas perlu diimbangi dengan pemahaman terhadap nilai dan etika dalam mengangkat identitas budaya daerah.

“Yang terpenting, inovasi yang dihasilkan tetap memperhatikan etika dan menghargai budaya kita. Dengan begitu, desain lokal tidak hanya memiliki nilai estetika, tetapi juga menjadi bagian dari upaya melestarikan budaya sekaligus meningkatkan potensi ekonomi masyarakat,” tambahnya.

Pelatihan ini menghadirkan empat narasumber, yakni Fantri Pribadi, Nasir, Hilal Cahril, dan Muhammad Habil Anugrah Simanjuntak. Mereka berasal dari kalangan desainer, seniman batik, penggiat pembatikan, serta akademisi dan pengajar seni rupa.

Para narasumber memberikan materi sekaligus pendampingan praktik agar peserta memahami proses kreatif dalam menghasilkan desain yang memiliki karakter dan ciri khas lokal.

Peserta mempelajari tahapan pembuatan desain, mulai dari menggali inspirasi, menyusun konsep, membentuk pola, hingga mengembangkan motif yang dapat diterapkan pada media kain.

Selain materi desain, peserta juga mengikuti praktik membatik secara langsung. Pendampingan ini memberikan pengalaman dalam mengolah motif menjadi karya sekaligus mengenalkan keterampilan dasar pembatikan.

Melalui praktik tersebut, peserta diharapkan mampu memadukan unsur budaya tradisional dengan kreativitas baru tanpa mengabaikan makna dan nilai yang terkandung di dalamnya.

Kegiatan ini juga menjadi upaya TP PKK Kota Makassar dalam memperkuat peran kader sebagai penggerak pemberdayaan masyarakat. Keterampilan desain diharapkan dapat dikembangkan menjadi peluang usaha kreatif berbasis potensi daerah.

Perwakilan peserta dari berbagai kecamatan diharapkan dapat menerapkan ilmu yang diperoleh di wilayah masing-masing, sehingga pengembangan desain lokal dapat berlangsung secara berkelanjutan.

Melalui pelatihan selama dua hari ini, TP PKK Kota Makassar berharap tercipta desain khas kecamatan yang mampu memperkuat identitas budaya, mendorong kreativitas masyarakat, serta membuka peluang ekonomi melalui produk lokal yang inovatif dan berdaya saing.

Sekda Makassar Matangkan Persiapan Sulsel Expo dan Culinary 2026: Pemkot Dukung Penuh

 

Nuansa Terkini Makassar,— Pemerintah Kota (Pemkot) Makassar mematangkan berbagai persiapan untuk menyukseskan gelaran Sulsel Expo dan Culinary dalam rangka memperingati Hari Ulang Tahun (HUT) ke-357 Provinsi Sulawesi Selatan. 

Sekretaris Daerah (Sekda) Makassar Andi Zulkifly memimpin Rapat Koordinasi Sulsel Expo dan Culinary di Ruang Rapat Sekda, Kantor Balai Kota Makassar, Kamis (15/10).

Rencananya, pelaksanaan Sulsel Expo dan Culinary ini dijadwalkan berlangsung selama tiga hari, mulai Jumat hingga Minggu, 16–18 Oktober 2026. 

​Sekda Makassar, Andi Zulkifly, menegaskan pentingnya sinergi antar-Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) agar partisipasi Kota Makassar dapat berjalan maksimal dan tidak kalah bersaing dengan kabupaten/kota lainnya di Sulawesi Selatan.

"Sebagai bagian dari tata kelola pemerintahan, kita wajib memberikan dukungan penuh pelaksanaan rangkaian HUT Provinsi. Bapak Wali Kota juga telah memerintahkan seluruh jajaran untuk segera bergerak dan men-support acara ini," ujar Sekda Makassar Andi Zulkifly, Kamis (15/10).

​Mantan Kepala Badan Perencanaan dan Pembangunan Daerah (Bappeda) Makassar menambahkan, keterlibatan Makassar tidak sekadar sebagai partisipan, melainkan juga menjaga reputasi daerah di hadapan para kepala daerah se-Sulawesi Selatan.

"Jangan sampai kegiatan yang dihadiri para bupati dan wali kota ini menempatkan kita sebagai tuan rumah yang tidak siap dibanding kabupaten lainnya. Hal ini yang harus kita antisipasi bersama," tegasnya.

​Untuk memaksimalkan performa, Pemkot Makassar telah membagi peran kepada sejumlah dinas teknis. Diantaranya Dinas Koperasi dan UKM bertindak sebagai leading sector koordinasi pameran, penataan produk UMKM unggulan, serta penyiapan paket pasar murah bersubsidi bekerja sama dengan pihak terkait.

Dinas Kebudayaan serta Dinas Pariwisata, bertugas bertanggung jawab atas desain estetika dan dekorasi booth pameran nomor urut 1 milik Pemko Makassar, penyiapan materi visual, serta sajian kuliner khas daerah seperti Pallubasa sebanyak 100 porsi.

Dinas Perdagangan dan Dinas Ketahanan Pangan. Mengawal ketersediaan komoditas pangan pokok untuk program pasar murah. Kemudian, Dinas Komunikasi dan Informatika (Diskominfo) menyusun materi tayangan video profil berdurasi dua menit yang menampilkan kolaborasi pembangunan antara Pemkot Makassar dan Pemprov Sulsel.

Bagian Umum dan Bagian Protokol menyiapkan kendaraan operasional bak terbuka (double cabin) serta mengoordinasikan agenda pendampingan pimpinan daerah.

Selain pameran dan bursa kuliner, Makassar juga akan berpartisipasi aktif dalam kegiatan gerak jalan Anti Mager (Anti Malas Bergerak) dan karnaval budaya pada Minggu (18/10/2026) pagi. 

Dalam aksi tersebut, Pemkot Makassar menerjunkan rombongan berjumlah 50 orang yang dipimpin langsung oleh Wali Kota Makassar Munafri Arifuddin.

​

Mengingat waktu pelaksanaan yang sangat terbatas, Sekda Zulkifly meminta seluruh pimpinan SKPD dan unit kerja terkait untuk langsung bergerak cepat menyelesaikan seluruh teknis persiapan.

"Nah kita minta teman-teman SKPD bisa segera menindaklanjuti ini," tukasnya. (*)

​Kualitas Udara Makassar Sangat Tidak Sehat, Sekda Instruksikan Pembagian Masker dan Pemantauan Harian

 

Nuansa Terkini Makassar,— Pemerintah Kota (Pemkot) Makassar menggelar Rapat Koordinasi Penanganan Pencemaran Udara (PM2.5) dan Kabut Asap di Kota Makassar, Rabu (14/10). 

Dalam rapat tersebut, terungkap kualitas udara di Kota Makassar dan sekitarnya mengalami penurunan signifikan hingga masuk dalam kategori sangat tidak sehat.

Diketahui PM2.5 adalah partikel udara atau materi partikulat (particulate matter) yang berukuran sangat kecil, yaitu lebih kecil dari atau sama dengan 2,5 mikrometer (u m). Sebagai perbandingan, ukurannya sekitar 1/30 dari diameter rambu manusia.

Sekretaris Daerah (Sekda) Makassar, Andi Zulkifly, menyampaikan berdasarkan laporan validasi dari Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG) serta Dinas Lingkungan Hidup (DLH), pemburukan kualitas udara disebabkan oleh polusi kendaraan serta asap kebakaran hutan dan lahan (karhutla) yang bertiup dari luar wilayah.

