1.157 Peserta dari 38 Provinsi dan 79 Kementerian-Lembaga Ikuti Defile MTQ KORPRI di

 

Nuansa Terkini Makassar,— Sebanyak 1.157 peserta yang tergabung dalam 117 kafilah dari 38 provinsi serta perwakilan dari 79 kementerian dan lembaga mengikuti kegiatan Defile Kafilah dalam rangka Musabaqah Tilawatil Qur’an (MTQ) VIII KORPRI Tingkat Nasional Tahun 2026 di Provinsi Sulawesi Selatan. 

Kegiatan diawali dengan penampilan Tari Pakkarena Muri-Muriang yang dibawakan oleh kelompok binaan Dinas Kebudayaan Kota Makassar. Penampilan tersebut menjadi suguhan budaya bagi para kafilah sekaligus bentuk penyambutan Pemerintah Kota Makassar terhadap seluruh peserta yang hadir di Kota Makassar.

Setelah penampilan tari, rangkaian defile dilanjutkan dengan pertunjukan marching band binaan Dinas Pemuda dan Olahraga Kota Makassar. Penampilan marching band menjadi pembuka barisan sebelum seluruh kafilah berjalan mengikuti rute defile yang telah ditentukan.

Setelah marching band, sebanyak 117 kafilah peserta MTQ KORPRI mengikuti iring-iringan secara berurutan. Masing-masing kafilah membawa identitas provinsi, kementerian, maupun lembaga yang mereka wakili dalam pelaksanaan MTQ VIII KORPRI Tingkat Nasional Tahun 2026.

Defile mengambil titik awal di depan Kantor MGC Makassar. Dari lokasi tersebut, para peserta berjalan bersama menuju Halaman Kantor Wali Kota Makassar, sekaligus melewati area yang telah disiapkan sebagai bagian dari rangkaian penyambutan para kafilah.

Saat melintas di hadapan Gubernur Sulawesi Selatan Andi Sulaiman Sudirman, Wali Kota Makassar Munafri Arifuddin, serta jajaran Forkopimda Sulawesi Selatan, para peserta menyapa dan melambaikan tangan sebagai bentuk penghormatan. Para tamupun turut memberikan respons dan menyambut setiap kontingen yang melintas.

Selanjutnya, dengan jarak sekitar 1,7 kilometer, para peserta melanjutkan perjalanan menuju Lapangan Karebosi yang menjadi lokasi pembukaan MTQ VIII KORPRI Tingkat Nasional Tahun 2026.

Sekretaris Daerah Kota Makassar, Dr. andi Zulkifly menjelaskan, Kota Makassar menjadi lokasi pembukaan MTQ yang diawali dengan kegiatan defile seluruh peserta.

Kafilah yang mengikuti defile tidak hanya berasal dari pemerintah daerah, tetapi juga dari kementerian dan lembaga yang berpartisipasi dalam MTQ KORPRI tingkat nasional.

“Untuk pembukaan itu di Kota Makassar. Sebentar di Lapangan Karebosi, insya Allah ini hari kita lakukan defile dulu untuk para peserta lomba yang ikut di semua se-Indonesia. Bukan hanya kabupaten/kota, tetapi kementerian juga yang ikut,” jelasnya.

Dr. Zulkifly menambahkan, setelah defile, pembukaan MTQ dijadwalkan berlangsung pada malam hari. 

Sementara pelaksanaan perlombaan akan tersebar di sejumlah lokasi di Makassar dan Pangkep yang telah disiapkan oleh panitia.

“Nah, sebentar malam pembukaannya. Kemudian perlombaannya itu nanti ada di beberapa tempat, termasuk di Pangkep dan Makassar. Kalau di Makassar itu kita siapkan di Balai Kota ada, kemudian di Mall Pelayanan Publik juga kita siapkan, kemudian ada juga di Asrama Haji Sudiang. Nah, itu di situ perlombaannya,” katanya.

Dr. Zulkifly juga menyampaikan bahwa rangkaian MTQ VIII KORPRI Nasional 2026 nantinya ditutup di Kabupaten Pangkep. Dengan demikian, dua daerah di Sulawesi Selatan tersebut memiliki peran dalam penyelenggaraan agenda nasional yang mempertemukan kafilah dari berbagai provinsi, kementerian, dan lembaga.

