Senin, 16 November 2026

Sekda Zulkifly Dorong Operator SIPD Makassar Tingkatkan Kompetensi Perencanaan

 


Nuansa Terkini Makassar,— Sekretaris Daerah (Sekda) Makassar, Andi Zulkifly, membuka Bimbingan Teknis (Bimtek) Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (SIPD) Republik Indonesia yang diselenggarakan oleh Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) Kota Makassar di Hotel Aston, Selasa (10/11/2026).


Kegiatan ini difokuskan pada peningkatan kualitas pengusulan masyarakat dan kelompok ke dalam proses perencanaan pembangunan daerah tahun 2028. Hadir para pejabat struktural, fungsional, kepala seksi, serta operator SIPD dari seluruh kelurahan dan SKPD lingkup Pemerintah Kota (Pemkot) Makassar.


Sekda Makassar Andi Zulkifly menegaskan perencanaan pembangunan harus dimulai dengan pemahaman mendalam terhadap sistem dan regulasi yang berlaku.


"Saya sengaja datang karena saya melihat sangat penting untuk menghadiri acara Bimtek ini. Karena ini adalah proses dimulainya perencanaan pembangunan yang diawali dari penginputan SIPD," ujar Zulkifly dalam arahannya.


Ia menyoroti berbagai hasil evaluasi, baik internal maupun eksternal, yang kerap menemukan ketidaksinkronan perencanaan serta temuan dari lembaga pengawas akibat perpindahan atau rotasi pejabat dan pegawai di lingkup SKPD. 


Kondisi tersebut dinilai berdampak langsung pada tingkat sumber daya manusia (SDM) dalam mengelola perencanaan dan penganggaran.


Menurut Sekda Zulkifly, kompetensi seorang Aparatur Sipil Negara (ASN) diukur melalui tiga aspek utama: knowledge (pengetahuan regulasi), skill (keterampilan teknis), dan attitude (sikap serta integritas). 


Mantan Camat Ujung Pandang berpesan kepada para operator agar tidak memandang tugas penginputan data sekadar kegiatan seremonial, melainkan kesempatan strategis untuk mengembangkan kapasitas diri.


"Kembangkan knowledge-nya, kembangkan skill-nya, jaga attitude-nya. Kalau Bapak dan Ibu menguasai ilmu itu, pimpinan di SKPD pasti akan menjadikan Anda tumpuan," tegasnya.


Lebih lanjut, Zulkifly mengingatkan pentingnya ketelitian dalam memverifikasi usulan masyarakat, termasuk pokok-pokok pikiran (pokir) hasil reses anggota DPRD. 


Berdasarkan supervisi dari Koordinasi dan Supervisi Pencegahan (Korsupgah) KPK, ia mendapati masih banyak kesalahan dalam penginputan usulan dewan yang langsung dituangkan sebagai program kerja tanpa melalui verifikasi substansi permasalahan.


Ia meminta Bappeda untuk memperketat rambu-rambu verifikasi berjenjang—mulai dari verifikasi awal di tingkat SKPD, verifikasi lanjutan oleh Bappeda dan Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD), hingga penyesuaian ke dalam Rencana Kerja (Renja) SKPD.


Selain itu, Zulkifly juga memberikan perhatian khusus pada pengelolaan dana kelurahan. Ia menegaskan bahwa dana kelurahan menganut pola swakelola yang melibatkan Kelompok Masyarakat (Pokmas) dan Lembaga Pemberdayaan Masyarakat (LPM), bukan dikerjakan melalui pihak ketiga sebagai penyedia.


"Dana kelurahan adalah swakelola, bukan penyedia. Pelibatan LPM dan Pokmas harus bagus. Jangan sampai karena hubungannya tidak bagus, sistemnya malah dialihkan ke penyedia, tetapi pertanggungjawaban SPJ-nya menggunakan swakelola. Ini berbahaya, hati-hati dalam mengelola dana kelurahan," imbuhnya.


Melalui Bimtek ini, kata Sekda Makassar itu berharap para operator dan perencana di tingkat kelurahan, kecamatan, hingga dinas mampu menghasilkan dokumen perencanaan yang berkualitas, terverifikasi dengan baik, serta mampu menyumbang kontribusi nyata bagi pencapaian target pembangunan daerah.


"Kita harap peserta bisa membawa pulang ilmu dari kegiatan Bimtek dan mampu menghasilkan dokumen perencanaan berkualitas," jelasnya. 


Terpisah, Kepala Bidang Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Bappeda Kota Makassar, Fajar Hidayat, mengatakan kegiatan tersebut merupakan pertemuan lanjutan setelah sebelumnya Bappeda mengumpulkan seluruh kepala seksi dan pejabat perencana dari setiap satuan kerja perangkat daerah (SKPD) pada pekan lalu.


Menurut Fajar, optimalisasi SIPD menjadi bagian penting dalam memastikan proses perencanaan pembangunan daerah berjalan berdasarkan data dan informasi yang akurat, lengkap, serta dapat dipertanggungjawabkan.


Dia menjelaskan, penggunaan sistem informasi dalam perencanaan pembangunan daerah merupakan amanat Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah. Pasal 274 mengatur bahwa perencanaan pembangunan daerah didasarkan pada data dan informasi yang dikelola dalam sistem informasi pembangunan daerah.


Ketentuan tersebut diperkuat melalui Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah.


"Seluruh data dan informasi yang menjadi dasar perencanaan pembangunan daerah wajib diinput ke dalam sistem informasi pemerintahan daerah. Karena itu, pemahaman terhadap mekanisme penginputan, verifikasi, dan validasi data menjadi sangat penting," jelas Fajar.


Dia menambahkan, perencanaan pembangunan daerah tidak hanya menjadi tanggung jawab pemerintah, tetapi juga membutuhkan partisipasi aktif masyarakat dan seluruh pemangku kepentingan.


Karena itu, penginputan usulan masyarakat harus dilakukan melalui mekanisme yang tepat agar dapat terintegrasi dengan dokumen perencanaan pembangunan daerah sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.


Fajar menyebutkan, terdapat sejumlah dasar hukum yang menjadi landasan pelaksanaan kegiatan tersebut. Di antaranya Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017, serta Permendagri Nomor 70 Tahun 2019.


Selain itu, kegiatan tersebut juga mengacu pada Peraturan Daerah Kota Makassar Nomor 6 Tahun 2025 tentang APBD Tahun Anggaran 2026 dan Peraturan Wali Kota Makassar Nomor 31 Tahun 2025 tentang Penjabaran APBD Tahun Anggaran 2026.


Melalui kegiatan ini, Fajar--sapaan akrabnya--pihaknya menargetkan peningkatan kemampuan aparatur dan operator dalam mengoperasikan SIPD secara optimal. Dengan demikian, seluruh usulan yang dimasukkan ke dalam sistem dapat memenuhi standar kelengkapan, ketepatan, dan akurasi data.


Adapun peserta kegiatan terdiri atas kepala seksi yang menangani bidang kesejahteraan rakyat serta ekonomi dan pembangunan di tingkat kecamatan, operator perencanaan kecamatan, 153 operator kelurahan, serta operator yang menangani usulan pokok-pokok pikiran hasil reses anggota DPRD Kota Makassar.


Fajar berharap, melalui penguatan kapasitas tersebut, proses penginputan dan integrasi usulan masyarakat maupun pokir DPRD dapat berjalan lebih tertib, transparan, dan terukur.


"Jadi, aspirasi masyarakat yang disampaikan melalui mekanisme perencanaan pembangunan dapat terdokumentasi dengan baik dan menjadi bahan pertimbangan dalam penyusunan program pembangunan Kota Makassar," tegasnya. (*).




HUT ke-419 Kota Makassar, Para Imam Masjid Nikmati Wisata Bahari dengan Kapal Pinisi



Nuansa Terkini Makassar,- Ada banyak cara untuk mengapresiasi mereka yang selama ini hadir di tengah masyarakat, salah satunya dengan menghadirkan kesempatan menikmati keindahan Kota Makassar.


Sobat explore, dalam rangka HUT ke-419 Kota Makassar, para imam masjid mendapat kesempatan menjelajahi pesona bahari melalui perjalanan sailing dengan kapal pinisi. 




Menyusuri perairan kota, menikmati luasnya hamparan laut, dan menyaksikan keindahan pesisir menjadi pengalaman menyenangkan di tengah suasana kebersamaan.


Dari perjalanan ini, ada kebahagiaan sederhana yang tercipta. Sebuah kesempatan untuk menikmati sisi lain Makassar, sekaligus merasakan bahwa kekayaan wisata bahari kota ini terbuka bagi semua masyarakat✨




Sabtu, 14 November 2026

Bukan Penghalangan Jurnalistik, Provos Polresta Gowa Jalankan Tugas Pengamanan Area Terbatas

 


Nuansa Terkini Gowa,- Menanggapi pemberitaan yang beredar di media sosial Instagram melalui akun @gowa_iinfo dengan narasi “Provos Polres Gowa Usir Wartawan yang Numpang Cas di Ruang Tahti”, Seksi Profesi dan Pengamanan (Propam) Polresta Gowa telah melakukan penelusuran dan pengumpulan bahan keterangan (Pulbaket) terhadap pihak-pihak terkait.


