PJI Sulsel Soroti Dugaan Arogansi Oknum Satres Narkoba Polrestabes Makassar terhadap Jurnalis Saat Peliputan

 

Nuansa Terkini Makassar,– Dewan Pimpinan Daerah Persatuan Jurnalis Indonesia (DPD PJI) Sulawesi Selatan menyoroti dugaan tindakan arogan yang dilakukan oknum anggota Satres Narkoba Polrestabes Makassar terhadap seorang jurnalis saat menjalankan tugas peliputan.

Peristiwa tersebut terjadi pada Kamis (6/8/2026) di Jalan Urip Sumoharjo, Lorong 77, Kecamatan Makassar, tepatnya di samping Kantor Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) Kota Makassar.

 Saat itu, Tim Khusus (Timsus III) Satres Narkoba Polrestabes Makassar tengah mengamankan seorang pria yang diduga terlibat penyalahgunaan narkotika.

Di lokasi kejadian, jurnalis Gemanews.id yang juga Ketua DPD Persatuan Jurnalis Indonesia (PJI) Sulawesi Selatan, Akbar Polo, mengaku mendapat larangan mengambil gambar dari salah seorang anggota kepolisian yang bertugas. 

Ia juga menilai oknum tersebut menunjukkan sikap yang terkesan arogan dengan melarang pengambilan gambar serta menunjuk ke arahnya saat proses peliputan berlangsung.

Menanggapi kejadian itu, Humas DPD PJI Sulawesi Selatan, Dzoel SB, mendesak Kapolrestabes Makassar dan Kasat Narkoba Polrestabes Makassar agar segera melakukan evaluasi terhadap anggotanya.

 Menurutnya, apabila ditemukan adanya pelanggaran kode etik maupun prosedur, tindakan tegas harus diberikan.

"Kami meminta Kapolrestabes Makassar dan Kasat Narkoba melakukan evaluasi serta memberikan sanksi apabila terbukti terjadi pelanggaran etik. Anggota Polri perlu terus dibina agar memahami etika dalam menjalankan tugas sebagai pelindung, pengayom, dan pelayan masyarakat, termasuk menghormati tugas jurnalistik yang dilindungi undang-undang," ujar Dzoel SB.

Dzoel menegaskan bahwa kemerdekaan pers merupakan bagian dari prinsip negara hukum dan telah dijamin dalam Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers. Pasal 4 ayat (1) menegaskan bahwa kemerdekaan pers dijamin sebagai hak asasi warga negara, sedangkan Pasal 18 ayat (1) mengatur bahwa setiap orang yang secara melawan hukum menghambat atau menghalangi pelaksanaan ketentuan Pasal 4 ayat (2) dan ayat (3) dapat dikenai sanksi pidana sesuai ketentuan yang berlaku.

"Jangan karena merasa sebagai anggota kepolisian kemudian bersikap arogan terhadap jurnalis, apalagi yang bersangkutan sedang menjalankan tugas peliputan untuk kepentingan publik. Sinergi antara Polri dan insan pers harus dibangun atas dasar saling menghormati tugas dan fungsi masing-masing," tegasnya.

PJI Sulawesi Selatan berharap pimpinan Polrestabes Makassar memberikan perhatian serius terhadap insiden tersebut agar tidak mencederai hubungan kemitraan antara Polri dan insan pers yang selama ini telah terjalin dengan baik.

Hingga berita ini diterbitkan, belum ada keterangan resmi dari pihak Polrestabes Makassar maupun Satres Narkoba Polrestabes Makassar terkait dugaan insiden tersebut. 

Sesuai prinsip keberimbangan pemberitaan, redaksi membuka ruang hak jawab dan klarifikasi dari pihak kepolisian.

Laporan : Ipul 

Pemkot Makassar Gandeng BPKP Sulsel Bahas Tindaklanjut Proyek PSEL

 

Nuansa Terkini Makassar,— Sekretaris Daerah (Sekda) Makassar, Andi Zulkifly, meminta pendampingan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) Perwakilan Sulawesi Selatan dalam memastikan proses pelaksanaan Proyek Pengolahan Sampah menjadi Energi Listrik (PSEL) berjalan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Hal itu disampaikan Sekda Makassar Andi Zulkifly saat menghadiri rapat pembahasan proyek PSEL di Ruang Rapat Kantor Perwakilan BPKP Sulawesi Selatan, Kamis (6/8).

Hadir mendampingi Ketua Tim Ahli Pemkot Makassar Hudli Huduri, Inspektur Kota Makassar Andi Asma Zulistia Ekayanti, Kepala Dinas Lingkungan Hidup (DLH) Makassar Helmy Budiman dan beberapa pejabat lingkup Pemerintah Kota (Pemkot) Makassar.

Sekda Makassar Andi Zulkifly menjelaskan Pemerintah Kota (Pemkot) Makassar terus melakukan konsultasi dengan pemerintah pusat terkait perubahan regulasi yang mengatur pelaksanaan proyek PSEL.

Menurutnya, proyek tersebut telah dipersiapkan sejak 2023 berdasarkan ketentuan sebelumnya. Namun, terbitnya regulasi baru yakni Perpres 109 mengharuskan pemerintah daerah melakukan penyesuaian terhadap sejumlah aspek, terutama terkait penyediaan lahan dan skema pembiayaan.

"Kami ingin memastikan seluruh proses PSEL berjalan sesuai regulasi. Karena itu kami meminta pendampingan BPKP agar setiap tahapan memiliki kepastian hukum dan tata kelola yang baik," ujar Andi Zulkifly.

Mantan Kepala Badan Perencanaan dan Pembangunan Daerah (Bappeda) Makassar ini mengungkapkan selama ini Pemkot Makassar telah berkoordinasi dengan berbagai kementerian, termasuk Kementerian Koordinator Bidang Infrastruktur, Kementerian Keuangan, dan kementerian teknis lainnya, guna memperoleh arahan atas implementasi regulasi terbaru.

Menurut Andi Zulkifly, perubahan aturan membawa sejumlah konsekuensi yang berbeda dibanding regulasi sebelumnya yakni Perpres 35. Salah satunya menyangkut kewajiban penyediaan lahan oleh pemerintah daerah yang membutuhkan kajian lebih mendalam.

"Perubahan regulasi ini menimbulkan beberapa konsekuensi, khususnya mengenai penyediaan lahan. Karena itu kami membutuhkan pendapat dan pendampingan agar keputusan yang diambil pemerintah kota benar-benar sesuai ketentuan," katanya.

Mantan Camat Ujung Pandang ini menjelaskan, kebutuhan pengelolaan sampah di Makassar sudah semakin mendesak. Produksi sampah Kota Makassar saat ini diperkirakan berkisar antara 800 hingga 1.200 ton per hari sehingga dibutuhkan solusi jangka panjang yang berkelanjutan.

Selama ini, kata dia, Pemkot Makassar juga telah menjalin kerja sama antardaerah untuk membantu penanganan sampah agar pelayanan kepada masyarakat tetap berjalan.

"PSEL menjadi salah satu solusi strategis untuk mengurangi volume sampah sekaligus menghasilkan energi. Namun seluruh prosesnya harus memenuhi aspek hukum, tata ruang, lingkungan, dan kepentingan masyarakat," ujarnya.

Andi Zulkifly menambahkan pemerintah kota telah melakukan berbagai kajian terhadap sejumlah alternatif lokasi, termasuk kesesuaian tata ruang, aspek lingkungan, hingga mitigasi dampak sosial.

Ia menegaskan, Pemkot Makassar tidak ingin terburu-buru mengambil keputusan tanpa dasar hukum yang kuat.

"Harapan kami, melalui pendampingan BPKP, pemerintah kota memperoleh rekomendasi yang komprehensif sehingga proyek ini dapat dilaksanakan secara akuntabel, transparan, dan memberikan manfaat bagi masyarakat," tutupnya.

Terpisah, Kepala Perwakilan BPKP Provinsi Sulawesi Selatan, Mardiyanto Arif Rakhmadi, memaparkan sejumlah skenario penyelesaian proyek Pengolahan Sampah menjadi Energi Listrik (PSEL) Kota Makassar. 

Menurutnya, setiap opsi memiliki konsekuensi hukum, fiskal, investasi, hingga sosial yang harus dipertimbangkan secara komprehensif sebelum pemerintah mengambil keputusan.

BPKP hadir memberikan pendampingan dengan menyusun analisis berbagai alternatif penyelesaian yang berorientasi pada mitigasi risiko.

Mardiyanto menjelaskan, BPKP menyusun sedikitnya empat alternatif penyelesaian yang masing-masing dilengkapi analisis dampak positif, negatif, tingkat keberhasilan, serta risiko yang mungkin timbul.

Alternatif pertama adalah melanjutkan kerja sama berdasarkan perjanjian lama. Menurutnya, opsi ini dinilai memiliki peluang keberhasilan cukup tinggi karena tidak mengubah struktur kerja sama yang telah berjalan. Namun, opsi tersebut tetap menyimpan risiko, terutama potensi konflik dengan masyarakat serta kemungkinan membebani keuangan daerah apabila muncul kewajiban tambahan di kemudian hari.

