Makassar | 20 Oktober 2017 | 04:30 | Wita
Nuansa Terkini.Net Makassar-Kepala Dinas Sosial Kabupaten Gowa H.Syamsuddin B mengatakan perlu ada sinergitas antara Dinas Catatan Sipil dan Dinas Sosial terkait dengan jumlah anak yang ada di Kabupaten Gowa yang belum memiliki Akte Kelahiran.
Bagi masyarakat Kabupaten Gowa, ada data awal yang bisa di jadikan rujukan pengjangkauan kelapangan mulai dari Desa dan Kelurahan, kami akan menfasilitasi dan mengarahkan keluarga yang anaknya belum memiliki Akte Kelahiran. Jumat(20/10/2017)
Untuk ada akte lahirnya, " itu berkaitan dengan Akte Nikah setiap keluarga suami istri harus dipastikan ada surat Akte Nikahnya, semua berkaitan dengan pelayanan untuk bisa dapat Kartu Indonesia Sehat (KIS) yang di tanggung oleh Pemerintah Daerah".
" Persyaratanya yaitu punya Kartu Tanda Penduduk dan Kartu Keluarga, pada Kartu Keluarga tersebut bisa dilihat berapa jumlah anggota keluarganya, berapa yang harus di tanggung, kemudian berapa anaknya yang tidak mempunyai Akte Kelahiran dan berapa yang tidak sekolah, itu program dari Dinas Sosial ". Ucapnya
Dinas Sosial Kabupaten Gowa melakukan Program pelayanan anak Integratis, itu di uji cobakan untuk mencari dan bersinergi dengan Camat, Lurah dan Kepala Desa. Seluruh data itu tetkait dengan Camat , Kepala Desa dan lurah. Makanya ada konfirmasi dari pekerja Sosial untuk konfirmasi kebawa ke lapangan semua laporan yang masuk itu, di dapatkan pekerja sosial atau pekerja Camat dan Lurah bersinergi dengan Dinas Sosial.
jadi berapa Disabilitas di Kabupaten Gowa berapa orang keluarga miskin, itu yang cacat harus menjadi perhatian, berapa anak yang ada di Panti Asuhan, bagaimana identitas mereka apakah sudah memenuhi syarat untuk bisa sebagai warga Kabupaten Gowa. Karna bagaimana cara menjadi warga Kabupaten Gowa.
"Maka itu di fasilitasi di beri pembinaaan dan arahan kepada pengurus Panti agar bisa mengurus identitas dari anaknya sehingga mereka tidak di katakan pendatang, 142.246 jiwa yang mendapat Kartu Indonesia Sehat karna di tanggung oleh Pemerintah Daerah yaitu dari Anggaran Pendapatan Belanja Daerah semua orang miskin dapat Kartu Indonesia Sehat (KIS) Nilai Perorang 23000 ". Ujarnya
Kartu Indonesi Sehat Nasional gratis karna Pemerintah Daerah yang bayar, cuma modelnya beda kita integrasi karna tuntutan kita di Mahkamah Konstitusi di tolak, karna di tolak Kesehatan Gratis tapi di gantikan oleh Kartu Indonesia Sehat (KIS), di bayarkan oleh Pemerintah Daerah bedanya jika Kesehatan Gratis uang di kelola sendiri, sekarang memindahkan uang dari Pemerintah ke BPJS.
"Saya berharap supaya masyarakat Kabupaten Gowa jaga kesehatan, kalau Kartu Indonesia Sehat (KIS) tidak di gunakan berarti sehat semua, Kartu Keluarga Indonesia Sehat dipakai untuk mencek kesehatan Tambahnya". (Lena)
Editir | Nuansa Terkini.Net | Dina