Langkah tersebut dilakukan untuk memastikan duduk persoalan sekaligus memperoleh gambaran utuh mengenai peristiwa yang terjadi di lingkungan Polresta Gowa pada Minggu (15/11/2026) malam.


Berdasarkan hasil Pulbaket Unit Paminal Sipropam Polresta Gowa pada Senin (16/11/2026) sekitar pukul 07.15 WITA, diketahui bahwa peristiwa bermula ketika personel piket Provos berinisial Aipda I melaksanakan kontrol piket dan pengecekan tahanan di ruang Satuan Tahanan dan Barang Bukti (Tahti).


Saat melakukan pengecekan, personel Provos tersebut mendapati seorang pria yang diketahui merupakan wartawan media online @Fajar.id berinisial B sedang berada di lobi ruang Tahti.


Ketika ditanya mengenai maksud dan tujuan keberadaannya di lokasi tersebut, B menjelaskan bahwa dirinya hanya menumpang mengisi daya telepon genggam.


Menanggapi hal itu, personel Provos berinisial Aipda I menyampaikan agar yang bersangkutan meninggalkan area tersebut apabila tidak memiliki kepentingan. Imbauan tersebut disampaikan karena ruang Tahti merupakan area dengan akses terbatas yang membutuhkan pengawasan serta pengamanan khusus.


Dalam pemeriksaan yang dilakukan Propam, keterangan tersebut juga diperkuat oleh personel piket Tahti berinisial S. Ia menerangkan bahwa sebelumnya wartawan tersebut sempat datang dengan alasan ingin menemui Kasat Tahti IPTU Jasman, S.H.


Namun, karena saat itu hari Minggu, Kasat Tahti tidak berada di kantor, kecuali terdapat keperluan mendesak atau perintah pimpinan.


Sementara itu, Kasat Tahti IPTU Jasman, S.H. membenarkan telah menerima informasi mengenai kejadian tersebut dari personel piket Tahti. Ia juga menjelaskan bahwa tidak memiliki janji pertemuan dengan wartawan berinisial B pada malam itu.


Kasi Propam Polresta Gowa AKP Suharsi, S.H.I menegaskan bahwa berdasarkan hasil penelusuran awal, tindakan personel Provos tersebut merupakan bagian dari pelaksanaan tugas pengamanan dan pengawasan terhadap area terbatas.


“Dari hasil klarifikasi terhadap pihak-pihak terkait, personel Provos saat itu sedang melaksanakan tugas kontrol dan pengecekan tahanan. Ketika mendapati seseorang berada di area ruang Tahti tanpa kepentingan yang jelas, personel yang bersangkutan memberikan imbauan untuk meninggalkan lokasi. Hal ini merupakan bagian dari tanggung jawab petugas dalam menjaga keamanan dan ketertiban ruang tahanan,” jelas Kasi Propam.


Ia menambahkan, setiap personel Polri tetap harus mengedepankan sikap santun, komunikasi yang baik, serta pendekatan humanis dalam menjalankan tugas, termasuk saat berinteraksi dengan masyarakat maupun insan pers.


“Kami mengingatkan seluruh personel agar senantiasa mengedepankan profesionalisme dan sikap humanis dalam setiap pelaksanaan tugas. Di sisi lain, ketentuan mengenai keamanan dan pembatasan akses ruang tahanan juga harus tetap dipatuhi oleh setiap pihak,” tambahnya.


Sebagai tindak lanjut, Seksi Propam Polresta Gowa akan berkoordinasi dengan Kasat Tahti untuk memberikan penekanan kepada personel piket agar senantiasa memedomani standar operasional prosedur (SOP), memahami batas kewenangan, serta melaksanakan tugas dan tanggung jawab penjagaan ruang tahanan secara profesional.


Polresta Gowa juga menghargai peran wartawan sebagai mitra strategis kepolisian dalam menyampaikan informasi kepada masyarakat. Namun, dalam menjalankan aktivitas jurnalistik, setiap pihak diharapkan tetap memperhatikan ketentuan akses dan keamanan di lingkungan kepolisian.


Dengan adanya klarifikasi ini, diharapkan masyarakat dapat memperoleh informasi yang utuh dan objektif serta tidak keliru dalam menyikapi pemberitaan yang beredar.


Humas Polresta Gowa

Rabu, 11 November 2026

DINAS PARIWISATA AJAK SISWA SEKOLAH DASAR NIKMATI WISATA BAHARI LEWAT SAILING HUT KE-419 KOTA MAKASSAR

 



Nuansa Terkini Makassar,- Laut bukan sekadar bentang alam yang menghiasi Kota Makassar, tetapi juga bagian dari identitas, sejarah, dan kebanggaan masyarakatnya. Sebagai kota pesisir dengan kekayaan maritim yang beragam, Makassar memiliki potensi bahari yang menjadi daya tarik sekaligus warisan yang patut dikenal oleh generasi penerus.

 

Semangat tersebut dihadirkan Dinas Pariwisata Kota Makassar melalui kegiatan Sailing atau wisata berlayar bersama siswa sekolah dasar dalam rangka memeriahkan Hari Ulang Tahun (HUT) ke-419 Kota Makassar, Kamis (12/11/2026).

 

Menggunakan kapal pinisi, para siswa diajak menikmati pengalaman berlayar menyusuri perairan Makassar. Kegiatan ini diikuti 144 murid dari 16 sekolah dasar dengan didampingi 16 guru. Suasana penuh keceriaan mewarnai perjalanan, mulai dari semilir angin laut hingga hamparan biru perairan yang menghadirkan pengalaman istimewa bagi anak-anak.

 

Adapun 16 sekolah yang berpartisipasi meliputi SD Tallo Tua 1, SDN 67 Rappokalling, SDI Ujungpandang Baru, SD Pannampu 3, SD Tallo Tua 2, SDI Cambaya IB, SD Baraya 1, SD Inpres Rappojawa, SD Buttatianang, SDN Rappojawa, SD Galangan Kapal 3, SD Galangan Kapal 2, SD Tallo Tua 69, SD Pannampu 1, SDN Kaluku Bodoa, dan SDI Cambaya I.

 

Kegiatan ini juga memperkuat kolaborasi lintas perangkat daerah. Dinas Pariwisata berperan sebagai penggerak pengembangan pengalaman wisata, sementara Dinas Pendidikan menjadi mitra strategis dalam mengoordinasikan keterlibatan para siswa sebagai sasaran kegiatan. Kolaborasi ini menunjukkan bahwa pembangunan pariwisata inklusif membutuhkan dukungan dan keterlibatan berbagai unsur pemerintahan, tidak hanya sektor pariwisata.

 

Kegiatan ini juga menjadi ruang pembelajaran di luar kelas. Para siswa diperkenalkan dengan kapal pinisi yang memiliki nilai sejarah dan budaya serta menjadi salah satu kebanggaan Sulawesi Selatan. Melalui pengalaman secara langsung, anak-anak diajak mengenal warisan tradisi pelayaran sekaligus memahami kedekatan masyarakat Makassar dengan kehidupan bahari.

 

Kegiatan ini menjadi bagian dari upaya Dinas Pariwisata Kota Makassar dalam menghadirkan pengalaman wisata yang semakin dekat dengan masyarakat. Pengenalan potensi daerah sejak dini diharapkan dapat menumbuhkan rasa ingin tahu, kecintaan, dan kebanggaan generasi muda terhadap kekayaan alam serta budaya kotanya.

 

Melalui momentum HUT ke-419 Kota Makassar, wisata bahari tidak hanya diperkenalkan sebagai daya tarik bagi wisatawan, tetapi juga dihadirkan sebagai pengalaman yang dapat dinikmati oleh masyarakatnya sendiri. Anak-anak menjadi bagian penting dalam upaya mengenalkan potensi dan identitas pariwisata kota sejak dini.

 

Dari atas kapal pinisi, para siswa diajak melihat Makassar dari sudut pandang yang berbeda. Bukan hanya tentang birunya laut dan pengalaman berlayar, tetapi juga tentang mengenal warisan, memahami identitas, dan menumbuhkan kebanggaan terhadap kota yang kaya akan sejarah, budaya, dan pesona bahari. 




Tingkatkan Kapasitas Pengurus, Melinda Aksa Tekankan Pentingnya Tertib Administrasi dan Penguatan Program PKK



Nuansa Terkini Makassar,– Ketua Tim Penggerak PKK Kota Makassar, Melinda Aksa Munafri, membuka secara resmi kegiatan Peningkatan Kapasitas Sekretaris dan Bendahara TP PKK Kota Makassar yang akan berlangsung selama dua hari di Phinisi Ballroom, Hotel Claro Makassar, Kamis (12/11/2026).