Alternatif kedua ialah memutus kontrak dengan investor lama kemudian melakukan tender ulang. Skema ini membuka peluang hadirnya investor baru, namun berpotensi memunculkan gugatan hukum dari pihak investor sebelumnya. 

Apabila gugatan tersebut dimenangkan, pemerintah daerah berpotensi menanggung kewajiban pembayaran yang nilainya tidak kecil dan berdampak terhadap reputasi investasi Kota Makassar.

"Risiko hukumnya harus dihitung dengan matang. Selain kemungkinan gugatan, pemerintah juga perlu memperhatikan dampaknya terhadap kepercayaan investor," jelas Mardiyanto.

Alternatif ketiga adalah tetap melanjutkan kerja sama dengan investor yang ada, tetapi memindahkan lokasi pembangunan sesuai arahan Pemerintah Kota Makassar. Menurut BPKP, skema ini hanya dapat dilakukan apabila memperoleh persetujuan seluruh pihak, termasuk investor dan kementerian terkait.

Namun demikian, berdasarkan informasi yang diterima BPKP, terdapat sejumlah kendala teknis pada lokasi alternatif, seperti kondisi lahan yang masih memerlukan pematangan, berpotensi tergenang, hingga membutuhkan biaya tambahan untuk pengembangan infrastruktur.

Sementara alternatif keempat adalah mengalihkan proyek menjadi fasilitas regional yang dikelola Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan. Skema ini dinilai dapat menjadi solusi jangka panjang karena mampu mengakomodasi kebutuhan pengelolaan sampah lintas daerah.

Meski demikian, Mardiyanto menegaskan skenario tersebut memerlukan persetujuan seluruh pemangku kepentingan, mulai dari Pemerintah Kota Makassar, Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan, kementerian terkait, hingga pihak investor.

"Kami mencoba menyusun berbagai skenario beserta analisis risikonya. Tidak ada satu pun opsi yang sepenuhnya tanpa risiko. Karena itu, keputusan yang diambil nantinya harus mempertimbangkan seluruh aspek, mulai dari hukum, fiskal, investasi, hingga kepentingan masyarakat. Kami berharap masukan dari seluruh pihak dapat memperkaya kajian sehingga pemerintah memperoleh solusi terbaik," jelasnya.

Ia menambahkan, tujuan pendampingan BPKP bukan menentukan pilihan bagi pemerintah daerah, melainkan memastikan setiap keputusan diambil berdasarkan kajian yang objektif, terukur, dan memperhitungkan seluruh konsekuensi yang mungkin timbul.

"Harapannya, persoalan strategis ini dapat segera diselesaikan sehingga proyek pengelolaan sampah Kota Makassar tetap dapat berjalan dengan tata kelola yang baik, memberikan kepastian bagi seluruh pihak, serta meminimalkan risiko keuangan negara maupun daerah," tutupnya. (*)

TP PKK Makassar Perkuat Edukasi ASI Eksklusif untuk Cegah Stunting pada Peringatan Pekan Ibu Menyusui Dunia 2026

Nuansa Terkini Makassar,– Tim Penggerak PKK Kota Makassar turut menyemarakkan peringatan Pekan Ibu Menyusui Dunia (World Breastfeeding Week) Tahun 2026 dengan menggelar edukasi ASI eksklusif. Kegiatan yang berlangsung selama tiga hari, 4–6 Agustus 2026, di Auditorium Gedung TP PKK Kota Makassar ini diikuti 300 peserta yang terdiri atas ibu hamil dan kader PKK dari seluruh perwakilan kecamatan di Kota Makassar.

Mengusung tema “Menyusui untuk Awal Kehidupan yang Berkelanjutan: Perkuat Apa yang Sudah Berjalan”, kegiatan tersebut merupakan program kerja Pokja IV TP PKK Kota Makassar yang berkolaborasi dengan Asosiasi Ibu Menyusui Indonesia (AIMI) Sulawesi Selatan serta Dinas Kesehatan Kota Makassar.

Selama tiga hari pelaksanaan, peserta memperoleh berbagai materi mulai dari persiapan menyusui sejak masa kehamilan, teknik menyusui yang benar, manfaat ASI eksklusif, hingga pemantauan kesehatan ibu dan anak. Seluruh rangkaian kegiatan dikemas secara interaktif melalui penyampaian materi, diskusi, dan sesi tanya jawab.

Ketua Bidang IV TP PKK Kota Makassar, Prof. Dr. Nurlina Subair, mengatakan kegiatan ini merupakan bagian dari upaya meningkatkan kapasitas ibu hamil dan kader PKK agar mampu menjadi agen edukasi di lingkungan masing-masing terkait pentingnya pemberian ASI eksklusif.

Menurutnya, keberhasilan program ASI eksklusif tidak hanya bergantung pada ibu menyusui, tetapi juga membutuhkan dukungan keluarga, tenaga kesehatan, kader, hingga lingkungan sekitar. Karena itu, edukasi yang berkelanjutan menjadi langkah penting dalam menciptakan generasi yang lebih sehat.

“Melalui kegiatan ini kami berharap para ibu hamil semakin percaya diri mempersiapkan proses menyusui sejak masa kehamilan. Kader PKK juga diharapkan dapat menjadi pendamping sekaligus penyampai informasi yang benar kepada masyarakat sehingga semakin banyak bayi mendapatkan haknya atas ASI eksklusif,” ujar Nurlina saat menutup kegiatan.

Sementara itu, Ketua Pokja IV TP PKK Kota Makassar yang juga Ketua AIMI Sulawesi Selatan, Indira Purnamasari, menyampaikan bahwa Pekan Ibu Menyusui Dunia menjadi momentum untuk memperkuat komitmen bersama dalam mendukung keberhasilan menyusui sekaligus meningkatkan kualitas kesehatan ibu dan anak serta menekan angka stunting.

“Dengan memberikan ASI sejak dini, kita tidak hanya memenuhi kebutuhan gizi bayi, tetapi juga berkontribusi dalam menurunkan risiko stunting, meningkatkan daya tahan tubuh, serta melahirkan generasi yang lebih sehat dan berkualitas. Karena itu, kegiatan ini diharapkan menjadi penyemangat bagi para ibu hamil yang hadir sekaligus mendorong mereka untuk membagikan pengetahuan yang diperoleh kepada keluarga dan masyarakat di sekitarnya, sehingga angka stunting juga dapat ditekan,” kata Indira.

Ia menambahkan, ASI merupakan anugerah terbaik yang dimiliki setiap ibu karena tidak hanya menyediakan nutrisi yang paling sempurna, tetapi juga membangun ikatan emosional yang kuat antara ibu dan anak serta memberikan perlindungan terhadap berbagai penyakit sejak awal kehidupan.

Pada sesi materi, narasumber dari AIMI Sulawesi Selatan yang juga Ketua AIMI Luwu Timur, Yuni Fitriyani Natsir, menyampaikan materi SELAMI Menyusui, sebuah panduan bagi ibu hamil untuk mempersiapkan proses menyusui sejak masa kehamilan hingga bayi berusia dua tahun atau lebih.

Yuni menjelaskan bahwa materi tersebut mencakup pentingnya menyiapkan diri untuk menyusui dengan membangun niat, pengetahuan, serta dukungan keluarga. Selain itu, peserta juga dibekali edukasi mengenai manfaat ASI, pelaksanaan Inisiasi Menyusu Dini (IMD), teknik pelekatan bayi yang benar, pentingnya pemberian ASI eksklusif selama enam bulan pertama, hingga manajemen menyusui seperti cara memerah dan menyimpan ASI bagi ibu yang beraktivitas atau bekerja.

“Keberhasilan menyusui dimulai sejak masa kehamilan, bukan setelah bayi lahir. Karena itu, ibu perlu membekali diri dengan pengetahuan yang benar, membangun kepercayaan diri, dan melibatkan suami maupun keluarga sebagai sistem pendukung. Dengan persiapan yang baik, proses menyusui akan lebih optimal sehingga bayi dapat memperoleh haknya atas ASI eksklusif sebagai awal kehidupan yang sehat,” ujarnya.

Ia juga menekankan pentingnya melanjutkan pemberian ASI hingga usia dua tahun atau lebih dengan didampingi Makanan Pendamping ASI (MPASI) yang berkualitas. Dalam pemaparannya, Yuni turut mengulas anatomi payudara dan proses produksi ASI, tanda-tanda bayi memperoleh ASI yang cukup, berbagai mitos dan fakta seputar menyusui, peran ayah dan keluarga dalam mendukung keberhasilan menyusui, hingga solusi mengatasi berbagai tantangan yang kerap dihadapi ibu, seperti puting lecet, payudara bengkak, maupun anggapan ASI tidak mencukupi kebutuhan bayi.

Materi berikutnya disampaikan oleh Penyuluh Dinas Kesehatan Kota Makassar, Nuraeni, yang membahas mengenai Buku Kesehatan Ibu dan Anak (KIA). Ia menjelaskan bahwa buku tersebut merupakan panduan utama bagi ibu hamil untuk memantau kondisi kesehatan sejak masa kehamilan, proses persalinan, masa nifas, hingga tumbuh kembang anak.

