Bea Cukai Makassar Musnahkan Barang Ilegal Senilai Rp46 Miliar, Negara Selamatkan Potensi Kerugian Rp30 Miliar

Nuansa Terkini Makassar,—  Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai Tipe Madya Pabean B (KPPBC TMP B) Makassar memusnahkan puluhan juta batang rokok ilegal serta berbagai barang hasil penindakan kepabeanan dan cukai.

Pemusnahan Barang yang Menjadi Milik Negara (BMMN) tersebut dilaksanakan pada Selasa (15/9/2026), sebagai bagian dari upaya Bea Cukai Makassar dalam menekan peredaran barang ilegal sekaligus melindungi penerimaan negara.

Barang yang dimusnahkan merupakan hasil penindakan sepanjang 2025 hingga Juli 2026. Seluruh barang tersebut telah memperoleh persetujuan pemusnahan dari Menteri Keuangan melalui Direktur Pengelolaan Kekayaan Negara sesuai ketentuan yang berlaku.

Selama periode tersebut, Bea Cukai Makassar mencatat sebanyak 123 kali penindakan terhadap berbagai pelanggaran kepabeanan dan cukai.

Adapun barang yang dimusnahkan terdiri atas 28.513.260 batang rokok ilegal, 635 liter Minuman Mengandung Etil Alkohol (MMEA), 1.168 pcs barang bawaan penumpang berupa kosmetik, obat-obatan dan mainan, serta 35 unit handphone hasil barang bawaan penumpang.

Nilai keseluruhan barang yang dimusnahkan diperkirakan mencapai Rp46,05 miliar. Dari penindakan tersebut, potensi kerugian negara yang berhasil diselamatkan mencapai Rp30,04 miliar.

Selain pemusnahan, Bea Cukai Makassar juga menyelesaikan enam perkara melalui pengenaan denda administrasi dengan total nilai mencapai Rp307,63 juta.

Kepala Bea Cukai Makassar, Krisna Wardhana, menyampaikan bahwa pemusnahan BMMN merupakan tahap akhir dalam proses penanganan barang hasil penindakan yang telah mendapatkan persetujuan untuk dimusnahkan.

Menurutnya, langkah tersebut menjadi bagian dari pelaksanaan fungsi Bea Cukai sebagai pelindung masyarakat sekaligus upaya menjaga penerimaan negara.

“Kami berkomitmen untuk terus melakukan pengawasan terhadap peredaran barang kena cukai ilegal guna melindungi masyarakat, mengamankan penerimaan negara, serta memberikan perlindungan kepada pelaku usaha yang telah menjalankan ketentuan dengan benar,” ujar Krisna Wardhana.

Pemusnahan secara simbolis berlangsung di Lapangan KPPBC TMP B Makassar. Sementara pemusnahan utama dilaksanakan di PT Mitra Hijau Asia Barru, Jalan Ir. Sutami, Kelurahan Mangempang, Kecamatan Barru, Kabupaten Barru, Sulawesi Selatan.

Barang-barang tersebut dimusnahkan menggunakan mesin incinerator atau tungku pembakaran hingga tidak dapat digunakan kembali. Sisa hasil pemusnahan selanjutnya dikelola sesuai ketentuan pengelolaan limbah yang berlaku.

Bea Cukai Makassar juga memberikan apresiasi kepada berbagai pihak yang selama ini mendukung kegiatan pengawasan dan penegakan hukum, di antaranya TNI, Polri, Kejaksaan, pemerintah daerah, instansi teknis, pengelola bandara dan pelabuhan, perusahaan jasa titipan, pelaku usaha, serta masyarakat.

Sinergi lintas instansi dan partisipasi masyarakat dinilai menjadi faktor penting dalam mencegah peredaran barang ilegal di wilayah Makassar dan sekitarnya.

Bea Cukai Makassar mengimbau masyarakat untuk mematuhi ketentuan kepabeanan dan cukai serta turut berperan dalam memberantas peredaran rokok ilegal dan barang yang tidak memenuhi ketentuan.

Masyarakat yang menemukan dugaan pelanggaran kepabeanan dan cukai dapat menyampaikan laporan kepada Kantor Bea Cukai terdekat melalui narahubung 08114000212 atau akun Instagram @beacukaimakassar.

Dengan pengawasan dan sinergi yang terus diperkuat, Bea Cukai Makassar menegaskan komitmennya menjaga perdagangan yang sehat, melindungi pelaku usaha yang patuh, dan mengoptimalkan penerimaan negara. (*)

Sekda Makassar Pastikan Dukungan Pemkot untuk Kontingen Porprov 2026

Nuansa Terkini Makassar,— Pemerintah Kota (Pemkot) Makassar memberikan dukungan terhadap kontingen Kota Makassar yang akan berlaga pada Pekan Olahraga Provinsi (Porprov) XVIII Sulawesi Selatan 2026 di Kabupaten Wajo dan Bone.

Sekretaris Daerah (Sekda) Makassar, Andi Zulkifly, mengatakan Wali Kota Makassar Munafri Arifuddin telah memberikan arahan agar seluruh perangkat daerah berkoordinasi dan memberikan dukungan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Hal itu disampaikan Sekda Makassar Andi Zulkifly saat menerima audiensi pengurus KONI Makassar di Kantor Balai Kota Makassar, Selasa (15/9). Agenda ini membahas persiapan pemberangkatan dan dukungan Pemkot Makassar terhadap kontingen Porprov 2026.

"Jadi tadi pengurus KONI Makassar bertemu membahas persiapan menjelang Porprov 2026. Nah, pak Wali sangat mendukung dan memerintahkan untuk berkoordinasi dalam rangka menyukseskan dan meraih prestasi tertinggi di Porprov, " kata Andi Zulkifly.

Mantan Camat Ujung Pandang itu mengatakan, salah satu agenda yang perlu segera dimatangkan adalah rencana pelepasan kontingen Makassar. KONI mengusulkan Lapangan Karebosi sebagai lokasi pelepasan, namun pelaksanaannya masih menunggu arahan Wali Kota Makassar.

Andi Zulkifly meminta KONI segera berkoordinasi dengan Dinas Pemuda dan Olahraga (Dispora) serta bagian protokol untuk menyusun jadwal audiensi dengan Wali Kota.

