50 Sekolah di Makassar Siap Menuju Akreditasi Perpustakaan

 

Nuansa Terkini Makassar, -- Sebanyak 100 peserta dari 50 SD dan SMP di Kota Makassar mengikuti Bimbingan Teknis (Bimtek) Peningkatan Kapasitas Tenaga Perpustakaan Sekolah, di Ruang Sipakatau Rabu–Jumat (19–21/8/2026). 

Kegiatan yang digelar Dinas Perpustakaan Kota Makassar melalui Bidang Pengembangan Perpustakaan dan Pembudayaan Kegemaran Membaca ini merupakan tindak lanjut Lokakarya Pengelolaan Perpustakaan Sekolah yang sebelumnya diikuti 76 sekolah.

Dari proses tersebut, 50 sekolah terpilih dan menyatakan kesiapan mengikuti akreditasi perpustakaan sekolah tahun 2026.

Bimtek dibuka Sekretaris Dinas Perpustakaan Kota Makassar, Syahruddin, mewakili Kepala Dinas Perpustakaan Kota Makassar. Kegiatan turut dihadiri Kepala Bidang Perpustakaan Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Daerah Provinsi Sulawesi Selatan, Hj. Feby Primajanti.

Syahruddin mengatakan bimtek ini menjadi bagian dari komitmen Dinas Perpustakaan Kota Makassar dalam memperkuat pembinaan perpustakaan sekolah secara berkelanjutan.

"Mulai dari lokakarya, Bimtek, implementasi, pendampingan hingga persiapan akreditasi, guna mewujudkan Makassar Literasi Kuat melalui Gemar Membaca dan Peran Perpustakaan," ungkapnya. 

Pada hari pertama, peserta mendapat materi pengelolaan bahan dan pelayanan perpustakaan yang disampaikan Desy Selviana, Pustakawan Berprestasi Nasional dari Sulsel sekaligus Pustakawan Ahli Madya Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Provinsi Sulsel.

Peserta juga dibekali penggunaan aplikasi SLiMS untuk otomasi perpustakaan oleh Afzazul Rahman, IT Layanan Perpustakaan Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Provinsi Sulsel. Selain teori, peserta mendapat pendampingan praktik instalasi dan pengenalan fitur SLiMS.

Sementara pada hari kedua dan ketiga, materi difokuskan pada penyusunan bukti fisik akreditasi, meliputi standar koleksi, sarana dan prasarana, pelayanan, tenaga perpustakaan, serta penyelenggaraan dan pengelolaan perpustakaan. 

Peserta juga mengikuti pembuatan akun SIPAPI (Sistem Penilaian Akreditasi Perpustakaan Indonesia), simulasi pendaftaran, dan pengajuan bukti fisik.

Materi disampaikan oleh asesor akreditasi perpustakaan Provinsi Sulawesi Selatan, Dr. Iskandar, Syamsir, Amaluddin Zainal, dan H. Syamsuddin. 

"Saya berharap 50 sekolah peserta mampu menerapkan hasil Bimtek di perpustakaan masing-masing sekaligus memenuhi standar akreditasi," ucap Syahruddin. 

Sementara, Plt. Kepala Bidang Pengembangan Perpustakaan dan Pembudayaan Kegemaran Membaca, Tulus Wulan Juni, selaku ketua panitia, mengatakan Bimtek memberikan pembekalan teknis terkait pengelolaan dan pelayanan perpustakaan, pemanfaatan teknologi informasi, serta penyiapan bukti fisik enam komponen akreditasi.

“Bimtek ini memberikan pembekalan teknis pengelolaan dan pelayanan perpustakaan, termasuk penggunaan IT, dengan hasil akhir seluruh sekolah dapat menyiapkan diri mengikuti akreditasi perpustakaan tahun ini,” pungkas Tulus.

Sekda Zulkifly Terima Audiensi PA Kelas IA Makassar: Bahas Sidang Terpadu Perwalian Anak Panti

 

Nuansa Terkini Makassar,— Sekretaris Daerah (Sekda) Makassar Andi Zulkifly menyambut baik rencana Pengadilan Agama (PA) Kelas IA Makassar menggelar sidang terpadu untuk menetapkan perwalian anak-anak panti asuhan dan anak yatim yang belum memiliki wali sah secara hukum.

Menurut Sekda Zulkifly, program tersebut merupakan bagian dari pelayanan pemerintah untuk memastikan anak yatim dan anak terlantar memperoleh hak-haknya, termasuk hak atas pendidikan dan kepastian hukum.

“Tentu ini bagian dari pelayanan Kota Makassar. Ini juga berhubungan dengan DP3A, bagaimana kita melayani anak yatim dan anak terlantar agar hak-haknya terpenuhi, termasuk jangan sampai putus sekolah,” ujar Sekda Zulkifly saat menerima audiensi PA Kelas IA Makassar di Ruang Rapat Sekda, Kantor Balai Kota Makassar, Kamis (20/8).

Pada kesempatan itu, hadir Kepala Dinas Sosial (Dinsos) Makassar Andi Bukti Djufrie, Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Disdukcapil) Makassar Muh Hatim bersama perwakilan pejabat OPD teknis dan pemerintah Kecamatan Biringkanaya. 

Zul--sapaan akrabnya--meminta perangkat daerah terkait segera melakukan pendataan terhadap anak-anak yang berada di panti asuhan, termasuk memastikan status perwalian masing-masing anak.

“Kita bisa cek anak-anak panti dalam hal perwalian. Kalau belum resmi, nanti kita sambungkan dengan Pengadilan Agama agar proses perwaliannya bisa dipercepat,” kata Mantan Camat Ujung Pandang ini.

Ia juga menilai persoalan perwalian perlu mendapat perhatian karena administrasi kependudukan selama ini lebih banyak mengakomodasi status orang tua, sementara status wali belum sepenuhnya terakomodasi.

“Info Dukcapil, ini juga hal yang baru. Selama ini yang dikenal dalam administrasi kependudukan adalah orang tua, bukan wali. Yang selama ini diproses adalah pengangkatan anak berdasarkan penetapan pengadilan. Karena itu, terkait perwalian ini kami akan koordinasikan mekanisme dan tata caranya,” jelasnya.

Tak hanya itu, PA Kelas IA meminta bantuan pembangunan drainase depan kantor. Menanggapi usulan tersebut, Zulkifly mengatakan pembangunan infrastruktur harus disesuaikan dengan kewenangan, perencanaan, serta mekanisme penganggaran pemerintah daerah.

Mantan Kepala Badan Perencanaan dan Pembangunan Daerah (Bappeda) Makassar itu meminta Dinas Pekerjaan Umum (PU) mengecek kondisi lokasi dan memastikan status kewenangan jalan, termasuk kemungkinan penanganannya melalui kewenangan Pemerintah Kota Makassar.

“Untuk pembangunan infrastruktur tentu ada regulasi. Harus melalui tahap perencanaan dan penganggaran. Nanti Dinas PU yang akan mengecek apakah lokasi tersebut masuk kewenangan jalan kota atau bukan,” kata Zulkifly.

Jika menjadi kewenangan Pemkot Makassar, ia berharap penanganan drainase dapat dimasukkan dalam perencanaan pembangunan dan diupayakan melalui penganggaran yang tersedia.

“Kalau memang menjadi kewenangan pemerintah kota, tentu ini menjadi kewajiban kita untuk menanganinya. Saya berharap Dinas PU bisa melihat dulu kondisi di lapangan dan memasukkannya dalam perencanaan,” pungkasnya.

Terpisah, Sekretaris PA Kelas IA Makassar Yusran mengatakan, program Sidang Terpadu Perwalian Anak ini bertujuan memberikan kepastian hukum bagi anak-anak panti, khususnya terkait perwalian, pengangkatan anak, dan hak asuh.

“Ada dua tujuan audiensi. Pertama, rencana program sidang terpadu terhadap anak panti yang tidak memiliki orang tua. Ini terkait sidang perwalian, pengangkatan anak, atau hak asuh yang dilegalkan secara hukum, baik oleh perseorangan maupun pejabat yang berwenang,” kata Yusran.