“Buku KIA memuat informasi lengkap mengenai jadwal pemeriksaan kehamilan, pemantauan pertumbuhan janin, tanda bahaya kehamilan, persiapan persalinan, pemberian imunisasi, pemantauan status gizi, hingga tahapan tumbuh kembang anak sesuai usianya,” sebutnya

Ia mengimbau setiap ibu agar selalu membawa Buku KIA setiap kali memeriksakan kehamilan sehingga seluruh riwayat kesehatan ibu dan anak dapat dipantau secara berkesinambungan oleh tenaga kesehatan.

Melalui kegiatan ini, TP PKK Kota Makassar berharap pengetahuan yang diperoleh para peserta dapat diterapkan dalam kehidupan sehari-hari dan diteruskan kepada masyarakat luas.

Kominfo Makassar Perkuat Pemahaman Aparatur tentang Keamanan Informasi

Nuansa Terkini Makassar,– Dinas Komunikasi dan Informatika (Kominfo) Kota Makassar menggelar Bimbingan Teknis (Bimtek) Manajemen Keamanan Informasi bertema "Ruang Siber Aman Menuju Makassar Unggul, Inklusif dan Berkelanjutan". Berlangsung di Swiss-Belhotel Makassar, Kamis (6/8/2026).

Bimtek tersebut diikuti perwakilan dari seluruh Organisasi Perangkat Daerah (OPD) lingkup Pemerintah Kota Makassar. Kegiatan ini bertujuan meningkatkan pemahaman aparatur dalam menghadapi ancaman siber.

Sekretaris Dinas Kominfo Kota Makassar, Daniati mengatakan keamanan informasi tidak hanya bergantung pada kecanggihan teknologi. Menurutnya, kesiapan sumber daya manusia menjadi faktor penting dalam melindungi sistem dan data pemerintahan.

"Sistem keamanan secanggih apa pun dan infrastruktur IT sekuat apa pun tetap memiliki titik lemah apabila faktor manusianya kurang memiliki kesadaran terhadap ancaman siber," ujarnya.

Ia menilai peningkatan kapasitas aparatur perlu dilakukan secara berkelanjutan. Langkah tersebut menjadi bagian penting dalam membangun budaya keamanan informasi di lingkungan pemerintah.

"Dalam dunia keamanan informasi, pegawai sering kali menjadi lini pertahanan pertama, sekaligus titik yang paling rentan diserang. Oleh karena itu, security awareness atau kesadaran keamanan informasi menjadi krusial untuk dibangun," tegasnya.

Melalui Bimtek ini, peserta dibekali materi mengenai manajemen keamanan informasi, pengenalan ancaman siber, serta langkah mitigasi risiko di lingkungan kerja.

Pengetahuan yang diperoleh diharapkan dapat diterapkan di masing-masing OPD. Dengan begitu, pengelolaan keamanan informasi dapat berjalan lebih efektif dan berkelanjutan.

Bimtek ini menjadi salah satu bentuk komitmen Dinas Kominfo Kota Makassar dalam mewujudkan ruang siber yang aman untuk mendukung Makassar yang unggul, inklusif, dan berkelanjutan.

DWP Makassar dan Bhayangkari Brimob Satukan Langkah Wujudkan Makassar Bersih dan Berkelanjutan

 

Nuansa Terkini Makassar,— Semangat kolaborasi lintas organisasi kembali ditunjukkan Dharma Wanita Persatuan (DWP) Kota Makassar bersama Bhayangkari Ranting Batalyon A Pelopor Satbrimob Polda Sulsel melalui kegiatan Sosialisasi Cara Pemilahan dan Pengelolaan Sampah Sesuai Aturan Pemerintah Kota Makassar yang digelar di Aula Batalyon A Pelopor Satbrimob Polda Sulsel, Jalan Sultan Alauddin No. 75A, Rabu (5/8/2026).

Kegiatan ini menjadi momentum penting dalam memperkuat gerakan perubahan perilaku masyarakat dari rumah tangga menuju pengelolaan sampah yang lebih tertib, sehat, dan bernilai ekonomi. Antusiasme peserta terlihat sejak awal kegiatan hingga sesi diskusi berlangsung.

Acara tersebut mendapat sambutan hangat dari Kompol Mursalim M., S.E., M.M., Komandan Batalyon (Danyon) A Pelopor Satbrimob Polda Sulawesi Selatan, yang mengapresiasi inisiatif edukasi lingkungan sebagai bagian dari tanggung jawab bersama menjaga kebersihan kota.

“Kami menyambut baik kegiatan ini karena persoalan sampah merupakan isu bersama yang membutuhkan keterlibatan seluruh elemen masyarakat. Edukasi seperti ini sangat penting untuk membangun kesadaran sejak dari lingkungan keluarga agar budaya memilah dan mengelola sampah dapat menjadi kebiasaan sehari-hari,” ujarnya.

Ia juga menegaskan bahwa jajaran Satbrimob Polda Sulsel siap mendukung program-program Pemerintah Kota Makassar dalam mewujudkan lingkungan yang bersih, sehat, dan berkelanjutan.

“Kolaborasi antara organisasi perempuan, Bhayangkari, dan institusi kepolisian merupakan langkah positif dalam memperkuat gerakan peduli lingkungan. Kami berharap kegiatan ini tidak berhenti pada sosialisasi semata, tetapi dapat melahirkan aksi nyata yang berdampak langsung bagi kebersihan Kota Makassar,” tambahnya.

DWP Kota Makassar hadir dipimpin langsung oleh Penasihat DWP Kota Makassar Hj. Fatma Wahyuddin A. Zulkifly bersama jajaran pengurus DWP Kota Makassar. Kehadiran mereka menegaskan komitmen DWP dalam mendukung program Pemerintah Kota Makassar terkait pengelolaan sampah berbasis pemilahan dari sumbernya.

Untuk memperkuat pemahaman peserta, DWP menghadirkan narasumber berkompeten di bidang lingkungan, yakni Tjing Ming Nelly, S.E., M.M. dari Dewan Lingkungan Kota Makassar dan Abdul Razak Rukka, Penyuluh Bank Sampah Kota Makassar. Keduanya memberikan edukasi praktis mengenai pemilahan sampah organik dan anorganik, pengelolaan sampah rumah tangga, hingga pemanfaatan bank sampah sebagai solusi ekonomi sirkular.

Dalam kesempatan tersebut, Hj. Fatma Wahyuddin A. Zulkifly menegaskan bahwa persoalan sampah tidak dapat diselesaikan hanya oleh pemerintah, tetapi membutuhkan keterlibatan aktif seluruh elemen masyarakat.

“Kolaborasi ini adalah bukti nyata bahwa menjaga lingkungan merupakan tanggung jawab bersama. Melalui edukasi dan aksi sederhana seperti memilah sampah dari rumah, kita ikut menyelamatkan Kota Makassar untuk generasi mendatang,” ujarnya.

Sementara itu, pihak Bhayangkari menyambut baik sinergi ini dan berharap kegiatan serupa dapat terus dilakukan secara berkelanjutan di lingkungan keluarga besar Brimob maupun masyarakat luas.

Kolaborasi antara DWP Kota Makassar dan Bhayangkari Ranting Batalyon A Pelopor Satbrimob Polda Sulsel menjadi bukti konkret dukungan terhadap kebijakan Pemerintah Kota Makassar dalam mewujudkan kota yang bersih, sehat, dan berkelanjutan. Gerakan ini diharapkan mampu menumbuhkan budaya baru masyarakat untuk memilah dan mengelola sampah dengan benar, sehingga Makassar semakin maju sebagai kota modern yang peduli lingkungan.

Kominfo Makassar Perkenalkan Lontara+ kepada Peserta Australia Awards sebagai Praktik Baik Transformasi Digital

Nuansa Terkini Makassar,– Dinas Komunikasi dan Informatika (Kominfo) Kota Makassar menerima kunjungan peserta Australia Awards Short Course: Governance and Public Policy Making for Subnational Governments (Aceh and Eastern Indonesia) di Makassar Virtual Economic Center (MARVEC), Gedung Makassar Government Center (MGC), Rabu (5/8/2026).

Program ini diikuti oleh 27 peserta yang berasal dari tiga kementerian, yakni Kementerian Dalam Negeri, Bappenas, dan Kementerian Keuangan, serta perwakilan dari 12 provinsi, yaitu Aceh, Nusa Tenggara Barat, Nusa Tenggara Timur, Maluku, Gorontalo, Kalimantan Utara, Papua, Papua Barat, Papua Tengah, Papua Pegunungan, Papua Selatan, dan Papua Barat Daya.

Rombongan diterima langsung oleh Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Makassar, Dr. Muhammad Roem, yang menyampaikan ucapan selamat datang kepada seluruh peserta serta memperkenalkan komitmen Pemerintah Kota Makassar dalam membangun tata kelola pemerintahan yang adaptif melalui pemanfaatan teknologi digital.

“Selamat datang di Kota Makassar. Kami merasa terhormat dapat dipilih menjadi lokus kunjungan ini dan berbagi pengalaman mengenai transformasi digital yang kami lakukan untuk meningkatkan kualitas pelayanan publik. Semoga kunjungan ini menjadi ruang bertukar pengetahuan dan memberikan manfaat,” ujar Roem.