"Saran kami, pertama buatkan jadwal ketemu dengan Pak Wali mengenai pelepasan Porprov," ujarnya.

Selain agenda pelepasan, Pemkot Makassar juga akan mendorong keterlibatan organisasi perangkat daerah (OPD) dalam mendukung kontingen selama pelaksanaan Porprov.

Menurutnya, dukungan tersebut dapat dimaksimalkan karena sejumlah pejabat OPD memiliki keterlibatan sebagai pengurus maupun bapak angkat cabang olahraga.

"Kedua, dukungan OPD untuk Porprov. Ini ada beberapa yang menjadi ketua cabor. Ini bisa dibackup. Bisa juga perusda. Kalau ada arahan Pak Wali, maka OPD lebih semangat memberikan dukungan," jelasnya.

Andi Zulkifly berharap keberadaan bapak angkat cabang olahraga di masing-masing OPD dapat dimaksimalkan untuk membantu kebutuhan kontingen Makassar.

"Kita harap Pak Wali sudah tahu ada bapak angkat cabor di masing-masing OPD. Tujuannya mendukung kontingen Makassar agar bisa berbicara banyak di Porprov," katanya.

Pemkot Makassar juga menyiapkan dukungan dari sisi kesehatan dan keamanan atlet. Dinas Kesehatan dan Satpol PP akan dikoordinasikan untuk memberikan dukungan selama kontingen Makassar berada di dua daerah tuan rumah.

"Kita akan backup kesehatan dan keamanan atlet melalui Dinkes dan Satpol PP saat Porprov," ujar Andi Zulkifly.

Sementara itu, Wakil Ketua I KONI Makassar, Andi Malombassi Hamka, mengatakan pihaknya terus mematangkan kebutuhan kontingen menghadapi Porprov XVIII Sulsel 2026.

"Kita akan siapkan seluruh sarana dan prasarana dalam menghadapi Porprov," kata Andi Malombassi.

Ia mengatakan, audiensi dengan Sekda dilakukan untuk memastikan keterlibatan sejumlah perangkat daerah dalam mendukung kontingen Makassar selama pelaksanaan Porprov di Wajo dan Bone.

Salah satu dukungan yang dibahas adalah layanan kesehatan. KONI Makassar mengusulkan sedikitnya 20 tenaga kesehatan untuk mendampingi kontingen dan berharap jumlah tersebut masih dapat ditambah, termasuk dukungan armada ambulans.

"Kami berharap ada 20 tenaga kesehatan dan kalau memungkinkan bisa lebih, termasuk armada ambulans yang ikut mendukung tim kontingen Porprov," ujarnya.

Dari sisi keamanan, KONI juga berharap Satpol PP dapat membantu pengamanan di sekitar lokasi penginapan atlet Makassar. Selain posko induk, personel diharapkan melakukan patroli di kawasan yang menjadi tempat tinggal kontingen.

Rencananya, masing-masing 10 personel Satpol PP akan ditempatkan untuk mendukung pengamanan kontingen Makassar di Wajo dan Bone.

KONI Makassar juga tengah mematangkan agenda launching dan pelepasan kontingen yang diproyeksikan berkekuatan sekitar 1.160 orang. Pelepasan direncanakan berlangsung di Lapangan Karebosi, namun masih menunggu arahan Wali Kota Makassar.

Porprov XVIII Sulsel 2026 dijadwalkan berlangsung pada 7–14 November 2026 di Kabupaten Bone dan Wajo. Sebanyak 26 cabang olahraga dijadwalkan berlangsung di Bone, sedangkan 22 cabang olahraga digelar di Wajo.

Agenda olahraga di Sulsel ini, KONI Makassar mematok target tinggi dengan membidik 200 medali emas. Dimana, ada 43 cabor berlaga di Wajo-Bone.

Dengan waktu pelaksanaan yang semakin dekat, koordinasi antara KONI, Pemkot Makassar, OPD, serta unsur pendukung lainnya menjadi bagian penting untuk memastikan kebutuhan atlet terpenuhi sekaligus mengoptimalkan peluang Makassar mencapai target prestasi yang telah ditetapkan. (*)

TP PKK Makassar Evaluasi Program Makanan Bergizi di Kecamatan Tamalate

Nuansa Terkini Makassar,— TP PKK Kota Makassar meninjau pelaksanaan program pembagian makanan bergizi bagi ibu hamil, batita, dan balita di Kelurahan Maccini Sombala, Kecamatan Tamalate, berlangsung di Kantor Kelurahan Maccini Sombala pada Selasa (15/9/2026).

Program tersebut merupakan bagian dari program Pokja IV TP PKK Kota Makassar dalam mendukung penanganan masalah gizi serta pencegahan dan penurunan angka stunting. Makanan bergizi diberikan secara gratis setiap hari dan disalurkan langsung oleh kader TP PKK Kecamatan Tamalate dan Kelurahan Maccini Sombala kepada penerima manfaat.

Kelurahan Maccini Sombala dipilih sebagai lokus program karena masih menghadapi persoalan stunting. Pelaksanaan program telah memasuki hari ke-20 dan menjadi bagian dari intervensi gizi berbasis keluarga yang dilakukan secara berkelanjutan.

Kegiatan ini dihadiri jajaran pengurus TP PKK Kota Makassar, khususnya Pokja IV, Camat Tamalate, Ketua TP PKK Kecamatan Tamalate, Dinas Kesehatan Kota Makassar, kader TP PKK Kecamatan Tamalate dan Kelurahan Maccini Sombala, serta ibu hamil dan ibu yang memiliki batita dan balita penerima manfaat.

Ketua Bidang Pokja IV TP PKK Kota Makassar, Prof. Dr. Nurlina Subair, mengatakan program tersebut tidak hanya berfokus pada pemenuhan kebutuhan gizi anak, tetapi juga mengedukasi keluarga mengenai pentingnya pemenuhan gizi sejak masa kehamilan hingga 1.000 hari pertama kehidupan.

“Masa prenatal hingga 1.000 hari pertama kehidupan merupakan periode penting dalam pertumbuhan dan perkembangan anak, termasuk perkembangan otak,” jelasnya.