“Penutupannya di Kota Pangkep, Kabupaten Pangkep. Iya, insya Allah nanti berakhir di sana,” ujarnya.

Rangkaian Defile Kafilah MTQ VIII KORPRI Nasional 2026 menjadi momentum yang memperlihatkan keberagaman sekaligus persatuan aparatur dari seluruh Indonesia.

Entry Meeting Bersama BPKP, Pemkot Makassar Percepat Digitalisasi Perlinsos

 

Nuansa Terkini Makassar,- Pemerintah Kota (Pemkot) Makassar bersama Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) menggelar Entry Meeting Percepatan Digitalisasi Perlindungan Sosial (Perlinsos) Pemkot Makassar bersama BPKP di Ruang Sekretaris Daerah (Sekda) Kantor Balai Kota Makassar, Senin (24/8).

Sekda Makassar Andi Zulkifly memimpin rapat entri meeting bersama BPKP didampingi Inspektur Daerah Kota Makassar Andi Asma Zulistia Ekayanti Kepala Dinas Sosial (Dinsos) Makassar Andi Bukti Djufrie, Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika (Diskominfo) Muh Roem dan pejabat teknis lingkup Pemkot Makassar. 

Kegiatan tersebut menjadi bagian dari upaya memperkuat tata kelola dan mempercepat pelaksanaan transformasi digital dalam pendataan perlindungan sosial di Kota Makassar.

Sekda Makassar Andi Zulkifly mengatakan, Pemkot Makassar terus melakukan berbagai langkah untuk mendukung percepatan digitalisasi perlindungan sosial, termasuk menyesuaikan strategi pendataan di tingkat masyarakat.

Menurutnya, pada tahap awal, pendataan dilakukan dengan melibatkan agen dari unsur pegawai pemerintah. Namun, pola tersebut dinilai belum optimal karena para pegawai memiliki tugas utama yang harus dijalankan, sementara waktu masyarakat untuk ditemui tidak selalu sama.

"Konsep awalnya kami mendorong agen-agen dari pegawai pemerintah. Ternyata agak kedodoran karena mereka sudah memiliki pekerjaan utama, sementara masyarakat memiliki waktu yang berbeda untuk ditemui," kata Andi Zulkifly.

Untuk mengatasi kendala tersebut, Pemkot Makassar kemudian mengubah strategi dengan melibatkan pengurus RT dan RW sebagai agen pendataan. Pelibatan RT/RW dinilai lebih efektif karena mereka memiliki kedekatan dan akses langsung dengan masyarakat di wilayah masing-masing.

"Kami ubah strateginya dengan melibatkan RT dan RW sebagai agen. Selain memiliki insentif, mereka juga memiliki indikator pekerjaan yang dapat dinilai, termasuk membantu program pemerintah," ujarnya.

Andi Zulkifly menegaskan, Pemkot Makassar akan terus memaksimalkan pelaksanaan program tersebut agar target pendataan dapat tercapai. Terlebih, Makassar menjadi salah satu daerah yang masuk dalam proyek percontohan pendataan perlindungan sosial secara digital.

"Kami akan terus memaksimalkan program ini. Saya kira ini juga menjadi perhatian dalam rapat-rapat yang kami lakukan agar Makassar tidak tertinggal dalam proyek percontohan ini," katanya.

Dalam Entry Meeting tersebut, perwakilan BPKP turut menyampaikan apresiasi terhadap progres pendataan yang dilakukan Pemkot Makassar. Berdasarkan pemantauan dashboard, jumlah data yang masuk mengalami peningkatan signifikan.

Dari sekitar 7.000 data pada 10 Agustus 2026, jumlah tersebut meningkat menjadi sekitar 128 ribu data. Dari 10 indikator yang menjadi ukuran, sembilan indikator disebut telah terpenuhi dan tersisa indikator terkait agen aktif.