​

"Berdasarkan laporan BMKG dan Dinas DLH, kualitas udara kita saat ini sudah tervalidasi sangat tidak sehat," jelas Sekda Makassar, Andi Zulkifly. 

Identifikasi menunjukkan sumber pencemaran ini sebagian besar merupakan kiriman dari luar, kata Sekda Zulkifly,  itu akibat kebakaran hutan di Pangkep sejak tanggal 30, lalu disusul kebakaran di Selayar, Soppeng, Bone, hingga Maluku dan Papua yang terbawa angin dari arah timur ke tenggara. 

"Nah kondisi ini ditambah dengan volume transportasi kota yang tinggi," tukasnya. 

​

Kendati status kualitas udara berada pada level yang memprihatinkan, mantan Camat Ujung Pandang ini mengonfirmasi Dinas Kesehatan belum mencatat adanya lonjakan kasus penyakit respirasi secara signifikan. Oleh karena itu, Pemkot Makassar belum memberlakukan kebijakan meliburkan siswa sekolah maupun pegawai instansi.

Sumber Utama PM2.5

Emisi Kendaraan (Terutama mesin diesel) Asap Industri dan Pembangkit Listrik (Batu bara dan Bahan bakar fosil) Pembakaran Terbuka (Sampah, limbah pertanian dan Kebakaran hutan) Debu Konstruksi dan aktivitas rumah tangga (Memasak, merokok).

PM2.5 dapat berasal dari berbagai aktivitas manusia maupun sumber alami. Misal aktivitas manusia, Pembakaran bahan bakar fosil dari kendaraan bermotor, emisi pembangkit listrik (seperti batu bara), proses industri, pembakaran sampah, serta asap rokok. 

Sumber alami seperti debu, jelaga, spora tanaman, serbuk sari, dan asap akibat kebakaran hutan, Reaksi kimia yaitu terbentuk dari reaksi gas-gas polutan di atmosfer seperti sulfur dioksida dan nitrogen oksida.

Dampak bagi Kesehatan

Karena ukurannya yang sangat mikroskopis, PM2. 5 tidak dapat dilihat dengan mata telanjang dan sangat mudah terhirup masuk ke dalam saluran pernapasan bagian dalam hingga menembus ke aliran darah.

Dampak jangka pendek, iritasi mata, hidung, tenggorokan, serta memperparah gejala asma. Dampak jangka panjang, Penyakit jantung, bronkitis, penurunan fungsi paru-paru, stroke, hingga risiko kanker paru-paru.

Cara melindungi diri yakni menggunakan masker N95 atau masker khusus polusi saat berada diluar ruangan.Pantau indfeks kualitas udara secara berkala Kurangi aktivitas diluar ruang saat udara sedang buruk. Nyalakan penjernih udara (Air purifier) di dalam rumah.

​

"Dampak kesehatan sejauh ini belum menunjukkan adanya kedaruratan medis, sehingga kita belum mengambil kebijakan meliburkan pegawai atau anak sekolah. Namun, langkah-langkah pencegahan harus segera berjalan," tegasnya.

​

Sebagai tindak lanjut, Sekda Makassar Andi Zulkifly menginstruksikan sejumlah langkah strategis. Dinas Kesehatan (Dinkes) melakukan pemantauan harian di setiap Puskesmas dan Rumah Sakit Daya terkait perkembangan penyakit terdampak polusi, serta menyalurkan bantuan masker medis ke sekolah-sekolah dan masyarakat.

Dinas Kominfo dan DLH berkoordinasi secara berkala dengan BMKG untuk memperbarui informasi kualitas udara harian melalui saluran aplikasi resmi pemerintah dengan penyampaian bahasa yang mudah dipahami publik.

Dinas Pemadam Kebakaran (Damkar): Mengagendakan sosialisasi pencegahan kebakaran secara masif di tingkat kecamatan dan kelurahan.

Satpol PP dan Dinas Perhubungan: Memberikan imbauan penggunaan masker bagi pengguna jalan serta menjadi contoh kedisiplinan di lapangan.

​

Sementara itu, Ketua Tim Bidang Meteorologi BMKG Wilayah IV Makassar, Rizky Yudha Pahlawan, mengimbau masyarakat—khususnya kelompok rentan—agar meningkatkan kewaspadaan dan membatasi aktivitas di luar ruangan.

​

"Hari ini terjadi kenaikan status dari kategori tidak sehat menjadi sangat tidak sehat. Kami mengimbau kepada masyarakat, khususnya kelompok rentan seperti lansia, anak-anak, dan ibu hamil, untuk mengurangi aktivitas fisik di luar ruangan serta selalu menggunakan masker," ujar Rizky Yudha.

​

Rizky memperkirakan kondisi kualitas udara di wilayah Makassar dan sekitarnya masih akan berfluktuasi pada rentang kategori sedang hingga tidak sehat dalam beberapa hari ke depan. (*)

Kominfo Makassar Edukasi Pelajar Lewat Kampanye Literasi Keamanan Siber

 

Nuansa Terkini Makassar,– Dinas Komunikasi dan Informatika (Kominfo) Kota Makassar terus menggencarkan Kampanye Literasi Keamanan Siber (KLIKS) bagi pelajar SMP untuk meningkatkan kesadaran akan keamanan di ruang digital.

Rabu (14/10), kegiatan KLIKS diikuti pelajar SMP Negeri 14 dan SMP Negeri 47 Kota Makassar. Kegiatan berlangsung di War Room Lantai 7 Makassar Government Center dan War Room Lantai 9 Balai Kota Makassar.

Sekretaris Dinas Kominfo Kota Makassar, Daniati, mengatakan KLIKS menjadi langkah penting untuk membekali pelajar dalam menghadapi berbagai tantangan di dunia maya.

“Pelajar perlu memahami cara menggunakan internet secara aman dan bijak. Mereka tidak hanya harus mampu memanfaatkan teknologi, tetapi juga mengenali risiko yang dapat muncul di ruang digital serta mengetahui cara melindungi diri,” ujarnya. 

Dalam kegiatan tersebut, pelajar mendapatkan edukasi mengenai berbagai ancaman siber, seperti perundungan daring, penipuan online, penyebaran hoaks, pencurian data pribadi, hingga paparan konten yang tidak sesuai dengan usia anak.

Kegiatan ini turut dirangkaikan dengan sosialisasi Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2025 (PP TUNAS) yang bertujuan melindungi anak dari berbagai risiko di ruang digital serta menjamin keamanan dan hak anak saat menggunakan platform digital.

Melalui sosialisasi ini, pelajar diharapkan semakin memahami pentingnya menjaga keamanan diri di internet serta menggunakan teknologi secara bijak dan bertanggung jawab.

Sebelumnya, pada Senin (12/10), Dinas Kominfo Kota Makassar juga melaksanakan KLIKS yang diikuti pelajar SMP Negeri 34 dan SMP Negeri 35 Kota Makassar.

Kampanye ini menjadi bagian dari upaya berkelanjutan Dinas Kominfo Kota Makassar dalam memperkuat literasi digital di kalangan pelajar agar lebih cakap, kritis, dan waspada terhadap berbagai ancaman di dunia maya.

Sekda Makassar Tekankan Pemerataan Layanan Kesehatan bagi Warga

 ​

Nuansa Terkini Makassar,—Sekretaris Daerah (Sekda) Makassar, Andi Zulkifly memimpin rapat Forum Kemitraan dengan Pemangku Kepentingan Program Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) BPJS Kesehatan di Ruang Rapat Sekda Kantor Balai Kota Makassar, Rabu (14/10).