Menurut Yusran, kepastian hukum mengenai perwalian penting agar anak-anak panti dapat memperoleh hak-haknya, termasuk dalam pendidikan dan pengurusan administrasi kependudukan.

Pelaksanaan program tersebut membutuhkan dukungan Pemerintah Kota (Pemkot) Makassar, terutama dalam penyediaan data anak melalui Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Dukcapil), Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (DP3A), serta Dinas Sosial.

Pemkot Makassar juga diharapkan membantu penyediaan tempat sidang dan transportasi bagi majelis hakim. Program tersebut ditargetkan mulai digodok pada Agustus 2026.

“Secara teknis, kami berharap Dinsos dan DP3A dapat membantu pendataan. Momentum Agustus ini kita harapkan bisa menjadi momentum bagi mereka untuk merdeka, terutama dari persoalan administrasi dan kepastian hukum,” ujarnya.

Selain persoalan perwalian, Yusran menyampaikan kebutuhan penguatan kerja sama antara PA Kelas IA Makassar dan Pemkot, yakni pembangunan drainase depan kantor PA Makassar Kelas IA di Jalan Perintis Kemerdekaan. Kawasan tersebut kerap mengalami banjir saat hujan deras karena belum memiliki drainase yang memadai.

“Kami meminta dibuatkan drainase dari pintu masuk kantor sampai keluar karena saat hujan, air menggenangi kawasan hingga ke perumahan. Kondisi ini juga dikhawatirkan dapat menyebabkan pagar kantor roboh,” kata Yusran.

Ia berharap pembangunan drainase dapat diupayakan dalam waktu dekat, termasuk melalui perubahan anggaran apabila memungkinkan, sehingga persoalan tersebut dapat diantisipasi sebelum intensitas hujan meningkat pada akhir tahun. (*)

Ketua Dewan Lingkungan Paparkan Transformasi Pengelolaan Sampah Makassar, Muballigh Diajak Ambil Peran

Nuansa Terkini Makassar,— Ketua Dewan Lingkungan Hidup Kota Makassar, Melinda Aksa Munafri, menegaskan pentingnya keterlibatan seluruh elemen masyarakat, termasuk para muballigh, dalam memperkuat gerakan pengelolaan sampah dan mewujudkan Makassar yang bersih.

Hal tersebut disampaikan Melinda saat diundang sebagai narasumber dalam Diskusi Bulanan Dewan Pimpinan Pusat Ikatan Masjid Mushalla Indonesia Muttahidah (DPP IMMIM) dengan tema “Muballigh dan Spirit Kemerdekaan untuk Makassar Bersih”, yang berlangsung di Gedung 2 IMMIM, Kamis (20/8/2026).

Dalam kesempatan tersebut, Melinda mengajak para muballigh tidak hanya menyampaikan pesan keagamaan, tetapi juga mengambil peran dalam membangun kesadaran masyarakat terhadap persoalan lingkungan, khususnya kebiasaan memilah dan mengurangi sampah dari sumbernya.

Menurutnya, persoalan persampahan di Makassar merupakan tantangan yang membutuhkan kolaborasi seluruh pihak. Pemerintah Kota Makassar sebelumnya menghadapi persoalan pengelolaan TPA yang masih menerapkan sistem open dumping, termasuk persoalan pencemaran lingkungan akibat kebocoran air lindi.

Kondisi tersebut bahkan membuat Kota Makassar sempat mendapatkan sanksi administratif dari Kementerian Lingkungan Hidup. Pemerintah Kota kemudian diberikan tenggat waktu untuk melakukan pembenahan sistem persampahan, termasuk mengubah pengelolaan TPA dari metode open dumping menuju sistem sanitary landfill.

“Ini bukan hanya kebijakan pemerintah kota atau kebijakan wali kota. Ini merupakan instruksi dari pemerintah pusat yang harus dilaksanakan oleh kota-kota besar di Indonesia. Karena itu, kita semua harus bergerak bersama,” ujar Melinda.

Ia menjelaskan, pemerintah juga harus bergerak cepat menyusul adanya percepatan tenggat waktu pemilahan sampah sehingga hanya residu yang masuk ke TPA. Kondisi tersebut menuntut kesiapan infrastruktur sekaligus perubahan perilaku masyarakat di tingkat rumah tangga.

Melinda mengungkapkan, sekitar 60 persen sampah yang masuk ke TPA merupakan sampah organik, terutama sampah rumah tangga dan sisa makanan. Sementara sampah plastik berada di bawah 20 persen.

Data tersebut, kata dia, menunjukkan bahwa penanganan sampah tidak cukup hanya berfokus pada persoalan sampah plastik. Pengurangan sampah organik dari sumbernya menjadi bagian penting dalam menekan volume sampah yang berakhir di TPA.

“Kalau kita bisa menyelesaikan sampah dari rumah, dari RT dan RW, maka sampah yang keluar ke kecamatan akan semakin sedikit. Sampah yang sampai ke TPA juga akan semakin berkurang,” jelasnya.

Untuk memperkuat penanganan dari hulu, pemerintah bersama DLH, kecamatan, kelurahan dan berbagai unsur masyarakat terus melakukan koordinasi. Salah satu perkembangan yang dinilai cukup signifikan adalah pertumbuhan Bank Sampah Unit (BSU) di Kota Makassar.

Melinda menyebut, jumlah BSU yang sebelumnya berada di kisaran 300-an kini telah berkembang mendekati 700 unit. Pertumbuhan tersebut tidak hanya berasal dari pembentukan unit baru, tetapi juga semakin aktifnya bank sampah yang sebelumnya telah terbentuk.

Ia mengakui, penerapan kebijakan pemilahan dan pengurangan sampah sempat menghadirkan tantangan di lapangan. Tingginya volume sampah pada tahap awal membuat sejumlah wilayah harus beradaptasi dengan cepat.

Namun, kondisi tersebut sekaligus mendorong munculnya berbagai inovasi dari masyarakat. Sejumlah lurah melaporkan adanya upaya warga dalam menangani sampah organik, mulai dari metode sederhana seperti menggali dan menimbun hingga mencari alternatif lokasi pengelolaan sampah organik di lingkungan masing-masing.

“Memang di awal kita sempat kewalahan karena volume sampah yang masuk cukup tinggi. Tetapi kemudian kita melihat masyarakat mulai beradaptasi dan muncul berbagai inovasi di tingkat kelurahan,” tuturnya.

Di sisi lain, Melinda menekankan bahwa memilah sampah sebenarnya bukan pekerjaan yang sulit. Masyarakat tidak harus membeli tempat sampah baru untuk memulai kebiasaan tersebut.

Menurutnya, tiga jenis sampah dapat dipisahkan menggunakan wadah yang sudah tersedia di rumah, kemudian diberi label sederhana: organik, anorganik, dan residu.

“Tidak perlu membeli tempat sampah baru. Gunakan saja wadah yang ada di rumah, kemudian kita bagi menjadi tiga, organik, anorganik dan residu. Yang penting dilakukan setiap hari,” katanya.

Melinda juga menyampaikan perkembangan pembenahan TPA yang saat ini telah mencapai sekitar 91 persen. Pembenahan tersebut sebelumnya turut mendapat perhatian dari Menteri Lingkungan Hidup yang melakukan kunjungan dan memberikan apresiasi terhadap progres yang dilakukan Pemerintah Kota Makassar.

Dengan progres tersebut, pemerintah berharap sanksi administratif terkait persoalan TPA dapat segera dicabut sehingga operasional TPA dapat kembali berjalan secara normal dengan sistem sanitary landfill.

Ia juga menyebut kondisi lingkungan di sekitar area yang telah dilakukan pembenahan menunjukkan perkembangan positif. Keluhan terkait bau yang sebelumnya kerap dirasakan warga disebut mulai berkurang, termasuk pada pagi dan sore hari ketika arah angin membawa aroma dari kawasan TPA.

Bagi Melinda, keberhasilan pengelolaan sampah tidak hanya ditentukan oleh pembangunan infrastruktur, tetapi juga oleh perubahan perilaku masyarakat.