Menurutnya, pemenuhan gizi harus dipandang sebagai investasi jangka panjang untuk membentuk generasi yang sehat dan berkualitas. “Kalau kita menjaga anak sejak masa kehamilan, 1.000 hari kehidupan hingga balita, insyaallah anak kita tumbuh menjadi anak yang tangguh dan mendapatkan kesempatan emas di masa depan,” tuturnya.

Prof. Nurlina juga mengajak masyarakat memanfaatkan potensi pangan lokal yang tersedia di Kecamatan Tamalate. Salah satunya ikan yang memiliki kandungan protein dan nilai gizi tinggi. Menurutnya, posisi Tamalate yang dekat dengan wilayah pesisir menjadi keuntungan tersendiri dalam memenuhi kebutuhan protein keluarga.

“Keterlibatan kader TP PKK bersama pemerintah kecamatan dan kelurahan semakin memperkuat upaya pencegahan masalah gizi. Orang tua juga diharapkan aktif memantau tumbuh kembang anak agar tidak ada lagi anak di Kecamatan Tamalate yang mengalami kekurangan gizi,” ujarnya.

Ketua Pokja IV TP PKK Kota Makassar, Indira Purnamasari, mengapresiasi hasil evaluasi hari ke-20 yang menunjukkan adanya peningkatan berat badan pada anak penerima manfaat. 

“Alhamdulillah selama 20 hari ini, berat badan batita dan balita naik, ini menunjukkan adanya manfaat dari program ini. Kami akan terus memantau program ini setiap 20 hari ke depan, evaluasi akan terus dilakukan untuk melihat perkembangan penerima manfaat pada tahap berikutnya,” ujarnya.

Ia juga mengingatkan orang tua, khususnya yang memiliki anak usia di atas satu tahun, agar memperhatikan asupan makanan sebagai sumber utama kebutuhan gizi anak. “Pada usia 6 bulan ke atas, sekitar 80 persen kebutuhan gizi anak berasal dari makanan dan minuman. Karena itu, anak perlu diberikan makanan yang cukup dan beragam,” ujarnya.

Indira menekankan bahwa kader yang mengantarkan makanan kepada penerima manfaat bukan sekadar bertugas membagikan makanan, tetapi juga memiliki peran dalam memberikan pendampingan dan edukasi gizi kepada keluarga.

 “Kader gizi ini bisa menjadi tempat berkonsultasi ketika ibu mengalami kendala dalam pemberian makanan atau melihat perubahan berat badan dan pola makan anak,” katanya.

Salah seorang ibu hamil penerima manfaat menyampaikan apresiasi kepada TP PKK Kota Makassar dan para kader. Menurutnya, program tersebut sangat membantu karena setiap hari dirinya mendapatkan makanan bergizi secara gratis dan tepat waktu. “Terima kasih kepada TP PKK. Setiap hari kami mendapatkan makanan bergizi dan makanannya juga enak. Ini sangat membantu selama masa kehamilan,” ungkapnya.

Hal serupa dirasakan ibu penerima manfaat yang memiliki batita. Ia mengaku terbantu dengan pemberian makanan bergizi secara rutin, sekaligus mendapatkan edukasi mengenai pola makan dan kesehatan anak. Ia juga menyebut berat badan anaknya mulai mengalami peningkatan setelah mengikuti program tersebut.

Camat Tamalate, Muhammad Aril Syahbani menyampaikan terima kasih dan apresiasi kepada TP PKK Kota Makassar, Dinas Kesehatan, serta seluruh kader yang terlibat. 

“Kami berharap kolaborasi yang telah terbangun dapat terus diperkuat, sehingga intervensi gizi tidak hanya membantu memenuhi kebutuhan nutrisi ibu dan anak, tetapi juga memberikan dampak nyata terhadap penurunan angka stunting di Kecamatan Tamalate,” ujarnya.

Melalui program ini, TP PKK Kota Makassar bersama pemerintah kecamatan, kelurahan, Dinas Kesehatan, dan kader berkomitmen memperkuat intervensi gizi berbasis keluarga. Evaluasi secara berkala akan terus dilakukan untuk memastikan pemberian makanan sesuai kebutuhan penerima manfaat serta mendukung terwujudnya generasi Makassar yang sehat, cerdas, dan bebas stunting. (*)

TP PKK Makassar Kampanyekan Pemilahan Sampah Rumah Tangga dan Pengembangan Daur Ulang

Nuansa Terkini Makassar, — TP PKK Kota Makassar terus mendorong keterlibatan kader PKK dalam menjaga kebersihan lingkungan melalui kampanye pemilahan sampah rumah tangga serta pengembangan daur ulang sampah organik dan nonorganik.

Kegiatan tersebut berlangsung di Gedung Auditorium TP PKK Kota Makassar, Selasa (15/9/2026), sebagai bagian dari program kerja Pokja III TP PKK Kota Makassar.

Kegiatan ini menjadi salah satu upaya TP PKK Kota Makassar dalam meningkatkan kesadaran masyarakat, khususnya keluarga, agar mampu mengelola sampah sejak dari sumbernya, yakni rumah tangga.

Kegiatan dibuka oleh Sekretaris TP PKK Kota Makassar, Faridah Kadir. Dalam sambutannya, ia menekankan pentingnya perubahan pola pikir masyarakat dalam memperlakukan sampah yang dihasilkan setiap hari.

“Sampah rumah tangga tidak seharusnya seluruhnya berakhir di tempat pembuangan akhir. Pemilahan sejak dari rumah menjadi langkah awal untuk mengurangi jumlah sampah yang masuk ke tempat pembuangan akhir,” ujarny.

Faridah menjelaskan, mulai 1 Oktober 2026, Tempat Pemrosesan Akhir (TPA) Antang telah menerapkan kebijakan bahwa sampah yang diterima hanya berupa sampah residu.

Sementara itu, katanya, Ketua TP PKK Kota Makassar sekaligus Ketua Dewan Lingkungan Kota Makassar, Melinda Aksa, terus mendorong agar gerakan pengelolaan sampah menjadi bagian dari kebiasaan masyarakat sehari-hari.

“Melinda menilai, TP PKK memiliki posisi strategis dalam mengedukasi masyarakat karena kader PKK bersentuhan langsung dengan keluarga dan lingkungan di tingkat kelurahan hingga tingkat rumah tangga,” ujarnya.