Agenda ini, kata Sekda Makassar Andi Zulkifly menyebut upaya Pemerintah Kota (Pemkot) Makassar mengenai optimalisasi mutu pelayanan kesehatan bagi masyarakat bersama BPJS Kesehatan.

Sekda Makassar, Andi Zulkifly, menekankan pentingnya menindaklanjuti data evaluasi dari BPJS Kesehatan. 

Poin utama yang menjadi perhatian meliputi pemenuhan rasio tenaga medis, pembenahan sarana dan prasarana (sarpras), hingga penguatan fasilitas kesehatan tingkat pertama (FKTP).

​

Sekda Zulkifly menyampaikan cakupan kepesertaan JKN di Kota Makassar telah mencapai 98,89 persen. Kendati demikian, beberapa sektor pelayanan dasar perlu segera dibenahi, khususnya pada puskesmas yang memiliki beban pelayanan tinggi serta keterbatasan akses.

​

"Cakupan peserta kita sudah mencapai 98,89 persen, baik kategori aktif maupun nonaktif. Berdasarkan data evaluasi, pembenahan dan peningkatan anggaran perlu diprioritaskan untuk Puskesmas pulau, seperti Puskesmas Barrang Lompo dan Puskesmas Kodingareng, yang masuk kategori terpencil," ujar Andi Zulkifly.

​

Selain puskesmas di wilayah kepulauan, Andi Zulkifly juga menyoroti tingginya beban pelayanan di wilayah daratan akibat ketimpangan rasio antara jumlah dokter dan penduduk.

​

"Beban terbesar dalam perbandingan dokter dan masyarakat terjadi di Puskesmas Bulurokeng dan Puskesmas Kassi-Kassi. Ini menjadi catatan penting untuk segera dilakukan penataan SDM. Selain itu, peningkatannya juga menyasar kompetensi tenaga medis, dokter keluarga, serta penyediaan layanan spesifik seperti kesehatan gigi, mata, dan fisioterapi yang kebutuhan kian meningkat," tegasnya.

Terpisah, Kepala Dinas Kesehatan (Dinkes) Makassar Nursaidah Sirajuddin mengatakan forum ini bagian dari pematangan integrasi dan mutu pelayanan kesehatan masyarakat melalui evaluasi pelaksanaan Program Jaminan Kesehatan Nasional (JKN). 

Penataan pelayanan dilakukan secara menyeluruh, mulai dari Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama (FKTP) hingga Fasilitas Kesehatan Rujukan Tingkat Lanjut (FKRTL).

​

Dokter Ida--sapaan akrabnya--menyatakan salah satu poin krusial yang menjadi atensi utama BPJS Kesehatan adalah pemenuhan rasio dokter di tingkat puskesmas agar sesuai dengan standar pelayanan yang ideal.

​

"Insya Allah dalam waktu dekat kami akan melakukan pemenuhan tenaga dokter karena hal ini berdampak langsung pada kualitas pelayanan. Sesuai kriteria, satu dokter idealnya melayani 5.000 peserta," papar Dokter Ida.

Sebagai gambaran, sambung mantan Kepala Bidang P2P Dinkes Makassar ini jika sebuah puskesmas memiliki 33.000 peserta tetapi hanya dilayani empat dokter, jumlah itu jelas belum mencukupi dan idealnya diisi oleh delapan dokter.

​Selain pemenuhan tenaga medis, Nursaidah menegaskan komitmen Dinkes Kota Makassar dalam melengkapi sarana dan prasarana medis demi menghadirkan pelayanan yang paripurna bagi warga. Pembenahan ini juga menyasar rumah sakit rujukan agar seluruh layanan tingkat lanjut memenuhi standar operasional BPJS Kesehatan.

​

Guna menopang keberlangsungan cakupan kesehatan semesta, Pemerintah Kota Makassar mengalokasikan anggaran sekitar Rp123 miliar. 

Penganggaran tersebut disusun berdasarkan hasil pemadanan data kepesertaan BPJS Kesehatan dengan data kependudukan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Dukcapil) Kota Makassar.

​

Status Kota Makassar yang masuk dalam kategori Universal Health Coverage (UHC) Prioritas memberikan kemudahan kepesertaan bagi masyarakat kurang mampu, khususnya yang terdaftar pada desil 1 hingga 4 Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS).

​

"Masyarakat yang belum memiliki kartu JKN tetapi masuk dalam kategori pembiayaan desil 1 sampai 4 bisa langsung direkrut saat itu juga. Kepesertaan mereka aktif dalam waktu 1x24 jam tanpa perlu menunggu masa aktivasi 14 hari," jelas Nursaidah.

​

Nursaidah menambahkan, sinergi antara Pemkot Makassar dan BPJS Kesehatan merupakan bentuk kerja sama yang saling menguntungkan (simbiosis mutualisme) yang berlandaskan asas gotong royong. 

Sistem iuran bersama ini memastikan seluruh warga Makassar terlindungi dari risiko finansial saat membutuhkan perawatan medis darurat maupun penanganan penyakit kronis.

​

"Melalui asas gotong royong ini, seluruh peserta JKN dapat mengakses pelayanan kesehatan tanpa dipungut biaya atau nol rupiah, selama penanganan medis yang diberikan sesuai dengan indikasi dokter," pungkasnya. (*)

Muhammad Roem Paparkan Transformasi Digital Kota Cerdas di Forum Kemendagri, Lontara+ Integrasikan Layanan Publik

Nuansa Terkini Jakarta,– Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika (Diskominfo) Kota Makassar, Muhammad Roem, memaparkan strategi transformasi digital Pemerintah Kota Makassar.

Paparan disampaikan di hadapan peserta Rapat Peningkatan Kapasitas Pemerintah Daerah dalam Penyelenggaraan Pengelolaan Perkotaan dengan Pendekatan Kota Cerdas yang diselenggarakan Direktorat Jenderal Bina Administrasi Kewilayahan, Kementerian Dalam Negeri, di Hotel Santika Premiere Hayam Wuruk, Jakarta, Selasa (13/10/2026).

Dalam forum tersebut, Roem menjelaskan bahwa transformasi digital Kota Makassar dibangun melalui integrasi sistem pemerintahan, pengelolaan data terpadu, peningkatan kualitas layanan masyarakat, dan penguatan sistem pemantauan kinerja pemerintah daerah.

Salah satu inovasi yang menjadi perhatian adalah Super apps Lontara+, yang dikembangkan sebagai pintu akses digital bagi masyarakat untuk memperoleh berbagai layanan dan informasi pemerintahan.

“Melalui Lontara+, Pemerintah Kota Makassar mengintegrasikan berbagai layanan, mulai dari pengaduan masyarakat, pengaduan inspektorat, administrasi kependudukan, pembayaran pajak, layanan kesehatan, pendidikan, informasi harga pangan, informasi cuaca dan kebencanaan, informasi wisata dan kegiatan, hingga layanan ketenagakerjaan dan transportasi,” ucapnya.

“Aplikasi ini juga mencakup berbagai program dan layanan lainnya, seperti Makassar Creative Hub, SPMB, Nikah Massal, informasi bantuan sosial, perizinan, serta layanan persampahan,” sambung Roem.

Melalui pendekatan satu platform, masyarakat diharapkan dapat mengakses berbagai kebutuhan layanan tanpa harus berpindah-pindah sistem.

Muhammad Roem juga memaparkan pengembangan tata kelola data terpadu melalui konsep Data Lake/Big Data. 

Sistem ini berfungsi sebagai pusat integrasi, penyimpanan, dan pengolahan data dari berbagai OPD.