Karena itu, ia menilai muballigh memiliki posisi strategis untuk menyampaikan pesan lingkungan melalui ruang-ruang keagamaan. Nilai kebersihan, tanggung jawab, kepedulian terhadap sesama dan menjaga lingkungan dapat diterjemahkan menjadi gerakan nyata di tengah masyarakat.

“Ini adalah langkah baik untuk memulai kebiasaan baru. Kalau bukan kita yang memulai dari sekarang, kapan lagi? Kalau bukan kita, siapa lagi?” tegasnya.

Melinda berharap diskusi bersama DPP IMMIM dapat menjadi ruang untuk memperkuat kolaborasi antara pemerintah, tokoh agama dan masyarakat. Semangat kemerdekaan, menurutnya, harus diwujudkan melalui keberanian membangun kebiasaan baru dan mengambil tanggung jawab bersama terhadap lingkungan.

Dengan keterlibatan para muballigh sebagai penggerak kesadaran di tengah masyarakat, ia optimistis pesan tentang Makassar Bersih dapat menjangkau lebih banyak keluarga dan mendorong perubahan dari tingkat rumah tangga.

“Spirit kemerdekaan juga berarti kita berani berubah. Mari kita mulai dari hal yang paling sederhana, memilah sampah dari rumah dan menjaga lingkungan kita bersama,” pungkas Melinda. (*)

Hari Kedua SMEP 2026, Ketua Tim Penggerak PKK Makassar Perkuat Peran PKK Hadapi Isu Strategis

 

Nuansa Terkini Makassar,— Tim Penggerak PKK Kota Makassar melanjutkan pelaksanaan Supervisi, Monitoring, Evaluasi, dan Pelaporan (SMEP) Tahun 2026 di Kecamatan Biringkanaya dan Kecamatan Tamalanrea, Rabu (19/8/2026).

Memasuki hari kedua pelaksanaan, SMEP menjadi bagian dari upaya TP PKK Kota Makassar mengevaluasi pelaksanaan 10 Program Pokok PKK sekaligus melihat capaian program di tingkat kecamatan hingga kelurahan.

Ketua TP PKK Kota Makassar, Melinda Aksa, mengatakan SMEP tidak hanya diarahkan untuk melihat kelengkapan administrasi dan pelaporan, tetapi juga memastikan program yang dijalankan sesuai dengan kebutuhan masyarakat.

“SMEP ini sangat bermanfaat untuk kita melihat bagaimana program-program kita berjalan di kecamatan dan kelurahan. Kita juga bisa melihat apa yang sudah baik dan apa yang masih perlu kita tingkatkan,” ujar Melinda.

Menurutnya, dinamika persoalan di masyarakat menuntut gerakan PKK untuk terus menyesuaikan diri. Karena itu, pelaksanaan 10 Program Pokok PKK pada 2026 perlu diarahkan pada isu-isu yang memiliki dampak langsung terhadap keluarga dan lingkungan.

Melinda menyebut sejumlah isu yang menjadi perhatian, antara lain pencegahan stunting, pemberdayaan ekonomi keluarga melalui UMKM, peningkatan kualitas pendidikan anak, serta penguatan kepedulian terhadap lingkungan, khususnya pemilahan dan pengelolaan sampah.

“PKK harus semakin responsif dan adaptif. Kita tidak bisa hanya menjalankan program secara rutinitas, tetapi harus melihat apa yang menjadi kebutuhan masyarakat saat ini,” katanya.

Dalam pelaksanaan SMEP kali ini, persoalan persampahan menjadi salah satu perhatian yang ditekankan Melinda. Ia mendorong kader PKK untuk mengambil peran dalam membangun kebiasaan memilah sampah sejak dari rumah.

Menurutnya, perubahan perilaku masyarakat harus dimulai dari lingkungan terkecil, terutama keluarga. Kader PKK dinilai memiliki posisi strategis karena berinteraksi langsung dengan keluarga dan masyarakat di wilayah masing-masing.

“Persoalan sampah ini harus kita mulai dari rumah. Ibu-ibu PKK harus menjadi contoh bagaimana sampah dipilah dan dikelola. Dengan begitu, sampah yang masuk ke TPA bisa kita reduksi,” jelasnya.

Melinda juga mendorong penguatan pengelolaan sampah melalui Tempat Pengolahan Sampah Reduce, Reuse, Recycle (TPS3R) di tingkat kelurahan. Menurutnya, upaya mengurangi sampah yang berakhir di TPA membutuhkan keterlibatan berbagai pihak dan tidak dapat hanya mengandalkan pemerintah.

“Kalau kita ingin menyelesaikan persoalan sampah, semua harus bergerak. Dari rumah, lingkungan, kelurahan, sampai kecamatan,” ujarnya.

Selain persoalan lingkungan, Melinda menekankan pentingnya dukungan pemerintah wilayah terhadap pelaksanaan program PKK. Ia menilai sinergi antara pengurus PKK, pemerintah kecamatan, dan kelurahan menjadi salah satu faktor penting agar program dapat berjalan secara efektif.

“Kerja sama antara ibu-ibu dan bapak-bapak ini penting. Ibu-ibu bergerak di lapangan, sementara dukungan dari pemerintah kecamatan dan kelurahan juga sangat dibutuhkan agar program kita bisa berjalan dengan baik,” tuturnya.

Rangkaian SMEP 2026 sebelumnya telah dimulai di Kecamatan Manggala dan dilanjutkan di wilayah Panakkukang, sebelum memasuki Kecamatan Biringkanaya dan Tamalanrea. Pelaksanaan dilakukan secara bertahap sebagai bagian dari monitoring TP PKK Kota Makassar terhadap pelaksanaan program di wilayah.

Melalui SMEP, TP PKK Kota Makassar juga dapat memetakan capaian dan kendala yang dihadapi pengurus di tingkat kecamatan maupun kelurahan. Hasil evaluasi tersebut selanjutnya menjadi bahan untuk melakukan pembenahan dan meningkatkan kualitas pelaksanaan program.

Melinda berharap SMEP dapat menjadi ruang evaluasi yang menghasilkan langkah konkret, bukan sekadar agenda rutin tahunan.

Ia mendorong seluruh kader PKK untuk terus memperkuat koordinasi dan kolaborasi agar 10 Program Pokok PKK dapat diterjemahkan menjadi kegiatan yang relevan, terukur, dan memberikan manfaat bagi keluarga serta masyarakat.

“Yang kita harapkan bukan hanya programnya berjalan, tetapi bagaimana program itu benar-benar dirasakan manfaatnya oleh masyarakat,” pungkasnya. (*).

Hari Kedua SMEP 2026, Ketua Tim Penggerak PKK Makassar Perkuat Peran PKK Hadapi Isu Strategis

Nuansa Terkini Makassar,— Tim Penggerak PKK Kota Makassar melanjutkan pelaksanaan Supervisi, Monitoring, Evaluasi, dan Pelaporan (SMEP) Tahun 2026 di Kecamatan Biringkanaya dan Kecamatan Tamalanrea, Rabu (19/8/2026).

Memasuki hari kedua pelaksanaan, SMEP menjadi bagian dari upaya TP PKK Kota Makassar mengevaluasi pelaksanaan 10 Program Pokok PKK sekaligus melihat capaian program di tingkat kecamatan hingga kelurahan.

Ketua TP PKK Kota Makassar, Melinda Aksa, mengatakan SMEP tidak hanya diarahkan untuk melihat kelengkapan administrasi dan pelaporan, tetapi juga memastikan program yang dijalankan sesuai dengan kebutuhan masyarakat.

“SMEP ini sangat bermanfaat untuk kita melihat bagaimana program-program kita berjalan di kecamatan dan kelurahan. Kita juga bisa melihat apa yang sudah baik dan apa yang masih perlu kita tingkatkan,” ujar Melinda.

Menurutnya, dinamika persoalan di masyarakat menuntut gerakan PKK untuk terus menyesuaikan diri. Karena itu, pelaksanaan 10 Program Pokok PKK pada 2026 perlu diarahkan pada isu-isu yang memiliki dampak langsung terhadap keluarga dan lingkungan.