Sementara itu, rombongan dipimpin oleh Course Leader Australia Awards Short Course: Governance and Public Policy Making for Subnational Governments (Aceh and Eastern Indonesia), Rachel Nolan, mengatakan bahwa kunjungan ini merupakan bagian dari lokakarya pra-studi singkat sebelum peserta mengikuti Lokakarya Pra-Studi Singkat Governance and Public Policy Making for Subnational Governments (Aceh and Eastern Indonesia) di Australia.

“Studi ini yang bertujuan memperkenalkan praktik baik tata kelola pemerintahan dan transformasi digital, salah satu daerah yang diterapkan Pemerintah Kota Makassar dalam memperkuat kapasitas bidang kebijakan publik, digitalisasi, serta administrasi pemerintahan,“ujarnya.

Dalam sesi pemaparan bertajuk “Digital Insight, Better Governance”, Dr. Muhammad Roem memperkenalkan berbagai inovasi digital Pemerintah Kota Makassar yang dikembangkan melalui Dinas Kominfo, yakni Makassar Super Apps Lontara+ yang resmi diluncurkan pada 27 Juli 2025 lalu.

Dr. Roem menjelaskan, sebelum hadirnya Lontara+, Pemerintah Kota Makassar memiliki 358 aplikasi milik perangkat daerah yang berjalan sendiri-sendiri. Kondisi tersebut menyebabkan layanan tidak terintegrasi, aspirasi masyarakat tersebar di berbagai platform, serta menyulitkan pemerintah dalam mengukur kepuasan masyarakat secara menyeluruh.

“Melalui integrasi seluruh layanan ke dalam satu aplikasi, masyarakat kini dapat mengakses berbagai pelayanan publik dengan lebih mudah. Dampaknya, jumlah aduan masyarakat meningkat hingga 418 persen dalam satu tahun, dengan jumlah pengguna aktif mencapai 88.015,” jelasnya

Ia juga memaparkan capaian pengelolaan aduan masyarakat selama periode Juli 2025 hingga Agustus 2026. Tercatat sebanyak 25.219 aduan masuk melalui Lontara+, dengan 22.663 aduan berhasil diselesaikan, sehingga tingkat penyelesaian mencapai 89,9 persen.

“Hasil evaluasi menunjukkan implementasi Lontara+ berdampak positif terhadap kepercayaan masyarakat. Sebanyak 92,5 persen pengguna menilai aplikasi tersebut mempermudah akses layanan, 90 persen menyatakan mudah digunakan, 87,5 persen menilai layanan semakin transparan, dan 87,5 persen mengaku puas terhadap pelayanan yang diterima. Sementara itu, lebih dari 70 persen responden menilai respons penanganan aduan berlangsung cepat,” paparnya.

Roem mengatakan berbagai capaian tersebut mengantarkan Pemerintah Kota Makassar meraih sejumlah apresiasi dan penghargaan nasional di bidang transformasi digital, sekaligus menjadi bukti bahwa digitalisasi mampu meningkatkan kualitas pelayanan publik sekaligus memperkuat kepercayaan masyarakat kepada pemerintah.

Selain Lontara+, Roem juga memperkenalkan Call Center 112 sebagai layanan kegawatdaruratan yang memberikan respons cepat terhadap laporan masyarakat selama 24 jam. Ia turut menjelaskan fungsi Makassar Virtual Economic Center (MARVEC) sebagai pusat analisis dan integrasi data Kota Makassar. 

“Melalui MARVEC, pemerintah dapat memantau kondisi kota secara real-time, mulai dari CCTV lalu lintas, proses pelayanan pajak, pemantauan pelaksanaan Sistem Penerimaan Murid Baru (SPMB), hingga berbagai indikator strategis lainnya yang menjadi dasar pengambilan keputusan berbasis data,” jelasnya

Pemaparan tersebut mendapat perhatian besar dari para peserta. Mereka aktif mengajukan berbagai pertanyaan mengenai strategi integrasi layanan, pengelolaan data lintas organisasi perangkat daerah, hingga mekanisme penyelesaian aduan masyarakat yang diterapkan Pemerintah Kota Makassar.

Course Leader Australia Awards Short Course, Rachel Nolan, mengaku sangat terkesan dengan pusat pemerintahan baru Kota Makassar serta sistem teknologi yang digunakan dalam merespons keluhan masyarakat.

“Saya sangat terkesan dengan Pusat Pemerintahan Makassar yang baru, serta kecanggihan sistem teknologi Anda dalam merespons keluhan warga. Sangat penting bagi masyarakat untuk memahami bahwa pemerintah mendengarkan mereka dan peduli pada hal-hal yang sama dengan yang mereka pedulikan,” ujarnya.

Ia menambahkan, sistem yang dibangun Pemerintah Kota Makassar memungkinkan masyarakat menyampaikan keluhan dengan mudah, termasuk melalui foto, sekaligus memperoleh informasi yang jelas dan tepat waktu mengenai proses penanganannya. Menurutnya, sistem tersebut juga membantu pemerintah mengelola sumber daya secara efektif sehingga pelayanan dasar dapat berjalan optimal.

“Dengan fondasi itu, pemerintah dapat lebih fokus memikirkan peningkatan kualitas kota, mulai dari ruang terbuka hijau, pendidikan, hingga berbagai layanan publik lainnya. Saya melihat sistem ini merupakan contoh unggulan yang menyediakan informasi berkualitas bagi para pengambil keputusan,” tutup Rachel Nolan.

Sekda Makassar Dorong Pembentukan Koperasi Korpri sebagai Penggerak Kesejahteraan ASN

 

Nuansa Terkini Makassar,— Sekretaris Daerah (Sekda) Kota Makassar, Andi Zulkifly, menegaskan pentingnya pembentukan Koperasi Korps Pegawai Republik Indonesia (Korpri) sebagai salah satu instrumen untuk meningkatkan kesejahteraan aparatur sipil negara (ASN) di lingkungan Pemerintah Kota (Pemkot) Makassar.

Hal tersebut disampaikan Sekda Makassar Andi Zulkifly saat membuka Gerakan Edukasi Koperasi Masyarakat dengan tema Edukasi Perkoperasian bagi ASN Pemerintah Kota (Pemkot) Makassar di Hotel Novotel Makassar, Rabu (5/8).

Sekda Makassar Andi Zulkifly menyampaikan apresiasi kepada Kementerian Keuangan melalui narasumber yang hadir serta Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah (UKM) Kota Makassar yang menjadi penyelenggara kegiatan.

Menurutnya, pembentukan Koperasi Korpri merupakan bagian dari upaya mendukung program prioritas nasional yang menempatkan koperasi sebagai salah satu penggerak ekonomi masyarakat.

"Kita melihat dalam dua tahun terakhir koperasi kembali menjadi perhatian. Jika sebelumnya fokus lebih banyak pada pengembangan UMKM, kini koperasi juga menjadi prioritas karena merupakan bagian dari program nasional yang harus dijalankan hingga ke daerah," ujar Andi Zulkifly.

Mantan Kepala Badan Perencanaan dan Pembangunan Daerah (Bappeda) Makassar itu menjelaskan, Pemerintah Kota (Pemkot) Makassar sebelumnya telah melalui sejumlah tahapan, mulai dari pembentukan kepengurusan Korpri hingga pembahasan berbagai program kerja. Salah satu program yang menjadi prioritas adalah pembentukan Koperasi Korpri Kota Makassar.

Sekda Zulkifly menilai keberadaan koperasi tidak hanya berfungsi sebagai wadah ekonomi, tetapi juga menjadi sarana memperkuat solidaritas, meningkatkan kompetensi, sekaligus mendorong kesejahteraan ASN.

"Koperasi Korpri harus mampu meningkatkan kesejahteraan pegawai. Dengan jumlah ASN Pemkot Makassar yang mencapai sekitar 22 ribu orang, potensi yang dimiliki sangat besar. Karena itu, pengelolaannya harus dilakukan secara profesional, transparan, dan dapat dipertanggungjawabkan," katanya.

Ia mengingatkan agar koperasi yang akan dibentuk tidak hanya berorientasi pada usaha simpan pinjam sebagaimana praktik koperasi pada masa lalu.

Menurutnya, pengurus harus mampu menyusun model bisnis yang lebih luas dan berkelanjutan, termasuk membuka peluang kemitraan dengan badan usaha milik negara (BUMN), badan usaha milik daerah (BUMD), maupun sektor swasta.

"Jangan hanya berpikir koperasi itu simpan pinjam. Kita harus memikirkan core business-nya, rencana bisnisnya, peluang kerja sama dengan BUMN, BUMD, maupun perusahaan lain, termasuk usaha penyediaan kebutuhan pokok dan berbagai layanan yang benar-benar dibutuhkan ASN," tegas Andi Zulkifly.

Sekda juga meminta panitia dan calon pengurus segera melengkapi seluruh aspek kelembagaan koperasi, mulai dari legalitas, kepengurusan, penyusunan proses bisnis, rencana bisnis hingga perizinan sesuai Klasifikasi Baku Lapangan Usaha Indonesia (KBLI).

