Kamis, 23 Februari 2023

DP3APPKB Sulsel. Menyoroti Kasus Pernikahan Dini Di Bantaeng

Tags


Nuansa Terkini Bantaeng, -  Orang tua (ortu) sejoli bocah di Kabupaten Bantaeng, Sulawesi Selatan (Sulsel) diminta tidak lepas tanggung jawab setelah menikahkan anaknya. Sejoli bocah tersebut terpaksa dinikahkan karena kepergok berdua-duan di sebuah kebun.

Kasus pernikahan dini di Banteng itu menjadi sorotan Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan KB (DP3APPKB) Sulsel. Pernikahan dini itu melibatkan bocah laki-laki berinisial DK (12) dan pasangannya SL (16).

"Mereka dikasih menikah karena kedapatan sama warga berdua-duaan di kebun," ujar Kepala UPT PPA Sulsel Meisy Papayungan. Kamis (23/2/2023).

Meisy menuturkan kedua orang tua bocah tersebut menikahkan anaknya karena takut ada masalah setelah keduanya kepergok. Namun pernikahan sejoli itu tanpa diketahui pihak pemerintah desa.

"Mungkin orang tua khawatir jangan sampai ini jadi masalah, masalah siri lagi toh. Akhirnya berinisiatif lah keluarga untuk menikahkan," kata Meisy.

Dia pun menyayangkan keputusan kedua orang tua bocah tersebut. Menurutnya, pernikahan dini tak selamanya menjadi solusi yang tepat.

"Tidak juga tiap kali anak-anak kedapatan berduaan terus langsung jalan keluarnya dinikahkan kan," kata Meisy.


Dalam kesempatan itu, Bupati Bantaeng menitip tiga poin penting terkait fokus intervensi pemerintah pada tahun 2024 mendatang.


Poin pertama, kata Ilham Azikin adalah tentang penanganan stunting. Dia menyebut, pemerintah pusat telah berupaya untuk membangun koordinasi demi penanganan stunting ini.


“Pemerintah Pusat telah menekankan kepada kita untuk memprioritaskan penanganan Stunting. Kita akan tangani stunting seperti kita menyelesaikan masalah Covid-19 seperti kemarin,” jelas Bupati Bantaeng.


Dia menambahkan, penanganan stunting di Bantaeng saat ini masih cukup bagus. Angka stunting di Bantaeng masih berada di kisaran 22 persen. “Tetapi, 2024, target penanganan stunting secara nasional harus di bawah 14 persen,” kata Ilham Azikin.


Poin kedua, kata Ilham Azikin adalah penanganan kemiskinan ekstrem. Dia menyebut, penanganan kemiskinan ekstrem ini juga bagian dari tugas yang diberikan pemerintah pusat.


“Kita di Bantaeng ini tidak ada kemiskinan ekstrem jika dipotret dari status desa kita semua. Tetapi, kita tidak boleh lengah. Karena kita ingin melihat potret kemiskinan ekstrem ini berbasis keluarga. Jangan sampai ada rumah yang ada orang di dalamnya yang susah hidup,” kata Bupati Bantaeng.


Poin ketiga kata Ilham Azikin adalah pengendalian inflasi. Dia mengaku, pemerintah akan terus berupaya agar daya beli masyarakat tetap terjaga. “Kita bersyukur di Bantaeng ini kita tetap produktif. Ini berkat peran kita semua, di sektor pertanian dan perkebunan yang tetap produktif dalam kondisi apapun,” jelas Bupati.


Anggota DPRD Kabupaten Bantaeng, H Hasanuddin memberikan apresiasi kepada pemerintah Kabupaten Bantaeng yang membuka ruang seluas-luasnya kepada masyarakat untuk mengawal program mereka masing-masing.


Dia menyebut, Musrenbang ini menjadi momentum keterbukaan informasi terkait dengan pembangunan yang ada di masing-masing desa.


“Karena kita dalam era keterbukaan informasi publik yang siapa saja bisa mengawal program ini hingga diwujudkan di masing-masing desa,” jelas Politisi Partai PPP ini.


Dia menambahkan, pemerintah dalam hal ini eksekutif dan legislatif terus membangun sinergi untuk bersama-sama membangun Bantaeng yang lebih baik.


H. Hasanuddin menyebut, saat ini, DPRD Bantaeng juga telah mengesahkan sejumlah peraturan daerah yang mendukung program-program eksekutif.


“Kita sudah ada Perda CSR. Ini penting, karena di daerah kita ini ada perusahaan level internasional,” kata Hasanuddin.


Dia juga berharap, tahun ini, semua elemen masyarakat dapat saling menjaga kebersamaan dan silaturahmi. Menurut dia, ke depan, masyarakat Bantaeng akan menghadapi pesta politik yang berentetan.


“Nanti kita akan menghadapi 25 Pilkades. Setelah itu, ada pemilihan legislatif. Mari kita tetap menjaga kebersamaan ini. Kepada Pak Camat dan Pak Desa, mari kita bekerja sama memperbaiki proses ini,” kata Anggota DPRD Bantaeng dari Partai Persatuan Pembangunan ini.