Pemanfaatan data juga diperkuat melalui dashboard dengan empat lapisan, yakni strategis, taktis, operasional, dan teknis. 

Tak hanya itu, aspek lain yang dipaparkan adalah pengelolaan pengaduan masyarakat. Berdasarkan data periode Juli 2025 hingga Oktober 2026, tercatat 29.389 tiket pengaduan. 

Dari total pengaduan tersebut, sebanyak 27.104 tiket atau 92,22 persen berstatus closed atau selesai. 

Sementara itu, 2.172 tiket atau 7,39 persen masih dalam proses, 111 tiket atau 0,38 persen berstatus on hold, dan dua tiket atau 0,01 persen tercatat berstatus

Dashboard tersebut mencatat keterlibatan 52 OPD dengan total 29.389 tiket pengaduan.

Rata-rata waktu penyelesaian pengaduan tercatat sekitar 5 hari 7 jam 28 menit. Data per OPD juga digunakan untuk melihat jumlah laporan dan rata-rata waktu penyelesaian, sehingga pemerintah dapat mengidentifikasi sektor pelayanan yang membutuhkan perhatian lebih lanjut.

Dinas Perhubungan tercatat sebagai OPD dengan jumlah pengaduan tertinggi dalam dashboard, yakni 16.232 tiket. 

Data ini menjadi salah satu indikator yang dapat digunakan untuk mengevaluasi kebutuhan pelayanan, meningkatkan respons terhadap laporan warga, dan memperkuat koordinasi antarperangkat daerah.

“Namun, tindak lanjut terhadap laporan yang masih dalam proses maupun berstatus tertunda tetap menjadi bagian penting untuk menjaga kualitas pelayanan dan kepercayaan masyarakat kita,” ungkapnya.

Dia juga mengutarakan sistem penanganan pengaduan dirancang melalui enam tahapan, yaitu penerimaan laporan melalui aplikasi yakni pusat panggilan atau media sosial, validasi dan pencatatan, disposisi kepada OPD terkait, tindak lanjut di lapangan, pemantauan standar waktu pelayanan atau Service Level Agreement (SLA) serta konfirmasi kepada pelapor setelah penanganan selesai.

Melalui mekanisme tersebut, penanganan isu masyarakat dapat dilakukan secara lebih terukur, transparan, dan terdokumentasi.

“Untuk mendukung pengawasan dan koordinasi, Kota Makassar juga mengembangkan Command Center sebagai pusat kendali yang mengintegrasikan data warga, media sosial, dan kamera pengawas atau CCTV yang beroperasi 24 jam dengan sistem pergantian petugas,” pungkasnya. 

Dari inivasi tersebut, lahirlah sejumlah prestasi dan pengakuan, termasuk pilot nasional program “Pantau SPMB” yang melibatkan PANRB, Kemendikdasmen, dan Ombudsman. 

Apresiasi Ombudsman Sulawesi Selatan dan masuknya Pemerintah Kota Makassar dalam daftar 10 pemerintah daerah terbaik Indonesia pada GM-Digital Awards 2025 serta penghargaan TOP Digital Awards 2025 dalam dua kategori.

Penghargaan dan pengakuan tersebut menjadi bagian dari upaya mendorong pengembangan layanan digital yang berorientasi pada peningkatan kualitas pelayanan publik.

Roem berharap partisipasi dalam forum peningkatan kapasitas pemerintah daerah ini sekaligus menjadi kesempatan untuk berbagi praktik pengembangan kota cerdas dan memperkuat kolaborasi dalam mewujudkan pengelolaan perkotaan yang inovatif, responsif, dan berkelanjutan. (*)

Genjot Realisasi Anggaran, Sekda Makassar Minta Camat Perkuat Pembinaan Kelurahan

 

​

Nuansa Terkini Makassar,— Sekretaris Daerah (Sekda) Kota Makassar, Andi Zulkifly, menegaskan pentingnya pengawasan ketat dan pembinaan berjenjang dari jajaran camat terhadap para lurah dalam pengelolaan Dana Kelurahan serta percepatan realisasi anggaran pada Triwulan III Tahun Anggaran 2026.

Hal tersebut ditegaskan Sekda Makassar Andi Zulkifly saat memimpin Rapat Monitoring dan Evaluasi (Monev) Triwulan III TA 2026 yang berlangsung di Ruang Rapat Bappeda, Kantor Balai Kota Makassar, Selasa (13/10)

​

Sekda Makassar Andi Zulkifly menekankan camat bertindak sebagai Pengguna Anggaran (PA) yang memiliki kewajiban membina para lurah selaku Kuasa Pengguna Anggaran (KPA).

Olehnya itu, Camat diminta tidak melepas kelurahan berjalan sendiri-sendiri tanpa koordinasi teknis yang jelas, terutama dalam proses penyusunan perencanaan hingga eksekusi anggaran belanja.

​

"Saya minta kepada Bapak dan Ibu Camat untuk tetap memperhatikan pengelolaan Dana Kelurahan. Secara administrasi, camat adalah PA yang membina KPA di kelurahan. Jangan biarkan lurah jalan sendiri, apalagi sampai tidak tahu-menahu soal DPA dan RKA-nya," tegas Andi Zulkifly.

​

Kemudian, Sekda Zulkifly menyoroti lambatnya penyerapan anggaran belanja operasional dan rutin di tingkat kelurahan, seperti pembayaran jasa kebersihan dan tagihan bulanan. 

Untuk mengatasi hal tersebut, ia menginstruksikan penggunaan mekanisme Tambahan Uang (TU) dan Ganti Uang (GU) secara optimal agar tidak menghambat arus kas pelayanan di masyarakat.

​

"Belanja-belanja yang sifatnya rutin seperti jasa kebersihan harus segera disalurkan begitu cair. Optimalkan pemanfaatan TU agar tidak mengganggu GU," jelasnya.

"Percepatan ini harus dilakukan, bila perlu proses pengajuan GU dilayani setiap minggu. Jangan sampai ada insentif atau hak pihak ketiga yang terlambat dibayarkan," tambahnya.

​

Guna memastikan alur penyerapan berjalan efisien, mantan Kepala Badan Perencanaan dan Pembangunan Daerah (Bappeda) Makassar ini meminta seluruh camat segera menggelar Rapat Koordinasi internal bersama para lurah, Kepala Subbagian (Kasubag) Perencanaan, dan Kasubag Keuangan kecamatan.

Selain percepatan belanja dengan target capaian minimal 90 persen hingga akhir tahun anggaran, rapat evaluasi tersebut juga menyoroti realisasi pendapatan daerah, khususnya retribusi dan Pajak Bumi dan Bangunan (PBB).

​

Beberapa wilayah kecamatan mendapat perhatian khusus akibat capaian realisasi yang masih berada di papan bawah, seperti Kecamatan Wajo dan Ujung Tanah. Camat diimbau melakukan pendataan ulang potensi pendapatan di wilayah masing-masing secara rasional dan terukur.

​

"Target belanja kita harapkan bisa menyentuh 90 persen, tetapi caranya harus diukur dengan baik melalui rapat koordinasi berkala. Jika bekerja sendiri-sendiri—kasubag jalan sendiri, lurah sendiri, dan camat sendiri—target itu sulit tercapai. Kita harus bekerja sebagai satu tim yang solid," pungkasnya. (*)

Camat Sangkarrang Hadiri Rapat Kamtibmas di Pulau Barrang Lompo, Perkuat Sinergi Jaga Keamanan Masyarakat

Nuansa Terkini Makassar,– Dalam rangka menjaga stabilitas keamanan dan ketertiban masyarakat (kamtibmas), Camat Kepulauan Sangkarrang, Andi Asdhar, S.H., menghadiri rapat koordinasi kamtibmas yang membahas situasi keamanan di wilayah Pulau Barrang Lompo, Kecamatan Kepulauan Sangkarrang.