Eks Camat Ujung Pandang ini menekankan seluruh rencana tersebut harus dikaji secara matang melalui forum diskusi bersama agar mendapat masukan dari seluruh ASN sebelum koperasi mulai beroperasi.

"Semua harus disosialisasikan secara terbuka, termasuk besaran simpanan pokok dan simpanan wajib. ASN harus mengetahui manfaat yang akan diperoleh sehingga koperasi ini dibangun atas dasar kepercayaan dan kebutuhan bersama," ujarnya.

Andi Zulkifly juga menginstruksikan para sekretaris perangkat daerah agar menjadi ujung tombak sosialisasi pembentukan Koperasi Korpri di masing-masing organisasi perangkat daerah (OPD).

Setelah kegiatan edukasi ini, kata dia, tim dari Dinas Koperasi dan pengurus akan melakukan sosialisasi langsung ke seluruh perangkat daerah guna mempercepat proses pembentukan koperasi.

"Saya berharap Koperasi Korpri Kota Makassar dapat segera terbentuk, dikelola secara profesional, dan benar-benar memberikan manfaat bagi seluruh ASN. Semua masukan dan kritik nantinya menjadi bahan evaluasi agar koperasi ini semakin kuat dan mampu meningkatkan kesejahteraan anggotanya," tutup Andi Zulkifly. 

Terpisah, Kepala Dinas Koperasi dan UKM Makassar Arlin Ariesta menyampaikan Pemkot Makassar melalui Korpri telah menjadikan pembentukan Koperasi Korpri sebagai salah satu program kerja prioritas yang saat ini tengah dipersiapkan secara bertahap.

"Setelah adanya arahan Ketua Korpri Kota Makassar, kami langsung melakukan berbagai tahapan, mulai dari rapat-rapat pembahasan, pembentukan tim dan pengurus, hingga penyusunan seluruh prosedur administrasi sebagai dasar pembentukan Koperasi Korpri," ujar Arlin.

Ia menjelaskan, pembentukan koperasi tersebut memiliki landasan hukum yang kuat, di antaranya mengacu pada ketentuan mengenai pembinaan koperasi, aturan tentang Korpri, serta regulasi Kementerian Koperasi dan UKM mengenai penyelenggaraan perkoperasian.

Karena itu, kegiatan edukasi yang digelar tidak hanya bertujuan meningkatkan pemahaman ASN mengenai koperasi, tetapi juga menjadi forum sosialisasi awal sebelum koperasi resmi dibentuk.

Arlin menegaskan Korpri tidak hanya berfungsi sebagai organisasi pemersatu ASN, tetapi juga memiliki tanggung jawab untuk mendorong peningkatan kesejahteraan anggotanya melalui berbagai program ekonomi yang berkelanjutan.

"Korpri memiliki tanggung jawab moral dan profesional untuk memastikan kesejahteraan anggotanya. Tantangan ekonomi ke depan menuntut kita semakin mandiri, bijak, dan kolaboratif. Karena itu, pembentukan Koperasi Korpri menjadi salah satu solusi yang perlu kita dorong bersama," katanya.

Ia berharap para sekretaris perangkat daerah, sekretaris kecamatan, serta kepala subbagian umum dan kepegawaian dapat menjadi perpanjangan tangan dalam menyosialisasikan pembentukan koperasi kepada seluruh ASN di lingkungan kerja masing-masing.

Dinas Koperasi dan UKM Kota Makassar, lanjut Arlin, juga siap mendampingi seluruh perangkat daerah melalui tim penyuluh koperasi untuk memberikan edukasi sekaligus menjadi narasumber dalam setiap kegiatan sosialisasi.

Menurutnya, koperasi yang akan dibentuk memiliki sejumlah tujuan strategis. 

Selain menjadi lembaga keuangan yang aman, legal, dan transparan, koperasi juga diharapkan mampu melindungi ASN dari praktik pinjaman ilegal serta memenuhi kebutuhan ekonomi anggota.

"Kami ingin koperasi ini menjadi pengayom finansial yang dikelola secara profesional sehingga seluruh anggota memiliki akses terhadap layanan keuangan yang aman, legal, dan transparan. Dengan demikian ASN dapat terhindar dari jeratan lembaga keuangan yang tidak resmi," jelasnya.

Lebih lanjut, Arlin mengatakan Koperasi Korpri juga dirancang memiliki unit usaha grosir maupun ritel modern yang menyediakan kebutuhan pokok ASN dengan harga lebih terjangkau melalui sistem pembayaran yang mudah dan terintegrasi.

Selain itu, koperasi akan dikembangkan berbasis teknologi digital, termasuk pemanfaatan aplikasi dan layanan digital banking, sekaligus menjadi wadah pemberdayaan UMKM yang dikelola keluarga besar ASN Kota Makassar.

"Ke depan, koperasi ini kami rancang adaptif terhadap perkembangan teknologi melalui layanan berbasis aplikasi digital dan digital banking. Kami juga ingin koperasi menjadi ruang pemberdayaan UMKM yang dimiliki keluarga besar ASN Kota Makassar," pungkas Arlin.(*)

Dukung Tumbuh Kembang Anak, TP PKK Kota Makassar Gelar Edukasi ASI Eksklusif

Nuansa Terkini Makassar,– Dalam upaya mendukung tumbuh kembang anak sejak dini, Tim Penggerak (TP) PKK Kota Makassar melalui Pokja IV menggelar edukasi Air Susu Ibu (ASI) eksklusif bagi kader TP PKK kelurahan dan ibu hamil, berlangsung di Auditorium TP PKK Kota Makassar, Selasa (4/8/2026). 

Kegiatan ini mengusung tema "Menyusui untuk Awal Kehidupan yang Berkelanjutan, Perkuat Apa yang Sudah Berjalan." Kegiatan tersebut dihadiri jajaran pengurus inti TP PKK Kota Makassar, kader TP PKK, serta ibu hamil dari Kecamatan Panakkukang, Tamalanrea, Biringkanaya, Tallo, Mamajang, dan Kepulauan Sangkarrang. 

Edukasi ini menjadi bagian dari upaya meningkatkan pengetahuan masyarakat mengenai pentingnya pemberian ASI eksklusif sejak dini.

Ketua Pokja IV TP PKK Kota Makassar, Indira Purnamasari, membuka kegiatan tersebut. Dalam sambutannya, ia mengatakan bahwa masa kehamilan merupakan awal dari perjalanan penting dalam membangun generasi yang sehat dan berkualitas.

"Persiapan menjadi seorang ibu tidak hanya sebatas menunggu proses persalinan, tetapi juga mempersiapkan diri untuk memberikan hak terbaik bagi buah hati, yakni Air Susu Ibu (ASI). Karena itu, edukasi mengenai menyusui perlu diberikan sejak masa kehamilan agar para ibu lebih siap menghadapi proses tersebut,"ujarnya.

Ia menjelaskan, pemberian ASI eksklusif selama enam bulan pertama kehidupan merupakan investasi terbaik bagi masa depan anak. Kandungan gizi yang lengkap, antibodi alami, serta manfaatnya bagi tumbuh kembang bayi menjadikan ASI sebagai makanan terbaik yang tidak dapat digantikan oleh apa pun.

Melalui kegiatan ini, Indira berharap para ibu hamil memperoleh pengetahuan yang benar mengenai pentingnya ASI eksklusif, manfaatnya bagi ibu dan bayi, serta cara mempersiapkan proses menyusui sejak masa kehamilan. "Dengan bekal informasi yang tepat, para ibu diharapkan semakin percaya diri dan siap memberikan ASI secara optimal kepada buah hati mereka," ujarny.

Lebih lanjut, ia mengatakan bahwa keberhasilan pemberian ASI eksklusif bukan hanya menjadi tanggung jawab seorang ibu. Dukungan keluarga, terutama suami, tenaga kesehatan, serta lingkungan yang peduli dan ramah terhadap ibu menyusui menjadi faktor penting dalam menyukseskan program tersebut.

Untuk itu, Ia berharap setelah mengikuti kegiatan ini, para Ketua TP PKK Kecamatan dapat meneruskan edukasi yang diperoleh kepada masyarakat di wilayah masing-masing. 

Dalam kegiatan tersebut, TP PKK Kota Makassar menghadirkan narasumber dari Dinas Kesehatan Kota Makassar serta Asosiasi Ibu Menyusui Indonesia (AIMI) Sulawesi Selatan. 

Penyuluh Dinas Kesehatan Kota Makassar, Nuraeni, menyampaikan materi mengenai Buku Kesehatan Ibu dan Anak (KIA/KIK), yang menjadi panduan penting bagi ibu hamil dalam memantau kesehatan selama kehamilan, proses persalinan, hingga tumbuh kembang anak.

Sementara itu, anggota AIMI Sulawesi Selatan, dr. Astati Made Amin, memaparkan materi mengenai pentingnya ASI eksklusif, serta berbagai langkah yang dapat dilakukan ibu sejak masa kehamilan untuk mempersiapkan keberhasilan menyusui. 

Melalui edukasi tersebut, peserta diharapkan memiliki pemahaman yang lebih baik sehingga mampu memberikan ASI eksklusif secara optimal demi mewujudkan generasi Makassar yang sehat dan berkualitas.

