Uji Kompetensi dan Wawancara Kepala Puskesmas, Pemkot Makassar Harap Lahirkan SDM Unggul

 

Nuansa Terkini Makassar,– Pemerintah Kota (Pemkot) Makassar menggelar tahapan wawancara seleksi calon kepala puskesmas sebagai bagian dari upaya meningkatkan kualitas pelayanan kesehatan di tingkat dasar. 

Agenda tahapan wawancara seleksi tersebut meliputi penilaian kemampuan manajerial, kepemimpinan, serta pemahaman teknis di bidang pelayanan kesehatan. 

Sekretaris Daerah (Sekda) Makassar, Andi Zulkifly, mengatakan uji kompetensi yang kemudian dilanjutkan wawancara bagi calon kepala Puskesmas ini merupakan langkah strategis dalam menempatkan sumber daya manusia yang tepat pada posisi yang sesuai.

“Uji kompetensi dan tahapan wawancara ini penting untuk memastikan bahwa calon kepala puskesmas memiliki kemampuan manajerial dan teknis yang memadai dalam memberikan pelayanan kesehatan kepada masyarakat,” ujar Andi Zulkifly saat ditemui di Ruang Rapat Sekda Kantor Balai Kota Makassar, Selasa (7/4).

Mantan Kepala Badan Perencanaan dan Pembangunan Daerah (Bappeda) Makassar itu menilai, peran kepala Puskesmas sangat krusial dalam menentukan kualitas layanan kesehatan di tingkat pertama, sehingga proses seleksi harus dilakukan secara ketat dan profesional.

“Kami ingin memastikan bahwa yang terpilih benar-benar memiliki komitmen, integritas, serta kemampuan dalam memimpin dan mengelola fasilitas pelayanan kesehatan secara optimal,” paparnya.

Melalui pelaksanaan tahapan wawancara ini, Pemkot Makassar berharap dapat menghadirkan kepala puskesmas yang tidak hanya kompeten secara teknis, tetapi juga mampu berinovasi dalam meningkatkan mutu layanan kesehatan bagi masyarakat.

"Nah, kita harap mutu pelayanan kesehatan di Makassar semakin baik, apalagi orientasi kita ini masyarakat," jelasnya. 

Terpisah, Kepala Dinas Kesehatan Makassar, Nursaidah Sirajuddin, menyampaikan seleksi ini diikuti sebanyak 84 peserta untuk mengisi kebutuhan 47 kepala puskesmas di 15 Kecamatan. Setelah melalui tahapan uji kompetensi, seleksi dilanjutkan dengan wawancara terhadap lima panelis.

Diketahui, lima panelis tahapan wawancara seleksi kepala Puskesmas diantaranya Sekretaris Daerah (Sekda) Makassar Andi Zulkifly, Tenaga Ahli Wali Kota Makassar Hudli Huduri dan Kepala Dinas Kesehatan Nursaidah Sirajuddin.

“Alhamdulillah, peserta yang mengikuti uji kompetensi sebanyak 84 orang, sementara kebutuhan kita untuk kepala puskesmas ada 47. Hari ini kita lakukan wawancara terhadap lima panelis untuk melihat lebih dalam kapasitas kepemimpinan dan manajerial mereka,” ujar Nursaidah Sirajuddin.

Menurutnya, dalam tahap wawancara, panelis menilai sejumlah aspek penting, mulai dari integritas, kemampuan kepemimpinan, hingga kapasitas dalam memecahkan masalah dan berinovasi.

“Kami menilai bagaimana integritasnya, kemampuan problem solving, hingga inovasi yang bisa mereka hadirkan. Ini penting agar ke depan puskesmas bisa menjadi fasilitas kesehatan yang bermutu, baik dari sisi layanan, sarana prasarana, maupun sumber daya manusia,” jelasnya.

Ia menambahkan, uji kompetensi ini juga menjadi bagian dari implementasi manajemen talenta di lingkungan Pemkot Makassar. Melalui proses tersebut, potensi aparatur sipil negara (ASN) dapat terpetakan secara lebih objektif.

“Dengan uji kompetensi ini, kita bisa melihat langsung siapa yang memiliki potensi dan siapa yang perlu dikembangkan. Bahkan ada ASN yang sebelumnya tidak terlalu terlihat, tetapi ternyata memiliki potensi besar untuk menjadi pemimpin,” paparnya.

Lebih lanjut, dokter Ida--sapaan akrabnya--berharap kegiatan serupa dapat menjadi agenda rutin pemerintah kota sebagai upaya peningkatan kapasitas ASN, khususnya di sektor kesehatan.

“Minimal bagi yang belum terpilih, mereka sudah mendapatkan peningkatan kapasitas. Ini menjadi bagian dari upaya kita meng-upgrade kemampuan ASN secara berkelanjutan,” katanya.

Hasil seleksi final nantinya akan dilaporkan kepada Wali Kota Makassar untuk ditetapkan sesuai dengan kebutuhan organisasi. Kepala puskesmas terpilih diharapkan mampu membawa perubahan positif, termasuk meningkatkan mutu layanan serta mengembangkan inovasi di masing-masing wilayah kerja.

“Ke depan, kepala puskesmas harus mampu berinovasi, meningkatkan kualitas layanan, serta memperkuat sarana prasarana dan SDM. Mereka juga harus mampu membangun kolaborasi lintas sektor karena puskesmas menjadi penanggung jawab kesehatan di wilayahnya,” tutup Nursaidah.(*)

TP PKK Makassar Sepakati Sejumlah Komitmen Strategis dalam Rakerda 2026

Nuansa Terkini Makassar,– Tim Penggerak (TP) PKK Kota Makassar menggelar Rapat Kerja Daerah (Rakerda) Tahun 2026 di Hotel Novotel Makassar, pada Rabu (8/4/2026)

Kegiatan ini menjadi ajang konsolidasi sekaligus penguatan program kerja organisasi hingga ke tingkat kecamatan dan kelurahan.

Rakerda tersebut dihadiri Wali Kota Makassar bersama jajaran Pemerintah Kota Makassar, Ketua TP PKK Kota Makassar, serta para ketua dan pengurus inti TP PKK kecamatan dan kelurahan se-Kota Makassar.