BPKP selanjutnya akan melakukan monitoring langsung ke lapangan untuk melihat pelaksanaan pendataan sekaligus mengidentifikasi kendala teknis yang dihadapi perangkat daerah terkait.

Andi Zulkifly memastikan Pemkot Makassar siap memberikan dukungan terhadap proses monitoring tersebut. Ia meminta Inspektorat mengawal koordinasi dengan organisasi perangkat daerah (OPD) yang berkaitan dengan program tersebut.

"Kami dari Pemkot Makassar siap mendukung apabila ada kebutuhan tim, termasuk kunjungan ke kantor-kantor. Saya minta Inspektorat mengawal dan menghubungkan tim dengan SKPD terkait agar selama penugasan bisa berjalan lancar," tuturnya.

Ia berharap kolaborasi Pemkot Makassar dan BPKP dapat mempercepat pencapaian target digitalisasi perlindungan sosial sekaligus menghasilkan data yang lebih akurat dan dapat dipertanggungjawabkan. (*)

Muskerwil I DPW Asprindo Sulawesi Selatan Dorong Sinergi Ekonomi Daerah Menuju Pasar Global

Nuansa Terkini Makassar,— Dewan Pimpinan Wilayah (DPW) Asosiasi Pengusaha Pribumi Indonesia (Asprindo) Sulawesi Selatan menggelar Musyawarah Kerja Wilayah (Muskerwil) I di Hotel Ramedo, Kota Makassar. Kegiatan tersebut mengusung tema “Kolaborasi dan Sinergi Ekonomi Daerah Bersama Pemerintah untuk Memaksimalkan Potensi Lokal Memenuhi Pasar Global.”

Muskerwil I diikuti sekitar 50 peserta, yang terdiri atas jajaran pengurus DPW Asprindo Sulawesi Selatan serta perwakilan DPC Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan (Pangkep) dan DPC Kota Parepare.

Kegiatan ini menjadi forum strategis bagi Asprindo Sulawesi Selatan dalam menyusun program kerja sekaligus memperkuat sinergi antara dunia usaha, pemerintah daerah, dan pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM).

Bahas Legalitas dan Standardisasi UMKM

Dalam rangkaian Muskerwil, panitia menghadirkan Dr. Bachtiar Baso, S.Pd., M.M. sebagai narasumber. Ia memaparkan materi mengenai legalitas dan standardisasi UMKM, yang dinilai penting dalam meningkatkan daya saing produk lokal sekaligus membuka peluang bagi pelaku usaha untuk memasuki pasar yang lebih luas.

Pembahasan tersebut diharapkan dapat memberikan pemahaman kepada anggota Asprindo mengenai pentingnya legalitas, pemenuhan standar usaha, serta kesiapan produk dalam menghadapi persaingan pasar nasional dan global.

Muskerwil dipandu oleh Steering Committee (SC) yang melibatkan Dewan Pakar Prof. Nursamsu Parjono, S.E., M.M., bersama Ketua DPW Asprindo Sulawesi Selatan Ir. Abu Hasan, Sekretaris DPW Uya Mustamin, Bendahara DPW Rasmi Radjang Sikati, S.E., M.M., Ketua Biro Pertambangan Ir. Muh. Naim Zulkarnaen, S.Pd., M.Si., serta Dewan Penasehat Drs. H. Amran, M.Pd.

Paparan Program Kerja

Pemaparan program kerja disampaikan oleh Wakil Ketua I Dr. Ir. Ihwan Patiroy, S.E., M.M., M.H., I.P. Sementara itu, Wakil Ketua II Rusdianto diwakili oleh Wakil Ketua Biro Industri Maritim, Kelautan dan Perikanan.

Wakil Ketua III Andi Alam Tanrang diwakili oleh Wakil Sekretaris II, sedangkan Wakil Ketua IV Abdul Razak Nurdi turut menyampaikan program kerja bersama Ketua DPC Kabupaten Pangkep Amrullah, M.W.

Pemaparan program kerja menjadi bagian penting dalam menentukan arah organisasi, khususnya dalam mendorong pemberdayaan pengusaha daerah, penguatan UMKM, serta pembukaan akses pasar bagi produk lokal.