Kegiatan ini menjadi bagian dari upaya memperkuat tata kelola organisasi sekaligus meningkatkan pemahaman para pengurus dalam menjalankan administrasi dan pengelolaan keuangan PKK secara tertib, terarah, dan berkesinambungan.


Dalam sambutannya, Melinda menegaskan bahwa administrasi merupakan fondasi penting dalam menjalankan organisasi. Karena itu, seluruh jajaran TP PKK, mulai dari tingkat kota, kecamatan hingga kelurahan, perlu memiliki pemahaman dan standar administrasi yang selaras.


Menurutnya, keseragaman tersebut mencakup sistem pencatatan, format buku administrasi, pengisian data, dokumentasi kegiatan hingga mekanisme pelaporan. 


Setiap kegiatan yang dilaksanakan juga harus tercatat dan terdokumentasi dengan baik agar hasil serta manfaatnya dapat diukur dan dipertanggungjawabkan.


“Administrasi ini bukan sekadar melengkapi buku atau memenuhi laporan. Ini merupakan bagian penting dari bagaimana kita mengelola organisasi dengan baik. Apa yang kita kerjakan harus tercatat, terdokumentasi, dan bisa dipertanggungjawabkan,” ujar Melinda.


Ia juga mengungkapkan, berdasarkan hasil Supervisi, Monitoring, Evaluasi, dan Pelaporan (SMEP), masih terdapat sejumlah kecamatan yang membutuhkan perhatian dan pendampingan lebih lanjut.


Untuk itu, ia telah meminta sekretaris, bendahara, serta Pokja I hingga IV TP PKK Kota Makassar agar memberikan pendampingan secara langsung kepada pengurus kecamatan. 


Langkah ini dilakukan untuk menyamakan pemahaman sekaligus memastikan pelaksanaan program dan administrasi berjalan sesuai standar organisasi.


Melinda turut mengajak seluruh pengurus, baik yang baru maupun yang telah lama bergabung, untuk membangun budaya belajar bersama. Ia menekankan tidak boleh ada rasa sungkan untuk bertanya, berbagi pengalaman, maupun mengakui hal-hal yang masih perlu diperbaiki.


Pengurus yang telah memiliki pengalaman panjang di tingkat kelurahan dan kecamatan diharapkan dapat menjadi pendamping bagi pengurus baru, sehingga proses regenerasi organisasi berjalan dengan baik.


“Jangan malu untuk belajar dan bertanya. Yang sudah berpengalaman mari berbagi dengan yang baru. Kita harus saling mendukung, karena tujuan kita sama, bagaimana PKK ini bisa berjalan lebih baik dan memberikan manfaat bagi masyarakat,” tuturnya.


Lebih jauh, Melinda mengingatkan bahwa pemahaman terhadap 10 Program Pokok PKK harus menjadi perhatian seluruh pengurus. 


Program tersebut tidak boleh berhenti sebagai pedoman organisasi atau sekadar agenda kegiatan rutin, tetapi harus diterjemahkan menjadi aksi nyata sesuai kebutuhan dan potensi masyarakat di masing-masing wilayah.


Menurutnya, keberhasilan PKK tidak semata-mata diukur dari banyaknya kegiatan, pertemuan, maupun perlombaan yang diselenggarakan. Hal terpenting adalah sejauh mana program yang dijalankan mampu menghadirkan perubahan positif dan memberikan manfaat langsung bagi keluarga.


“Jangan sampai kita hanya sibuk dengan kegiatan dan pertemuan, tetapi lupa melihat apa manfaat yang benar-benar dirasakan masyarakat. Sepuluh Program Pokok PKK harus kita pahami dan wujudkan dalam kegiatan nyata yang menyentuh kebutuhan keluarga,” tegasnya.


Dalam kesempatan tersebut, Melinda juga menyoroti pentingnya keterlibatan PKK dalam mendukung pengelolaan sampah di Kota Makassar. 


Menurutnya, persoalan lingkungan membutuhkan kolaborasi seluruh pihak, termasuk kader PKK yang memiliki kedekatan langsung dengan keluarga dan masyarakat.


Ia mencontohkan inovasi yang dikembangkan di Kelurahan Layang, Kecamatan Bontoala. Melalui kolaborasi lurah dan Ketua TP PKK setempat, kontainer sampah dimanfaatkan menjadi sentra penukaran sampah. Masyarakat dapat menukarkan sampah dengan sembako maupun berbelanja di UMKM setempat melalui dukungan aplikasi.


Inovasi tersebut, kata Melinda, menunjukkan bahwa pengelolaan sampah dapat dikembangkan menjadi gerakan yang tidak hanya berdampak terhadap kebersihan lingkungan, tetapi juga memberikan nilai ekonomi bagi masyarakat.


“Ini yang kita harapkan. Setiap wilayah bisa melihat potensi dan persoalan yang ada, kemudian menghadirkan inovasi yang sesuai. Pengelolaan sampah bukan hanya soal membuang dan mengangkut, tetapi bagaimana kita membangun kebiasaan memilah dan memberikan nilai tambah dari sampah yang dihasilkan,” jelasnya.


Sejalan dengan upaya tersebut, Melinda turut mengingatkan seluruh jajaran TP PKK untuk meningkatkan kepedulian terhadap kebersihan lingkungan menjelang penilaian Adipura yang dijadwalkan berlangsung pada akhir November ini.


Ia meminta kader PKK di seluruh kecamatan dan kelurahan untuk mengambil peran aktif menjaga kebersihan lingkungan, mulai dari kawasan permukiman, sudut-sudut kota, drainase hingga fasilitas umum yang masih berpotensi menjadi titik penumpukan sampah.


Menurutnya, menjaga kebersihan kota tidak boleh hanya dilakukan ketika penilaian berlangsung, tetapi harus menjadi kebiasaan dan tanggung jawab bersama dalam kehidupan sehari-hari.


“Adipura ini bukan hanya tentang bagaimana kita mempersiapkan kota saat penilaian datang. Yang lebih penting adalah bagaimana kebersihan itu terus kita jaga. Saya berharap seluruh kader PKK ikut bergerak, mulai dari lingkungan rumah hingga wilayah masing-masing,” ungkapnya.


Sebagai bentuk dukungan terhadap penguatan pengelolaan sampah berbasis wilayah, dalam kegiatan tersebut juga dilakukan penyerahan komposter kepada sejumlah kecamatan serta kelurahan, yakni Rappocini, Panakkukang, Tamalanrea, Biringkanaya, Manggala, Sangkarrang, Bontoala, dan Wajo.


Melalui kegiatan peningkatan kapasitas ini, Melinda berharap para sekretaris dan bendahara semakin memahami peran strategisnya dalam mendukung tata kelola organisasi. Penguatan administrasi, peningkatan kualitas program, serta kepedulian terhadap persoalan lingkungan diharapkan dapat berjalan beriringan.


Ia menegaskan, PKK harus terus hadir sebagai organisasi yang tertib dalam pengelolaan, kuat dalam kolaborasi, dan nyata manfaatnya bagi keluarga serta masyarakat Kota Makassar. (*)

Selasa, 10 November 2026

Ketua Dewas Pimpin RKAP Pokok 2027 PDAM Makassar, Minta Sesuaikan Visi-Misi Mulia

 


Nuansa Terkini Makassar,-  Ketua Dewan Pengawas Perumda Air Minum (PDAM) Makassar Andi Zulkifly, menekankan pentingnya penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran Perusahaan (RKAP) Pokok 2027 PDAM Makassar yang terukur, realistis, dan berorientasi pada peningkatan pendapatan serta kualitas pelayanan kepada masyarakat.


Hal tersebut disampaikan Ketua Dewan Pengawas PDAM Makassar Andi Zulkifly saat memimpin Rapat Rencana Kerja dan Anggaran Pendapatan (RKAP) Pokok 2027 PDAM Makassar di Ruang Rapat Direksi, Rabu (11/11).


Ketua Dewan Pengawas PDAM Makassar Andi Zulkifly mengingatkan PDAM sebagai perusahaan daerah tidak hanya dituntut mengejar keuntungan, tetapi juga memiliki tanggung jawab besar dalam memenuhi kebutuhan dasar masyarakat melalui pelayanan air bersih.


Menurutnya, penyusunan anggaran harus memperhatikan keseimbangan antara kebutuhan operasional dan investasi.


"Kita ingin menggunakan anggaran untuk investasi agar bisa mengoptimalkan pendapatan PDAM. Namun, di sisi lain, kemampuan keuangan kita juga terbatas. Karena itu, harus ada keseimbangan antara biaya operasional dan biaya investasi," ujarnya.


Sekda Makassar ini juga meminta jajaran direksi dan dewan pengawas tidak terburu-buru menetapkan program investasi sebelum melakukan kajian terhadap manfaat dan dampaknya bagi perusahaan.