Dalam forum ini, pengurus TP PKK Kota Makassar memaparkan sejumlah rencana program kerja yang akan dijalankan sepanjang tahun 2026. Program-program tersebut berasal dari Pokja 1, Pokja 2, Pokja 3, dan Pokja 4 yang berkolaborasi dengan pengurus TP PKK kecamatan dan kelurahan.

Selain membahas rencana kerja ke depan, kegiatan ini juga dimanfaatkan untuk mengevaluasi pelaksanaan program pada tahun sebelumnya. Evaluasi tersebut diharapkan dapat menjadi bahan perbaikan agar pelaksanaan program PKK di lapangan semakin maksimal.

Ketua TP PKK Kota Makassar, Melinda Aksa, dalam arahannya saat menutup kegiatan Rakerda menyampaikan apresiasi kepada seluruh pengurus yang telah meluangkan waktu untuk hadir dan mengikuti kegiatan hingga selesai.

Ia juga menyampaikan bahwa kepengurusan PKK tahun ini diisi oleh banyak wajah baru, khususnya di tingkat kecamatan dan kelurahan.

“Pada kesempatan ini kita juga menyambut hampir semua pengurus baru, terutama ketua-ketua di kecamatan dan kelurahan. Mudah-mudahan program-program yang sudah dipaparkan oleh masing-masing pokja bisa dijalankan dengan baik di wilayah masing-masing,” ujarnya.

Melinda menekankan pentingnya komitmen para ketua TP PKK kecamatan dan kelurahan dalam menjalankan seluruh program organisasi hingga menyentuh masyarakat.

Menurutnya, keberadaan TP PKK memiliki peran penting dalam mendukung berbagai program pemerintah daerah.

“Sebagai istri dari camat dan lurah, kita juga sudah berkomitmen untuk mendukung program pemerintah. Melalui gerakan PKK, kita bisa ikut membantu kerja-kerja pemerintah di wilayah,” katanya.

Ia juga mengingatkan agar seluruh program PKK yang dijalankan dapat selaras dengan visi pembangunan Kota Makassar serta tetap mengacu pada 10 Program Pokok PKK.

Selain itu, Melinda menyoroti pentingnya kedisiplinan dalam administrasi organisasi, mulai dari tingkat dasawisma, kelurahan hingga kecamatan.

Menurutnya, administrasi yang tertib akan memudahkan proses evaluasi serta menjadi indikator keberhasilan pelaksanaan program di lapangan.

“Evaluasi melalui kegiatan Supervisi, Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan (SMEP) akan terus dilakukan. Dari hasil SMEP sebelumnya masih ada beberapa wilayah yang administrasinya perlu dibenahi,” ujarnya.

Selain masalah administrasi, Melinda juga menekankan pentingnya mempercepat pelaksanaan program prioritas PKK.

Beberapa program yang menjadi perhatian utama antara lain penanganan stunting, pemberdayaan ekonomi keluarga, serta pelestarian lingkungan melalui program PKK.

“Stunting masih menjadi perhatian nasional. Karena itu kita harus benar-benar serius menangani masalah ini,” jelasnya.

Ia menambahkan, penanganan stunting tidak hanya fokus pada anak, tetapi juga pada kesehatan ibu sebelum dan selama masa kehamilan.

“Edukasi mengenai pola hidup sehat, pencegahan pernikahan usia dini, serta perhatian terhadap kesehatan ibu hamil menjadi bagian penting dalam upaya pencegahan stunting,” ujarnya.

Melinda juga mendorong setiap kecamatan dan kelurahan untuk menghadirkan inovasi program yang disesuaikan dengan kondisi wilayah masing-masing.

“Setiap wilayah memiliki karakteristik yang berbeda sehingga pendekatan program tidak bisa disamaratakan. Sehingg saya harap hadir inovasi-inovasi dari potensi wilayah masing-masing,” ujarnya.

Dalam kesempatan tersebut, Melinda juga menyinggung program Aku Hatinya PKK yang sejalan dengan program urban farming yang digalakkan Pemerintah Kota Makassar.

Ia berharap program tersebut dapat terus dikembangkan oleh pengurus PKK, meskipun di wilayah dengan lahan yang terbatas.

“Saat ini banyak cara untuk berkebun, misalnya dengan metode vertikal atau memanfaatkan ruang sempit di rumah. Yang penting semangat untuk menjaga ketahanan pangan keluarga tetap ada,” ujarnya.

Di akhir arahannya, Melinda berharap seluruh pengurus TP PKK dapat menjalankan komitmen yang telah disepakati dalam Rakerda tersebut.

Ia juga berharap seluruh program yang dijalankan dapat memberikan manfaat nyata bagi masyarakat Kota Makassar.

Adapun sejumlah komitmen prioritas yang disepakati dalam Rakerda antara lain sinkronisasi program kerja tahun 2026 dengan 10 Program Pokok PKK dan visi pembangunan Kota Makassar, peningkatan tertib administrasi melalui pembenahan enam buku wajib PKK, percepatan penanganan stunting serta penguatan ekonomi keluarga melalui program UP2K dan Aku Hatinya PKK.

Selain itu, komitmen lain meliputi penguatan pola asuh anak dan remaja di era digital, peningkatan kualitas pendidikan dan pengelolaan ekonomi keluarga melalui Gerakan Keluarga Indonesia, penguatan ketahanan pangan berbasis masyarakat, revitalisasi rumah tangga bersih dan sehat, gerakan keluarga tanggap bencana, serta digitalisasi sistem pelaporan PKK.

Melinda Aksa Buka Rakerda TP PKK Makassar 2026 Dorong Peran Kader Lewat Inovasi

Nuansa Terkini Makassar,— Ketua Tim Penggerak PKK Kota Makassar, Melinda Aksa, membuka secara resmi Rapat Kerja Daerah (Rakerda) TP PKK Kota Makassar Tahun Anggaran 2026 bersama Wali Kota Makassar, yang digelar di Hotel Novotel Makassar, Rabu (8/4/2026).