Kegiatan yang berlangsung di Polres Pelabuhan Makassar tersebut dihadiri Wakapolres Pelabuhan Makassar, Camat Kepulauan Sangkarrang, Kapolsek Ujung Tanah, Lurah Barrang Lompo, serta unsur RT/RW dan pihak terkait lainnya.

Rapat koordinasi ini menjadi momentum penting untuk memperkuat sinergi antara aparat keamanan, pemerintah, dan masyarakat dalam menjaga situasi yang aman, tertib, dan kondusif di wilayah Kepulauan Sangkarrang.

Salah satu perhatian dalam pembahasan tersebut adalah upaya mengantisipasi berbagai potensi gangguan keamanan dan ketertiban, termasuk penyalahgunaan serta peredaran obat-obatan terlarang yang dapat berdampak buruk terhadap kehidupan sosial masyarakat.

Melalui koordinasi lintas sektor, seluruh pihak diharapkan dapat meningkatkan kewaspadaan, memperkuat pengawasan lingkungan, serta mendorong peran aktif masyarakat dalam melaporkan aktivitas yang berpotensi mengganggu keamanan.

Keterlibatan unsur RT/RW juga dinilai penting karena berada dekat dengan masyarakat dan memiliki peran strategis dalam mendeteksi serta mencegah potensi permasalahan sosial sejak dini.

Camat Kepulauan Sangkarrang, Andi Asdhar, S.H., melalui keikutsertaannya dalam rapat tersebut menunjukkan dukungan pemerintah kecamatan terhadap upaya menjaga keamanan dan ketertiban di wilayah kepulauan.

Dengan adanya rapat koordinasi ini, diharapkan terjalin kerja sama yang semakin kuat antara kepolisian, pemerintah setempat, dan masyarakat sehingga situasi kamtibmas di Pulau Barrang Lompo dan wilayah Kepulauan Sangkarrang secara umum tetap aman, nyaman, dan kondusif.

Monev Triwulan III, Sekda Makassar Minta SKPD Pacu Realisasi Anggaran

 

Nuansa Terkini Makassar,— Sekretaris Daerah (Sekda) Makassar, Andi Zulkifly, memimpin Rapat Monitoring dan Evaluasi Program/Kegiatan APBD Kota Makassar Triwulan III tahun anggaran 2026 di Ruang Rapat Bappeda, Kantor Balai Kota Makassar, Senin (12/10).

Sekda Makassar Andi Zulkifly didampingi Tim Anggaran Pendapatan Daerah (TAPD) yakni Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda), Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD), Inspektorat, Bagian Pengadaan Barang dan Jasa (PBJ), serta sejumlah Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) terkait.

​

Sekda Makassar Andi Zulkifly menegaskan pentingnya efektivitas dan efisiensi dalam pelaksanaan rapat evaluasi. Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) ini fokus memanggil empat SKPD yang mencatatkan kinerja realisasi anggaran paling rendah guna mempertajam analisis hambatan.

​

"Kita harus mempertajam analisis terhadap SKPD yang perkembangannya agak lambat dalam merealisasikan belanja dan pendapatan. Target kita, realisasi belanja harus berada di atas 90 persen," tegas Sekda Makassar Andi Zulkifly.

Salah satu SKPD dengan realisasi rendah adalah Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman (Disperkim). SKPD ini mengelola alokasi anggaran sekira Rp63,8 miliar, dengan sekira Rp20 miliar di antaranya dialokasikan untuk program rehabilitasi Rumah Tidak Layak Huni (RTLH) atau bedah rumah. 

Belum lagi, Disperkim Makassar juga mendapat tambahan dana insentif prestasi sebesar Rp4 miliar.

​

"Poin utamanya ada di program bedah rumah ini. Saya minta segera direalisasikan. Waktunya memang sampai Desember, tetapi saya minta perkembangan signifikan sudah terlihat pada November mendatang," ujarnya.

​

Di sisi lain, mantan Kepala Badan Perencanaan dan Pembangunan Daerah (Bappeda) Makassar itu mengimbau seluruh instansi untuk mengantisipasi dinamika aturan pengadaan barang dan jasa (PBJ) terbaru dari LKPP. SKPD diminta membentuk tim khusus yang kompeten agar penyesuaian regulasi tidak menjadi hambatan teknis.

"Jangan sampai perubahan aturan menjadi alasan keterlambatan. SKPD harus membentuk tim kecil yang paham aturan pengadaan barang dan jasa. Kami di TAPD bersama Bappeda, BPKAD, dan Bagian PBJ akan terus melakukan pendampingan dan monitoring setiap bulan hingga akhir tahun," tukasnya.

​

Melalui penataan ulang program kegiatan pada APBD Perubahan 2026, Pemkot Makassar optimistis seluruh SKPD mampu menggenjot penyerapan anggaran secara akuntabel, tepat sasaran, dan logis demi mencapai target kinerja pembangunan daerah.

"Kita harap mereka (SKPD) ini bisa meningkatkan realisasi anggarannya dimana targetnya itu diatas 90 persen," jelasnya. (*).

TP PKK Makassar Gelar Bimtek Perawatan Jenazah, Bagikan Paket Perlengkapan ke Tiap Kelurahan

Nuansa Terkini Makassar,— TP PKK Kota Makassar menggelar bimbingan teknis (bimtek) tata cara perawatan jenazah sekaligus menyerahkan bantuan perlengkapan perawatan jenazah kepada kader TP PKK se-Kota Makassar. Kegiatan ini berlangsung di Masjid Agung 45 Makassar, 12–13 Oktober 2026.

Kegiatan yang diinisiasi Pokja I TP PKK Kota Makassar ini diikuti kader Pokja I dari TP PKK tingkat kecamatan dan kelurahan se-Kota Makassar.

Bimtek tersebut menjadi bagian dari upaya TP PKK Kota Makassar dalam meningkatkan pengetahuan dan keterampilan kader, khususnya dalam penyelenggaraan perawatan jenazah sesuai tuntunan syariat Islam.

Kegiatan dibuka Sekretaris TP PKK Kota Makassar, Faridah Kadir. Dalam sambutannya, ia menekankan pentingnya membekali kader dengan pemahaman dan keterampilan yang memadai agar dapat membantu masyarakat dalam penyelenggaraan jenazah.

“Melalui kegiatan ini, kami berharap kader TP PKK tidak hanya memahami tata cara perawatan jenazah secara teori, tetapi juga memiliki keterampilan untuk mempraktikkannya dengan benar sesuai tuntunan syariat Islam. Pengetahuan ini sangat penting karena penyelenggaraan jenazah merupakan fardu kifayah yang menjadi tanggung jawab umat Islam,” ujar Faridah.

Menurutnya, keterampilan penyelenggaraan jenazah perlu terus disosialisasikan agar semakin banyak masyarakat yang memahami tata cara pelaksanaannya. “Kader TP PKK diharapkan dapat menjadi perpanjangan tangan dalam menyebarluaskan pengetahuan tersebut di lingkungan masing-masing,” ujarnya.

Materi bimtek mencakup tata cara memandikan, mengafani, menyalatkan, hingga menguburkan jenazah. Setiap tahapan dijelaskan agar peserta memahami urutan pelaksanaan, ketentuan syariat, serta hal-hal yang perlu diperhatikan dalam proses penyelenggaraan jenazah.