Salah satu hal yang perlu diperhitungkan adalah efektivitas investasi pengadaan meteran pelanggan. Menurutnya, setiap pengeluaran harus mampu memberikan kontribusi nyata terhadap peningkatan pendapatan perusahaan.


"Setiap program kerja harus betul-betul dikaji. Kita harus melihat apakah investasi yang dilakukan benar-benar bisa mengoptimalkan pendapatan PDAM ke depan atau justru ada pilihan lain yang lebih efektif," tegasnya.


"Ini tentu menjadi pekerjaan rumah bagi kita semua, terutama PDAM. Kita harus terus membuktikan bahwa perusahaan ini mampu eksis, tidak hanya dari sisi keuntungan, tetapi juga dalam memberikan pelayanan terbaik kepada masyarakat," tambahnya.


Lebih lanjut, mantan Kepala Badan Perencanaan dan Pembangunan Daerah (Bappeda) Makassar ini mengingatkan agar penyusunan RKAP 2027 tetap mengacu pada visi dan misi Wali Kota Makassar Munafri Arifuddin bersama Wakil Wali Kota Aliyah Mustika Ilham atau program Mulia.


Ia menegaskan, program prioritas pemerintah kota, termasuk sambungan air bersih gratis bagi masyarakat, harus menjadi perhatian dalam perencanaan kerja perusahaan.


Menurutnya, program tersebut merupakan bagian dari komitmen pemerintah kota yang akan menjadi salah satu tolok ukur kinerja kepemimpinan kepala daerah selama lima tahun ke depan.


Karena itu, Andi Zul--sapaan akrabnya-- meminta seluruh jajaran PDAM memastikan program perusahaan sejalan dengan arah kebijakan pembangunan daerah tanpa mengabaikan prinsip kehati-hatian dalam pengelolaan keuangan.


Andi Zul juga menekankan pentingnya kesamaan pemahaman antara dewan pengawas dan jajaran direksi sebelum dokumen RKAP dibawa ke tahapan pembahasan selanjutnya.


"Antara dewan pengawas dan jajaran direksi harus memiliki kesepahaman terlebih dahulu. Dengan begitu, ketika ada pertanyaan dalam pembahasan bersama DPRD, kita bisa memberikan penjelasan dan jawaban yang sama," jelasnya.


Ia berharap, melalui perencanaan yang matang dan koordinasi yang solid, RKAP Pokok 2027 PDAM Makassar dapat tersusun secara komprehensif, realistis, serta mampu mendorong peningkatan kinerja perusahaan sekaligus memperkuat pelayanan kepada masyarakat.


"Nah, kita harap ada perencanaan yang matang dan koordinasi yang baik sehingga pelayanan masyarakat menjadi komitmen kita," jelasnya.


Terpisah Pelaksana Tugas (Plt) Direktur Utama PDAM Makassar, Andi Syahrum Makkuradde, mengatakan arah kebijakan perusahaan pada 2027 difokuskan pada pemerataan distribusi air bersih, peningkatan pelayanan, serta penanganan keluhan pelanggan di seluruh wilayah Kota Makassar.


Menurutnya, kawasan utara dan timur Makassar menjadi salah satu perhatian utama agar masyarakat di wilayah tersebut dapat menikmati layanan air bersih secara lebih optimal.


"Sebagian besar program yang kita rencanakan pada 2027 diarahkan pada investasi yang berdampak terhadap peningkatan pelayanan kepada pelanggan. Itu yang utama, bagaimana berbagai keluhan masyarakat, khususnya di wilayah utara dan timur, bisa kita atasi sehingga seluruh wilayah Makassar dapat terlayani air bersih dengan baik," ujarnya.


Selain memperkuat investasi pelayanan, PDAM Makassar juga akan melakukan efisiensi pada sejumlah komponen biaya operasional. Itu, untuk mengoptimalkan penggunaan anggaran sehingga tersedia ruang fiskal yang lebih besar bagi pembiayaan program peningkatan pelayanan kepada masyarakat.


"Kita tetap melakukan efisiensi pada hal-hal operasional dan biaya-biaya yang bisa kita tekan akan kita optimalkan agar tersedia anggaran yang lebih besar untuk pelayanan masyarakat," jelasnya.


Di sisi lain, sambung mantan Camat Biringkanaya itu, pihaknya juga menargetkan peningkatan laba perusahaan. Peningkatan kinerja keuangan tersebut diharapkan tidak hanya memperkuat keberlanjutan perusahaan, tetapi juga meningkatkan kontribusi terhadap pendapatan daerah melalui penyetoran dividen kepada Pemerintah Kota (Pemkot) Makassar.


Terkait program sambungan air bersih gratis, Andi Syahrum memastikan program tersebut tetap berlanjut pada 2027. Untuk mendukung pelaksanaannya, PDAM akan memastikan ketersediaan meteran air bagi calon pelanggan penerima manfaat.


"Program sambungan gratis tetap kita jalankan. Karena itu, kebutuhan meteran harus terus kita siapkan. Program ini menjadi bagian dari upaya kita meningkatkan pelayanan kepada masyarakat," tegasnya.


Ia menambahkan, upaya menekan tingkat kehilangan air atau kebocoran jaringan perpipaan juga menjadi perhatian penting perusahaan. Perbaikan jaringan dan pengendalian kebocoran dinilai dapat meningkatkan efisiensi distribusi sekaligus memperbaiki kinerja keuangan PDAM.


Dengan berkurangnya kebocoran air, volume air yang dapat didistribusikan dan ditagihkan kepada pelanggan diharapkan meningkat. Kondisi tersebut pada akhirnya berpotensi mendorong peningkatan pendapatan dan laba perusahaan.


"Kalau kebocoran pipa bisa kita tekan, tentu kinerja perusahaan juga akan meningkat. Laba bisa bertambah dan manfaatnya dapat kita kembalikan kepada masyarakat, termasuk melalui program bantuan bagi warga yang memenuhi persyaratan," ungkapnya.


Untuk program sambungan air bersih gratis, PDAM Makassar menargetkan sekitar 2.500 sambungan pada 2027. Pelaksanaannya akan disesuaikan dengan kemampuan perusahaan serta kriteria masyarakat yang berhak menerima program tersebut.


"Kami berharap kita dapat meningkatkan kualitas layanan air bersih sekaligus menjaga keberlanjutan perusahaan sebagai penyedia layanan publik," tegasnya. (*)




Hadiri Festival Urban Farming 2026, Ketua PKK Makassar Dorong Makassar Lebih Hijau dan Produktif*



Nuansa Terkini Makassar,– Ketua Dewan Lingkungan Hidup Kota Makassar sekaligus Ketua Tim Penggerak PKK Kota Makassar, Melinda Aksa Munafri, mendampingi Wali Kota Makassar, Munafri Arifuddin, membuka Festival Urban Farming 2026 oleh Dinas Pertanian dan Perikanan Kota Makassar di Anjungan Pantai Losari, Rabu (11/11/2026).


Festival yang berlangsung hingga 15 November 2026 ini merupakan bagian dari rangkaian peringatan Hari Ulang Tahun (HUT) ke-419 Kota Makassar. 


Kegiatan tersebut menjadi salah satu upaya mendorong pemanfaatan ruang perkotaan sebagai lahan produktif sekaligus memperkuat ketahanan pangan masyarakat.


Di tengah keterbatasan lahan perkotaan, urban farming menjadi solusi dengan memanfaatkan pekarangan rumah, lorong, hingga ruang sempit sebagai area produktif untuk bercocok tanam.


Istri Wali Kota Makassar itu menyambut positif festival tersebut dan menilai urban farming sebagai gerakan untuk mendorong kemandirian pangan keluarga.


Ia menilai, keterlibatan keluarga, khususnya para ibu rumah tangga dan kader PKK, memiliki peran penting dalam mengembangkan gerakan pertanian perkotaan. Sebab, ketahanan pangan keluarga dapat dimulai dari kebiasaan sederhana di rumah.


“Urban farming bisa dimulai dari rumah dengan memanfaatkan pekarangan untuk menanam sayuran, cabai, maupun tanaman herbal. Jika dilakukan bersama, gerakan ini dapat memperkuat ketahanan pangan keluarga,” ujar Melinda.


Sebagai Ketua TP PKK Kota Makassar, ia menilai urban farming sejalan dengan program kerja Pokja III PKK dalam pemanfaatan pekarangan melalui Hatinya PKK. 


Hasil tanaman yang dibudidayakan dapat memenuhi kebutuhan dapur keluarga, menghemat pengeluaran rumah tangga, sekaligus mendorong kemandirian pangan.


Bahkan, jika dikelola secara berkelanjutan, kegiatan tersebut dapat berkembang menjadi sumber tambahan pendapatan bagi masyarakat.