Tujuh Keputusan Strategis Muskerwil I

Dalam musyawarah tersebut, peserta menghasilkan sejumlah keputusan sebagai landasan program kerja DPW Asprindo Sulawesi Selatan. Adapun keputusan yang disepakati meliputi:

1. Menerapkan iuran bulanan anggota pengurus DPW Asprindo Sulawesi Selatan.

2. Menjalin kerja sama dengan Badan Wakaf Indonesia (BWI) melalui program wakaf DPW Asprindo Sulawesi Selatan.

3. Bekerja sama dengan Pemerintah Kabupaten Maros dalam program Kampung Industri.

4. Membentuk Badan Advokasi dan Pelayanan Hukum.

5. Menjalin kerja sama dengan aplikasi AJPAR.

6. Membangun kerja sama dengan DEKRANASDA dalam peningkatan kapasitas dan pengembangan UMKM binaan Asprindo.

7. Membentuk Koperasi Asprindo (KOPRINDO) sebagai salah satu instrumen penguatan ekonomi anggota.

Secara keseluruhan, Muskerwil I DPW Asprindo Sulawesi Selatan berlangsung tertib dan menghasilkan sejumlah keputusan yang diarahkan pada penguatan organisasi serta pemberdayaan ekonomi daerah.

Dorong Produk Lokal Menembus Pasar Global

Muskerwil diharapkan tidak hanya menjadi forum penyusunan program kerja organisasi, tetapi juga mampu melahirkan langkah konkret dalam menggerakkan perekonomian daerah.

Ada tiga fokus utama yang menjadi harapan dari pelaksanaan Muskerwil I, yakni menghasilkan rencana kerja nyata untuk menggerakkan ekonomi di tingkat wilayah, membangun kemitraan yang kuat dengan pemerintah daerah, serta membantu produk lokal dan UMKM agar mampu menembus pasar nasional hingga pasar global.

Ketua DPW Asprindo Sulawesi Selatan Ir. Abu Hasan bersama jajaran pengurus diharapkan dapat mengawal hasil keputusan Muskerwil agar dapat diwujudkan melalui program yang terukur dan memberikan manfaat bagi anggota maupun pelaku UMKM di Sulawesi Selatan.

Penutupan Diwarnai Foto Bersama dan Doorprize

Rangkaian kegiatan Muskerwil I DPW Asprindo Sulawesi Selatan ditutup dengan sesi foto bersama, foto panitia, serta pembagian doorprize.

Salah satu doorprize berupa buku karya Rasmi Radjang Sikati, S.E., M.M. dimenangkan oleh Bapak Razak dan Ibu Hj. Nama. Sementara hadiah utama berupa tour bisnis ke Malaysia yang diberikan oleh Ketua DPW Asprindo Sulawesi Selatan dimenangkan oleh Hartono.

Apresiasi untuk Panitia

Kesuksesan pelaksanaan Muskerwil I tidak terlepas dari kerja panitia yang diketuai Vilda Yanti Lalawi, dengan Haris Samtidar, S.T., S.E. sebagai sekretaris dan Desyana Kuhu sebagai bendahara.

Seksi dana terdiri atas Nurul Husna Umar, Abd. Rahman, dan Sri Kartini Hamzah. Seksi acara diisi A. Fardhia Trinanda, S.H., Haedar, S.I.Kom., Muh. Sufriadi, dan Muhammad Askar, S.K.M.

Seksi perlengkapan terdiri atas Rahmad Saldi, S.Pd., Muh. Natsir, Nining, dan Muh. Saleh, S.T. Sementara Seksi Publikasi dan Dokumentasi dipercayakan kepada Zainal Abidin, S.E. dan Safrida Fabanyo, dengan Riniyanti sebagai MC.

Muskerwil I DPW Asprindo Sulawesi Selatan menjadi momentum penting untuk memperkuat konsolidasi organisasi sekaligus menyatukan langkah dalam membangun ekonomi daerah. Dengan kolaborasi antara pengusaha, UMKM, dan pemerintah, potensi lokal diharapkan semakin mampu berkembang dan memiliki daya saing hingga pasar global.