Melinda menyebut sejumlah isu yang menjadi perhatian, antara lain pencegahan stunting, pemberdayaan ekonomi keluarga melalui UMKM, peningkatan kualitas pendidikan anak, serta penguatan kepedulian terhadap lingkungan, khususnya pemilahan dan pengelolaan sampah.

“PKK harus semakin responsif dan adaptif. Kita tidak bisa hanya menjalankan program secara rutinitas, tetapi harus melihat apa yang menjadi kebutuhan masyarakat saat ini,” katanya.

Dalam pelaksanaan SMEP kali ini, persoalan persampahan menjadi salah satu perhatian yang ditekankan Melinda. Ia mendorong kader PKK untuk mengambil peran dalam membangun kebiasaan memilah sampah sejak dari rumah.

Menurutnya, perubahan perilaku masyarakat harus dimulai dari lingkungan terkecil, terutama keluarga. Kader PKK dinilai memiliki posisi strategis karena berinteraksi langsung dengan keluarga dan masyarakat di wilayah masing-masing.

“Persoalan sampah ini harus kita mulai dari rumah. Ibu-ibu PKK harus menjadi contoh bagaimana sampah dipilah dan dikelola. Dengan begitu, sampah yang masuk ke TPA bisa kita reduksi,” jelasnya.

Melinda juga mendorong penguatan pengelolaan sampah melalui Tempat Pengolahan Sampah Reduce, Reuse, Recycle (TPS3R) di tingkat kelurahan. Menurutnya, upaya mengurangi sampah yang berakhir di TPA membutuhkan keterlibatan berbagai pihak dan tidak dapat hanya mengandalkan pemerintah.

“Kalau kita ingin menyelesaikan persoalan sampah, semua harus bergerak. Dari rumah, lingkungan, kelurahan, sampai kecamatan,” ujarnya.

Selain persoalan lingkungan, Melinda menekankan pentingnya dukungan pemerintah wilayah terhadap pelaksanaan program PKK. Ia menilai sinergi antara pengurus PKK, pemerintah kecamatan, dan kelurahan menjadi salah satu faktor penting agar program dapat berjalan secara efektif.

“Kerja sama antara ibu-ibu dan bapak-bapak ini penting. Ibu-ibu bergerak di lapangan, sementara dukungan dari pemerintah kecamatan dan kelurahan juga sangat dibutuhkan agar program kita bisa berjalan dengan baik,” tuturnya.

Rangkaian SMEP 2026 sebelumnya telah dimulai di Kecamatan Manggala dan dilanjutkan di wilayah Panakkukang, sebelum memasuki Kecamatan Biringkanaya dan Tamalanrea. Pelaksanaan dilakukan secara bertahap sebagai bagian dari monitoring TP PKK Kota Makassar terhadap pelaksanaan program di wilayah.

Melalui SMEP, TP PKK Kota Makassar juga dapat memetakan capaian dan kendala yang dihadapi pengurus di tingkat kecamatan maupun kelurahan. Hasil evaluasi tersebut selanjutnya menjadi bahan untuk melakukan pembenahan dan meningkatkan kualitas pelaksanaan program.

Melinda berharap SMEP dapat menjadi ruang evaluasi yang menghasilkan langkah konkret, bukan sekadar agenda rutin tahunan.

Ia mendorong seluruh kader PKK untuk terus memperkuat koordinasi dan kolaborasi agar 10 Program Pokok PKK dapat diterjemahkan menjadi kegiatan yang relevan, terukur, dan memberikan manfaat bagi keluarga serta masyarakat.

“Yang kita harapkan bukan hanya programnya berjalan, tetapi bagaimana program itu benar-benar dirasakan manfaatnya oleh masyarakat,” pungkasnya. (*)

Sekda Makassar Dorong Digitalisasi Retribusi Sampah Lewat Lontara Plus

 

Nuansa Terkini Makassar,— Pemerintah Kota (Pemkot) Makassar memperkuat pengawasan kebersihan wilayah sekaligus mendorong percepatan digitalisasi retribusi sampah melalui aplikasi Lontara Plus.

Hal itu disampaikan Sekretaris Daerah (Sekda) Makassar, Andi Zulkifly dalam rapat koordinasi digitalisasi retribusi sampah di ruang rapat Sekda Kantor Balai Kota Makassar, Selasa (18/8). Hadir Tim Ahli Pemkot Makassar Andi Gita Namira Patigana, Kadiskominfo Makassar Muh Roem dan camat.

Sekda Makassar Andi Zulkifly meminta seluruh camat dan lurah meningkatkan pengawasan kebersihan, khususnya di jalan-jalan utama yang menjadi wajah Kota Makassar.

Ia menilai persoalan kebersihan tidak hanya bergantung pada petugas kebersihan, tetapi juga membutuhkan kepedulian dan tanggung jawab aparatur di tingkat kecamatan dan kelurahan.

“Yang pertama saya minta adalah kebersihan. Jaga wilayah masing-masing. Saya ingin masyarakat menilai bahwa pemerintahan Pak Wali Munafri, betul-betul membuat Makassar semakin bersih, bukan semakin kotor,” kata Andi Zulkifly.

Menurut Mantan Kepala Badan Perencanaan dan Pembangunan Daerah (Bappeda) Makassar itu, lurah harus aktif memantau kondisi wilayah sejak pagi hingga malam. Pengawasan tersebut terutama difokuskan pada ruas jalan utama yang menjadi jalur masyarakat dan tamu daerah.

“Saya minta camat melakukan pemantauan dan memerintahkan lurah untuk turun melakukan pengawasan. Pagi, sore, dan malam silakan diatur sesuai kondisi masing-masing wilayah. Saya juga akan bersama jajaran pemerintahan mengecek jalan-jalan, terutama jalan utama,” ujarnya.

Zulkifly juga menyoroti keberadaan sampah yang berasal dari aktivitas pembangunan. Meski bukan seluruhnya menjadi kewenangan pemerintah, ia meminta aparatur wilayah tetap mengambil langkah agar sampah tersebut tidak mengganggu kebersihan lingkungan.

“Kalau ada sampah bangunan di wilayah, tetap menjadi tanggung jawab kita untuk memastikan tidak mengganggu. Kalau berasal dari rumah masing-masing, tegur pemiliknya. Intinya adalah kepedulian terhadap wilayah,” tegasnya.

Ia juga mengingatkan para camat untuk aktif mengikuti rapat koordinasi pemerintah kota. Menurutnya, koordinasi menjadi bagian penting dalam memastikan berbagai persoalan di tingkat kelurahan dapat ditangani dengan baik.

“Camat itu wajib rapat dan berkoordinasi. Kalau ada camat yang tidak pernah rapat, itu bahaya. Bagaimana mau membangun harmoni kalau koordinasi dengan pekerjaan di bawah yang begitu banyak dan karakter masyarakat yang beragam tidak berjalan?” katanya.

Selain kebersihan, Zulkifly meminta perangkat daerah mempercepat penerapan digitalisasi pembayaran retribusi sampah melalui aplikasi Lontara Plus. Ia mendorong setiap kecamatan dan kelurahan memberikan contoh langsung kepada masyarakat dengan melakukan transaksi digital.

“Sentuhan teknologi itu penting. Kita sudah punya fitur Lontara Plus. Tolong disosialisasikan dan dites. Setiap lurah harus mencoba bagaimana cara membayar melalui Lontara Plus,” ujarnya.

Menurut dia, sistem pembayaran digital dapat mengurangi potensi persoalan dalam pengelolaan pembayaran melalui kolektor. Karena itu, setiap kecamatan diminta memiliki target dan perwakilan warga yang melakukan transaksi digital.

“Lebih baik masyarakat membayar langsung melalui sistem digital daripada melalui kolektor yang kemudian menimbulkan persoalan. Kita harus hati-hati karena ada laporan masyarakat sudah menyerahkan uang, tetapi ternyata tidak masuk ke bank,” jelasnya.

Zulkifly juga meminta penyempurnaan basis data retribusi sampah. Pendataan, kata dia, perlu menggunakan unit bangunan atau rumah sebagai basis utama, kemudian dikategorikan berdasarkan fungsi dan kemampuan membayar.