Diskominfo Makassar Gelar Bimtek SP4N-LAPOR! untuk Tingkatkan Kualitas Pengelolaan Pengaduan Masyarakat

 

Nuansa Terkini Makassar,– Dinas Komunikasi dan Informatika (Diskominfo) Kota Makassar menggelar Bimbingan Teknis (Bimtek) Sistem Pengelolaan Pengaduan Pelayanan Publik Nasional–Layanan Aspirasi dan Pengaduan Online Rakyat (SP4N-LAPOR!). 

Mengangkat  tema “Mewujudkan Pengelolaan Pengaduan yang Responsif, Tuntas, dan Berkualitas Melalui Optimalisasi SP4N-LAPOR!”  digelar di Hotel Aston Makassar, Selasa (4/8/2026).

Kegiatan ini diikuti oleh para pengelola pengaduan dari seluruh Organisasi Perangkat Daerah (OPD) di lingkungan Pemerintah Kota Makassar sebagai upaya meningkatkan pemahaman serta kapasitas aparatur dalam mengelola pengaduan masyarakat secara cepat, tepat, dan berkualitas.

Bimbingan teknis dibuka oleh Kepala Dinas Kominfo Kota Makassar dalam hal ini diwakili oleh Sekretaris Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Makassar, Dr. Daniati, yang hadir mewakili 

Dalam sambutannya, Dr. Daniati menekankan pentingnya pemahaman setiap OPD terhadap mekanisme pengelolaan pengaduan melalui SP4N-LAPOR!. 

Menurutnya, pengelola pengaduan tidak cukup hanya menerima laporan, tetapi juga harus memahami alur penyelesaian hingga pengaduan dinyatakan tuntas.

“Apabila masih ada OPD yang belum memahami mekanisme SP4N-LAPOR!, hari ini adalah kesempatan untuk bertanya dan memahami bagaimana alur pengelolaan pengaduan yang benar. Jangan ragu untuk berdiskusi sehingga ke depan pelayanan kepada masyarakat semakin baik,” ujarnya.

Ia juga menjelaskan bahwa keberadaan aplikasi SP4N-LAPOR! dan aplikasi Lontara+ memiliki fungsi yang sama-sama penting sebagai sarana penyampaian aspirasi dan pengaduan masyarakat. 

Kedua platform tersebut diharapkan dapat dimanfaatkan secara optimal oleh seluruh perangkat daerah dalam memberikan pelayanan publik yang lebih responsif.

Sementara itu, Kabid Humas dan IKP, Abdullah mengatakan bimtek hari ini sebagai wadah dari Diskominfo kepada admin SP4N Lapor agar dapat mengelola laporan dengan baik dan bijak. 

"Hari ini ada dua narasumber yang hadir jadi kordinasikan apa yang belum dimengerti karena ahlinya sudah ada kami hadirkan," sebutnya.

Pada kesempatan tersebut, peserta juga mendapatkan materi dari dua narasumber, yakni Plt. Kepala Bidang Humas Diskominfo dan Persandian Provinsi Sulawesi Selatan serta Pranata Humas Ahli Pertama Diskominfo Sulawesi Selatan. 

Keduanya membawakan materi mengenai optimalisasi pengelolaan SP4N-LAPOR!, strategi peningkatan kualitas pelayanan pengaduan, serta penguatan koordinasi antarinstansi dalam mewujudkan pelayanan publik yang lebih responsif dan akuntabel.

Pelaksana Tugas (Plt) Kepala Bidang Informasi dan Komunikasi Publik Diskominfo Kota Makassar, Darmawangsah, mengatakan pengelolaan pengaduan tidak berhenti pada proses tindak lanjut, tetapi juga harus disertai dengan evaluasi secara berkala.

Menurutnya, evaluasi bulanan diperlukan untuk melihat tren pengaduan yang masuk, mengidentifikasi persoalan yang paling banyak dikeluhkan masyarakat, serta mengetahui OPD mana yang masih memerlukan pendampingan dalam pengelolaan SP4N-LAPOR!.

“Monitoring dan evaluasi harus dilakukan secara rutin. Dari sana kita bisa mengetahui apakah jumlah laporan meningkat, apa isu yang paling banyak dikeluhkan masyarakat, dan OPD mana yang membutuhkan pendampingan lebih lanjut. Seluruh OPD juga dapat terus berkoordinasi dengan Diskominfo Kota Makassar apabila menemui kendala dalam pengelolaan pengaduan,” jelasnya.

Ia berharap sinergi antarperangkat daerah semakin diperkuat sehingga setiap pengaduan masyarakat dapat ditangani secara cepat, tepat sasaran, dan memberikan kepastian penyelesaian.

Melalui kegiatan ini, Pemerintah Kota Makassar berharap seluruh pengelola SP4N-LAPOR! di setiap OPD memiliki pemahaman yang seragam dalam menangani pengaduan masyarakat sehingga kualitas pelayanan publik di Kota Makassar terus meningkat. (*)

Sekda Makassar Matangkan Persiapan HUT Ke-81 RI, Asisten I Ditunjuk Pimpin Kepanitiaan

 

Nuansa Terkini Makassar,— Pemerintah Kota (Pemkot) Makassar mulai mematangkan persiapan pelaksanaan peringatan Hari Ulang Tahun (HUT) Ke-81 Kemerdekaan Republik Indonesia tingkat Kota Makassar.

Rapat koordinasi yang dipimpin Sekretaris Daerah (Sekda) Kota Makassar, Andi Zulkifly Nanda, di Ruang Rapat Sekda, Balai Kota Makassar, Selasa (4/8).

Agenda tersebut dihadiri jajaran Asisten Sekretariat Daerah, para kepala perangkat daerah, camat, bagian protokol, bagian umum, serta unsur terkait lainnya yang akan terlibat dalam seluruh rangkaian kegiatan peringatan HUT RI.

Diketahui, peringatan Hari Ulang Tahun (HUT) ke-81 Kemerdekaan Republik Indonesia pada tahun 2026 mengusung tema "Indonesia Berdaulat, Adil, dan Makmur". Tema ini merepresentasikan semangat serta kerja nyata pemerintah bersama seluruh rakyat dalam mewujudkan cita-cita kebangsaan

Sekda Makassar Andi Zulkifly menegaskan peringatan HUT Kemerdekaan RI merupakan agenda tahunan yang harus dipersiapkan secara matang agar seluruh rangkaian kegiatan berjalan lancar, tertib, dan semarak.

"Setiap tahun kita melaksanakan kegiatan ini. Karena itu, seluruh persiapan harus dilakukan sejak dini agar pelaksanaan upacara maupun rangkaian kegiatan lainnya dapat berlangsung dengan baik," ujar Andi Zulkifly.

Mantan Camat Ujung Pandang ini menjelaskan, selain upacara peringatan detik-detik Proklamasi Kemerdekaan RI, Pemerintah Kota Makassar juga akan menggelar berbagai kegiatan pendukung seperti perlombaan, kegiatan di tingkat kecamatan, hingga kemungkinan pelaksanaan malam puncak peringatan HUT RI.

Dalam rapat tersebut, Sekda Zulkifly juga mengumumkan penunjukan Plt Asisten I Bidang Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat Setda Kota Makassar, Irwan Bangsawan, sebagai Ketua Panitia HUT Ke-81 Kemerdekaan RI tingkat Kota Makassar.

Menurutnya, penunjukan tersebut didasarkan pada pengalaman Irwan Bangsawan dalam penyelenggaraan pemerintahan.

"Kami memberikan amanah kepada Pak Asisten I, Irwan Bangsawan, sebagai Ketua Panitia. Pengalaman beliau mulai dari lurah hingga menjadi asisten menjadi modal penting untuk mengoordinasikan seluruh rangkaian kegiatan HUT RI tahun ini," katanya.

Andi Zulkifly meminta ketua panitia segera menyusun struktur kepanitiaan, menerbitkan surat keputusan (SK), serta memetakan seluruh kebutuhan teknis, termasuk pembagian tugas masing-masing perangkat daerah.

Ia menginstruksikan agar setiap organisasi perangkat daerah (OPD) menjalankan tugas sesuai bidangnya. Dinas Perhubungan diminta menyiapkan rekayasa lalu lintas, pengamanan area, serta dukungan genset. 

Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) bertugas mendukung pengamanan dan pelaksanaan upacara, sedangkan Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan (Damkarmat) serta Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) diminta bersiaga selama kegiatan berlangsung.

Sementara itu, Dinas Kesehatan diminta menyiapkan ambulans dan tenaga medis, sedangkan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik (Kesbangpol) bertanggung jawab mengoordinasikan peserta upacara dari unsur TNI, Polri, ASN, hingga unsur lainnya.

Sekda Zulkifly juga meminta Dinas Komunikasi dan Informatika (Diskominfo) mengintensifkan sosialisasi kepada masyarakat agar memasang Bendera Merah Putih dan umbul-umbul di rumah, kantor, pusat perbelanjaan, restoran, hotel, hingga kawasan permukiman sebagai bentuk partisipasi dalam memeriahkan HUT RI.