Sebagai bentuk dukungan terhadap keberlanjutan pembelajaran, TP PKK Kota Makassar juga menyerahkan dua paket perlengkapan perawatan jenazah kepada setiap TP PKK kelurahan. Bantuan ini diharapkan dapat dimanfaatkan sebagai sarana praktik bagi kader sekaligus media pembelajaran bagi masyarakat sekitar.

“Kami berharap bantuan dua paket perlengkapan jenazah untuk setiap TP PKK kelurahan ini dapat dimanfaatkan secara berkelanjutan, bukan hanya untuk kader, tetapi juga sebagai sarana edukasi bagi masyarakat yang ingin belajar tata cara penyelenggaraan jenazah,” tambahnya.

Dengan adanya bantuan tersebut, proses pembelajaran diharapkan tidak berhenti setelah bimtek selesai. Kader TP PKK kelurahan dapat memanfaatkan perlengkapan itu untuk mengadakan praktik lanjutan dan berbagi pengetahuan dengan masyarakat di wilayah masing-masing.

Pelaksanaan bimtek menghadirkan trainer dan praktisi penyelenggaraan perawatan jenazah dari Muslimah Wahdah Islamiyah. Para pemateri memberikan pembekalan yang memadukan penjelasan teori dengan praktik langsung agar materi lebih mudah dipahami peserta.

Sebelum praktik dimulai, peserta terlebih dahulu mendapatkan materi dari Ustazah Nurmalinda, Tri Eka Khuzaini, dan Rahmawati Ukkas, yang terlibat dalam pembekalan penyelenggaraan jenazah.

Dalam sesi materi, peserta dibekali pengetahuan mengenai prinsip-prinsip penyelenggaraan jenazah, mulai dari persiapan, perlengkapan yang dibutuhkan, hingga tahapan perawatan sesuai tuntunan Islam.

Pemateri juga menjelaskan pentingnya menjaga kehormatan dan privasi jenazah, memperlakukannya dengan penuh penghormatan, serta memahami ketentuan yang harus diperhatikan selama proses perawatan berlangsung.

Setelah pembekalan teori, kegiatan dilanjutkan dengan praktik langsung yang dibagi ke dalam kelompok berdasarkan kecamatan. Setiap kelompok didampingi trainer yang memperagakan tahapan perawatan jenazah secara terperinci. Peserta mendapatkan penjelasan langsung mengenai teknik dan urutan pelaksanaan, terutama dalam proses mengafani jenazah.

Dalam praktik mengafani, trainer memperagakan cara menyiapkan kain kafan, menempatkan jenazah, serta melipat dan merapikan kain sesuai tata cara yang diajarkan. Peserta juga dapat mengamati setiap tahapan dan memahami hal-hal teknis yang perlu diperhatikan.

Salah satu peserta dari TP PKK Kecamatan Rappocini, Kelurahan Tidung, Yesti, menyambut baik pelaksanaan bimtek tersebut. “Kegiatan ini memberikan kesempatan kepada kader untuk memperoleh pengetahuan dan pengalaman praktik yang dapat diterapkan ketika dibutuhkan di lingkungan masyarakat,” ujarnya

Ia berharap pembekalan tersebut dapat meningkatkan kepercayaan diri kader dalam membantu penyelenggaraan jenazah sekaligus mendorong lebih banyak masyarakat memahami kewajiban fardu kifayah tersebut.

Melalui bimtek dan penyaluran bantuan perlengkapan ini, TP PKK Kota Makassar berharap kader di tingkat kecamatan dan kelurahan semakin siap berkontribusi dalam pelayanan sosial keagamaan. Kegiatan ini sekaligus memperkuat peran TP PKK sebagai mitra masyarakat dalam meningkatkan pengetahuan, kepedulian, dan keterampilan yang bermanfaat bagi lingkungan sekitar.

Sekda Pimpin Rakor Verval Data Tunggal DTSEN, Bidik Intervensi Tepat Sasaran bagi 559 Ribu Jiwa ​

 

Nuansa Terkini Makassar,- Sekretaris Daerah (Sekda) Kota Makassar, Andi Zulkifly memimpin Rapat Koordinasi (Rakor) Verifikasi dan Validasi (Verval) Data Tunggal Sosial dan Ekonomi Nasional (DTSEN) berbasis by name, by address, serta titik koordinat di Ruangan Sipakatau, Kantor Balai Kota Makassar, Senin (12/10).

Sekda Makassar Andi Zulkifly menilai agenda ini sebagai langkah strategis  untuk memastikan ketepatan intervensi program perlindungan sosial serta pengentasan kemiskinan di wilayah Kota Makassar.

​

Sekda Makassar, Andi Zulkifly, didampingi Plh Kepala Bappeda Makassar, para camat dan lurah se-Kota Makassar, hingga jajaran pimpinan Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) terkait, seperti Dinas Sosial, Dinas Kesehatan, Dinas Pendidikan, Dinas Tenaga Kerja, serta Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana (DP3A/KB).

​

Sekda Makassar Andi Zulkifly menekankan pentingnya akurasi verval data DTSEN, khususnya untuk kelompok masyarakat yang berada pada kategori desil 1 hingga desil 5. Berdasarkan data yang diterima, tercatat sebanyak 559.967 jiwa di 15 kecamatan se-Kota Makassar masuk dalam pemetaan skala prioritas tersebut.

​

"Data DTSEN ini merupakan data tunggal yang menjadi acuan utama kita. Pertama untuk penyusunan perencanaan pembangunan, kedua sebagai bahan evaluasi kebijakan, dan ketiga untuk menentukan sasaran penerima bantuan sosial secara tepat," ujar Andi Zulkifly.

​

Andi Zulkifly memaparkan pemetaan DTSEN menyajikan gambaran faktual tingkat kesejahteraan di setiap wilayah. Berdasarkan sebaran data desil 1 hingga desil 5, Kecamatan Tallo tercatat memiliki konsentrasi penduduk sasaran tertinggi, disusul oleh Kecamatan Tamalate, Panakkukang, dan Biringkanaya.

​

"Kecamatan Tallo bukanlah wilayah dengan jumlah penduduk terbesar di Makassar, tetapi memiliki angka desil 1 sampai desil 5 paling banyak. Namun, besarnya data di suatu kecamatan tidak serta-merta menentukan banyaknya porsi program tanpa adanya analisis dan kajian faktual di lapangan," paparnya.

​

Oleh karena itu, ia menginstruksikan para camat dan lurah untuk turun langsung memadankan data by name, by address, serta memastikan akurasi titik koordinat geografis penerima manfaat di tingkat RT dan RW. Penguasaan regulasi terkait pengelolaan data sosial juga dinilai krusial agar pemutakhiran data berjalan sesuai prosedur.

​

"Walaupun secara regulasi data ini dikelola oleh Badan Pusat Statistik (BPS), yang paling mengetahui kondisi faktual di lapangan adalah para lurah dan camat. Pastikan identitas penduduk benar-benar ada di wilayah masing-masing dan sesuai dengan kondisi ekonomi faktualnya," katanya.

Lebih lanjut, sambung mantan Kepala Badan Perencanaan dan Pembangunan Daerah (Bappeda) Makassar ini, akurasi data tunggal ini diharapkan dapat menjadi fondasi kuat bagi SKPD teknis dalam mengintervensi berbagai persoalan sosial secara terpadu, mulai dari pengentasan kemiskinan ekstrem, penanganan anak tidak sekolah (ATS), penurunan angka stunting, hingga pemenuhan hak-hak penyandang disabilitas.