“Database-nya harus disempurnakan. Unit pendataannya adalah rumah. Kita harus tahu berapa jumlah bangunan atau rumah di setiap kelurahan. Dari situ kita bisa melihat mana rumah tangga, mana usaha, mana yang besar dan mana yang kecil,” katanya.

Untuk meningkatkan penerimaan, ia meminta objek retribusi dari sektor usaha menjadi prioritas, khususnya restoran, kafe, hotel, dan usaha lain yang menghasilkan volume sampah cukup besar serta memiliki riwayat pembayaran yang baik.

Zulkifly menilai pendataan yang lebih akurat diperlukan agar pemerintah dapat menentukan secara tepat objek yang dikenai retribusi maupun kelompok masyarakat yang mendapatkan keringanan.

Ia juga menegaskan retribusi sampah berbeda dengan pajak. Retribusi merupakan pembayaran atas jasa pelayanan yang diberikan pemerintah kepada masyarakat. Karena itu, pelayanan pengangkutan sampah harus berjalan seiring dengan kewajiban pembayaran.

“Ini retribusi jasa umum. Ketika pemerintah memberikan pelayanan, masyarakat membayar. Kalau masyarakat membayar tetapi sampahnya tidak diangkut, pemerintah yang salah. Sebaliknya, kalau tidak membayar, jangan sampai tetap mendapatkan pelayanan tanpa ada pengawasan,” katanya.

Di sisi lain, mantan Camat Ujung Pandang ini meminta penegakan Peraturan Daerah (Perda) terkait larangan membuang sampah sembarangan diperkuat. Ia menyebut pemerintah kota telah meminta Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) memperkuat penyidik pegawai negeri sipil (PPNS) untuk mendukung penegakan aturan.

“Penegakan perda harus berjalan. Kalau ada yang membuang sampah sembarangan, harus ditindak sesuai aturan. PPNS Satpol PP sudah dipersiapkan. Tinggal bagaimana laporan dan mekanisme penindakannya dijalankan,” tegasnya.

Ia menambahkan, pendekatan penegakan aturan harus dibarengi edukasi kepada masyarakat. Aparatur kecamatan dan kelurahan diminta aktif menyosialisasikan kewajiban pembayaran retribusi sampah, penggunaan Lontara Plus, serta larangan membuang sampah sembarangan.

Selain itu, kantor kecamatan dan kelurahan diminta menjadi salah satu titik sosialisasi dan pendampingan penggunaan aplikasi Lontara Plus. Masyarakat yang datang mendapatkan pelayanan administrasi diharapkan sekaligus diarahkan mengenal dan mengunduh aplikasi tersebut.

“Semakin banyak warga yang mengunduh Lontara Plus, semakin baik karena berarti pelayanan digital kita berjalan. Saya minta camat dan lurah membantu masyarakat mengunduh dan menggunakan aplikasi tersebut di kantor pelayanan masing-masing,” katanya.

Zulkifly berharap langkah tersebut dapat memperkuat tata kelola kebersihan sekaligus meningkatkan transparansi dan efektivitas penerimaan retribusi di Kota Makassar.

“Yang paling penting hari ini adalah kebersihan. Kemudian sosialisasikan Lontara Plus dan pembayaran PBB maupun retribusi melalui aplikasi. Nanti kita lihat datanya dan kita monitoring bersama,” pungkasnya. (*)

Usai SMEP, Ketua Tim Penggerak PKK Evaluasi Pengelolaan Sampah Kecamatan Manggala

Nuansa Terkini Makassar,— Ketua Tim Penggerak PKK Kota Makassar, Melinda Aksa, memimpin rapat bersama jajaran Kecamatan Manggala dan para lurah se-Kecamatan Manggala, Selasa (18/8/2026). 

Rapat yang digelar usai kegiatan Supervisi, Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan (SMEP) tersebut turut membahas evaluasi program pengelolaan sampah, khususnya di wilayah Tamangapa.

Dalam arahannya, Melinda yang juga Ketua Dewan Lingkungan itu menekankan pentingnya membangun sistem pengelolaan sampah yang dimulai dari rumah tangga, RT hingga kelurahan.

Melinda mendorong setiap RT di Kecamatan Manggala memiliki 2 hingga 3 teba sebagai bagian dari upaya memperkuat pengelolaan sampah organik dari sumbernya. 

Ia meminta jajaran kecamatan dan lurah memastikan fasilitas tersebut tidak sekadar tersedia, tetapi benar-benar dimanfaatkan dan dikelola secara berkelanjutan oleh masyarakat.

“Pengelolaan sampah harus dimulai dari rumah dan lingkungan masing-masing. Kita ingin setiap RT mampu mengelola sampahnya, sehingga yang keluar dari lingkungan benar-benar hanya residu,” ujar Melinda.

Ia juga menyoroti masih adanya praktik pembakaran sampah dan pembuangan sampah sembarangan. Menurutnya, persoalan tersebut membutuhkan pengawasan yang lebih kuat serta keterlibatan aktif jajaran wilayah dan masyarakat.

Dalam evaluasi program, Kelurahan Tamangapa menjadi salah satu wilayah yang mendapat perhatian. Tamangapa memiliki 7 RW dan 43 RT, dengan 18 teba dan 4 Bank Sampah Unit (BSU).

Melinda mendorong Kluster Berlian yang berada di wilayah Tamangapa menjadi model percontohan pengelolaan sampah mandiri. Model tersebut diharapkan dapat menjadi contoh bagi lingkungan lain dalam membangun sistem pengelolaan sampah berbasis masyarakat.

Ia juga mendorong penguatan sosialisasi di setiap RT serta penambahan sarana seperti teba, komposter dan mesin pencacah apabila fasilitas yang tersedia telah mencapai kapasitas maksimal.

“Kalau ada lingkungan yang sudah berjalan baik, kita jadikan contoh dan direplikasi. Jangan berhenti pada satu titik, tetapi diperluas ke lingkungan lainnya,” katanya.

Selain Tamangapa, rapat turut mengevaluasi perkembangan pengelolaan sampah di tujuh kelurahan lainnya. Manggala memiliki 42 teba dan 17 BSU. Borong mengembangkan budidaya maggot melalui dukungan CSR PLN, sementara Antang memiliki 30 teba serta satu TPS3R yang menaungi 12 RT dengan kondisi nihil pengiriman sampah keluar.

Batua tercatat memiliki 27 teba, 10 BSU dan 13 urban farming. Bitoa memiliki 15 teba, tiga BSU dan dua urban farming. Biring Romang memiliki 44 teba dan lima urban farming, sedangkan Bangkala memiliki 43 teba serta mendapat dukungan CSR untuk pengadaan mesin pencacah yang akan dimanfaatkan dalam pengolahan organik.

Melinda juga menekankan pentingnya pengawasan terhadap sumber sampah dari sektor hotel, restoran dan kafe (Horeka), serta dapur Makan Bergizi Gratis (MBG).

Menurutnya, setiap sumber sampah harus memiliki tanggung jawab terhadap sampah yang dihasilkan. Pengelolaan secara mandiri perlu diperkuat agar sampah dari sektor usaha maupun dapur MBG tidak seluruhnya dibebankan kepada sistem pengangkutan pemerintah.

“Semua pihak harus bertanggung jawab atas sampah yang dihasilkan. Masyarakat kita dorong untuk tertib, sektor usaha dan dapur MBG juga harus melakukan hal yang sama,” tegasnya.

Ia juga meminta pengawasan diperkuat di wilayah rawan pembuangan sampah, termasuk kawasan perbatasan Perumahan Moncongloe yang masih ditemukan menjadi titik pembuangan sampah sembarangan.

Kepala Bidang Persampahan DLH Kota Makassar, Aswin Kartapati, turut mendorong setiap RW membentuk Bank Sampah Unit sesuai surat edaran yang berlaku.

Selain penguatan BSU, sosialisasi berkelanjutan dinilai penting untuk meningkatkan partisipasi warga, terutama mereka yang masih enggan melakukan pemilahan sampah.