Menurutnya, upaya menjaga lingkungan tidak harus dimulai dari kegiatan besar. Perubahan dapat dilakukan melalui langkah sederhana, salah satunya dengan membiasakan keluarga memilah sampah yang dihasilkan setiap hari.

“TP PKK sangat dekat dengan masyarakat. Karena itu, kita ingin gerakan ini dimulai dari rumah tangga. Kalau setiap keluarga sudah terbiasa memilah sampah, dampaknya akan besar bagi kebersihan dan kelestarian lingkungan Kota Makassar,” ungkapnya.

Ia juga mengajak seluruh kader TP PKK untuk menjadi contoh di lingkungan masing-masing. Edukasi mengenai pemilahan dan pengelolaan sampah diharapkan tidak berhenti pada kegiatan sosialisasi, tetapi diterapkan secara konsisten dalam kehidupan sehari-hari.

Ketua Pokja III TP PKK Kota Makassar, dr. Erieka Novianti, menambahkan, kegiatan tersebut bertujuan memberikan pemahaman kepada kader dan masyarakat mengenai pentingnya pengelolaan sampah organik dan nonorganik secara tepat.

Ia mengatakan, pemilahan sampah dapat memberikan manfaat, baik dari sisi lingkungan maupun ekonomi. Sampah organik dapat diolah menjadi kompos atau produk lain yang bermanfaat, sementara sampah nonorganik tertentu dapat dipilah untuk digunakan kembali atau didaur ulang.

“Kami ingin memberikan pemahaman dan keterampilan kepada masyarakat agar sampah tidak langsung dianggap sebagai sesuatu yang harus dibuang. Ada sampah yang masih bisa dimanfaatkan dan memiliki nilai,” jelasnya.

Dalam kegiatan tersebut, TP PKK Kota Makassar menghadirkan anggota Dewan Lingkungan Kota Makassar serta penyuluh dari Dinas Lingkungan Hidup Kota Makassar untuk memberikan materi mengenai pengelolaan sampah.

Para peserta mendapatkan edukasi mengenai tata cara memilah sampah, pengelolaan limbah organik dan nonorganik, hingga pemanfaatan sampah melalui proses daur ulang.

Melalui kegiatan ini, TP PKK Kota Makassar berharap kesadaran masyarakat terhadap pengelolaan sampah semakin meningkat. Gerakan tersebut diharapkan dapat dimulai dari lingkungan keluarga dan berkembang menjadi gerakan bersama untuk mewujudkan Kota Makassar yang lebih bersih, sehat, dan berkelanjutan. (*).

TP PKK Makassar Perkuat Peran Keluarga Cegah Perdagangan Orang

Nuansa Terkini Makassar, - Tim Penggerak Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga (TP PKK) Kota Makassar terus memperkuat peran keluarga dalam mencegah tindak pidana perdagangan orang (TPPO). Upaya tersebut diwujudkan melalui kegiatan Keluarga Indonesia Anti Trafficking (KIAT) yang berlangsung di Gedung TP PKK Kota Makassar, Senin (14/9/2026).

Kegiatan ini merupakan bagian dari program kerja Pokja I TP PKK Kota Makassar yang berfokus pada penguatan ketahanan keluarga, perlindungan anggota keluarga, serta peningkatan kesadaran masyarakat terhadap berbagai bentuk ancaman perdagangan orang.

Mengangkat tema “Kenali, Waspadai, Cegah: Bersama Keluarga Melawan Perdagangan Orang”, kegiatan KIAT diharapkan menjadi ruang edukasi bagi para kader PKK agar mampu mengenali berbagai modus perdagangan orang sekaligus menyebarluaskan informasi tersebut kepada masyarakat di wilayah masing-masing.

Kegiatan tersebut dihadiri Sekretaris I dan Sekretaris II TP PKK Kota Makassar, jajaran pengurus inti TP PKK Kota Makassar, serta perwakilan kader TP PKK dari seluruh kecamatan se-Kota Makassar.

Ketua TP PKK Kota Makassar, Melinda Aksa, dalam sambutannya yang dibacakan Sekretaris TP PKK Kota Makassar, Faridah Kadir, menyampaikan bahwa tindak pidana perdagangan orang atau human trafficking merupakan kejahatan luar biasa yang merenggut hak asasi, kebebasan, dan masa depan korbannya. 

Perempuan dan anak, kata dia, sering menjadi kelompok yang paling rentan terhadap berbagai modus, mulai dari penipuan pekerjaan, iming-iming gaji besar, hingga bentuk eksploitasi lainnya.

“Melalui tema Kenali, Waspadai, Cegah: Bersama Keluarga Melawan Perdagangan Orang, kita ingin menegaskan kembali bahwa benteng pertahanan utama untuk melawan trafficking berawal dari dalam rumah,” ujar Melinda dalam sambutannya.

Ia menjelaskan, melalui Program KIAT, TP PKK Kota Makassar berkomitmen mendorong keluarga untuk kenali, yakni memahami bentuk, modus operandi, serta ciri-ciri awal praktik perdagangan orang.

“Waspadai, dengan meningkatkan kewaspadaan terhadap tawaran pekerjaan maupun tawaran ke luar daerah yang tidak jelas legalitasnya; serta cegah, melalui komunikasi terbuka dalam keluarga, edukasi kepada anak, dan keberanian melaporkan jika menemukan kejanggalan di lingkungan sekitar,” tambahnya.

Melinda juga menekankan pentingnya peran kader PKK mulai dari tingkat kota hingga Dasawisma. Menurutnya, kader merupakan salah satu ujung tombak yang berhadapan langsung dengan masyarakat sehingga memiliki posisi strategis dalam menyampaikan edukasi dan membangun kewaspadaan keluarga terhadap potensi TPPO.

Ketua Pokja I TP PKK Kota Makassar, Siti Syahriati A. Syahrum, menambahkan bahwa  kegiatan ini bertujuan untuk mengajak kader PKK dalam pencegahan perdagangan orang yang membutuhkan keterlibatan seluruh unsur keluarga dan masyarakat. 