Kegiatan ini mengusung tema “Bersama PKK Kota Makassar Mewujudkan Keluarga Unggul, Inklusif, Aman, dan Berkelanjutan”.

Dalam sambutannya, Melinda menegaskan bahwa Rakerda merupakan momentum penting untuk mengevaluasi capaian program selama satu tahun terakhir sekaligus menyusun langkah-langkah strategis yang lebih terarah dan berkelanjutan.

“Rakerda ini menjadi titik temu antara evaluasi dan harapan. Kita melihat apa yang sudah kita lakukan, lalu merancang langkah ke depan agar program PKK semakin dirasakan manfaatnya oleh masyarakat,” ujarnya.

Ia juga memberikan apresiasi kepada seluruh pengurus TP PKK dari tingkat kota hingga kelurahan yang telah menunjukkan dedikasi tinggi dalam menjalankan program-program pemberdayaan keluarga.

Menurut Ketua TP PKK itu, keberhasilan gerakan PKK tidak terlepas dari konsistensi dalam menjalankan 10 Program Pokok PKK yang menyentuh langsung kehidupan masyarakat. 

Ia menekankan bahwa pembangunan keluarga harus dilakukan secara inklusif, tanpa diskriminasi, serta memperhatikan aspek keamanan dan keberlanjutan.

“PKK harus hadir untuk semua. Kita ingin memastikan setiap keluarga mendapatkan perhatian, perlindungan, dan kesempatan untuk berkembang,” tegasnya.

Melinda juga mendorong agar program-program unggulan yang telah berjalan baik dapat terus dilanjutkan dan ditingkatkan kualitasnya. Ia mengajak seluruh pengurus untuk menjadikan Rakerda sebagai wadah berbagi pengalaman, memperkuat inovasi, serta meningkatkan kualitas pelayanan kepada masyarakat.

Lebih jauh, ia menekankan pentingnya kolaborasi dan sinergi lintas sektor agar PKK mampu menjadi solusi nyata di tengah berbagai tantangan sosial.

“Kita adalah garda terdepan dalam membangun keluarga. Dengan komitmen dan kolaborasi yang kuat, PKK harus terus hadir, mendengar, dan memberikan solusi nyata bagi masyarakat,” ungkapnya.

Sementara itu, Wali Kota Makassar Munafri Arifuddin menyampaikan bahwa PKK merupakan mitra strategis pemerintah yang memiliki peran besar dalam menjangkau masyarakat hingga ke tingkat keluarga. 

Ia menyebut, berbagai capaian pemerintah kota, termasuk dalam penanganan stunting dan pengendalian inflasi, tidak terlepas dari kontribusi aktif PKK.

“PKK adalah organisasi yang disiplin dan memiliki kekuatan sosial yang luar biasa. Perannya sangat penting dalam mendukung keberhasilan program pemerintah,” ujarnya.

Ia juga menekankan pentingnya sinkronisasi antara program PKK dan program strategis Pemerintah Kota Makassar agar pelaksanaannya berjalan selaras dan saling menguatkan.

Rakerda TP PKK Kota Makassar Tahun 2026 ini diharapkan mampu melahirkan rumusan program yang lebih inovatif, adaptif, dan berdampak langsung, sekaligus memperkuat komitmen bersama dalam mewujudkan keluarga yang unggul, inklusif, aman, dan berkelanjutan di Kota Makassar.

Ketua Dewan Lingkungan Hidup Tinjau TPS3R Bulurokeng, Dorong Optimalisasi Fasilitas dan Penguatan Kolaborasi

Nuansa Terkini Makassar,— Ketua Dewan Lingkungan Hidup Kota Makassar, Melinda Aksa, melakukan kunjungan lapangan ke Tempat Pengolahan Sampah Reduce-Reuse-Recycle (TPS3R) Kelurahan Bulurokeng, sebagai bagian dari upaya mendorong penguatan sistem pengelolaan sampah berbasis masyarakat, Senin (6/4/2026).

Dalam kunjungannya, Melinda menyoroti besarnya potensi fasilitas TPS3R Bulurokeng yang dinilai sudah cukup memadai, namun masih perlu dimaksimalkan pemanfaatannya agar dapat memberikan dampak yang lebih luas bagi lingkungan dan masyarakat sekitar.

“Fasilitas yang ada ini punya potensi besar. Tinggal bagaimana kita mengoptimalkan penggunaannya agar bisa berjalan lebih efektif dan berkelanjutan,” ujarnya.

Ia juga menekankan pentingnya kejelasan administrasi lahan sebagai fondasi utama dalam pengembangan TPS3R ke depan. 

Menurutnya, aspek legalitas menjadi kunci agar pemerintah dapat lebih leluasa dalam mengucurkan dukungan, baik dari sisi anggaran maupun program penguatan kapasitas.

Selain itu, Melinda memberikan perhatian khusus pada kualitas produk kompos yang dihasilkan. Ia menyarankan agar proses pengolahan ditingkatkan melalui tahapan pengeringan, penjemuran, dan pengayakan yang lebih maksimal, sehingga menghasilkan kompos dengan tekstur yang lebih halus dan bernilai jual tinggi.

“Kalau kualitasnya bagus dan konsisten, kompos ini bisa menjadi produk unggulan. Apalagi kawasan Bulurokeng didominasi perumahan, ini peluang besar untuk dipasarkan ke pelaku urban farming,” tambahnya.

Lebih lanjut, ia juga mendorong adanya kerja sama yang lebih tegas dan terstruktur dengan pihak perumahan, termasuk dapur MBG, agar pengelolaan sampah dapat terintegrasi dari hulu hingga hilir.

Sementara itu, Lurah Bulurokeng, Muh. Mahar, memaparkan kondisi eksisting pengelolaan sampah di wilayahnya. 

Ia menjelaskan bahwa sampah anorganik seperti plastik telah memiliki jalur distribusi yang jelas, yakni dijual langsung ke Pabrik 88, sehingga memudahkan proses penyaluran dan mengurangi penumpukan.