Melinda menegaskan bahwa evaluasi usai SMEP tersebut bukan sekadar untuk melihat capaian angka dan jumlah fasilitas, tetapi memastikan seluruh program benar-benar berdampak terhadap pengurangan sampah.

“Yang kita kejar bukan hanya berapa banyak teba atau bank sampah yang dibangun, tetapi seberapa banyak sampah yang berhasil kita kelola dari sumbernya. Ini harus menjadi gerakan bersama dari RT, RW, kelurahan sampai kecamatan,” pungkas Melinda. (*)

SMEP 2026 di Panakkukang, Ketua Tim Penggerak PKK Makassar Perkuat Gerakan PKK Berbasis Keluarga

Nuansa Terkini Makassar,— Ketua TP PKK Kota Makassar, Melinda Aksa, membuka kegiatan Supervisi, Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan (SMEP) TP PKK Tahun 2026 di Kecamatan Panakkukang, Selasa (18/8/2026).

Kegiatan tersebut menjadi momentum untuk menyelaraskan program, memperkuat koordinasi kader, sekaligus mengevaluasi pelaksanaan program PKK dari tingkat kelurahan hingga kecamatan agar berjalan lebih terarah dan berkesinambungan.

Dalam sambutannya, Melinda menegaskan bahwa SMEP bukan sekadar agenda evaluasi administratif, tetapi menjadi ruang untuk melihat secara langsung perkembangan program sekaligus mengidentifikasi hal-hal yang masih perlu diperkuat di lapangan.

“SMEP ini bukan hanya tentang laporan, tetapi bagaimana kita memastikan program yang kita jalankan benar-benar dirasakan manfaatnya oleh keluarga dan masyarakat,” ujar Melinda.

Ia menyampaikan, sejumlah program prioritas TP PKK Kota Makassar pada 2026 terus diarahkan pada kebutuhan nyata masyarakat, mulai dari penanganan stunting, pemberdayaan ekonomi keluarga berbasis UMKM, peningkatan kualitas pendidikan anak, hingga kepedulian terhadap lingkungan hidup.

Menurut Melinda, seluruh program tersebut memiliki satu benang merah, yakni memperkuat keluarga sebagai fondasi pembangunan masyarakat.

Dalam kesempatan tersebut, Melinda memberikan perhatian khusus terhadap persoalan lingkungan, terutama pengelolaan sampah yang menjadi salah satu prioritas Kota Makassar.

Ia mengajak seluruh kader PKK menjadikan gerakan “Pilah Sampah dari Rumah” sebagai kebiasaan baru masyarakat. Perubahan tersebut dinilai harus dimulai dari keluarga, karena rumah tangga merupakan sumber awal dari sebagian besar sampah yang dihasilkan setiap hari.

“Kalau kita ingin Makassar Bebas Sampah 2029, perubahan itu harus dimulai dari rumah. Kader PKK punya posisi yang sangat strategis untuk mengedukasi keluarga, mulai dari memilah sampah hingga memastikan sampah dikelola dengan benar,” tegasnya.

Melinda menilai kader PKK memiliki kedekatan langsung dengan masyarakat sehingga dapat menjadi penggerak perubahan perilaku. Edukasi mengenai pemilahan sampah, menurutnya, tidak cukup dilakukan sesekali, tetapi harus menjadi gerakan yang terus dibangun melalui lingkungan keluarga dan komunitas.

Ia juga mendorong kader untuk tidak hanya menyampaikan imbauan, tetapi memberikan contoh nyata dalam kehidupan sehari-hari. Dengan demikian, gerakan pengelolaan sampah dapat tumbuh sebagai budaya bersama, bukan sekadar program pemerintah.

Melinda menekankan pentingnya data yang akurat dalam pelaksanaan SMEP. Data dari kelurahan hingga kecamatan harus menjadi dasar untuk melihat capaian program, menemukan kendala, serta menentukan langkah tindak lanjut.

“Data yang kita laporkan harus menggambarkan kondisi sebenarnya di lapangan. Dari sana kita bisa melihat mana yang sudah berjalan baik, mana yang perlu diperbaiki, dan apa yang harus kita lakukan bersama,” katanya.

Selain penyelarasan data, SMEP juga menjadi momentum memperkuat kapasitas kader. Melinda berharap kader PKK terus meningkatkan kemampuan, kreativitas dan kepekaan terhadap persoalan yang dihadapi masyarakat.

Ia menilai keberhasilan program PKK tidak hanya ditentukan oleh kebijakan, tetapi juga oleh kemampuan kader menerjemahkan program menjadi kegiatan yang konkret dan mudah diterapkan di tengah masyarakat.

Melalui SMEP 2026, Melinda berharap jajaran TP PKK di Kecamatan Panakkukang dapat semakin solid dalam menjalankan program dan membangun kolaborasi dengan pemerintah kecamatan, kelurahan serta berbagai unsur masyarakat.

Ia mengajak seluruh kader menjadikan evaluasi sebagai proses untuk terus memperbaiki kualitas kerja dan memastikan setiap program memiliki dampak yang nyata.

“PKK harus hadir dekat dengan masyarakat. Kita tidak hanya menjalankan program, tetapi harus memastikan program itu menjawab kebutuhan keluarga dan memberikan perubahan yang nyata,” pungkas Melinda.

Kegiatan SMEP 2026 di Kecamatan Panakkukang diharapkan menjadi salah satu langkah memperkuat gerakan PKK dari tingkat kelurahan hingga kecamatan, sekaligus mempercepat implementasi program prioritas Kota Makassar, termasuk membangun kesadaran masyarakat menuju Makassar Bebas Sampah 2029. (*)

Ketua TP PKK Makassar Resmi Buka SMEP 2026, Kecamatan Manggala Jadi Lokasi Perdana

Nuansa Terkini Makassar, - Ketua TP PKK Kota Makassar, Melinda Aksa, resmi membuka kegiatan Supervisi, Monitoring, Evaluasi, dan Pelaporan (SMEP) pertama tahun 2026, dengan Kecamatan Manggala menjadi wilayah pertama yang menjadi lokasi pelaksanaan SMEP, berlokasi di Aula Kantor Camat Manggala, Selasa (18/8/2026).

Dalam sambutannya, Melinda menjelaskan bahwa SMEP merupakan bagian dari agenda rutin TP PKK untuk melakukan monitoring dan evaluasi terhadap pelaksanaan program-program PKK. Melalui kegiatan tersebut, pengurus TP PKK Kota Makssar ingin memastikan berbagai program yang telah direncanakan benar-benar berjalan hingga tingkat kelurahan.

“Jadi, sebenarnya ini kita lakukan karena PKK ini kan mitra pemerintah. Kita perlu melakukan SMEP untuk melihat bagaimana program-program PKK ini telah berlangsung di tingkat kecamatan sampai kelurahan,” ujar Melinda.

Ia menilai, SMEP tidak hanya berfungsi sebagai kegiatan evaluasi, tetapi juga menjadi sarana untuk memperkuat kerja sama dan koordinasi antara pengurus TP PKK Kota Makassar dengan pengurus serta kader di seluruh wilayah kecamatan

Pada kesempatan ini, Melinda juga mengajak seluruh kader untuk membantu pemerintah mengedukasi masyarakat program-program pemerintah, salah satunya pengelolaan sampah.

Untuk itu, Melinda mendorong pemerintah kecamatan dan jajaran lurah hingga kader PKK Kecamatan Manggala untuk terus menjadi contoh dalam penerapan program pemilahan sampah dari rumah. Ia menilai, edukasi kepada masyarakat akan lebih mudah dilakukan apabila para kader terlebih dahulu menerapkan kebiasaan tersebut dalam kehidupan sehari-hari.

“Kalau sebelum kita minta orang lain untuk berubah, kita harus berubah duluan. Sebelum orang lain kita minta praktikkan, kita harus praktikkan sendiri di rumah,” ujarnya. Ia pun mengapresiasi para kader yang selama ini aktif memantau dan mengajak keluarga masing-masing untuk memilah sampah.