Laporan: Safrida S. Fabanyo

Peringatan Maulid Nabi Muhammad SAW, Hj Umiyati Dorong Penguatan Silaturahmi dan Persaudaraan

Nuansa Terkini Makassar,– Anggota DPRD Kota Makassar, Hj Umiyati, mengajak seluruh masyarakat menjadikan peringatan Maulid Nabi Muhammad SAW 1448 Hijriah sebagai momentum untuk meningkatkan kecintaan kepada Rasulullah sekaligus meneladani akhlak dan perjuangan beliau dalam kehidupan sehari-hari.

Menurut Politisi Perempuan PPP ini,  Maulid Nabi bukan sekadar kegiatan seremonial atau tradisi keagamaan, tetapi menjadi kesempatan bagi umat Islam untuk kembali mengingat keteladanan Nabi Muhammad SAW dalam membangun kehidupan yang penuh kasih sayang, persaudaraan, keadilan dan kepedulian terhadap sesama.

“Peringatan Maulid Nabi Muhammad SAW hendaknya kita jadikan momentum untuk memperkuat kecintaan kepada Rasulullah. Yang lebih penting, bagaimana akhlak dan keteladanan beliau dapat kita terapkan dalam kehidupan sehari-hari,” ujar Legislator yang akrab disapa Bude Ethy, Rabu (24/8/2026).

Anggota Komisi D DPRD Makassar ini mengatakan, Rasulullah SAW merupakan sosok teladan dalam berbagai aspek kehidupan. Mulai dari kepemimpinan, kehidupan bermasyarakat, membangun persaudaraan hingga kepedulian terhadap kaum yang membutuhkan.

Karena itu, nilai-nilai tersebut dinilai penting untuk terus ditanamkan di tengah masyarakat, khususnya kepada generasi muda.

Hj Umiyati juga mengajak masyarakat untuk menjadikan momentum Maulid sebagai sarana mempererat silaturahmi dan menjaga persatuan di tengah keberagaman masyarakat Kota Makassar.

“Semangat Maulid harus mampu memperkuat ukhuwah, mempererat silaturahmi dan meningkatkan kepedulian kita kepada sesama. Mari kita bersama-sama menjaga persatuan dan menciptakan lingkungan yang penuh dengan kebaikan,” katanya.

Ia berharap peringatan Maulid Nabi Muhammad SAW dapat memberikan energi positif bagi masyarakat untuk terus berbuat baik, menjaga akhlak serta menghadirkan manfaat bagi lingkungan sekitar.

“Semoga melalui peringatan Maulid Nabi Muhammad SAW, kita semua mendapatkan keberkahan dan semakin mampu meneladani sifat Rasulullah SAW dalam kehidupan kita,” pungkasnya. (*)

Ketua Dewan Lingkungan Imbau Pilah Sampah dari rumah, Ringankan TPA Menuju Bebas Sampah

 

Nuansa Terkini Makassar,— Pengelolaan sampah di Kota Makassar memasuki fase baru. Penerapan kebijakan pemilahan sampah sejak dari sumber menjadi langkah penting untuk mengurangi beban Tempat Pembuangan Akhir (TPA) sekaligus membangun kesadaran masyarakat agar sampah tidak lagi dipandang sebagai persoalan pemerintah semata.

Hal tersebut disampaikan Ketua Dewan Lingkungan Hidup Kota Makassar sekaligus Ketua TP PKK Kota Makassar, Melinda Aksa, saat menjadi narasumber dalam kegiatan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Dinas Lingkungan Hidup Kota Makassar yang digelar Anggota DPRD Kota Makassar, Ismail, di Karebosi Premier Hotel, Minggu (23/8/2026). Kegiatan tersebut diikuti tokoh masyarakat wilayah utara Kota Makassar.

Melinda mengungkapkan, gerakan pemilahan sampah bukanlah gagasan yang baru. Sejak 2020, dirinya bersama Universitas Bosowa telah mendorong program Makassar Memilah Sampah sebagai bagian dari upaya membangun kebiasaan masyarakat dalam mengelola sampah sejak dari rumah.