Namun demikian, keterbatasan armada masih menjadi tantangan utama. Saat ini, TPS3R Bulurokeng hanya didukung oleh dua unit mobil pengangkut sampah untuk melayani jumlah penduduk yang mencapai sekitar 15.000 hingga 16.000 jiwa di wilayah itu.

Di sisi lain, pengolahan sampah organik terus dikembangkan melalui metode TEBA, yang telah menunjukkan hasil positif dengan panen tiga karung kompos. Tidak hanya itu, inovasi lain juga dilakukan dengan memproduksi eco-enzyme dari limbah kulit buah.

Menariknya, limbah dari pedagang ayam di sekitar lokasi juga dimanfaatkan dan dimasukkan ke dalam sistem TEBA untuk diolah, sehingga memperluas cakupan pengurangan sampah organik di wilayah tersebut.

Kunjungan ini menjadi momentum penting untuk memperkuat sinergi antara pemerintah, masyarakat, dan pemangku kepentingan lainnya dalam mewujudkan sistem pengelolaan sampah yang lebih terpadu, produktif, dan berkelanjutan di Kota Makassar.(*)

Wali Kota Makassar Lepas dan Ikut Lari Bersama Runners dari Halaman Balaikota

Nuansa Terkini Makassar,- Wali Kota Makassar, Munafri Arifuddin, mengisi Ahad paginya dengan berlari bersama komunitas pelari dari Balaikota Makassar (5/4/2026). Munafri hadir mengenakan Jersey kuning dan melakukan pemanasan bersama para runners. 

Kegiatan lari ini menjadi bagian dari upaya membangun atmosfer menjelang pelaksanaan event Makassar Half Marathon (MHM) 2026 yang dijadwalkan pada akhir Mei mendatang.

Dalam sambutannya, Munafri membakar semangat sportifitas sebelum melepas peserta dan menyampaikan apresiasi kepada para founder Makassar Half Marathon (MHM) 2026 yang dinilainya berhasil menghadirkan salah satu event lari terbesar di Indonesia Timur.

"Terima kasih telah membuat event yang sangat luar biasa yang menjadi salah satu ikon flagship lari terbesar di Indonesia Timur yang dihadirkan di Kota Makassar,” ujarnya.

Ia menegaskan bahwa kegiatan ini menjadi titik awal menuju hitung mundur pelaksanaan MHM 2026. Munafri mendorong kegiatan lari setiap akhir pekan dari Balaikota untuk menggaungkan kebiasaan hidup sehat, sekaligus menjadi strategi memperkuat identitas Makassar sebagai kota pelari menuju MHM 2026.

Inisiatif ini bahkan telah didorong langsung oleh Munafri sejak beberapa bulan lalu dalam rapat bersama panitia MHM 2026. Agar euforia MHM 2026 tidak hanya terasa pada hari pelaksanaan, tetapi jauh-jauh hari sebelumnya.

“Dan pada hari ini kita akan memulai countdown menuju ke sana, dan setiap minggu kita akan lari bersama. Saya berharap vibes ini akan terus kita sebarkan di Kota Makassar,” lanjutnya.

Lebih jauh, Munafri menekankan pentingnya kesiapan Kota Makassar dalam menyambut ribuan peserta dari berbagai daerah. Ia menyebut sekitar 12.000 pelari diproyeksikan akan ambil bagian dalam ajang tersebut.

“Saya berharap semua para peserta, para runners untuk mulai dari sekarang ikut menata yang namanya hospitality untuk menyambut tamu-tamu yang akan datang,” tegasnya.

Menurutnya, momentum ini bukan hanya soal olahraga, tetapi juga peluang untuk menunjukkan keramahan kota dan memperkuat citra Makassar sebagai tuan rumah event berskala besar. 

Pemerintah Kota Makassar, kata dia, juga akan terus memberikan dukungan penuh terhadap kegiatan positif seperti Makassar Half Marathon yang telah masuk dalam kalender event unggulan daerah.

“Ini momentum yang sangat penting untuk memastikan bahwa Pemerintah Kota Makassar akan terus memberikan support terhadap kegiatan-kegiatan yang sifatnya sangat positif,” tambah Munafri.

Menutup sambutannya, Munafri mengajak warga untuk ikut berlari setiap akhir pekan dari Balaikota dan membuka ruang bagi komunitas untuk memanfaatkan area Balaikota pusat sosialisasi dan kegiatan lari mingguan.

“Setiap minggu tempat ini kita bisa pakai untuk berlari dan melakukan sosialisasi. Dan hari ini saya akan ikut lari,” tutupnya.

Usai melepas peserta, Munafri pun turun langsung ke lintasan dan berlari bersama para runners, menegaskan komitmennya dalam menghidupkan budaya olahraga sekaligus menyambut suksesnya MHM 2026 di Kota Makassar.(*)

Wali Kota Makassar Pastikan PSEL Atasi Sampah Jadi Energi Tanpa Risiko Lingkungan

Nuansa Terkini Makassar,- Wali Kota Makassar bersama Bupati Gowa dan Bupati Maros resmi menandatangani perjanjian kerja sama penyelenggaraan Pengolahan Sampah menjadi Energi Listrik (PSEL) atau Pembangkit Listrik Tenaga Sampah (PLTSa) bersama Gubernur Sulawesi Selatan (Sulsel). 

Penandatangan kolaborasi lintas daerah tersebut disaksikan langsung oleh Menteri Lingkungan Hidup RI, Hanif Faisol Nurofiq, di Rumah Jabatan Gubernur Sulsel, Sabtu (4/04/2026). 

Kolaborasi tersebut ini menjadi langkah konkret lintas daerah dalam mendukung implementasi PSEL di Makassar, sebagai bagian dari program nasional pengelolaan sampah berbasis energi (waste to energy). Sekaligus menjawab tantangan timbulan sampah di tiga kawasan Mamminasata

Menteri Lingkungan Hidup RI, Hanif Faisol Nurifq, dalam arahannya menjelaskan bahwa proyek nasional ini merupakan bagian dari proses panjang yang telah dirancang pemerintah pusat untuk mengatasi persoalan sampah secara sistemik di Indonesia. 

Ia menegaskan pengembangan PSEL merupakan langkah penting dalam menjawab persoalan timbulan sampah yang terus meningkat diperkotaan dan mencapai timbulan 1000 ton perhari. 