Menutup sambutannya, Melinda mengajak seluruh peserta menjadikan pelaksanaan SMEP sebagai bahan refleksi dan perbaikan untuk meningkatkan peran PKK dalam membina masyarakat. Ia menekankan pentingnya memperkuat komitmen, kolaborasi, dan koordinasi agar program PKK benar-benar mampu hadir sebagai solusi atas berbagai persoalan masyarakat.

Usai pembukaan, kegiatan kemudian dilanjutkan dengan pelaksanaan SMEP. Para pengurus TP PKK Kota Makassar bersama pengurus TP PKK Kecamatan Manggala melakukan proses supervisi, monitoring, evaluasi, dan pelaporan terhadap pelaksanaan program PKK di wilayah Kecamatan Manggala.

Ketua TP PKK Makassar, Melinda Aksa Hadiri Upacara HUT ke-81 RI di Lapangan Karebosi

Nuansa Terkini Makassar,- Ketua TP PKK Kota Makassar, Melinda Aksa Munafri, menghadiri upacara pengibaran Bendera Merah Putih dalam rangka memperingati Hari Ulang Tahun (HUT) ke-81 Kemerdekaan Republik Indonesia di Lapangan Karebosi, Makassar, Senin (17/8/2026).

Melinda Aksa hadir mendampingi Wali Kota Makassar, Munafri Arifuddin, dalam upacara yang diadakan Pemerintah Kota Makassar berlangsung khidmat tersebut.

Dalam kesempatan tersebut, Melinda tampil anggun mengenakan kebaya berwarna merah. Penampilannya semakin mencerminkan semangat nasionalisme dan suasana perayaan kemerdekaan yang penuh makna.

Upacara pengibaran bendera di Lapangan Karebosi diikuti jajaran Pemerintah Kota Makassar, unsur Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda), TNI-Polri, organisasi kemasyarakatan, serta berbagai elemen masyarakat.

Momentum HUT ke-81 Kemerdekaan RI menjadi kesempatan untuk kembali mengenang perjuangan para pahlawan sekaligus memperkuat semangat persatuan dan gotong royong dalam membangun daerah.

Ketua TP PKK Makassar, Melinda Aksa Munafri menyampaikan bahwa peringatan kemerdekaan tidak hanya menjadi seremoni tahunan, tetapi juga momentum untuk merefleksikan perjalanan bangsa sekaligus menatap masa depan Indonesia.

“Di usia baru Indonesia ini, harapan saya semoga Indonesia semakin maju, semakin kuat, masyarakatnya semakin sejahtera, dan kita semua bisa terus menjaga persatuan serta mengisi kemerdekaan dengan hal-hal yang positif,” ujar Melinda.

Menurutnya, semangat kemerdekaan dapat diwujudkan mulai dari keluarga. Karena itu, TP PKK Kota Makassar berkomitmen memperkuat peran keluarga dalam membangun generasi yang sehat, berkarakter, mandiri, dan memiliki semangat kebangsaan.

“Kami dari TP PKK Kota Makassar akan terus berkomitmen melalui berbagai program pemberdayaan keluarga agar generasi penerus kita tumbuh sehat, berkarakter, dan memiliki semangat kebangsaan,” ujarnya.

Sementara itu, Wali Kota Makassar Munafri Arifuddin mengatakan peringatan kemerdekaan harus menjadi momentum untuk bersama-sama mengisi kemerdekaan dengan pembangunan yang memberikan manfaat langsung bagi masyarakat.

“Dan yang paling penting bagaimana kita bersama-sama mengisi kemerdekaan ini dengan baik. Artinya, melaksanakan proses-proses pembangunan,” kata Munafri.

Ia menegaskan, pemerintah memiliki tanggung jawab untuk terus hadir sebagai pelayan masyarakat. “Pemerintah terus harus berfungsi sebagai pelayan masyarakat, punya cita-cita untuk menyejahterakan masyarakat yang ada di Kota Makassar ini,” lanjutnya.

Usai mengikuti rangkaian upacara di Lapangan Karebosi, Melinda Aksa Munafri juga turut mendampingi Munafri Arifuddin dalam rangkaian agenda peringatan HUT ke-81 Kemerdekaan RI di Rumah Jabatan (Rujab) Gubernur Sulawesi Selatan.

Kapolresta Gowa dan Staf Jajaran Sampaikan Ucapan HUT untuk Astamaops Polri

 

Nuansa Terkini Gowa,- Kapolresta Gowa Kombes Pol. Dr. Muh. Yusuf Usman, S.H., S.I.K., M.T., CIPA, bersama staf dan seluruh jajaran Polresta Gowa, menyampaikan ucapan selamat ulang tahun kepada Komjen Pol. Dr. Mohammad Fadil Imran, M.Si., selaku Astamaops Polri, Jum'at (14/8/2026).

Ucapan tersebut disampaikan sebagai bentuk penghormatan, doa, dan apresiasi atas dedikasi serta pengabdian Komjen Pol. Dr. Mohammad Fadil Imran, M.Si. dalam menjalankan tugas dan tanggung jawabnya sebagai bagian dari institusi Polri.

“Selamat ulang tahun kepada Komjen Pol. Dr. Mohammad Fadil Imran, M.Si. Semoga senantiasa diberikan panjang umur, kesehatan, keselamatan, serta kekuatan dalam mengemban amanah dan pengabdian kepada bangsa dan negara,” ujar Kapolresta Gowa.

Kapolresta Gowa bersama staf dan jajaran juga mendoakan agar di usia yang baru, Komjen Pol. Dr. Mohammad Fadil Imran, M.Si. senantiasa diberikan kemudahan dalam setiap urusan, dilimpahkan rezeki yang barokah, serta kebahagiaan dunia dan akhirat.

“Semoga Allah SWT senantiasa memberikan keberkahan dalam setiap langkah pengabdian, memudahkan segala urusan, serta senantiasa melindungi dalam menjalankan tugas untuk memberikan pelayanan terbaik kepada masyarakat, bangsa, dan negara,” tuturnya.

Ucapan tersebut menjadi wujud kebersamaan dan kekeluargaan jajaran Polresta Gowa dalam memberikan doa terbaik kepada pimpinan Polri yang tengah memperingati hari kelahiran.

Selamat Ulang Tahun Komjen Pol. Dr. Mohammad Fadil Imran, M.Si. Semoga senantiasa sehat, sukses, amanah, dan selalu dalam lindungan Allah SWT.

Humas Polresta Gowa

Durian Viral Hadirkan Promo Kemerdekaan, Penjualan Capai Dua Mobil Sehari

 

Nuansa Terkini Makassar, — Usaha buah “Durian Viral” terus menarik perhatian pembeli dari berbagai daerah. Berawal dari penjualan durian sebagai produk utama, usaha ini kini memperluas dagangannya dengan menyediakan berbagai jenis buah, mulai dari mangga, manggis, cempedak, nangka hingga semangka.

Pemilik usaha, Taji Arpa dan Sita Abang, mengatakan durian masih menjadi produk yang paling banyak diminati pelanggan. Salah satu jenis yang menjadi favorit saat ini adalah durian montong.

“Yang paling banyak laku memang durian montong. Harga normalnya Rp50.000 per kilogram, tetapi khusus edisi 17 Agustus kami memberikan promo menjadi Rp45.000 per kilogram,” ujarnya.

Tingginya minat masyarakat membuat pasokan durian yang masuk ke tempat tersebut cukup besar. Untuk durian lokal, dalam kondisi ramai, penjualan dapat mencapai satu mobil dalam sehari. Sementara untuk durian montong, penjualan bahkan bisa mencapai dua mobil dalam satu hari.

Menurutnya, durian menjadi salah satu buah yang relatif mudah dipasarkan karena dapat bertahan hingga tiga sampai empat hari. Meski demikian, rata-rata stok durian yang tersedia biasanya sudah habis dalam satu hari.

Popularitas usaha tersebut juga tidak lepas dari konten video yang viral di media sosial. Kondisi itu membuat banyak pedagang dari berbagai daerah menghubungi mereka untuk menawarkan pasokan buah.

“Banyak orang dari daerah yang menelepon menawarkan dagangannya. Kalau cocok harga, kualitas barang bagus, dan harganya masuk, kami langsung suruh bawa ke sini,” jelasnya.