“Kader PKK perlu memiliki pengetahuan yang cukup agar mampu mengenali tanda-tanda kerentanan, memberikan pemahaman kepada keluarga, serta mengarahkan masyarakat untuk memperoleh bantuan melalui jalur yang tepat apabila menemukan dugaan kasus,”

Kegiatan ini menghadirkan Direktur Reserse Perlindungan Perempuan dan Anak serta Pemberantasan Perdagangan Orang, AKP Rochsita Arsid, sebagai narasumber utama. 

Dalam pemaparannya, ia memberikan edukasi mengenai bahaya perdagangan orang, berbagai modus yang perlu diwaspadai, serta pentingnya meningkatkan kepekaan masyarakat terhadap situasi yang berpotensi mengarah pada eksploitasi.

“Kami mengajak para kader TP PKK untuk menjadi penggerak di tengah masyarakat dengan membangun kepedulian dan keberanian untuk bertindak ketika menemukan indikasi perdagangan orang,” ujarnya.

Ia menekankan agar masyarakat tidak mengabaikan tanda-tanda mencurigakan, serta segera mencari pertolongan dan melaporkan kepada pihak yang berwenang apabila menghadapi atau mengetahui dugaan TPPO.

Narasumber kedua, Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (DPPPA) Kota Makassar, drg. Ita Anwar, menyampaikan pentingnya kolaborasi antara pemerintah, keluarga, kader PKK, dan masyarakat dalam menciptakan lingkungan yang aman bagi perempuan dan anak. 

Ia mendorong penguatan edukasi, perlindungan, serta pendampingan agar masyarakat memiliki kemampuan untuk mencegah dan merespons berbagai bentuk kekerasan maupun eksploitasi.

“Dengan edukasi yang berkelanjutan, keluarga diharapkan semakin peka, waspada, dan berani mengambil langkah pencegahan sehingga Kota Makassar dapat menjadi lingkungan yang semakin aman dari praktik perdagangan orang,” ujarnya.

Melalui kegiatan KIAT ini, TP PKK Kota Makassar berharap pengetahuan yang diperoleh para kader tidak berhenti pada kegiatan di tingkat kota, tetapi dapat diteruskan kepada keluarga dan masyarakat di seluruh wilayah kecamatan hingga Dasawisma. (*).

Dinas Pertanahan Kota Makassar Gelar Rakor Persiapan Penyerahan Dokumen Pemanfaatan Tanah Aset Pemkot

Nuansa Terkini Makassar,— Dinas Pertanahan Kota Makassar melaksanakan Rapat Koordinasi (Rakor) dalam rangka persiapan penyerahan dokumen pemanfaatan tanah aset Pemerintah Kota Makassar oleh PT Bank Sulselbar.

Rapat tersebut dilaksanakan pada Jumat, 11 September 2026, bertempat di Ruang Rapat Dinas Pertanahan Kota Makassar.

Kegiatan ini dilaksanakan oleh Kepala Bidang Pengelolaan dan Pemanfaatan Tanah Dinas Pertanahan Kota Makassar bersama jajaran terkait. Rakor tersebut menjadi bagian dari upaya memastikan proses penyerahan dokumen pemanfaatan tanah aset milik Pemerintah Kota Makassar dapat berjalan tertib, terkoordinasi, dan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Dalam rapat, dilakukan koordinasi terkait kesiapan dokumen serta berbagai hal teknis yang perlu dipersiapkan sebelum proses penyerahan dokumen pemanfaatan tanah oleh PT Bank Sulselbar.

Pengelolaan dan pemanfaatan aset tanah pemerintah daerah merupakan bagian penting dalam menjaga tertib administrasi sekaligus memastikan aset daerah dapat dimanfaatkan secara optimal dan memberikan manfaat bagi Pemerintah Kota Makassar.

Melalui rapat koordinasi ini, Dinas Pertanahan Kota Makassar terus memperkuat sinergi dengan pihak terkait dalam rangka mewujudkan pengelolaan aset pertanahan yang lebih tertib, transparan, dan akuntabel.

Rakor berlangsung dengan lancar dan diharapkan seluruh tahapan persiapan penyerahan dokumen dapat terlaksana sesuai rencana. (*)

DPRD Makassar Kawal Program Pemkot, Irwan Hasan Soroti Ketepatan Anggaran

 

Nuansa Terkini Makassar,– Anggota DPRD Kota Makassar, Irwan Hasan, menegaskan komitmennya untuk mengawal setiap program pembangunan Pemerintah Kota Makassar agar berjalan sesuai perencanaan, memiliki manfaat bagi masyarakat, serta didukung penggunaan anggaran yang tepat sasaran.

Hal tersebut disampaikan Irwan Hasan saat menggelar kegiatan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah bersama Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) Kota Makassar di Hotel Almadera, Jumat (11/9/2026).

Kegiatan tersebut menghadirkan Sekretaris Bappeda Kota Makassar, A. Ato Rakhmawan, serta akademisi Husmirah Husain sebagai narasumber.

Dalam sambutannya, Irwan Hasan mengatakan kegiatan pengawasan penyelenggaraan pemerintahan daerah menjadi bagian penting dalam memastikan program pemerintah tidak hanya tersusun dalam dokumen perencanaan, tetapi benar-benar dapat diwujudkan dan memberikan dampak bagi masyarakat.

Menurutnya, DPRD memiliki tanggung jawab untuk memastikan berbagai program yang telah direncanakan pemerintah kota berjalan sesuai dengan kebutuhan masyarakat dan kemampuan keuangan daerah.

“Kami sebagai wakil rakyat akan mengawal seluruh program Pemerintah Kota Makassar. Seluruh program yang masuk, kalau anggarannya mencukupi, pasti kita dorong untuk terlaksana,” ujar Irwan Hasan.

Namun demikian, Politisi PPP ini menyadari bahwa kemampuan anggaran pemerintah daerah memiliki keterbatasan. Karena itu, setiap program dan proyek pembangunan harus melalui proses pemilahan berdasarkan skala prioritas, urgensi, manfaat, serta kemampuan keuangan daerah.

“Memang dalam mencukupkan anggaran untuk suatu proyek, harus dipilah-pilah, karena tidak semua bisa dikerjakan sekaligus. Harus ada skala prioritas dan melihat kemampuan anggaran,” jelasnya.