"Ini suatu langkah panjang yang telah dilakukan, pelaksanaan kegiatan ini diharapkan mampu memotong generasi dari pengelolaan sampah sekarang ini,” ujarnya.

Sementera itu, Wali Kota Makassar, Munafri Arifuddin, menjelaskan bahwa kolaborasi dengan pendekatan aglomerasi bersama dua kabupaten tetangga dirancang untuk memastikan persoalan sampah tidak diselesaikan secara parsial, melainkan melalui kerja sama antarwilayah. 

"Perjanjian kerjasama ini dibangun sistem algomerasi dengan daerah sekitar (maros dan gowa)," jelasnya. 

Munafri menjelaskan bahwa timbulan sampah di Kota Makassar saat ini mencapai sekitar 800 ton per hari dan dinilai masih dapat dioptimalkan. Namun demikian, kapasitas pengangkutan yang dimiliki Pemerintah Kota Makassar baru berada di kisaran 67 persen, sehingga perlu dilakukan peningkatan untuk memaksimalkan layanan pengangkutan sampah.

Ia menambahkan, dengan tambahan pasokan dari Kabupaten Gowa sekitar 150 ton per hari dan Kabupaten Maros sekitar 50 ton per hari, fasilitas PSEL diproyeksikan mampu mengolah sekitar 1.000 ton sampah per hari dan menghasilkan energi listrik sebesar 20 hingga 25 MegaWatt, tergantung kualitas sampah yang masuk.

"Di Makassar hari ini sampah yang tercatat kurang lebih 800 ton per hari, ini sebenarnya masih cukup untuk kita maksimalkan. Karena kapasitas angkut yang dimiliki Pemerintah Kota Makassar itu cuma di angka 67 persen. Sehingga memang harus dimaksimalkan untuk menambah kemampuan untuk daya angkut ini," ujarnya.  

Wali kota yang akrab disapa Appi ini juga memastikan bahwa teknologi PSEL yang digunakan merupakan teknologi modern yang telah teruji dan tidak akan menimbulkan dampak seperti yang dikhawatirkan.

Ia menepis kekhawatiran warga bahwa kawasan TPA akan berubah menjadi kawasan industri yang mencemari lingkungan. Appi menjelaskan, fasilitas PSEL justru hadir untuk mengolah sampah agar tidak menggunung dengan pengolahan yang telah memenuhi standar keamanan. 

"Jadi pembangkit listrik ini modern, yang sudah teruji, yang tidak mungkin pemerintah membangun kalau tidak proven (terbukti),” tegasnya.

Ia menambahkan, Pemerintah Kota Makassar saat ini telah menyiapkan lahan 10 hektardi kawasan TPA Tamangapa untuk dipola memenuhi kebutuhan 7 hektare  sebagai lokasi pembangunan fasilitas PSEL. Lokasi ini dipilih karena memiliki potensi bahan baku tambahan dari timbunan sampah lama yang masih bisa dimanfaatkan

“Karena 20 sampai 25 persen sampah yang ada di TPA masih bisa dipakai sebagai bahan baku,” jelasnya.

Lebih jauh, Appi menekankan bahwa PSEL merupakan bagian dari solusi hilir yang terintegrasi dengan pembenahan sistem pengelolaan sampah Kota, termasuk peralihan dari open dumping menuju sanitary landfill serta penguatan pengelolaan dari hulu.

Appi menjelaskan dirinya bersama jajaran dinas terkait saat ini juga tengah melakukan pembenahan menyeluruh sistem persampahan di Kota Makassar, termasuk percepatan transisi dari metode open dumping menuju sanitary landfill. Implementasinya diperkuat melalui pemilihan sampah berbasis RT/RW, penguatan bank sampah, optimalisasi TPS3R, pengolahan sampah organik melalui maggot dan kompos hingga pemanfaatan teknologi RDF (Refuse Derived Fuel). 

"Hari ini kita sudah memetakan semua blok-blok yang harus dilakukan cover soil setiap hari untuk memastikan bahwa tidak ada lagi open dumping yang bisa memberikan tingkat pencemaran yang tinggi di kota ini," tambahnya.(*)

Perkuat Arah Program Strategis, Melinda Aksa Pimpin Rencana Raker TP PKK Makassar

Nuansa Terkini Makassar,– Ketua TP PKK Kota Makassar, Melinda Aksa memimpin rencana pelaksanaan Rapat Kerja (Raker) TP PKK Kota Makassar bersama jajaran pengurus sebagai upaya memperkuat arah kebijakan dan program kerja organisasi ke depan di Rumah Jabatan Wali Kota Makassar, Jumat (3/4/2026).

Raker ini diproyeksikan menjadi forum penting untuk menyatukan langkah, mengevaluasi capaian, serta merumuskan strategi yang lebih adaptif dan berdampak bagi masyarakat.

Raker ini direncanakan menjadi momentum konsolidasi seluruh jajaran pengurus dan kader dalam menyelaraskan visi serta meningkatkan efektivitas pelaksanaan program PKK di tengah masyarakat.

Dalam arahannya, Ketua TP PKK Kota Makassar itu menegaskan bahwa Raker bukan sekadar agenda rutin, melainkan ruang evaluasi dan penyusunan langkah konkret berbasis kebutuhan riil di lapangan. 

“Kita ingin program PKK benar-benar dirasakan manfaatnya oleh masyarakat, terutama dalam mendukung keluarga agar lebih kuat dan berdaya,” ujarnya.

Raker TP PKK Kota Makassar itu nantinya akan membahas berbagai isu prioritas, mulai dari peningkatan kesejahteraan keluarga, penguatan peran perempuan, hingga program kesehatan, pendidikan, dan lingkungan yang terintegrasi dalam 10 Program Pokok PKK. 

Selain itu, sinergi dengan pemerintah daerah dan berbagai stakeholder juga menjadi fokus utama guna memperluas dampak program.

Melinda juga menekankan pentingnya inovasi dan adaptasi di era saat ini. Menurutnya, pendekatan program harus lebih kreatif, responsif, serta mampu menjawab tantangan sosial yang terus berkembang. 