Pelanggan pun datang dari berbagai daerah, termasuk Bulukumba, Bantaeng, Maros, dan sejumlah daerah lainnya. Hal tersebut menunjukkan semakin luasnya jangkauan usaha Durian Viral.

Untuk saat ini, pemilik belum berencana membuka cabang karena menilai lokasi yang ada masih cukup untuk melayani pelanggan. Namun, seiring meningkatnya jumlah pembeli, mereka berencana memperluas tempat usaha.

“Ke depannya kami berencana memperluas ruko. Mudah-mudahan bisa mendapatkan tempat yang lebih luas lagi karena pembelinya semakin banyak,” katanya.

Usaha tersebut beroperasi dengan jam yang cukup panjang, mulai pukul 06.00 pagi hingga 01.00 dini hari. Panjangnya waktu operasional menjadi salah satu upaya untuk melayani pelanggan yang datang silih berganti.

Dengan semakin dikenalnya Durian Viral melalui media sosial dan tingginya permintaan masyarakat, pemilik berharap usaha tersebut dapat terus berkembang serta menyediakan lebih banyak pilihan buah berkualitas dengan harga yang terjangkau. (Tim).

TP PKK Makassar Tinjau Kebun Aku Hatinya PKK di 15 Kecamatan

Nuansa Terkini Makassar,– TP PKK Kota Makassar melakukan peninjauan langsung terhadap Kebun Aku Hatinya PKK di sejumlah kecamatan yang mengikuti perlombaan tingkat Kota Makassar. Penilaian berlangsung selama tiga hari, 11–13 Agustus 2026.

Peninjauan dilakukan dengan mendatangi langsung lokasi Kebun Aku Hatinya PKK yang tersebar di berbagai kelurahan. Tim penilai melihat kondisi kebun, pemanfaatan lahan, keberagaman tanaman, hingga pengelolaan kebun yang dilakukan oleh kader PKK bersama masyarakat.

Dalam penilaian tersebut, TP PKK Kota Makassar menghadirkan tim penilai yang berasal dari berbagai unsur yang memiliki kompetensi di bidang pertanian dan ketahanan pangan. Tim tersebut terdiri atas Dekan Fakultas Pertanian Universitas Bosowa (Unibos), Dr. Amiruddin, Kepala Bidang Konsumsi dan Penganekaragaman Pangan Dinas Ketahanan Pangan (DKP) Kota Makassar, Faisal, serta Kasmawaty dari TP PKK Provinsi Sulawesi Selatan.

Ketua Bidang III TP PKK Kota Makassar, Prof. Dr. Ir. Hadijah Mahyuddin, menyampaikan bahwa penilaian Kebun Aku Hatinya PKK tidak hanya berorientasi pada perlombaan, tetapi juga menjadi momentum untuk melihat sejauh mana program tersebut telah diterapkan dan memberikan manfaat bagi masyarakat.

Menurutnya, keberadaan kebun PKK di setiap wilayah diharapkan mampu mendorong masyarakat memanfaatkan lahan yang tersedia secara produktif. Hal tersebut sekaligus menjadi bagian dari upaya membangun ketahanan pangan mulai dari lingkungan keluarga.

“Program ini bukan hanya tentang bagaimana kebun terlihat bagus saat penilaian, tetapi bagaimana kebun tersebut bisa terus dimanfaatkan dan dikembangkan oleh masyarakat,” ujarnya.

Ia menambahkan, Kebun Aku Hatinya PKK diharapkan dapat menjadi contoh nyata pemanfaatan pekarangan untuk memenuhi kebutuhan pangan keluarga. Beragam tanaman yang ditanam juga diharapkan dapat mendukung kebutuhan sehari-hari sekaligus meningkatkan kesadaran masyarakat terhadap pentingnya pangan yang beragam dan bergizi.

Ketua Pokja III TP PKK Kota Makassar, Dr. Erieka Novianti, menambahkan bahwa penilaian dilakukan dengan melihat berbagai aspek yang berkaitan dengan pengelolaan kebun. Tidak hanya dari sisi keindahan, tetapi juga keberagaman tanaman, pemanfaatan hasil kebun, serta keterlibatan masyarakat dalam pengelolaannya.

“Yang kita lihat bukan hanya kebunnya bagus atau tidak, tetapi bagaimana kebun ini benar-benar hidup dan dimanfaatkan. Mulai dari tanaman pangan, tanaman yang bisa menunjang kebutuhan rumah tangga, hingga tanaman obat keluarga,” jelasnya.

Erieka berharap Kebun tersebut tidak berhenti pada penilaian, kebun diharapkan benar-benar menjadi sumber pangan keluarga, sarana edukasi masyarakat, sekaligus mendukung terwujudnya ketahanan pangan dari tingkat rumah tangga hingga lingkungan.

Sementara itu, Dekan Fakultas Pertanian Unibos, Dr. Amiruddin, menilai secara umum kebun yang dikunjungi telah mulai memenuhi harapan TP PKK dalam membangun pemanfaatan lahan produktif di tingkat masyarakat.

“Saya kira sudah sedikit ya mewakili dari apa yang diharapkan Ibu PKK selama ini. Terkait dengan pesan-pesan Ibu Ketua TP PKK Makassar tentang bagaimana membangun kebun-kebun kecil itu nanti cikal bakal untuk membangun warung hidup,” kata Amiruddin.

Ia menjelaskan, konsep Kebun PKK pada dasarnya berupaya mengintegrasikan berbagai kebutuhan masyarakat, mulai dari tanaman lumbung hidup, warung hidup, hingga tanaman TOGA atau Tanaman Obat Keluarga.

“Kebun PKK ini sebenarnya ingin mencoba menggabungkan kebutuhan-kebutuhan, termasuk tanaman lumbung hidup, kemudian tanaman warung hidup, kemudian tanaman TOGA yang merupakan obat-obatan. Itu tadi saya melihat secara empat kelurahan itu sudah terpenuhi,” ujarnya.

Meski demikian, Amiruddin menilai masih terdapat beberapa hal yang perlu diperkuat, khususnya dalam aspek integrasi pengelolaan kebun. 

“Keberadaan kebun dalam satu kompleks sudah terlihat, namun pengelolaannya masih perlu diarahkan agar seluruh unsur di dalamnya dapat saling terhubung. Tapi kalau untuk yang satu kompleks. Cuma untuk kebutuhan kelengkapan saja, tapi kalau integrasinya belum,” jelasnya.

Ia juga menyoroti pentingnya optimalisasi pengelolaan limbah sebagai bagian dari sistem pertanian berkelanjutan. Salah satu yang dinilai masih dapat dikembangkan adalah pemanfaatan limbah organik, termasuk kotoran sebagai bahan yang dapat menunjang kesuburan tanah dan produktivitas tanaman.

Adapun lokasi Kebun Aku Hatinya PKK yang menjadi objek penilaian meliputi Kelurahan Untia, Kecamatan Biringkanaya; Kelurahan Parangloe, Kecamatan Tamalanrea; Kelurahan Bangkala, Kecamatan Manggala; Kelurahan Pandang, Kecamatan Panakkukang; Kelurahan Bonto Makkio, Kecamatan Rappocini; serta Kelurahan Kalukuang, Kecamatan Tallo.

Penilaian juga berlangsung di Kelurahan Malimongan Tua, Kecamatan Wajo; Kelurahan Barang Lompo, Kecamatan Sangkarrang; Kelurahan Timungan Lompoa, Kecamatan Bontoala; Kelurahan Labuang Baji, Kecamatan Mamajang; Kelurahan Parang Tambung, Kecamatan Tamalate; Kelurahan Pisang Utara, Kecamatan Ujung Pandang; Kelurahan Bara-Baraya, Kecamatan Makassar; Kelurahan Tabaringan, Kecamatan Ujung Tanah; serta Kelurahan Pannambungan, Kecamatan Mariso.

Melalui kegiatan tersebut, TP PKK Kota Makassar berharap perlombaan Kebun Aku Hatinya PKK dapat menjadi pemicu bagi setiap kecamatan dan kelurahan untuk terus mengembangkan kebun secara berkelanjutan.