“PKK memiliki jaringan kader hingga tingkat kelurahan dan Dasawisma. Ini bisa menjadi kekuatan untuk menggerakkan masyarakat. Kita ingin para ibu tidak hanya menjadi konsumen, tetapi juga mampu menjadi produsen dari lingkungan rumahnya sendiri. Selain membantu memenuhi kebutuhan keluarga, hasilnya juga bisa memiliki nilai ekonomi,” tambahnya.


Dari sisi lingkungan, Melinda menekankan bahwa urban farming juga perlu berjalan beriringan dengan kebiasaan mengelola sampah. Sampah organik rumah tangga, misalnya, dapat diolah menjadi kompos yang kembali dimanfaatkan untuk menyuburkan tanaman.


Dengan demikian, masyarakat tidak hanya menghasilkan bahan pangan secara mandiri, tetapi juga ikut mengurangi sampah yang dibuang ke tempat pemrosesan akhir.


Ia berharap gerakan ini dapat terintegrasi dengan berbagai program lingkungan yang selama ini didorong di Kota Makassar, sehingga tercipta ekosistem permukiman yang lebih hijau, produktif, dan berkelanjutan.


Sementara itu, Wali Kota Makassar, Munafri Arifuddin, dalam sambutannya menegaskan bahwa urban farming memiliki posisi strategis dalam menjaga ketahanan pangan perkotaan.


Menurutnya, keterbatasan lahan bukan alasan untuk tidak produktif. Masyarakat dapat memanfaatkan lorong, pekarangan, maupun ruang terbatas untuk membudidayakan berbagai komoditas, mulai dari cabai, sayuran, ikan hingga ayam petelur.


Selain membantu mengurangi ketergantungan terhadap pasokan dari luar daerah, produksi pangan secara mandiri juga berpotensi membantu menjaga stabilitas harga bahan pokok serta meringankan pengeluaran rumah tangga.


Festival Urban Farming 2026 sendiri menghadirkan empat zona utama, yakni Zona Edukasi, Zona Pasar Hobi, Zona Pasar Tani dan UMKM, serta Zona Kuliner.


Beragam kegiatan turut meramaikan festival, mulai dari talkshow interaktif bersama praktisi lingkungan, demonstrasi edukasi, kolaborasi komunitas hingga pameran produk ramah lingkungan.


Pada kesempatan tersebut, turut diberikan apresiasi kepada perguruan tinggi yang mengembangkan inovasi urban farming, yakni Universitas Hasanuddin dan Universitas Islam Makassar.


Penghargaan juga diberikan kepada kawasan perumahan yang aktif mengembangkan urban farming, dengan Perumahan Griya Manggala Sejahtera sebagai terbaik pertama, Perumahan Bukit DeltaMas Berua sebagai terbaik kedua, dan Perumahan Berlian Berkah sebagai terbaik ketiga.


Apresiasi tersebut menjadi bentuk penghargaan terhadap partisipasi dan inovasi berbagai pihak dalam mengembangkan pertanian perkotaan. (*)

Ketua Dewas Pimpin RKAP Pokok 2027 PDAM Makassar, Minta Sesuaikan Visi-Misi Mulia

 


Nuansa Terkini Makassar,-  Ketua Dewan Pengawas Perumda Air Minum (PDAM) Makassar Andi Zulkifly, menekankan pentingnya penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran Perusahaan (RKAP) Pokok 2027 PDAM Makassar yang terukur, realistis, dan berorientasi pada peningkatan pendapatan serta kualitas pelayanan kepada masyarakat.


Hal tersebut disampaikan Ketua Dewan Pengawas PDAM Makassar Andi Zulkifly saat memimpin Rapat Rencana Kerja dan Anggaran Pendapatan (RKAP) Pokok 2027 PDAM Makassar di Ruang Rapat Direksi, Rabu (11/11).


Ketua Dewan Pengawas PDAM Makassar Andi Zulkifly mengingatkan PDAM sebagai perusahaan daerah tidak hanya dituntut mengejar keuntungan, tetapi juga memiliki tanggung jawab besar dalam memenuhi kebutuhan dasar masyarakat melalui pelayanan air bersih.


Menurutnya, penyusunan anggaran harus memperhatikan keseimbangan antara kebutuhan operasional dan investasi.


"Kita ingin menggunakan anggaran untuk investasi agar bisa mengoptimalkan pendapatan PDAM. Namun, di sisi lain, kemampuan keuangan kita juga terbatas. Karena itu, harus ada keseimbangan antara biaya operasional dan biaya investasi," ujarnya.


Sekda Makassar ini juga meminta jajaran direksi dan dewan pengawas tidak terburu-buru menetapkan program investasi sebelum melakukan kajian terhadap manfaat dan dampaknya bagi perusahaan.


Salah satu hal yang perlu diperhitungkan adalah efektivitas investasi pengadaan meteran pelanggan. Menurutnya, setiap pengeluaran harus mampu memberikan kontribusi nyata terhadap peningkatan pendapatan perusahaan.


"Setiap program kerja harus betul-betul dikaji. Kita harus melihat apakah investasi yang dilakukan benar-benar bisa mengoptimalkan pendapatan PDAM ke depan atau justru ada pilihan lain yang lebih efektif," tegasnya.


"Ini tentu menjadi pekerjaan rumah bagi kita semua, terutama PDAM. Kita harus terus membuktikan bahwa perusahaan ini mampu eksis, tidak hanya dari sisi keuntungan, tetapi juga dalam memberikan pelayanan terbaik kepada masyarakat," tambahnya.


Lebih lanjut, mantan Kepala Badan Perencanaan dan Pembangunan Daerah (Bappeda) Makassar ini mengingatkan agar penyusunan RKAP 2027 tetap mengacu pada visi dan misi Wali Kota Makassar Munafri Arifuddin bersama Wakil Wali Kota Aliyah Mustika Ilham atau program Mulia.


Ia menegaskan, program prioritas pemerintah kota, termasuk sambungan air bersih gratis bagi masyarakat, harus menjadi perhatian dalam perencanaan kerja perusahaan.


Menurutnya, program tersebut merupakan bagian dari komitmen pemerintah kota yang akan menjadi salah satu tolok ukur kinerja kepemimpinan kepala daerah selama lima tahun ke depan.


Karena itu, Andi Zul--sapaan akrabnya-- meminta seluruh jajaran PDAM memastikan program perusahaan sejalan dengan arah kebijakan pembangunan daerah tanpa mengabaikan prinsip kehati-hatian dalam pengelolaan keuangan.


Andi Zul juga menekankan pentingnya kesamaan pemahaman antara dewan pengawas dan jajaran direksi sebelum dokumen RKAP dibawa ke tahapan pembahasan selanjutnya.


"Antara dewan pengawas dan jajaran direksi harus memiliki kesepahaman terlebih dahulu. Dengan begitu, ketika ada pertanyaan dalam pembahasan bersama DPRD, kita bisa memberikan penjelasan dan jawaban yang sama," jelasnya.


Ia berharap, melalui perencanaan yang matang dan koordinasi yang solid, RKAP Pokok 2027 PDAM Makassar dapat tersusun secara komprehensif, realistis, serta mampu mendorong peningkatan kinerja perusahaan sekaligus memperkuat pelayanan kepada masyarakat.


"Nah, kita harap ada perencanaan yang matang dan koordinasi yang baik sehingga pelayanan masyarakat menjadi komitmen kita," jelasnya.


Terpisah Pelaksana Tugas (Plt) Direktur Utama PDAM Makassar, Andi Syahrum Makkuradde, mengatakan arah kebijakan perusahaan pada 2027 difokuskan pada pemerataan distribusi air bersih, peningkatan pelayanan, serta penanganan keluhan pelanggan di seluruh wilayah Kota Makassar.


Menurutnya, kawasan utara dan timur Makassar menjadi salah satu perhatian utama agar masyarakat di wilayah tersebut dapat menikmati layanan air bersih secara lebih optimal.


"Sebagian besar program yang kita rencanakan pada 2027 diarahkan pada investasi yang berdampak terhadap peningkatan pelayanan kepada pelanggan. Itu yang utama, bagaimana berbagai keluhan masyarakat, khususnya di wilayah utara dan timur, bisa kita atasi sehingga seluruh wilayah Makassar dapat terlayani air bersih dengan baik," ujarnya.


Selain memperkuat investasi pelayanan, PDAM Makassar juga akan melakukan efisiensi pada sejumlah komponen biaya operasional. Itu, untuk mengoptimalkan penggunaan anggaran sehingga tersedia ruang fiskal yang lebih besar bagi pembiayaan program peningkatan pelayanan kepada masyarakat.


"Kita tetap melakukan efisiensi pada hal-hal operasional dan biaya-biaya yang bisa kita tekan akan kita optimalkan agar tersedia anggaran yang lebih besar untuk pelayanan masyarakat," jelasnya.