Irwan menilai perencanaan pembangunan menjadi salah satu aspek penting agar penggunaan APBD dapat memberikan hasil maksimal.

Program yang direncanakan harus memiliki dasar kebutuhan yang jelas dan disesuaikan dengan kemampuan fiskal pemerintah daerah.

Ketua Fraksi PPP ini juga mengajak masyarakat untuk tidak hanya menjadi penerima manfaat pembangunan, tetapi ikut mengambil bagian dalam melakukan pengawasan terhadap berbagai proyek yang menggunakan anggaran pemerintah.

Menurutnya, keterlibatan masyarakat diperlukan untuk memastikan pembangunan yang dibiayai APBD benar-benar dilaksanakan sesuai perencanaan dan memberikan manfaat sebagaimana yang diharapkan.

“Peran masyarakat juga penting untuk mengawal proyek agar anggaran yang digunakan tepat sasaran,” katanya.

Lebih lanjut, Irwan menegaskan bahwa pengawasan terhadap penggunaan anggaran bukan berarti menghambat pelaksanaan program pemerintah.

Sebaliknya, pengawasan merupakan upaya bersama untuk memastikan setiap anggaran yang dikeluarkan dapat dipertanggungjawabkan dan menghasilkan pembangunan yang berkualitas.

“Segala bentuk rupiah yang dikeluarkan harus sesuai dengan nilai proyek yang dikerjakan. Setiap rupiah itu pasti kami kawal,” tegasnya.

Ia berharap sinergi antara DPRD, Pemerintah Kota Makassar, Bappeda, akademisi, dan masyarakat dapat terus diperkuat dalam setiap tahapan pembangunan.

Dengan pengawasan yang dilakukan secara bersama-sama, kata dia, program pembangunan diharapkan tidak hanya mengejar aspek serapan anggaran, tetapi juga memastikan manfaat dan kualitas hasil pembangunan benar-benar dirasakan masyarakat.

Sementara itu, Sekretaris Bappeda Kota Makassar, A. Ato Rakhmawan, dalam kegiatan tersebut memaparkan pentingnya perencanaan pembangunan daerah sebagai dasar dalam menentukan arah kebijakan dan program pemerintah.

Perencanaan yang baik, menurutnya, harus mampu menjawab kebutuhan masyarakat sekaligus mempertimbangkan kemampuan keuangan daerah. 

Karena itu, penentuan prioritas menjadi bagian penting agar program pembangunan dapat dilaksanakan secara efektif dan berkelanjutan.

Kehadiran akademisi Husmirah Husain turut memberikan perspektif akademik mengenai penyelenggaraan pemerintahan daerah, khususnya pentingnya partisipasi masyarakat dan pengawasan terhadap proses pembangunan.

Kegiatan tersebut diharapkan dapat meningkatkan pemahaman masyarakat mengenai proses perencanaan dan penganggaran pembangunan daerah sekaligus memperkuat fungsi pengawasan DPRD terhadap pelaksanaan program Pemerintah Kota Makassar

Kapolresta Gowa Sampaikan Ucapan Dirgahayu ke-81 TNI Angkatan Laut

Nuansa Terkini Makassar,- Kepala Kepolisian Resor Kota (Kapolresta) Gowa Kombes Pol. Dr. Muh Yusuf Usman, S.H., S.I.K., M.T., CIPA., bersama staf dan jajaran menyampaikan ucapan Dirgahayu ke-81 TNI Angkatan Laut yang diperingati pada Kamis 10 September 2026.

Ucapan tersebut menjadi bentuk penghormatan dan apresiasi Polresta Gowa terhadap pengabdian serta dedikasi seluruh prajurit TNI Angkatan Laut dalam menjaga kedaulatan dan keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Mengusung semangat “Jalesveva Jayamahe”, peringatan HUT ke-81 TNI Angkatan Laut diharapkan semakin memperkuat tekad dalam menjaga wilayah laut Indonesia sekaligus mendukung terwujudnya Indonesia yang berdaulat, adil, dan makmur.

Kapolresta Gowa bersama seluruh personel turut mendoakan agar TNI Angkatan Laut senantiasa diberikan kekuatan, keteguhan, dan keberhasilan dalam menjalankan setiap tugas pengabdian kepada bangsa dan negara.

“Dirgahayu ke-81 TNI Angkatan Laut. Jalesveva Jayamahe. Semoga TNI Angkatan Laut semakin profesional, tangguh, dan selalu hadir menjaga kedaulatan Negara Kesatuan Republik Indonesia,” demikian pesan Kapolresta Gowa.

Sinergi dan soliditas TNI-Polri menjadi bagian penting dalam menjaga keamanan, ketertiban, serta keutuhan NKRI. Semangat kebersamaan tersebut diharapkan terus terpelihara demi memberikan pengabdian terbaik bagi masyarakat, bangsa, dan negara.

Humas Polresta Gowa

Sekda Makassar Dorong Forum PKP Jadi Acuan Program Perumahan

Nuansa Terkini Makassar, - Sekretaris Daerah (Sekda) Makassar, Andi Zulkifly, mendorong Forum Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) menjadi wadah strategis dalam menyusun dan mengawal program pembangunan perumahan serta kawasan permukiman di Kota Makassar.

Hal itu disampaikan Sekda Makassar Andi Zulkifly saat membuka kegiatan Fasilitasi Kelembagaan Bidang Infrastruktur dengan tema Membangun Koordinasi Lintas Sektor dalam Penyelenggaraan Pembangunan Perumahan dan Kawasan Permukiman melalui Pembentukan Kelembagaan Forum PKP Aryaduta, Kamis (10/9).

Pada kesempatan itu, Sekda Makassar Andi Zulkifly didampingi Kepala Bappeda Makassar Dahyal, Kepala Dinas Perkim Mahyuddin, dan sejumlah pejabat internal dan eksternal terkait program PKP.

Sekretaris Daerah (Sekda) Makassar, Andi Zulkifly, mengatakan pembangunan perumahan dan kawasan permukiman harus menjadi perhatian bersama karena berkaitan langsung dengan pemenuhan kebutuhan dasar masyarakat.

Menurut Andi Zulkifly, dukungan terhadap Program 3 Juta Rumah harus dibarengi dengan perencanaan yang matang di tingkat daerah. Makassar sebagai kota metropolitan memiliki kebutuhan hunian yang terus meningkat seiring pertumbuhan penduduk dan aktivitas ekonomi.