"Saya minta Diskominfo bersama para camat terus menyosialisasikan pemasangan bendera Merah Putih dan umbul-umbul. Kita ingin suasana peringatan kemerdekaan benar-benar terasa di seluruh wilayah Kota Makassar," tegasnya.

Selain itu, Andi Zulkifly meminta seluruh kantor pemerintahan mempercantik lingkungan dengan dekorasi bernuansa merah putih, termasuk Balai Kota, kantor kecamatan, kantor kelurahan, hingga fasilitas pelayanan publik.

Ia juga mengingatkan pentingnya kehadiran ASN dalam pelaksanaan upacara. Setiap perangkat daerah diminta mengirimkan perwakilan pegawai dan memastikan seluruh peserta hadir sesuai daftar yang telah ditetapkan.

"Kehadiran ASN harus menjadi perhatian. Jangan hanya pimpinan yang hadir, sementara pegawainya tidak. Semua harus terdata dan dipastikan mengikuti upacara sebagai bentuk penghormatan kepada para pahlawan dan bangsa," ujarnya.

Sekda turut meminta agar undangan disusun secara lengkap dengan melibatkan unsur Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda), mantan wali kota dan wakil wali kota, tokoh masyarakat, organisasi kemasyarakatan, serta unsur lainnya sesuai kapasitas lokasi pelaksanaan upacara.

Untuk lokasi pelaksanaan upacara, Andi Zulkifly menginstruksikan Dinas Pemuda dan Olahraga (Dispora) segera menyiapkan Lapangan Karebosi sebagai pusat kegiatan, termasuk memastikan kesiapan sarana dan prasarana sebelum digunakan untuk latihan maupun pelaksanaan upacara.

Sebagai tindak lanjut, Sekda Zulkifly rapat koordinasi kedua pada Jumat 7 Agustus mendatang. Dalam rapat tersebut, seluruh perangkat daerah diminta mempresentasikan kesiapan masing-masing, mulai dari susunan acara, daftar undangan, layout lokasi, kebutuhan sarana dan prasarana, jadwal perlombaan, hingga agenda kunjungan Wali Kota Makassar ke sejumlah kecamatan selama rangkaian peringatan HUT RI.

"Saya minta pada rapat berikutnya semua sudah membawa bahan yang lengkap. Mulai dari layout, daftar undangan, kebutuhan sarana-prasarana, jadwal kegiatan, hingga pembagian tugas masing-masing perangkat daerah agar seluruh persiapan dapat difinalisasi," tutup Andi Zulkifly. (*)

Transformasi Pengelolaan Sampah Berlanjut, Ketua Dewan Lingkungan Luncurkan Bank Sampah Sektoral Panakkukang

Nuansa Terkini Makassar,– Ketua Tim Penggerak PKK Kota Makassar sekaligus Ketua Dewan Lingkungan Hidup Kota Makassar, Melinda Aksa Munafri, meresmikan Bank Sampah Sektoral Kecamatan Panakkukang yang berlokasi di Kompleks Mutiara Indah, Senin (3/8/2026).

Kehadiran bank sampah sektoral ini menjadi langkah strategis dalam memperkuat sistem pengelolaan sampah berbasis masyarakat sekaligus mempercepat perputaran transaksi bank sampah di tingkat wilayah.

Dalam sambutannya, Melinda menegaskan bahwa pengelolaan sampah kini memasuki fase baru yang membutuhkan keterlibatan semua pihak. 

Menurutnya, berbagai upaya terus dilakukan pemerintah untuk mengurangi volume sampah yang berakhir di TPA, salah satunya melalui penguatan bank sampah sektoral yang terhubung dengan bank sampah unit di setiap kelurahan.

“Selama ini salah satu kendala yang sering dikeluhkan adalah proses transaksi di bank sampah yang membutuhkan waktu cukup lama karena harus melalui Bank Sampah Pusat. Dengan hadirnya bank sampah sektoral, proses tersebut diharapkan menjadi lebih cepat sehingga masyarakat bisa langsung mendapatkan manfaat, baik melalui transaksi tunai maupun penukaran dengan kebutuhan pokok,” ujarnya.

Melinda mengungkapkan bahwa perkembangan bank sampah di Kota Makassar menunjukkan tren yang sangat positif. 

Jika pada awal tahun jumlah bank sampah unit yang aktif masih berkisar 300 unit, kini jumlahnya telah meningkat menjadi sekitar 700 unit.

Menurutnya, peningkatan tersebut menjadi modal penting dalam mendukung kebijakan pengurangan sampah yang mulai diterapkan sejak 1 Agustus, di mana TPA Antang difokuskan hanya menerima sampah residu.

“Ini bukan sekadar membangun fasilitas, tetapi membangun sebuah sistem. Bank sampah sektoral akan menjadi penghubung yang memperkuat bank sampah unit sehingga roda ekonomi sirkular dapat berjalan lebih cepat di tengah masyarakat,” katanya.

Melinda juga mengajak seluruh aparatur pemerintah, mulai dari ASN, camat, lurah hingga RT dan RW, untuk menjadi contoh dalam menerapkan pemilahan sampah dari rumah.

Ia mengakui bahwa mengubah kebiasaan masyarakat yang selama puluhan tahun mencampur sampah bukanlah pekerjaan mudah. 

Namun menurutnya, perubahan harus terus diupayakan melalui edukasi yang konsisten serta dukungan fasilitas yang memadai.

Apalagi Saat ini pemerintah tengah berupaya menghentikan praktik open dumping yang selama ini menjadi penyebab pencemaran lingkungan dan menjadi catatan dalam penilaian Adipura.

Ia menyampaikan bahwa sekitar 90 persen area TPA kini telah ditata menggunakan sistem sanitary landfill dengan pembagian zona aktif dan nonaktif serta pemasangan membran untuk mencegah pencemaran air lindi.

“Pemerintah tidak boleh mundur. Kita harus terus bergerak memperbaiki sistem pengelolaan sampah agar Makassar tidak tertinggal dari daerah lain yang telah lebih dulu berhasil melakukan transformasi pengelolaan sampah,” katanya.

Dalam kesempatan tersebut, Ketua Dewan Lingkungan itu menyoroti Kecamatan Panakkukang sebagai salah satu penyumbang sampah terbesar di Kota Makassar. 

Sementara sekitar 60 persen komposisi sampah di Makassar merupakan sampah organik yang sebenarnya dapat dikelola dari sumbernya.

Karena itu, Ia mendorong setiap rumah tangga untuk mulai mengolah sampah organik secara mandiri melalui berbagai metode seperti biopori, komposter, maupun takakura. Langkah tersebut dinilai mampu mengurangi beban sampah yang dikirim ke TPA secara signifikan.

Selain itu, Pemerintah Kota Makassar juga terus memperkuat pengawasan terhadap pengangkutan sampah dari sektor usaha seperti hotel, restoran, kafe, perkantoran hingga dapur Makan Bergizi Gratis (MBG), termasuk menindak praktik pembuangan sampah secara ilegal yang tidak melalui mekanisme resmi.

Di akhir sambutannya, Melinda menyampaikan apresiasi kepada Pemerintah Kecamatan Panakkukang beserta seluruh jajaran yang terus berkolaborasi membangun budaya baru dalam pengelolaan sampah.

Sementara itu, Camat Panakkukang Syahril, menyampaikan bahwa kecamatan yang dipimpinnya terdiri dari 11 kelurahan dengan tantangan persoalan sampah yang cukup besar. 

Karena itu, pembentukan Bank Sampah Sektoral menjadi bagian dari strategi mitigasi untuk membangun kebiasaan baru masyarakat dalam memilah sampah.

"Perubahan pola dari satu tempat sampah menjadi tiga kategori pemilahan memang tantangan sendiri buat kami. Namun dengan kolaborasi dan support dari seluruh warga, RT/RW, serta pemerintah kelurahan, budaya baru tersebut diyakini dapat terwujud," jelasnya.  (*)

ASPRINDO Sulsel dan Pemkab Maros Siapkan Sinergi Kampung Industri dan Desa Wisata

 

Nuansa Terkini Maros 3 Agustus 2026 — Dewan Pimpinan Wilayah (DPW) Asosiasi Pengusaha Pribumi Indonesia (ASPRINDO) Sulawesi Selatan melakukan kunjungan silaturahmi sekaligus audiensi dengan Bupati Maros, Dr. H. A. S. Chaidir Syam, S.IP., M.H., yang juga merupakan Dewan Pembina DPW ASPRINDO Sulawesi Selatan, Senin (3/8/2026).

Pertemuan yang berlangsung di Kantor Bupati Maros tersebut menjadi momentum penting dalam membangun sinergi antara ASPRINDO dan Pemerintah Kabupaten Maros, khususnya dalam pengembangan Kampung Industri dan Desa Wisata sebagai bagian dari upaya memperkuat perekonomian masyarakat dan pelaku UMKM lokal.