“PKK harus terus bergerak, berinovasi, dan hadir sebagai solusi di tengah masyarakat,” tambahnya.

Raker tersebut diharapkan semakin solid dan memiliki arah kerja yang jelas, terukur, serta berkelanjutan untuk seluruh kader PKK.

Kegiatan tersebut dijadwalkan akan melibatkan seluruh pengurus TP PKK tingkat kota hingga kecamatan, sebagai bentuk komitmen untuk memperkuat koordinasi dan implementasi program secara menyeluruh di Kota Makassar.(*)

Pemkot Makassar–Bapenda Sulsel Perkuat Sinergi Kejar Peningkatan Pajak Daerah

Nuansa Terkini Makassar,- Wali Kota Makassar, Munafri Arifuddin, menerima audiensi UPTB Pendapatan Wilayah Makassar I Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) Provinsi Sulawesi Selatan (Sulsel) di Balaikota Makassar, Rabu (2/4/2026). Pertemuan tersebut membahas upaya optimalisasi pemungutan opsen pajak daerah sebagai bagian dari peningkatan pendapatan asli daerah (PAD).

Kepala UPTB Pendapatan Wilayah Makassar I Bapenda Provinsi Sulsel, Luth Perkasa, menyampaikan bahwa audiensi tersebut merupakan bagian dari dukungan terhadap program prioritas Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan dalam mendorong peningkatan penerimaan pajak daerah.

Ia menjelaskan, pihaknya menargetkan kontribusi opsen pajak kendaraan bermotor di Kota Makassar dapat meningkat dari tahun sebelumnya. Untuk mencapai target tersebut, sejumlah langkah strategis diusulkan, di antaranya penambahan gerai layanan Samsat, dukungan kendaraan operasional, serta penguatan kerja sama dukungan akomodasi.

"Untuk mendukung program multiyers Pemerintah Provinsi, pak gubernur menekankan kepada Bapenda untuk bisa agak lebih kencang lagi terkait penerimaan pajak. Oleh karena itu kami mohon bantuan dan koordinasi untuk bisa pendapatan bisa jauh lebih meningkat," ujarnya.

Menanggapi hal tersebut, Wali Kota Makassar, Munafri Arifuddin, menyampaikan dukungan terhadap berbagai program yang dijalankan Pemerintah Provinsi. Namun, Ia menegaskan bahwa peningkatan kepatuhan pajak perlu didorong melalui penguatan sistem, regulasi, serta kolaborasi lintas sektor. 

Munafri menilai, selain sosialisasi melalui gerai-gerai, diperlukan langkah-langkah yang lebih terukur agar masyarakat semakin terdorong untuk memenuhi kewajiban pajaknya.

Ia juga mendorong peningkatan kualitas layanan gerai pajak agar lebih representatif dan mudah diakses masyarakat. Dari sisi pemerintah kota Makassar, Ia juga berkomitmen dalam penataan administrasi kendaraan dinas agar lebih tertib dan transparan.

“Kolaborasi yang kuat dan data yang akurat menjadi fondasi penting dalam meningkatkan penerimaan daerah,” ujarnya.

Selain itu, Munafri menilai potensi pajak kendaraan roda dua masih sangat besar dan perlu dimaksimalkan melalui pendataan yang lebih akurat, termasuk melalui kerja sama dengan dealer atau agen pemegang merek.

Wali kota yang akrab disapa Appi ini juga menggarisbawahi pentingnya sinkronisasi data antara pemerintah kota dan pemerintah provinsi agar kebijakan yang diambil lebih efektif serta menghindari tumpang tindih dalam pelaksanaan di lapangan.

"Sinkronisasi data ini akan membuat kita jauh lebih efisien dalam bertindak, tinggal kita bagi. Tinggal dimaksimalkan semua sumber daya yang kita punya untuk itu," pungkasnya.

Munafri berharap kedepan, sinergi antara Pemerintah Kota Makassar dan Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan dapat meningkatkan Optimalisasi potensi pendapatan daerah demi mendukung pembangunan yang berkelanjutan.(*)

Upacara Kenaikan Pangkat Pengabdian dan ASN Digelar di Polres Gowa

 

Nuansa Terkini Gowa,- Kapolres Gowa Muhammad Aldy Sulaiman, S.I.K, M.Si memimpin langsung Upacara Korps Raport kenaikan pangkat pengabdian Polri dan kenaikan pangkat reguler ASN Polres Gowa TMT 1 April 2026. Kegiatan berlangsung di Lapangan Apel Griya Bhayangkara Polres Gowa, Kamis (2/4/2026) pagi.

Upacara tersebut dihadiri para Kabag, Kasat, Kapolsek jajaran, Kasi, seluruh personel staf Polres Gowa, perwakilan Polsek Pallangga, pengurus Bhayangkari, serta ASN Polres Gowa.

Dalam kesempatan itu, satu personel menerima kenaikan pangkat pengabdian perwira dari AIPTU ke IPDA, yakni IPDA Eko Mulyono. 

Selain itu, dua ASN Polres Gowa juga memperoleh kenaikan pangkat dari Penata Muda ke Penata Tingkat I, masing-masing Ismayanti Idris dan Fitriyani.

Dalam amanatnya, Kapolres Gowa menyampaikan bahwa kenaikan pangkat merupakan bentuk penghargaan institusi atas kinerja, loyalitas, serta dedikasi personel dalam melaksanakan tugas.

“Saya berharap dengan pangkat yang baru, saudara dapat menjalankan tugas dengan penuh tanggung jawab, semakin semangat, profesional, dan terus meningkatkan prestasi serta kinerja,” ujarnya.

Usai pelaksanaan upacara, kegiatan dilanjutkan dengan pemberian ucapan selamat kepada personel dan ASN yang naik pangkat. Prosesi dipimpin Kapolres Gowa dan diikuti para pejabat utama serta seluruh peserta upacara sebagai bentuk apresiasi dan kebanggaan bersama.