"Perumahan dan kawasan permukiman ini adalah salah satu elemen penting yang menjadi bagian dari seluruh program prioritas. Dalam SPM, ada enam elemen yang menjadi prioritas ketika pemerintah melaksanakan program kerja, termasuk kesehatan, pendidikan, sosial, dan perumahan," kata Andi Zulkifly.

Mantan Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) Makassar itu menjelaskan, pemenuhan Standar Pelayanan Minimal (SPM) harus menjadi salah satu pertimbangan utama dalam penyusunan program dan penganggaran pemerintah daerah.

Setelah kebutuhan dasar tersebut diprioritaskan, pemerintah dapat mengalokasikan anggaran untuk menjalankan visi dan misi kepala daerah serta program pendukung lainnya.

"Makanya ketika kita ingin membuat program dan membiayai sebuah program, SPM inilah yang menjadi amanah untuk segera dianggarkan terlebih dahulu. Barulah kita anggarkan gaji, program visi-misi kepala daerah, kemudian program-program pendukung," ujarnya.

Andi Zulkifly menekankan, dukungan terhadap pembangunan perumahan tidak dapat hanya dibebankan kepada Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman. Diperlukan kolaborasi lintas sektor agar berbagai persoalan perumahan dapat ditangani secara menyeluruh.

"Perumahan dan kawasan permukiman ini tidak bisa hanya Dinas Perumahan yang membuat program. Semua elemen harus mendukung sesuai dengan tupoksinya masing-masing," tegasnya.

Menurutnya, kolaborasi tersebut perlu melibatkan perangkat daerah, instansi vertikal, asosiasi, akademisi, organisasi masyarakat sipil, hingga pelaku usaha. Karena itu, Forum PKP diharapkan menjadi ruang bersama untuk mempertemukan berbagai kepentingan sekaligus merumuskan kebutuhan pembangunan perumahan di Makassar.

"Forum PKP ini adalah wadah untuk mempertemukan semua stakeholder dan semua kepentingan yang terkait dengan perumahan dan kawasan permukiman, mulai dari pemerintah pusat, pemerintah kota, akademisi, hingga asosiasi-asosiasi," jelasnya.

Ia mengatakan, program kerja yang dihasilkan Forum PKP harus menjadi salah satu acuan Pemkot Makassar dalam menyusun program pembangunan perumahan dan kawasan permukiman, termasuk dalam mendukung agenda penyediaan hunian layak bagi masyarakat melalui Program 3 Juta Rumah.

Andi Zulkifly meminta Bappeda Makassar mengidentifikasi dan mengakomodasi program prioritas yang dihasilkan Forum PKP ke dalam dokumen perencanaan serta penganggaran daerah.

"Saya minta Kepala Bappeda untuk betul-betul melihat dan memprioritaskan apa yang menjadi program kerja dari PKP ini untuk segera dibuatkan penganggaran dan rencana kerja bersama TAPD untuk melaksanakan kegiatan-kegiatan di bidang perumahan dan kawasan permukiman," katanya.

Menurutnya, keterlibatan berbagai unsur dalam Forum PKP akan membuat program yang disusun lebih komprehensif. Masukan tidak hanya berasal dari pemerintah, tetapi juga akademisi, pelaku usaha, asosiasi profesi, dan masyarakat.

"Program kerja Forum PKP ini sangat penting untuk dijadikan acuan dalam melaksanakan program kerja Pemkot Makassar terkait perumahan dan kawasan permukiman," tuturnya.

Andi Zulkifly juga menyinggung masih banyak persoalan perumahan dan kawasan permukiman yang perlu dibenahi di Makassar, termasuk kebutuhan program bedah rumah bagi masyarakat yang membutuhkan.

Di sisi lain, perkembangan Makassar sebagai kawasan perkotaan dan pusat aktivitas masyarakat membuat kebutuhan hunian terus meningkat. Keterbatasan lahan di dalam kota juga mendorong perkembangan kawasan permukiman hingga wilayah sekitar Makassar.

"Makassar ini menjadi kawasan destinasi untuk orang tinggal. Bahkan karena kawasan kita sudah sempit, perkembangan perumahan sudah masuk ke wilayah Gowa dan Maros," ujarnya.

Karena itu, ia berharap seluruh peserta dan pemangku kepentingan dalam Forum PKP dapat memberikan masukan konkret mengenai kebutuhan pembangunan perumahan dan kawasan permukiman di Makassar.

"Para SKPD yang hadir silakan mencermati dan melihat. Kalau memang ini bisa diintervensi melalui kewenangan dan tupoksi masing-masing, kenapa tidak? Ini harus menjadi prioritas," paparnya.

Andi Zulkifly menegaskan, Pemkot Makassar melalui Bappeda dan Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) siap mendukung program yang dihasilkan Forum PKP sepanjang sejalan dengan dokumen perencanaan dan kemampuan anggaran daerah.

"Kita siap dukung program yang digagas dalam forum PKP ini," tukasnya. (*)

Dinas Pertanahan Makassar Gelar Mediasi dan Klarifikasi Data Pertanahan di Tanjung Merdeka

Nuansa Terkini Makassar,— Dinas Pertanahan Kota Makassar melalui Kepala Bidang Penanganan Masalah dan Pengamanan Tanah, Muh. Roy Hartono, S.STP, melaksanakan mediasi dan klarifikasi data administrasi pertanahan terkait objek tanah yang berada di Kelurahan Tanjung Merdeka, Kecamatan Tamalate, Kota Makassar.

Kegiatan mediasi berlangsung di Ruang Rapat Dinas Pertanahan Kota Makassar sebagai bagian dari upaya penanganan permasalahan pertanahan secara terkoordinasi dan mengedepankan penyelesaian melalui musyawarah.

Dalam pertemuan tersebut, dilakukan klarifikasi terhadap data dan dokumen administrasi pertanahan yang berkaitan dengan objek tanah dimaksud. Klarifikasi ini penting untuk memperoleh informasi yang lebih jelas mengenai status dan riwayat administrasi tanah serta menjadi bahan dalam menentukan langkah penyelesaian selanjutnya.