Ketua DPW ASPRINDO Sulawesi Selatan, Ir. Abu Hasan, hadir didampingi Dewan Penasehat DPW ASPRINDO Sulsel Ahmad Passima, S.E., Sekretaris Umum Uya Mustamin, Sekretaris II Andi Alam Tanrang, Ketua Biro Perekonomian Syariah, Pengembangan UMKM, Koperasi dan Kewirausahaan Haris Samtidar, S.T., S.E., Ketua Biro Pariwisata, Seni Budaya dan Ekonomi Kreatif Mars Agung Afiat, S.E., Ketua Biro Perdagangan Ekspor Impor Vilda Yanti Lalawi, serta jajaran anggota Biro Hubungan Kerja Sama Antar Lembaga dan Biro Hubungan Masyarakat.

Dalam pertemuan tersebut, Bupati Maros menyambut antusias kunjungan jajaran DPW ASPRINDO Sulawesi Selatan. Ia menyampaikan dukungan terhadap rencana program yang akan dikembangkan melalui kolaborasi ASPRINDO dengan Pemerintah Kabupaten Maros.

Program Kampung Industri diarahkan untuk mendorong pemberdayaan dan pengembangan pelaku UMKM lokal, sehingga tidak hanya mampu bertahan di pasar lokal dan nasional, tetapi juga memiliki kesempatan untuk menembus pasar global.

Sementara untuk program Desa Wisata, ASPRINDO bersama Pemerintah Kabupaten Maros akan mengidentifikasi sejumlah titik lokasi wisata potensial yang dapat dikembangkan, direhabilitasi, dan dikelola secara profesional dengan tetap memperhatikan potensi serta karakteristik daerah.

Bupati Maros juga memberikan penjelasan secara detail mengenai sejumlah wilayah yang memiliki potensi untuk dikembangkan melalui program tersebut. Berbagai potensi daerah, sektor pariwisata, UMKM, ekonomi kreatif, hingga peluang perdagangan menjadi bagian dari pembahasan dalam audiensi tersebut.

Kabupaten Maros saat ini memiliki sekitar 35.000 pelaku UMKM, yang dinilai menjadi potensi besar untuk dikembangkan melalui program Kampung Industri dan Desa Wisata.

Bupati Maros berharap kehadiran ASPRINDO dapat menjadi salah satu penggerak dan koordinator dalam pengembangan program tersebut, sehingga memberikan dampak nyata terhadap peningkatan akses pasar, omzet, serta pendapatan para pelaku UMKM di Kabupaten Maros.

Menurutnya, sinergi antara pemerintah daerah, ASPRINDO, dan para pelaku usaha perlu dibangun secara berkelanjutan agar berbagai potensi ekonomi daerah dapat dikembangkan secara maksimal.

Untuk mempercepat realisasi kerja sama tersebut, Bupati Maros bahkan menyarankan agar dalam waktu dekat dilakukan penandatanganan Memorandum of Understanding (MoU) antara ASPRINDO dan Pemerintah Kabupaten Maros.

Setelah MoU ditandatangani, Pemkab Maros akan menghadirkan Organisasi Perangkat Daerah (OPD) terkait untuk duduk bersama dengan tim ASPRINDO guna membahas program secara lebih teknis. Langkah tersebut diharapkan dapat membuat proses sinergi berjalan efektif dan terarah.

Pada momentum penandatanganan MoU nantinya, Bupati Maros juga akan menghadirkan Ketua Dekranasda Kabupaten Maros, Apt. Hj. Ulfiah Nur Yusuf Chaidir, S.Si.

ASPRINDO Paparkan Program Pengembangan UMKM

Dalam kesempatan tersebut, Ketua DPW ASPRINDO Sulawesi Selatan Ir. Abu Hasan, Sekretaris DPW Uya Mustamin, serta sejumlah ketua biro turut memberikan paparan terkait program kerja dan rencana pengembangan ekonomi masyarakat di Kabupaten Maros.

Paparan juga disampaikan Ketua Biro UMKM Haris Samtidar, S.T., S.E. dan Ketua Biro Perdagangan Ekspor Impor Vilda Yanti Lalawi.

Untuk memastikan program Kampung Industri dan Desa Wisata dapat berjalan secara optimal, ASPRINDO Sulawesi Selatan juga akan membentuk struktur pengelola khusus. Struktur tersebut akan segera dirampungkan dan selanjutnya dituangkan dalam Surat Keputusan (SK) Ketua DPW ASPRINDO Sulawesi Selatan.

Dengan adanya struktur pengelola yang jelas, diharapkan pelaksanaan program di lapangan dapat berjalan lebih terarah, terkoordinasi, dan berkelanjutan.

Bupati Maros Dijadwalkan Hadiri Muskerwil ASPRINDO Sulsel

Dalam pertemuan tersebut juga dibahas agenda Musyawarah Kerja Wilayah (Muskerwil) ASPRINDO Sulawesi Selatan yang Insya Allah akan dilaksanakan pada 22 Agustus 2026.

Bupati Maros, Dr. H. A. S. Chaidir Syam, menyatakan kesediaannya untuk turut hadir dalam kegiatan Muskerwil tersebut.

Muskerwil nantinya tidak hanya menjadi forum utama untuk membahas dan menyusun program kerja organisasi, tetapi juga akan dirangkaikan dengan berbagai kegiatan menarik. Panitia telah menyiapkan sejumlah doorprize bagi para peserta yang hadir.

Pertemuan kemudian ditutup dengan sesi foto bersama antara jajaran DPW ASPRINDO Sulawesi Selatan dan Bupati Maros.

Suasana semakin semarak ketika seluruh jajaran ASPRINDO bersama Bupati Maros mengabadikan momen melalui video yel-yel organisasi dengan slogan:

“Indonesia Kaya, ASPRINDO Jaya!”

Slogan tersebut menjadi semangat bersama untuk mendorong pengusaha lokal, UMKM, ekonomi kreatif, pariwisata, serta berbagai potensi daerah agar semakin berkembang dan mampu memberikan kontribusi bagi pertumbuhan ekonomi daerah maupun nasional.

Momentum Hari Anak Nasional, Bunda PAUD Kota Makassar Ajak Semua Pihak Jaga Masa Depan Anak

Nuansa Terkini Makassar,– Ketua Tim Penggerak PKK Kota Makassar sekaligus Bunda PAUD Kota Makassar, Melinda Aksa Munafri, menghadiri peringatan Hari Anak Nasional (HAN) Tahun 2026 tingkat Kota Makassar yang dibuka langsung oleh Wali Kota Makassar, Munafri Arifuddin, di Hotel Aston Makassar, Minggu (2/8/2026).

Mengusung subtema “Menelusuri Jejak La Galigo, Belajar, Berkarya, dan Bertumbuh Bersama”, peringatan HAN tahun ini menjadi momentum memperkuat komitmen seluruh elemen masyarakat dalam memenuhi hak-hak anak serta menciptakan lingkungan yang aman, sehat, inklusif, dan ramah bagi tumbuh kembang generasi penerus.

Bunda PAUD Kota Makassar itu menilai Hari Anak Nasional bukan sekadar agenda seremonial, melainkan pengingat bahwa perlindungan anak dimulai dari lingkungan terdekat, terutama keluarga. 

Menurutnya, orang tua memiliki peran utama dalam membangun karakter, menanamkan nilai-nilai moral, serta mendampingi anak menghadapi berbagai tantangan di era digital.

“Anak-anak membutuhkan kehadiran orang tua, bukan hanya secara fisik tetapi juga secara emosional. Mereka perlu didengar, didampingi, diberikan ruang untuk berekspresi, bermain, belajar, dan bertumbuh sesuai dengan tahapan usianya,” ujar Melinda.

Ia menyampaikan bahwa keluarga, sekolah, pemerintah, dan masyarakat harus berjalan beriringan agar setiap anak memperoleh kesempatan yang sama untuk berkembang secara optimal.

Menurut Melinda, perkembangan teknologi saat ini harus disikapi dengan bijak. Pendampingan orang tua menjadi kunci agar anak dapat memanfaatkan teknologi sebagai sarana belajar dan berkreasi tanpa kehilangan nilai-nilai karakter, budaya, maupun interaksi sosial.

“Kemajuan teknologi adalah bagian dari kehidupan anak-anak kita hari ini. Tugas kita adalah memastikan mereka tetap tumbuh dengan karakter yang kuat, mencintai budaya daerahnya, serta memiliki kepedulian terhadap lingkungan dan sesama,” katanya.

Sementara itu, Wali Kota Makassar Munafri Arifuddin dalam sambutannya menegaskan komitmen Pemerintah Kota Makassar untuk mewujudkan kota yang ramah anak melalui kolaborasi lintas sektor. Ia menekankan bahwa perlindungan anak merupakan tanggung jawab bersama yang melibatkan pemerintah, keluarga, sekolah, dan seluruh pemangku kepentingan.

Munafri juga mengingatkan pentingnya pendampingan terhadap anak di tengah pesatnya perkembangan teknologi digital. Menurutnya, selain memberikan kemudahan, teknologi juga memiliki potensi membawa dampak negatif apabila tidak diimbangi dengan pengawasan yang baik dari orang tua dan lingkungan.

Momentum Hari Anak Nasional ini diharapkan mampu menjadi titik penguatan komitmen bersama untuk menghadirkan lingkungan yang penuh kasih sayang, aman, serta memberikan ruang bagi setiap anak untuk belajar, berkarya, dan bertumbuh menjadi generasi emas Indonesia.