Di sisi lain, sambung mantan Camat Biringkanaya itu, pihaknya juga menargetkan peningkatan laba perusahaan. Peningkatan kinerja keuangan tersebut diharapkan tidak hanya memperkuat keberlanjutan perusahaan, tetapi juga meningkatkan kontribusi terhadap pendapatan daerah melalui penyetoran dividen kepada Pemerintah Kota (Pemkot) Makassar.


Terkait program sambungan air bersih gratis, Andi Syahrum memastikan program tersebut tetap berlanjut pada 2027. Untuk mendukung pelaksanaannya, PDAM akan memastikan ketersediaan meteran air bagi calon pelanggan penerima manfaat.


"Program sambungan gratis tetap kita jalankan. Karena itu, kebutuhan meteran harus terus kita siapkan. Program ini menjadi bagian dari upaya kita meningkatkan pelayanan kepada masyarakat," tegasnya.


Ia menambahkan, upaya menekan tingkat kehilangan air atau kebocoran jaringan perpipaan juga menjadi perhatian penting perusahaan. Perbaikan jaringan dan pengendalian kebocoran dinilai dapat meningkatkan efisiensi distribusi sekaligus memperbaiki kinerja keuangan PDAM.


Dengan berkurangnya kebocoran air, volume air yang dapat didistribusikan dan ditagihkan kepada pelanggan diharapkan meningkat. Kondisi tersebut pada akhirnya berpotensi mendorong peningkatan pendapatan dan laba perusahaan.


"Kalau kebocoran pipa bisa kita tekan, tentu kinerja perusahaan juga akan meningkat. Laba bisa bertambah dan manfaatnya dapat kita kembalikan kepada masyarakat, termasuk melalui program bantuan bagi warga yang memenuhi persyaratan," ungkapnya.


Untuk program sambungan air bersih gratis, PDAM Makassar menargetkan sekitar 2.500 sambungan pada 2027. Pelaksanaannya akan disesuaikan dengan kemampuan perusahaan serta kriteria masyarakat yang berhak menerima program tersebut.


"Kami berharap kita dapat meningkatkan kualitas layanan air bersih sekaligus menjaga keberlanjutan perusahaan sebagai penyedia layanan publik," tegasnya. (*)

.



Sabtu, 07 November 2026

HUT ke-419 Makassar, DP3A Perkuat Kolaborasi Perlindungan Perempuan dan Anak



Nuansa Terkini Makassar,— Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (DP3A) Kota Makassar menggelar Festival Perempuan dan Anak Makassar 2026 dalam rangka memeriahkan Hari Ulang Tahun (HUT) ke-419 Kota Makassar. Kegiatan tersebut berlangsung di kawasan Car Free Day (CFD) Boulevard, Minggu (8/11/2026).


Festival ini menjadi salah satu upaya Pemerintah Kota Makassar dalam meningkatkan kesadaran masyarakat terhadap pentingnya perlindungan perempuan dan anak, sekaligus mengampanyekan penghentian segala bentuk kekerasan terhadap kelompok rentan.


Kegiatan diawali dengan sambutan Asisten I Sekretariat Daerah Kota Makassar, Irwan Bangsawan. Dalam sambutannya, ia menyampaikan bahwa festival tersebut merupakan bagian dari komitmen pemerintah kota dalam menyediakan ruang yang aman, inklusif, dan memberikan kesempatan bagi perempuan serta anak untuk berekspresi.


Ia juga menjelaskan bahwa pembangunan Kota Makassar mengusung semangat unggul, inklusif, aman, dan berkelanjutan. Menurutnya, perempuan harus mendapatkan ruang dan kesempatan yang lebih luas untuk berpartisipasi, sementara seluruh masyarakat, termasuk penyandang disabilitas, harus memperoleh hak dan kesempatan yang setara.


“Makassar ini untuk semua, termasuk teman-teman penyandang disabilitas dan mereka yang berkebutuhan khusus. Kita ingin membangun kota yang inklusif, aman, dan nyaman bagi seluruh masyarakat,” jelasnya.


Lebih lanjut, Irwan mengajak seluruh elemen masyarakat untuk bersama-sama menjaga keamanan dan kenyamanan Kota Makassar, terutama dalam menghadapi berbagai persoalan sosial yang saat ini terjadi. Ia menegaskan bahwa perlindungan perempuan dan anak membutuhkan perhatian serta keterlibatan semua pihak.


“Keberlanjutan pembangunan bukan hanya menjadi tanggung jawab pemerintah, melainkan membutuhkan peran aktif masyarakat, termasuk generasi muda sebagai penerus pembangunan Kota Makassar,” ujarnya.


Setelah sambutan. Irwan Bangsawan turut menyaksikan penandatanganan komitmen bersama oleh perwakilan 25 organisasi nonpemerintah (NGO) yang berpartisipasi dalam Festival Perempuan dan Anak Makassar 2026. Penandatanganan tersebut menjadi bentuk dukungan dan kesepakatan bersama untuk memperkuat sinergi dalam upaya pencegahan serta penanganan kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak di Kota Makassar.


Selanjutnya, Irwan Bangsawan melepas ratusan peserta long march kampanye Stop Kekerasan terhadap Perempuan dan Anak. Para peserta terdiri atas perwakilan shelter warga, organisasi nonpemerintah (NGO), Forum Anak, Forum Anak Disabilitas, serta jajaran DP3A Kota Makassar.


Dalam aksi tersebut, peserta menyusuri kawasan CFD Boulevard dengan membawa papan kampanye dan membagikan brosur edukasi kepada masyarakat serta pengunjung CFD.


Kepala DP3A Kota Makassar, dr. Ita Anwar,

mengatakan kampanye ini bertujuan memberikan pemahaman mengenai bentuk-bentuk kekerasan, langkah pencegahan, serta mekanisme pelaporan apabila menemukan atau mengalami kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak.


“Dalam rangka memeriahkan HUT Kota Makassar ke-419, kami dari DP3A melaksanakan kampanye perlindungan perempuan dan anak,” ungkap Ita.


Ia menjelaskan bahwa festival tersebut melibatkan berbagai unsur masyarakat sebagai bentuk kolaborasi dalam memperkuat upaya perlindungan perempuan dan anak.


“Alhamdulillah kegiatan ini melibatkan seluruh shelter warga di kelurahan se-Kota Makassar, 25 organisasi nonpemerintah (NGO), Forum Anak, Forum Anak Disabilitas, serta jajaran DP3A Kota Makassar,” sebutnya.


Selain edukasi melalui papan kampanye dan pembagian brosur, pihaknya juga menyiapkan aksi pembagian bunga kepada masyarakat sebagai simbol kepedulian sekaligus pesan bahwa DP3A hadir untuk memberikan perlindungan dan pendampingan bagi korban kekerasan.


“Saya senang dan bersyukur sekali atas tingginya antusiasme organisasi masyarakat yang terlibat dalam festival ini. Bahkan, partisipasi 25 NGO yang hadir menjadi hal menggembirakan karena seluruhnya bergabung atas inisiatif dan kepedulian bersama tanpa dukungan anggaran khusus dari DP3A,” ujarny.


Ita menambahkan, kegiatan tersebut juga ditandai dengan penandatanganan komitmen bersama serta kick off kampanye 16 Hari Anti Kekerasan terhadap Perempuan (HAKTP). “Melalui momentum ini, seluruh pihak diharapkan semakin memperkuat sinergi dalam mencegah dan menangani kasus kekerasan,” ujarnyq.


Lanjutnya, sebagai bentuk dukungan terhadap masyarakat, DP3A turut menghadirkan layanan Unit Pelaksana Teknis Daerah Perlindungan Perempuan dan Anak (UPTD PPA), termasuk fasilitas konseling dan pendampingan psikologis bagi masyarakat yang membutuhkan.


“Kami menyiapkan tempat pelayanan UPTD PPA. Jika ada masyarakat yang mengalami atau mengetahui kasus kekerasan, silakan datang. Kami juga menyediakan ruang konseling dan psikolog untuk membantu penanganan kasus. Semua layanan ini gratis bagi masyarakat Kota Makassar,” tegasnya.


Pada kesempatan tersebut, Ita Anwar juga membacakan deklarasi bersama perwakilan 25 NGO dan seluruh unsur yang terlibat sebagai bentuk komitmen bersama dalam memperkuat perlindungan perempuan dan anak, mencegah kekerasan, serta membangun lingkungan yang aman dan ramah bagi seluruh masyarakat.


Melalui festival ini, DP3A Kota Makassar berharap kolaborasi lintas organisasi tidak berhenti pada kegiatan seremonial, tetapi berlanjut melalui koordinasi dan penanganan kasus secara bersama. Salah satunya dengan membentuk grup komunikasi untuk mempercepat pertukaran informasi dan tindak lanjut terhadap laporan kekerasan.