Kepala Bidang Penanganan Masalah dan Pengamanan Tanah Muh. Roy Hartono memfasilitasi proses mediasi dengan memberikan ruang kepada para pihak untuk menyampaikan informasi, keterangan, maupun dokumen yang dimiliki.

Dinas Pertanahan Kota Makassar terus mendorong penyelesaian persoalan pertanahan melalui komunikasi, koordinasi, dan musyawarah dengan tetap memperhatikan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Melalui kegiatan mediasi dan klarifikasi tersebut, diharapkan dapat diperoleh titik terang terkait administrasi objek tanah di Kelurahan Tanjung Merdeka serta tercipta solusi yang dapat mendukung penyelesaian permasalahan secara baik dan tertib. (*).

Dinas Pertanahan Makassar Bahas Tindak Lanjut Aset Tanah Kantor Lurah Tello Baru

Nuansa Terkini Makassar,— Dinas Pertanahan Kota Makassar terus memperkuat koordinasi dalam penataan dan pengelolaan aset tanah milik pemerintah daerah. Hal tersebut dilakukan melalui rapat tindak lanjut terkait aset tanah Kantor Lurah Tello Baru, Kamis, 10 September 2026.

Rapat berlangsung di Ruang Rapat Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Kota Makassar dan dihadiri Kepala Bidang Pengadaan dan Pemanfaatan Tanah Dinas Pertanahan Kota Makassar, M. Izhar Kurniawan, S.H., M.H.

Pertemuan tersebut membahas tindak lanjut terhadap status dan pengelolaan aset tanah yang digunakan sebagai lokasi Kantor Lurah Tello Baru. Pembahasan menjadi bagian dari upaya pemerintah daerah untuk memastikan aset tanah tercatat, tertata, dan dapat dimanfaatkan secara optimal untuk kepentingan pelayanan pemerintahan.

Koordinasi antara Dinas Pertanahan dan BPKAD dinilai penting dalam menangani berbagai aspek administrasi serta pengelolaan aset tanah daerah. Langkah tersebut juga menjadi bagian dari upaya memperkuat pengamanan aset milik Pemerintah Kota Makassar.

Melalui rapat tindak lanjut ini, diharapkan pengelolaan aset tanah Kantor Lurah Tello Baru dapat semakin jelas dan tertib, sehingga mendukung penyelenggaraan pemerintahan serta pelayanan kepada masyarakat. (*).

Kadis Pertanahan Makassar Tinjau Lokasi Rencana Pengadaan Tanah RUBASA Kejari

Nuansa Terkini Makassar, — Kepala Dinas Pertanahan Kota Makassar didampingi Kepala Bidang Pengadaan dan Pemanfaatan Tanah melakukan peninjauan lapangan terhadap lokasi yang direncanakan untuk pengadaan tanah bagi pembangunan Rumah Barang Sitaan (RUBASA) Kejaksaan Negeri (Kejari), Kamis, 10 September 2026.

Peninjauan tersebut dilakukan bersama Kepala Kejaksaan Negeri (Kejari), Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Kota Makassar, Camat Tamalanrea, Lurah setempat, serta jajaran Dinas Pertanahan Kota Makassar.

Kegiatan ini merupakan bagian dari koordinasi lintas instansi dalam memastikan kesiapan lokasi yang akan digunakan untuk mendukung pembangunan RUBASA Kejari. Peninjauan langsung di lapangan dilakukan untuk melihat kondisi dan kesesuaian lokasi dengan rencana pengadaan tanah.

Dalam kegiatan tersebut, masing-masing pihak melakukan pengecekan serta pembahasan terkait aspek pertanahan dan kebutuhan lahan. Koordinasi ini diharapkan dapat memperlancar proses pengadaan tanah sekaligus memastikan tahapan yang dilakukan berjalan sesuai ketentuan.

Dinas Pertanahan Kota Makassar terus mendorong sinergi dengan berbagai pihak dalam mendukung penyediaan dan pemanfaatan tanah untuk kepentingan pemerintahan dan pembangunan di Kota Makassar.

Melalui peninjauan lapangan dan koordinasi bersama, diharapkan rencana pengadaan tanah untuk RUBASA Kejari dapat terlaksana dengan baik serta memberikan dukungan terhadap pengelolaan barang sitaan yang lebih tertib dan optimal. (*).

Dinas Pertanahan Makassar Terima Dosen UMI untuk Wawancara Penelitian Mediasi Konflik Pertanahan

Nuansa Terkini Makassar, — Dinas Pertanahan Kota Makassar menerima kunjungan Dr. Jasmaniar, dosen Fakultas Universitas Muslim Indonesia (UMI), dalam rangka pelaksanaan wawancara penelitian terkait mediasi konflik pertanahan.

Kegiatan tersebut berlangsung pada Rabu, 9 September 2025, dan diterima langsung oleh Kepala Bidang Penanganan Masalah dan Pengamanan Tanah Dinas Pertanahan Kota Makassar, Bapak M. Roy Hartono, S.STP.

Wawancara tersebut menjadi bagian dari kegiatan penelitian yang dilakukan Dr. Jasmaniar untuk memperoleh informasi dan pemahaman mengenai pelaksanaan mediasi dalam penyelesaian konflik pertanahan di Kota Makassar.

Dalam kesempatan tersebut, dibahas berbagai hal yang berkaitan dengan penanganan permasalahan pertanahan, khususnya mekanisme mediasi sebagai salah satu upaya penyelesaian konflik secara musyawarah dan mencari solusi yang dapat diterima oleh para pihak.

Dinas Pertanahan Kota Makassar menyambut baik kegiatan penelitian tersebut sebagai bentuk dukungan terhadap pengembangan pengetahuan dan kajian akademik di bidang pertanahan.

Kolaborasi antara pemerintah daerah dan kalangan akademisi diharapkan dapat memberikan kontribusi positif dalam memperkuat pemahaman serta meningkatkan upaya penyelesaian konflik pertanahan secara efektif, objektif, dan berkeadilan.

Kegiatan wawancara berlangsung dalam suasana diskusi dan pertukaran informasi, dengan tetap mengedepankan pentingnya penyelesaian persoalan pertanahan melalui pendekatan yang tepat serta sesuai dengan ketentuan yang berlaku. (*)