Humas Polres Gowa

Wali Kota Makassar Terima Kunjungan Entry Meeting Pemeriksaan LKPD 2025 BPK RI

Nuansa Terkini Makassar,- Wali Kota Makassar, Munafri Arifuddin,  menyambut dan menerima kunjungan jajaran Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI dalam rangka kegiatan Entry Meeting Pemeriksaan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) Tahun 2025.

Kegiatan tersebut berlangsung di Ruang Rapat Bilateral Balai Kota Makassar, Rabu (01/04/2026), dan diikuti oleh Sekretaris Daerah, Inspektur, serta jajaran Organisasi Perangkat Daerah (OPD) lingkup Pemerintah Kota Makassar bersama tim pemeriksa dari BPK RI.

Pada kegiatan tersebut, Munafri menegaskan Komitmen Pemerintah Kota Makassar di bawah Kepemimpinannya bersama Wakil Wali Kota Makassar, Aliyah Mustika Ilham, dalam meningkatkan tata kelola keuangan pemerintahan.

Usai mendengarkan arahan singkat dari pihak BPK RI, Munafri lantas menekankan tentang pentingnya keseriusan seluruh jajaran perangkat daerah dalam menindaklanjuti rekomendasi hasil pemeriksaan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI. 

Munafri menegaskan bahwa proses pemeriksaan LKPD tahunan ini menjadi momentum penting untuk mengukur sejauh mana pengelolaan keuangan daerah telah berjalan sesuai aturan.

“Pemeriksaan ini akan memperlihatkan apakah yang kita kerjakan selama satu tahun ini sudah berjalan dengan baik sesuai dengan ketentuan yang berlaku,” ujarnya.

Ia juga arahan pihak BPK RI tentang kecenderungan temuan berulang tahunan. Menurutnya, kondisi tersebut menunjukkan bahwa rekomendasi BPK RI sebelumnya belum ditindaklanjuti secara optimal.

“Kalau temuan itu berulang, artinya ada rekomendasi yang belum direspons secara maksimal. Ini yang harus menjadi perhatian kita bersama,” tegasnya.

Untuk itu, Munafri meminta seluruh OPD untuk menempatkan setiap rekomendasi BPK sebagai prioritas utama yang harus segera diselesaikan. Ia menekankan pentingnya koordinasi lintas perangkat daerah agar setiap persoalan tidak berlarut-larut setiap tahun.

"Saya menyampaikan kepada teman-teman di SKPD bahwa setiap rekomendasi BPK ini harus tempatkan dalam satu kolom yang urgensinya sangat diperhatikan," pungkasnya. 

Selain itu, ia mengingatkan agar tidak hanya fokus pada temuan yang berulang, tetapi juga mengantisipasi munculnya temuan baru di sektor lain. Untuk itu, ia mendorong penguatan proses pengawasan melalui mekanisme pemeriksaan berlapis.

“Proses laporan keuangan ini harus benar-benar melalui check and re-check. Kontrol dan evaluasi harus berjalan ketat, karena hal kecil pun bisa berdampak besar,” jelasnya.

Lebih lanjut, Munafri menekankan pentingnya membangun komunikasi yang efektif antara Pemerintah Kota Makassar dan tim BPK. Ia mengingatkan agar tidak terjadi perbedaan penafsiran terhadap aturan yang dapat menimbulkan bias dalam laporan.

“Kalau ada yang belum dipahami, jangan diinterpretasikan sendiri. Bangun komunikasi yang baik agar sudut pandang kita sama, tidak ada bias maupun ambigu dalam laporan,” tambahnya.

Munafri berharap proses pemeriksaan LKPD tahun ini dapat berjalan lancar dan menghasilkan penyamaan persepsi, sekaligus mendorong perbaikan berkelanjutan dalam tata kelola keuangan daerah.

“Semoga progres kita dari tahun ke tahun semakin baik serta berjalan sesuai aturan dan sistem yang telah ditetapkan,” tutupnya.(*)

Wali Kota Makassar Terima Kunjungan Entry Meeting Pemeriksaan LKPD 2025 BPK RI

Nuansa Terkini Makassar,- Wali Kota Makassar, Munafri Arifuddin,  menyambut dan menerima kunjungan jajaran Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI dalam rangka kegiatan Entry Meeting Pemeriksaan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) Tahun 2025.

Kegiatan tersebut berlangsung di Ruang Rapat Bilateral Balai Kota Makassar, Rabu (01/04/2026), dan diikuti oleh Sekretaris Daerah, Inspektur, serta jajaran Organisasi Perangkat Daerah (OPD) lingkup Pemerintah Kota Makassar bersama tim pemeriksa dari BPK RI.

Pada kegiatan tersebut, Munafri menegaskan Komitmen Pemerintah Kota Makassar di bawah Kepemimpinannya bersama Wakil Wali Kota Makassar, Aliyah Mustika Ilham, dalam meningkatkan tata kelola keuangan pemerintahan.

Usai mendengarkan arahan singkat dari pihak BPK RI, Munafri lantas menekankan tentang pentingnya keseriusan seluruh jajaran perangkat daerah dalam menindaklanjuti rekomendasi hasil pemeriksaan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI. 

Munafri menegaskan bahwa proses pemeriksaan LKPD tahunan ini menjadi momentum penting untuk mengukur sejauh mana pengelolaan keuangan daerah telah berjalan sesuai aturan.

“Pemeriksaan ini akan memperlihatkan apakah yang kita kerjakan selama satu tahun ini sudah berjalan dengan baik sesuai dengan ketentuan yang berlaku,” ujarnya.

Ia juga arahan pihak BPK RI tentang kecenderungan temuan berulang tahunan. Menurutnya, kondisi tersebut menunjukkan bahwa rekomendasi BPK RI sebelumnya belum ditindaklanjuti secara optimal.

“Kalau temuan itu berulang, artinya ada rekomendasi yang belum direspons secara maksimal. Ini yang harus menjadi perhatian kita bersama,” tegasnya.

Untuk itu, Munafri meminta seluruh OPD untuk menempatkan setiap rekomendasi BPK sebagai prioritas utama yang harus segera diselesaikan. Ia menekankan pentingnya koordinasi lintas perangkat daerah agar setiap persoalan tidak berlarut-larut setiap tahun.