​

Ia juga mendorong penguatan gerakan sosial peduli lingkungan di tingkat basis guna mendukung akurasi pendataan serta menyukseskan program perlindungan sosial nasional.

​

"Pemerintah kota berharap sinergi antara SKPD dan jajaran kewilayahan dapat mendorong capaian target pendataan hingga 60 persen pada akhir tahun, sekaligus menjadikan Kota Makassar sebagai percontohan nasional dalam pengelolaan data tunggal sosial ekonomi," pungkasnya. (*)

Hari Terakhir INACRAFT 2026, Dekranasda Makassar Fokus pada Keberlanjutan Pembinaan Perajin Lokal

 

Nuansa Terkini Jakarta,— Memasuki hari terakhir pameran INACRAFT October Vol. 5 2026, Minggu (11/10/2026), Dewan Kerajinan Nasional Daerah (Dekranasda) Kota Makassar menegaskan komitmennya untuk melanjutkan penguatan kapasitas perajin lokal melalui pembinaan, kolaborasi, dan perluasan akses pemasaran.

Pameran yang berlangsung selama lima hari, sejak 7 Oktober di Jakarta International Convention Center (JICC), menjadi bagian dari upaya Dekranasda Kota Makassar bersama Dinas Perdagangan Kota Makassar untuk memperkenalkan keragaman produk kriya daerah sekaligus memperkuat pengembangan industri kerajinan lokal.

Wakil Ketua Harian II Dekranasda Kota Makassar, Rosnani, mengatakan bahwa partisipasi dalam INACRAFT tidak berhenti pada kegiatan promosi. Pengalaman selama pameran juga menjadi bahan untuk menentukan arah pendampingan bagi para perajin ke depan.

“Bagi Dekranasda Kota Makassar, keikutsertaan ini bukan sekadar kesempatan untuk memperkenalkan produk unggulan daerah, tetapi juga menjadi ruang pembelajaran bagi kami untuk melihat perkembangan tren kerajinan, memahami preferensi konsumen, dan membangun perspektif baru dalam mendampingi para perajin di Kota Makassar,” ujarnya.

Menurut Rosnani, langkah berikutnya adalah mengevaluasi produk yang telah ditampilkan dan mengidentifikasi kebutuhan pengembangan perajin, terutama dalam aspek desain, mutu produk, kemasan, identitas merek, hingga strategi pemasaran.

Upaya tersebut merupakan kelanjutan dari sejumlah program yang telah dilaksanakan Dekranasda Kota Makassar, termasuk peningkatan kapasitas perajin (capacity building), pelatihan peningkatan kualitas produk, serta pemasaran digital.

“Kami sudah melaksanakan program capacity building dan pelatihan peningkatan kualitas produk serta digital marketing. Harapan kami, program yang sudah dilakukan mampu mendorong promosi produk kerajinan Makassar secara lebih berkelanjutan, baik melalui pameran, pemanfaatan platform digital, maupun perluasan akses pasar,” jelasnya.

Selain penguatan kapasitas, Dekranasda juga menempatkan kolaborasi sebagai bagian penting dalam pengembangan industri kerajinan. Rosnani menyebut, Dekranasda Kota Makassar telah menjalin kerja sama dengan Cita Tenun Indonesia sebagai salah satu bentuk penguatan jejaring.

Menurutnya, pengembangan kerajinan membutuhkan keterlibatan berbagai pihak, mulai dari perajin, pemerintah, pelaku usaha, desainer, hingga mitra yang memiliki perhatian terhadap keberlanjutan produk kriya lokal.

Rosnani juga menekankan pentingnya memastikan manfaat keikutsertaan dalam pameran nasional dapat menjangkau perajin yang belum memperoleh kesempatan untuk berpartisipasi secara langsung.

Hasil pembelajaran selama pameran diharapkan dapat diteruskan melalui kegiatan pembinaan, diskusi, pendampingan, dan penguatan kapasitas. Dengan demikian, pengalaman yang diperoleh tidak hanya menjadi catatan bagi peserta pameran, tetapi juga dapat dimanfaatkan oleh perajin lainnya di Kota Makassar.

“Prinsipnya, Dekranasda ingin membangun pembinaan yang inklusif. Kesempatan untuk berkembang harus terbuka bagi lebih banyak perajin, termasuk pelaku usaha kecil yang masih membutuhkan pendampingan untuk meningkatkan kualitas dan memperluas jangkauan pasarnya,” ungkapnya.

Pengembangan katalog produk dan optimalisasi promosi digital juga menjadi bagian dari upaya yang ingin didorong agar pemasaran kerajinan Makassar tidak hanya bergantung pada keikutsertaan dalam pameran fisik.

Menutup partisipasi pada INACRAFT 2026, Rosnani berharap pengalaman selama lima hari pameran dapat memperkuat upaya Dekranasda dalam membangun industri kerajinan yang mampu beradaptasi dengan perkembangan zaman tanpa kehilangan identitas budaya daerah.

“Komitmen Dekranasda Kota Makassar adalah terus mendorong pembinaan, promosi, kolaborasi, dan perluasan akses pasar bagi para perajin sesuai dengan program dan kapasitas yang tersedia,” tuturnya.

Ia berharap pengembangan kerajinan lokal tidak hanya berorientasi pada penampilan produk dalam pameran, tetapi juga mampu memberikan manfaat jangka panjang terhadap keberlanjutan usaha, peningkatan kesejahteraan perajin, dan penguatan ekonomi kreatif Kota Makassar.

Serah Terima Pataka Pallawa Lipu Polda Sulsel, Djuhandani Berpamitan dan Awal Chairuddin Siap Emban Amanah

 

Nuansa Terkini Makassar,— Upacara serah terima Pataka Pallawa Lipu Polda Sulawesi Selatan digelar pada Jumat (9/10/2026) sebagai bagian dari rangkaian serah terima jabatan (sertijab) Kepala Kepolisian Daerah (Kapolda) Sulawesi Selatan. Momentum tersebut menandai peralihan kepemimpinan dari Irjen Pol Djuhandani Raharjo Puro, S.H., M.H., kepada Kapolda Sulsel yang baru, Irjen Pol Dr. M. Awal Chairuddin, S.I.K., M.H.

Upacara ini tidak sekadar menjadi simbol pergantian kepemimpinan, tetapi juga menegaskan kesinambungan pengabdian Polri dalam menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat (kamtibmas), menegakkan hukum, serta memberikan perlindungan dan pelayanan kepada masyarakat Sulawesi Selatan.

Dalam sambutannya, kedua pejabat menyampaikan pesan tentang pentingnya loyalitas, profesionalisme, sinergi, dan tanggung jawab dalam menjalankan tugas kepolisian.

Djuhandani: Sulawesi Selatan Akan Selalu Dikenang

Dalam sambutan perpisahannya, Irjen Pol Djuhandani Raharjo Puro menyampaikan rasa bangga dan terima kasih kepada seluruh personel Polda Sulsel serta masyarakat yang telah memberikan dukungan selama dirinya bertugas di Sulawesi Selatan.

Ia mengungkapkan, meskipun masa tugasnya relatif singkat, sekitar setengah bulan, pengalaman memimpin Polda Sulsel memberikan kesan mendalam dalam perjalanan pengabdiannya sebagai anggota Polri.

“Kurang lebih setengah bulan saya berada di Polda Sulawesi Selatan. Saya bangga memimpin Polda Sulawesi Selatan, Bumi Anging Mammiri tercinta ini, serta dapat diterima dengan tangan terbuka oleh segenap unsur dan lapisan masyarakat,” ungkapnya.