Kini, melalui kebijakan Pemerintah Kota Makassar yang mulai berlaku 1 Agustus 2026, masyarakat diwajibkan memilah sampah sebelum dibuang. Sampah dipisahkan menjadi tiga kategori, yakni organik, anorganik, dan residu.

“Yang kita ubah bukan hanya cara membuang sampah, tetapi cara kita memandang sampah. Sampah harus dipilah sejak dari rumah, karena yang boleh masuk ke TPA hanya residu,” ujar Melinda.

Menurutnya, kebijakan tersebut menjadi bagian dari pembenahan menyeluruh sistem persampahan Makassar, termasuk TPA yang sebelumnya masih menghadapi persoalan open dumping. 

Kota Makassar bersama pengelola TPA juga telah menerima sanksi administratif dari Kementerian Lingkungan Hidup dan diberikan waktu enam bulan untuk melakukan pembenahan.

Sejak bulan Maret sejumlah langkah telah dilakukan, mulai dari penataan area TPA seluas sekitar 24 hektare, pembagian zona aktif dan nonaktif, hingga pengelolaan air lindi dan gas metan. 

“Ini bukan pekerjaan satu dua hari. Kita sedang membangun sistem baru. Karena itu, masyarakat harus menjadi bagian dari perubahan,” tegasnya.

Salah satu persoalan yang turut menjadi perhatian adalah keberadaan sekitar 1.500 ekor sapi yang sebelumnya mencari makan di area TPA. 

Setelah sampah yang masuk dibatasi menjadi residu, pemerintah menyiapkan area khusus dan mengupayakan pasokan sampah organik dari pasar sebagai sumber pakan yang lebih aman.

Kebutuhan pakan untuk jumlah sapi tersebut diperkirakan mencapai sekitar 50 ton per hari, sementara pasokan organik dari pasar saat ini baru sekitar 10 ton per hari.

Melinda menegaskan, solusi persampahan tidak harus selalu bergantung pada TPA. Sampah organik rumah tangga dapat diolah secara mandiri melalui berbagai metode sederhana seperti kompos, budidaya maggot, biopori, TEBA, maupun ember tumpuk.

“Kalau sampah organik selesai di rumah, sampah anorganik bisa bernilai ekonomi, maka yang tersisa untuk dibawa ke TPA benar-benar hanya residu. Ini yang kita dorong,” jelasnya.

Ia juga menekankan pentingnya peran RT, RW, lurah, camat, kader PKK, serta tokoh masyarakat sebagai agen perubahan. Edukasi harus dilakukan secara berjenjang agar masyarakat tidak hanya mengetahui aturan, tetapi memahami alasan dan manfaat di balik pemilahan sampah.

Upaya tersebut sejalan dengan target besar Makassar Bebas Sampah 2029, yang menurut Melinda harus dibangun melalui gerakan bersama, termasuk mengurangi penggunaan plastik sekali pakai dan memperkuat pengelolaan sampah berbasis masyarakat.

Sementara itu, Anggota DPRD Kota Makassar dari Fraksi Golkar sekaligus Ketua KONI Kota Makassar, Ismail, menegaskan komitmennya untuk terus mengawal program prioritas Pemerintah Kota Makassar, termasuk kebijakan pemilahan sampah.

“Kami di DPRD terus mengawal program prioritas pemerintah. Untuk persoalan sampah ini, kita harus tegak lurus. Program pemilahan sampah harus dan wajib kita ikuti bersama,” ujarnya.

Apresiasi juga disampaikan Kepala Bidang Persampahan DLH Kota Makassar, Aswin Kartapati. Ia menilai perkembangan pengurangan sampah di Makassar menunjukkan perubahan yang signifikan. Salah satunya terlihat dari kondisi lingkungan sekitar TPA Antang yang dinilai semakin membaik.

“Sekarang TPA sudah tidak mengeluarkan bau seperti sebelumnya. Ini tentu karena ada campur tangan dan kepedulian Ketua Dewan Lingkungan yang terus bekerja sama dengan DLH,” tuturnya.

Melinda menutup dengan menegaskan bahwa keberhasilan Makassar menuju kota bebas sampah tidak cukup hanya dengan membenahi TPA.