“Harapan kami, seluruh NGO yang sudah hadir dapat terus bersatu. Setelah berkomitmen, kita akan membuat grup komunikasi agar setiap kasus bisa kita tangani bersama. Kami ingin kegiatan ini berkesinambungan dan tidak berhenti sampai di sini, justru semakin semangat,” tutupnya.




Jumat, 06 November 2026

IPSI Makassar Optimistis Raih Prestasi di Porprov Sulsel XVIII, 19 Atlet Siap Bertarung

 


Nuansa Terkini Makassar,— Kontingen Cabang Olahraga (Cabor) Pencak Silat Kota Makassar siap mengharumkan nama daerah pada ajang Pekan Olahraga Provinsi (Porprov) Sulawesi Selatan XVIII 2026 yang berlangsung di Kabupaten Wajo dan Bone, 7–14 November 2026.


Melalui Ikatan Pencak Silat Indonesia (IPSI) Kota Makassar, sebanyak 19 atlet terbaik dipersiapkan untuk berlaga pada 13 nomor pertandingan. Kontingen ini akan mengandalkan kekuatan pada dua kategori, yakni fighter atau tanding dan kategori seni.

Dari total nomor yang dipertandingkan, enam nomor berasal dari kategori fighter atau tanding, sementara tujuh nomor lainnya merupakan kategori seni.


Pada kategori fighter, atlet Pencak Silat Makassar akan berkompetisi di sejumlah kelas, yakni kelas A, C, E, dan F. Sementara pada kategori seni, kontingen Makassar akan menurunkan atlet pada nomor tunggal, ganda, dan regu.


Kekuatan pada kedua kategori tersebut menjadi modal penting bagi IPSI Kota Makassar untuk bersaing dengan kontingen dari kabupaten dan kota lainnya di Sulawesi Selatan.


Ketua IPSI Kota Makassar, Hj Umiyati, mengungkapkan bahwa seluruh atlet telah dipersiapkan untuk menghadapi persaingan di Porprov Sulsel XVIII 2026.


Menurutnya, persiapan atlet tidak hanya difokuskan pada peningkatan kemampuan teknik dan strategi bertanding, tetapi juga ketahanan fisik, mental, serta kedisiplinan selama menjalani proses latihan.


Ia berharap seluruh atlet dapat menjaga semangat, kekompakan, dan konsistensi dalam menjalani pertandingan sehingga mampu memberikan hasil terbaik bagi Kota Makassar.


IPSI Kota Makassar juga menaruh harapan besar terhadap kemampuan atlet pada kategori tanding maupun seni. Kedua kategori tersebut diharapkan dapat memberikan kontribusi maksimal dalam perolehan medali.


Dengan komposisi 19 atlet yang akan berlaga pada 13 nomor pertandingan, kontingen Pencak Silat Makassar membawa misi besar untuk bersaing memperebutkan medali emas sekaligus memperkuat posisi Kota Makassar dalam persaingan olahraga tingkat provinsi.


Seluruh atlet pun diharapkan tampil penuh percaya diri, menjunjung tinggi sportivitas, serta menunjukkan kualitas dan kemampuan terbaik selama pertandingan.


Lebih dari sekadar mengejar medali, keikutsertaan kontingen Pencak Silat IPSI Kota Makassar di Porprov Sulsel XVIII 2026 juga menjadi momentum untuk membuktikan kualitas pembinaan atlet pencak silat di Kota Makassar.


Dengan semangat juang dan tekad memberikan prestasi terbaik, kontingen Pencak Silat Kota Makassar membawa satu harapan besar: mengharumkan nama daerah di panggung olahraga Sulawesi Selatan.


Ewako IPSI Kota Makassar! Harumkan Olahraga Makassar!

Kamis, 05 November 2026

Pemkot Makassar Matangkan Persiapan Klarifikasi Lapangan Lomba Kelurahan Tingkat Nasional di Gunung Sari

 


Nuansa Terkini Makassar,— Pemerintah Kota (Pemkot) Makassar mematangkan persiapan dalam menyambut kedatangan Tim Penilai dari Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) untuk tahap klarifikasi lapangan Lomba Desa dan Kelurahan Berprestasi Tingkat Nasional.

​

Langkah ini dilakukan untuk memastikan kesesuaian antara paparan administrasi yang sebelumnya disampaikan secara berani (online) melalui Zoom dengan kondisi faktual di lapangan, khususnya di Kelurahan Gunung Sari, Kecamatan Rappocini.

​

Sekretaris Daerah (Sekda) Makassar, Andi Zulkifly, turun langsung meninjau sejumlah titik persiapan dan fasilitas pelayanan publik di Kelurahan Gunung Sari pada Jumat (6/11/2026). 


Peninjauan tersebut mencakup pengecekan kesiapan instansi teknis (SKPD) terkait, layanan Puskesmas, hingga pemanfaatan berbagai inovasi digital di Kantor Lurah.

​

"Kemarin kita sudah melaksanakan penilaian secara Zoom. Artinya, secara Zoom itu kita hanya menampilkan secara administrasi," tukas Andi Zulkifly di sela-sela peninjauannya.


"Nah, sekarang ini Insya Allah besok tim dari kementerian, dari pemerintah pusat, akan turun untuk mengecek langsung secara faktual. Memastikan apakah benar inovasi dan program yang dipaparkan itu betul-betul terlaksana di lapangan," tambahnya.

​

Selain layanan administrasi dan aplikasi digital di Kantor Lurah Gunung Sari, sambung Mantan Lurah Lakkang itu, peninjauan faktual juga menyasar keberadaan rumah contoh, posko Pos Posko Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD), hingga fungsi pos ronda di lingkungan RT/RW.

​

Andi Zulkifly menegaskan seluruh inovasi dan ekosistem pelayanan publik yang dibangun di Kelurahan Gunung Sari bukan sekadar formalitas untuk memenuhi penilaian perlombaan. Seluruh program tersebut dirancang untuk memberikan dampak jangka panjang bagi warga.

​

"Program-program yang kita buat di sini insyaallah memang terus dilaksanakan dan berkelanjutan. Bukan hanya saat ada penilaian, tetapi sudah kita buat sebuah sistem atau ekosistem kemasyarakatan untuk mendukung penuh program-program kelurahan di Kelurahan Gunung Sari," tegasnya.

​

Menghadapi tahap krusial ini, Sekda Makassar itu menyatakan optimistis Kelurahan Gunung Sari mampu memberikan hasil terbaik dan membawa nama harum daerah di kancah nasional.

​

"Insyaallah kita tetap optimis untuk bisa mewakili Regional Sulawesi dan mudah-mudahan bisa berbicara banyak di tingkat nasional. Namun, apa pun itu, persiapan dan kesiapan harus betul-betul kita maksimalkan seoptimal mungkin," jelasnya.


"Soal hasil nanti kita serahkan kepada tim penilai yang jelas pelayanan dan kesejahteraan masyarakat di sini tetap berjalan dengan baik," tegas Mantan Kepala Badan Perencanaan dan Pembangunan Daerah (Bappeda) Makassar itu. (*)

Ketua Dewan Lingkungan Resmikan Sentra Tukar Sampah Berbasis Aplikasi di Kelurahan Layang



Nuansa Terkini Makassar,– Ketua Dewan Lingkungan Hidup Kota Makassar, Melinda Aksa Munafri, meresmikan Sentra Tukar Sampah berbasis aplikasi di Jalan Sibula Dalam, Kelurahan Layang, Kecamatan Bontoala, Jumat (6/11/2026). 


Inovasi ini menjadi langkah baru dalam mendorong pengelolaan sampah yang lebih praktis sekaligus meningkatkan keterlibatan masyarakat dalam memilah sampah dari rumah.


Sentra Tukar Sampah Kelurahan Layang hadir dengan sistem digital melalui aplikasi MuliaAsri. Aplikasi ini memudahkan warga dalam mengikuti kegiatan tukar sampah, sekaligus dilengkapi fitur mitra yang membuka peluang kerja sama dengan pelaku Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) di wilayah setempat.


Dalam sambutannya, Melinda mengapresiasi inovasi Pemerintah Kelurahan Layang yang dinilai mampu menghadirkan pendekatan baru dalam pengelolaan sampah. 


Menurutnya, penggunaan aplikasi menjadi nilai tambah karena belum ada kelurahan lain di Kota Makassar yang menghadirkan sistem serupa.


Ia berharap inovasi tersebut tidak hanya menjadi program percontohan, tetapi juga dapat dimanfaatkan secara berkelanjutan oleh masyarakat.


Melinda juga menekankan pentingnya pendataan warga yang akurat sebagai salah satu dasar dalam menjalankan program lingkungan. 


Ia meminta jajaran RT/RW, pemerintah kelurahan, serta kader PKK untuk memastikan data warga, termasuk data Dasawisma, benar-benar sesuai dengan kondisi di lapangan.


“Data yang kita miliki harus sesuai dengan kondisi riil masyarakat. Karena itu, RT/RW dan kader PKK perlu memastikan pendataan dilakukan dengan baik, sehingga program yang dijalankan benar-benar tepat sasaran,” pesannya.