Djuhandani juga menyampaikan apresiasi kepada seluruh personel Polda Sulsel atas dukungan, sinergi, dedikasi, dan loyalitas dalam menjaga situasi kamtibmas agar tetap aman dan kondusif.

Menurutnya, soliditas dan kerja sama seluruh jajaran kepolisian merupakan faktor penting dalam mendukung kelancaran pelaksanaan berbagai agenda nasional maupun daerah.

Pada kesempatan tersebut, Djuhandani menyatakan bahwa masa tugasnya di wilayah hukum Polda Sulawesi Selatan telah berakhir. Ia pun berpamitan sekaligus memohon doa untuk menjalankan amanah dan tugas baru.

“Saya mohon pamit, mohon doa untuk tugas yang baru, serta diizinkan saya menyampaikan permohonan maaf yang sepenuh hati kepada seluruh keluarga besar Polda Sulawesi Selatan, jajaran Korem, dan segenap lapisan masyarakat Sulawesi Selatan,” tuturnya.

Ia menegaskan bahwa Sulawesi Selatan bukan sekadar tempat menjalankan tugas kedinasan, melainkan bagian dari perjalanan pengabdian yang akan selalu dikenang.

Titip Pesan Loyalitas dan Pengabdian kepada Kapolda Baru

Kepada Kapolda Sulsel yang baru, Irjen Pol Dr. M. Awal Chairuddin, Djuhandani menyampaikan ucapan selamat bertugas. Ia berharap seluruh personel kepolisian dan masyarakat dapat memberikan dukungan agar kepemimpinan baru dapat berjalan dengan baik.

Ia juga berpesan kepada seluruh personel Polda Sulsel agar senantiasa menjaga kesetiaan dan pengabdian kepada Negara Kesatuan Republik Indonesia, Presiden Republik Indonesia, Kapolri, serta Kapolda Sulawesi Selatan yang baru.

Menurutnya, loyalitas tidak cukup hanya diucapkan, tetapi harus diwujudkan melalui pelaksanaan tugas yang profesional, penuh tanggung jawab, serta mengutamakan kepentingan bangsa dan negara.

Pesan tersebut menjadi penegasan bahwa pergantian kepemimpinan harus tetap diiringi dengan komitmen menjaga soliditas institusi dan meningkatkan kualitas pelayanan kepada masyarakat.

Awal Chairuddin: Jabatan Kapolda Adalah Amanah

Sementara itu, Kapolda Sulawesi Selatan yang baru, Irjen Pol Dr. M. Awal Chairuddin, S.I.K., M.H., menyampaikan rasa syukur kepada Allah SWT atas kepercayaan dan amanah yang diberikan kepadanya untuk memimpin Polda Sulawesi Selatan.

Ia menegaskan bahwa jabatan Kapolda bukan sekadar kedudukan atau kewenangan, melainkan tanggung jawab besar yang harus dilaksanakan dengan sungguh-sungguh demi memberikan manfaat bagi masyarakat.

“Jabatan Kapolda Sulawesi Selatan yang baru merupakan suatu karunia dari Allah Subhanahu Wata’ala yang harus saya syukuri bersama keluarga, karena jabatan ini bagi saya merupakan amanah yang harus dilaksanakan agar dapat memberikan manfaat dan membawa berkah bagi masyarakat Sulawesi Selatan,” ujarnya.

Sebagai putra daerah Sulawesi Selatan, Awal Chairuddin menyatakan komitmennya untuk menjalankan tugas dengan mengedepankan nilai-nilai kearifan lokal yang selaras dengan prinsip pelayanan, perlindungan, dan pengayoman masyarakat.

Ia menggambarkan peran kepolisian sebagai garda terdepan dalam melindungi negeri, menjaga lingkungan masyarakat, dan membela tanah air. Menurutnya, semangat tersebut harus tercermin dalam sikap kepedulian, penghormatan terhadap sesama, nilai kemanusiaan, serta keberanian untuk hadir ketika masyarakat membutuhkan bantuan.

Ia juga menekankan pentingnya kebersamaan dan kearifan lokal Sulawesi Selatan sebagai landasan dalam membangun hubungan yang harmonis antara Polri dan masyarakat.

Apresiasi atas Kepemimpinan Kapolda Sebelumnya

Dalam sambutannya, Awal Chairuddin turut menyampaikan apresiasi dan terima kasih kepada Irjen Pol Djuhandani Raharjo Puro atas pengabdian dan kepemimpinannya selama bertugas di Polda Sulawesi Selatan.

Ia menilai berbagai upaya yang telah dilakukan oleh kepemimpinan sebelumnya turut berkontribusi dalam menjaga situasi kamtibmas di wilayah hukum Polda Sulsel.

Menurutnya, kemampuan jajaran kepolisian dalam mengendalikan berbagai gangguan keamanan serta mengungkap kasus-kasus yang meresahkan masyarakat merupakan bagian penting dari pelaksanaan tugas Polri.

Awal Chairuddin juga mengapresiasi para pejabat utama, Kapolres, dan seluruh personel Polda Sulsel yang telah menyambut kedatangannya untuk memimpin institusi kepolisian di daerah tersebut.

Ia berharap dukungan dan kerja sama seluruh jajaran terus terjaga, mengingat tantangan tugas kepolisian ke depan membutuhkan kerja keras, koordinasi, dan komitmen bersama.

“Sebagai putra daerah Sulawesi Selatan, saya mengharapkan dukungan serta bantuan dari kalian dalam menghadapi pelaksanaan tugas ke depan yang cukup banyak dan tidak ringan, yang memerlukan kerja keras dari kita semua agar situasi kamtibmas dapat terpelihara dengan baik,” tegasnya.

Menurut Awal Chairuddin, keberhasilan menjaga keamanan daerah tidak dapat diwujudkan oleh kepolisian semata, tetapi memerlukan dukungan dan sinergi dengan TNI, pemerintah daerah, serta seluruh elemen masyarakat.

Pataka Pallawa Lipu, Simbol Kesinambungan Pengabdian

Upacara serah terima Pataka Pallawa Lipu menjadi salah satu momentum penting dalam rangkaian pergantian kepemimpinan Polda Sulawesi Selatan.

Lebih dari sekadar prosesi seremonial, kegiatan tersebut mencerminkan kesinambungan tanggung jawab institusi Polri dalam menjaga stabilitas keamanan, melindungi masyarakat, menegakkan hukum, serta memberikan pelayanan yang profesional dan berkeadilan.

Pergantian kepemimpinan ini diharapkan semakin memperkuat soliditas internal Polda Sulsel sekaligus meningkatkan sinergi dengan TNI, pemerintah daerah, dan seluruh elemen masyarakat.

Dengan dukungan bersama, jajaran Polda Sulawesi Selatan diharapkan mampu menghadapi berbagai tantangan keamanan serta menjaga situasi kamtibmas agar tetap aman dan kondusif di seluruh wilayah Bumi Anging Mammiri.

Menutup sambutannya, Awal Chairuddin berharap seluruh personel senantiasa mendapatkan petunjuk dan kekuatan dari Allah SWT dalam menjalankan tugas pengabdian kepada masyarakat, bangsa, dan negara.

Semangat kebersamaan, loyalitas, dan profesionalisme pun diharapkan menjadi landasan bagi kepemimpinan baru Polda Sulawesi Selatan dalam mewujudkan kepolisian yang humanis, bertanggung jawab, dan semakin dekat dengan masyarakat.