“TPA adalah hilir. Perubahan sesungguhnya dimulai dari rumah, dari bagaimana kita memilah, mengolah, dan mengurangi sampah setiap hari,” pungkasnya. (*)

110 Personel Dishub Kawal Rekayasa Lalu Lintas MTQ VIII KORPRI Nasional 2026

 

Nuansa Terkini Makassar,– Sebanyak 110 personel Dinas Perhubungan (Dishub) Kota Makassar dikerahkan untuk mengawal rekayasa lalu lintas selama pelaksanaan Musabaqah Tilawatil Qur’an (MTQ) VIII KORPRI Tingkat Nasional Tahun 2026 yang berlangsung 23–30 Agustus 2026.

Kegiatan yang dipusatkan di Kota Makassar tersebut diikuti ribuan Aparatur Sipil Negara (ASN) dari kementerian/lembaga, perguruan tinggi negeri, serta 38 provinsi se-Indonesia. Pembukaan digelar di Lapangan Karebosi Makassar.

Kepala Dishub Kota Makassar, Muhammad Rheza, mengatakan rekayasa lalu lintas mulai diterapkan Senin, 24 Agustus 2026 di sejumlah ruas. Diantaranya kawasan Benteng Rotterdam, Jalan Penghibur, Jalan Riburane, Jalan Ahmad Yani, Jalan Sudirman, Jalan Kartini, dan Jalan Kajolalido.

“Kita rekayasa jalannya di seputaran Benteng Roterdam, Riburane dan Ahmad Yani, termasuk juga Jalan Sudirman, Kartini dan Kajolalido,” ujar Rheza.

Di Jalan Penghibur depan Benteng Rotterdam, arus kendaraan akan dibagi menggunakan barrier. 

Sebagian ruas tetap dibuka karena merupakan akses penting menuju bandara, sementara sisi lainnya digunakan untuk kegiatan defile. 

Di Bundaran Tugu Mandiri, diberlakukan sistem buka-tutup menyesuaikan pergerakan defile.

Sejumlah ruas seperti Jalan Riburane menuju Karebosi dan kawasan depan Balai Kota menuju Karebosi berpotensi ditutup. Jalan Kajolalido, Kartini, dan Sudirman juga disiapkan sebagai area parkir peserta.

Rheza mengimbau masyarakat mengantisipasi kepadatan di sekitar Jalan Hasanuddin–Patimura serta Jalan Penghibur menuju Tugu Mandiri. 

Pengguna jalan yang tidak berkepentingan di kawasan kegiatan disarankan menghindari Jalan Penghibur, Riburane, dan Ahmad Yani.

“Kami mengimbau masyarakat pengguna jalan untuk mengikuti arahan petugas dan menggunakan jalur alternatif yang telah disiapkan selama rekayasa berlangsung,” imbaunya.

Pengerahan 110 personel Dishub diharapkan dapat memastikan arus lalu lintas tetap terkendali sekaligus mendukung kelancaran rangkaian MTQ VIII KORPRI Nasional 2026 di Kota Makassar. (*)

Jelang MTQ VIII KORPRI Nasional 2026, Dishub Makassar Siapkan Rekayasa Lalu Lintas di Sejumlah Ruas Jalan*

Nuansa Terkini Makassar,– Kota Makassar bersiap menjadi tuan rumah pusat kegiatan Musabaqah Tilawatil Qur’an (MTQ) VIII KORPRI Tingkat Nasional Tahun 2026 yang diselenggarakan pada 23–30 Agustus 2026.

Pembukaan MTQ VIII KORPRI Tingkat Nasional 2026 berlangsung di Lapangan Karebosi Makassar dan akan diikuti ribuan Aparatur Sipil Negara (ASN) dari berbagai kementerian/lembaga, perguruan tinggi negeri, serta perwakilan 38 provinsi di Indonesia.

Untuk memastikan kegiatan berjalan lancar sekaligus menjaga kelancaran aktivitas masyarakat, Dinas Perhubungan (Dishub) Kota Makassar menyiapkan rekayasa lalu lintas di sejumlah ruas jalan.