"Saya menyampaikan kepada teman-teman di SKPD bahwa setiap rekomendasi BPK ini harus tempatkan dalam satu kolom yang urgensinya sangat diperhatikan," pungkasnya. 

Selain itu, ia mengingatkan agar tidak hanya fokus pada temuan yang berulang, tetapi juga mengantisipasi munculnya temuan baru di sektor lain. Untuk itu, ia mendorong penguatan proses pengawasan melalui mekanisme pemeriksaan berlapis.

“Proses laporan keuangan ini harus benar-benar melalui check and re-check. Kontrol dan evaluasi harus berjalan ketat, karena hal kecil pun bisa berdampak besar,” jelasnya.

Lebih lanjut, Munafri menekankan pentingnya membangun komunikasi yang efektif antara Pemerintah Kota Makassar dan tim BPK. Ia mengingatkan agar tidak terjadi perbedaan penafsiran terhadap aturan yang dapat menimbulkan bias dalam laporan.

“Kalau ada yang belum dipahami, jangan diinterpretasikan sendiri. Bangun komunikasi yang baik agar sudut pandang kita sama, tidak ada bias maupun ambigu dalam laporan,” tambahnya.

Munafri berharap proses pemeriksaan LKPD tahun ini dapat berjalan lancar dan menghasilkan penyamaan persepsi, sekaligus mendorong perbaikan berkelanjutan dalam tata kelola keuangan daerah.

“Semoga progres kita dari tahun ke tahun semakin baik serta berjalan sesuai aturan dan sistem yang telah ditetapkan,” tutupnya.(*)

Komisi B Soroti PAD, Umiyati Desak Bapenda Intensifkan Pengawasan

 

Nuansa Terkini Makassar,— Anggota DPRD Kota Makassar, Hj Umiyati meminta Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) Kota Makassar untuk lebih intens melakukan inspeksi mendadak (sidak) terhadap pelaku usaha guna mengoptimalkan Pendapatan Asli Daerah (PAD).

Hal ini diungkapkannya dalam rapat monitoring dan evaluasi (monev) Triwulan I yang digelar di ruang Komisi B DPRD Kota Makassar.

Menurut Umiyati, langkah sidak perlu diperkuat karena masih ditemukan potensi kebocoran pendapatan dari sektor pajak dan retribusi daerah yang belum tergarap maksimal.

“Masih ada pelaku usaha yang belum taat pajak atau melaporkan omzet tidak sesuai. Ini tentu berdampak pada PAD kita. Karena itu, sidak harus lebih rutin dan menyeluruh,” tegas Umiyati.

Ia menilai, pengawasan yang lemah berpotensi dimanfaatkan oleh oknum tertentu untuk menghindari kewajiban pajak. Padahal, sektor usaha merupakan salah satu penyumbang terbesar bagi pendapatan daerah.

“Kalau pengawasan tidak diperketat, kita khawatir ada kebocoran. Padahal potensi PAD Makassar ini sangat besar, khususnya dari sektor usaha seperti restoran, hotel, dan tempat hiburan,” lanjutnya.

Politisi tersebut juga mendorong Bapenda untuk tidak hanya mengandalkan laporan administrasi dari wajib pajak, tetapi turun langsung ke lapangan guna memastikan kesesuaian data.

“Kami minta Bapenda jangan hanya menunggu laporan. Harus aktif turun melakukan sidak supaya data yang diperoleh benar-benar valid,” ujarnya.

Selain itu, Umiyati menekankan pentingnya pemanfaatan teknologi dalam sistem pengawasan pajak untuk meminimalisir potensi manipulasi data.

“Digitalisasi juga harus dimaksimalkan agar transparansi meningkat dan celah kebocoran bisa ditekan,” tambahnya.

Ia berharap dengan langkah pengawasan yang lebih ketat, target PAD Kota Makassar dapat tercapai secara optimal, sekaligus meningkatkan kontribusi terhadap pembangunan daerah.

“Kalau PAD kita kuat, maka pembangunan dan pelayanan ke masyarakat juga akan semakin maksimal,” tutupnya.

Sidokkes Polres Gowa Lakukan Uji Keamanan Pangan Program MBG di Bajeng Barat

 

Nuansa Terkini Gowa,- Sidokkes Polres Gowa yang dipimpin Kasidokkes IPTU. dr. Anniza Rukmanasari Kemal, S,Ked, melaksanakan kegiatan FUTRI (Food Security) berupa pemeriksaan keamanan pangan pada Selasa, (31/3/2026).

Kegiatan tersebut berupa pemeriksaan uji fisik dan uji kimiawi semi kuantitatif sebelum penyaluran program Makan Bergizi Gratis (MBG) yang dilaksanakan oleh SPPG Polres Gowa di Kecamatan Bajeng Barat, Kabupaten Gowa.

Pemeriksaan ini merupakan bentuk dukungan Polri terhadap program pemerintah dalam pemenuhan gizi bagi pelajar.

Adapun jenis makanan yang diperiksa meliputi, Nasi, Ayam, Tempe, Terong, Kacang panjang, Selada dan Semangka.

Berdasarkan hasil pemeriksaan uji fisik dan uji kimiawi semi kuantitatif yang dilakukan Sidokkes Polres Gowa, seluruh bahan makanan nomor 1 hingga 7 dinyatakan layak untuk disajikan kepada penerima program MBG.

Kasidokkes IPTU dr. Anniza Rukmanasari Kemal menyampaikan bahwa kegiatan ini merupakan komitmen Polri dalam memastikan makanan yang diberikan kepada pelajar aman dan bergizi.

“Kami memastikan seluruh bahan makanan yang akan disalurkan telah melalui pemeriksaan kesehatan pangan. Hasilnya dinyatakan layak konsumsi sehingga diharapkan program MBG dapat berjalan aman, sehat, dan bermanfaat bagi para pelajar,” ujarnya.

Kegiatan ini diharapkan dapat menjamin keamanan serta kualitas makanan yang disalurkan, sekaligus mendukung kesehatan dan pemenuhan gizi pelajar di wilayah Kabupaten Gowa.

Humas Polres Gowa