Lebih lanjut, Melinda mengungkapkan bahwa gerakan pemilahan sampah mulai menunjukkan hasil positif. Keaktifan bank sampah di sejumlah wilayah semakin meningkat, bahkan memberikan nilai ekonomi bagi masyarakat.


Ia mencontohkan salah satu pengurus RT yang mampu membeli sepeda motor bekas dari hasil penjualan sampah anorganik yang dikumpulkan warga. Hal ini menunjukkan bahwa sampah yang dikelola dengan baik tidak hanya mengurangi beban lingkungan, tetapi juga dapat memberikan manfaat ekonomi.


Menurutnya, sejak pemilahan sampah semakin digalakkan, volume sampah anorganik yang terkumpul juga terus bertambah. Warga mulai lebih bersemangat mengumpulkan sampah yang memiliki nilai jual.


Namun, Melinda mengingatkan bahwa keberhasilan pengelolaan sampah tidak dapat dibebankan kepada pemerintah kelurahan saja. Dibutuhkan kerja sama seluruh elemen masyarakat, mulai dari lurah, RT/RW, kader PKK, hingga warga.


“Pengelolaan sampah ini tidak bisa dikerjakan sendiri oleh Pak Lurah. Semua harus terlibat, mulai dari RT/RW, kader PKK, ibu-ibu pengurus PKK kelurahan, sampai masyarakat. Kalau semua bergerak bersama, hasilnya tentu akan lebih baik,” ujarnya.


Ia juga menegaskan bahwa pengawasan terhadap sampah yang masuk ke tempat penampungan sementara (TPS) harus terus dilakukan. Pemerintah Kota Makassar secara rutin memantau agar sampah yang telah dipilah tidak kembali tercampur, termasuk menindaklanjuti laporan apabila ditemukan sampah dari wilayah lain yang kembali bercampur.


Melinda menyebutkan, upaya pembenahan pengelolaan sampah yang terus dilakukan mulai memberikan dampak positif bagi lingkungan. Kondisi di sekitar TPA, termasuk kawasan Manggala dan Panaikang, kini menunjukkan perubahan dengan berkurangnya bau tidak sedap secara signifikan.


Sementara itu, Lurah Layang, Ahdar Natsir menjelaskan bahwa Sentra Tukar Sampah MuliaAsri dirancang sebagai layanan berbasis digital yang menghubungkan masyarakat dengan kegiatan pengelolaan sampah. Selain memudahkan proses tukar sampah, fitur mitra di dalamnya juga menjadi ruang kolaborasi bagi UMKM lokal.


Camat Bontoala, Patahulla dalam kesempatan yang sama menyampaikan bahwa sentra tukar sampah berbasis aplikasi di Kelurahan Layang merupakan yang kedua di wilayah Kecamatan Bontoala. Sebelumnya, sentra serupa telah diresmikan oleh Ketua Dewan lingkungan di Kelurahan Gaddong.


Ia berharap inovasi ini dapat diikuti kelurahan lainnya dengan berbagai pengembangan program. Terlebih, Kelurahan Layang merupakan wilayah dengan jumlah penduduk terbanyak, tingkat kepadatan tertinggi, sekaligus wilayah terluas di Kecamatan Bontoala.


Karena itu, gerakan pemilahan sampah di Kelurahan Layang dinilai sangat strategis. Camat Bontoala turut mengapresiasi peran aktif para ketua RT, RW, dan kader PKK yang selama ini konsisten mengedukasi masyarakat agar membiasakan pemilahan sampah sejak dari rumah.


Inovasi ini diharapkan tidak berhenti pada peluncuran aplikasi, tetapi terus berkembang melalui keterlibatan aktif masyarakat. Dengan kerja sama seluruh elemen, pengelolaan sampah dapat menjadi kebiasaan yang membawa manfaat bagi lingkungan dan kehidupan warga.(*)

TP PKK Makassar Gandeng Unhas Edukasi Kader tentang Deteksi Dini Penyakit Tidak Menular



Nuansa Terkini Makassar, — Tim Penggerak (TP) PKK Kota Makassar berkolaborasi dengan Program Studi Patologi Anatomi Universitas Hasanuddin (Unhas) menggelar edukasi dan skrining deteksi dini penyakit tidak menular bagi kader PKK. Kegiatan tersebut berlangsung di Auditorium Gedung PKK Kota Makassar, 5–6 November 2026.


Kegiatan ini merupakan bagian dari program kerja Kelompok Kerja (Pokja) IV TP PKK Kota Makassar yang berfokus pada peningkatan derajat kesehatan keluarga dan masyarakat melalui edukasi serta upaya pencegahan penyakit sejak dini.


Dalam kegiatan tersebut, sejumlah dokter sekaligus dosen dari Universitas Hasanuddin dihadirkan sebagai pemateri untuk memberikan pemahaman mengenai berbagai jenis penyakit tidak menular, faktor risiko, langkah pencegahan, hingga pentingnya pemeriksaan kesehatan secara berkala.


Peserta kegiatan terdiri atas Ketua TP PKK kecamatan beserta keluarga, kader PKK, serta kader Posyandu. Mereka mendapatkan edukasi mengenai sejumlah penyakit tidak menular, di antaranya hipertensi atau tekanan darah tinggi, diabetes melitus, serta deteksi dini kanker serviks dan kanker payudara.


Ketua Pokja IV TP PKK Kota Makassar, Indira Purnama Sari, menyampaikan bahwa kegiatan tersebut menjadi salah satu upaya TP PKK dalam meningkatkan pengetahuan dan kesadaran kader mengenai pentingnya menjaga kesehatan diri dan keluarga.


“Melalui kegiatan ini, kami ingin kader PKK tidak hanya mendapatkan pengetahuan tentang penyakit tidak menular, tetapi juga memahami bagaimana cara mencegah dan mendeteksinya sejak dini. Dengan begitu, mereka dapat menerapkan pola hidup sehat sekaligus menjadi perpanjangan tangan dalam menyampaikan edukasi kesehatan kepada masyarakat,” ujarnya.


Ia berharap, ilmu yang diperoleh selama kegiatan dapat diteruskan kepada keluarga dan lingkungan sekitar. Menurutnya, kader PKK memiliki peran strategis dalam membangun kesadaran masyarakat karena berinteraksi langsung dengan keluarga dan warga di wilayah masing-masing.


Salah satu materi yang diberikan adalah edukasi mengenai hipertensi atau tekanan darah tinggi yang disampaikan oleh Dr. Elvira. Dalam pemaparannya, ia menjelaskan pentingnya mengendalikan tekanan darah melalui pengaturan pola makan, pembatasan konsumsi garam, aktivitas fisik secara teratur, menjaga berat badan ideal, serta melakukan pemeriksaan tekanan darah secara berkala.


Ia juga mengingatkan bahwa hipertensi kerap tidak menunjukkan gejala yang jelas sehingga sering kali tidak disadari oleh penderitanya. “Tekanan darah tinggi perlu dikontrol secara rutin. Jangan menunggu muncul keluhan atau gejala baru melakukan pemeriksaan, karena deteksi dan pengendalian sejak dini sangat penting untuk mencegah komplikasi,” jelasnya.


Selain hipertensi, peserta juga mendapatkan penjelasan mengenai diabetes melitus, mulai dari faktor risiko, gejala yang perlu diwaspadai, hingga upaya pencegahan melalui pengaturan konsumsi gula, pola makan seimbang, olahraga, serta pemeriksaan kadar gula darah. Kedua penyakit tersebut perlu mendapatkan perhatian karena dapat meningkatkan risiko komplikasi serius apabila tidak terdeteksi dan ditangani dengan baik.


Selain edukasi mengenai penyakit metabolik, tim dokter dari Program Studi Patologi Anatomi Universitas Hasanuddin turut memberikan pemahaman mengenai kanker serviks dan kanker payudara. Materi mencakup faktor risiko, tanda dan gejala awal, pentingnya pemeriksaan kesehatan, serta berbagai metode deteksi dini yang dapat dilakukan perempuan.


Peserta juga diberikan edukasi mengenai cara melakukan pemeriksaan payudara sendiri (SADARI) untuk mengenali perubahan atau benjolan yang tidak biasa pada payudara. Sementara itu, deteksi dini kanker serviks diperkenalkan melalui edukasi mengenai pemeriksaan IVA maupun tes HPV sesuai rekomendasi tenaga kesehatan.


Melalui kolaborasi ini, TP PKK Kota Makassar berharap kader PKK dan Posyandu semakin memiliki pemahaman serta kesadaran untuk melakukan deteksi dini penyakit tidak menular. Upaya tersebut diharapkan dapat mendorong terbentuknya keluarga yang lebih sehat sekaligus memperkuat peran kader sebagai agen edukasi kesehatan di tengah masyarakat.