Kepala Dinas Perhubungan Kota Makassar, Muhammad Rheza, mengatakan rekayasa lalu lintas akan dilakukan di sekitar kawasan Benteng Roterdam, Jalan Riburane, Jalan Ahmad Yani, Jalan Sudirman, Jalan Kartini, hingga Jalan Kajolalido.

“Kita rekayasa jalannya di seputaran Benteng Roterdam, Riburane dan Ahmad Yani, termasuk juga Jalan Sudirman, Kartini dan Kajolalido,” ujar Rheza.

Rekayasa lalu lintas tersebut mulai diberlakukan pada Senin, 24 Agustus 2026. 

Khusus kawasan Jalan Penghibur di depan Benteng Rotterdam, Dishub tidak melakukan penutupan secara keseluruhan mengingat ruas tersebut merupakan salah satu akses penting menuju Bandara Internasional Sultan Hasanuddin.

Menurut Rheza, arus kendaraan di kawasan tersebut akan dibagi menggunakan barrier. Sebagian ruas tetap dibuka untuk kendaraan, sementara sisi lainnya digunakan untuk mendukung pelaksanaan defile peserta MTQ.

“Kita rencana membagi dua jalanan di situ. Karena kita tidak bisa menutup full karena itu akses utama menuju bandara. Jadi kita bagi dua pakai barrier, yang mengarah ke Nusantara masih bisa lewat satu bagian, sebagian lagi untuk defile,” jelasnya.

Sementara itu, di kawasan Bundaran Tugu Mandiri, Dishub akan menerapkan sistem buka-tutup arus kendaraan menyesuaikan pergerakan defile.

Rheza menjelaskan, sejumlah ruas lainnya berpotensi dilakukan penutupan penuh, khususnya di kawasan Jalan Riburane menuju Karebosi serta ruas di depan Balai Kota menuju Karebosi.

Adapun Jalan Kajolalido akan disiapkan sebagai salah satu lokasi parkir bus peserta. 

Sementara kawasan Jalan Kartini dan Jalan Sudirman juga akan dimanfaatkan sebagai area parkir sekaligus mendapat pengawasan petugas karena berpotensi menimbulkan kepadatan lalu lintas.

Untuk pengalihan arus, kendaraan dari arah Nusantara akan diarahkan tetap lurus menuju kawasan Benteng Rotterdam dan selanjutnya ke Somba Opu. 

Kendaraan dari arah Jalan Somba Opu maupun Pantai Losari juga tidak diarahkan untuk berbelok menuju Jalan Riburane, melainkan diteruskan ke arah Nusantara.

Sementara bagi masyarakat dari arah Jalan Hasanuddin yang hendak menuju Balai Kota, terdapat sejumlah jalur alternatif yang dapat digunakan, antara lain melalui Somba Opu atau berbelok menuju Jalan Thamrin, kemudian Amangappa dan Jalan Sudirman.

Ia juga mengidentifikasi sejumlah titik yang berpotensi mengalami kepadatan, terutama di sekitar Jalan Hasanuddin–Patimura serta kawasan Jalan Penghibur menuju Tugu Mandiri.

Karena itu, masyarakat diimbau menghindari kawasan tersebut apabila tidak memiliki kepentingan untuk melintas di lokasi kegiatan.

“Kami mengimbau kepada masyarakat pengguna jalan di Kota Makassar untuk Senin sore agar menghindari Jalan Penghibur sekitar Benteng Rotterdam, kemudian Jalan Riburane dan Jalan Ahmad Yani. Karena akan ada kegiatan penutupan dan pengaturan lalu lintas dalam rangka MTQ,” imbaunya.

Rheza menambahkan, rekayasa lalu lintas tersebut merupakan bagian dari dukungan Pemerintah Kota Makassar sebagai tuan rumah dalam menyukseskan pelaksanaan MTQ VIII KORPRI Tingkat Nasional Tahun 2026.

"Dengan dukungan masyarakat dan seluruh pemangku kepentingan, Pemerintah Kota Makassar berharap pelaksanaan MTQ VIII KORPRI Tingkat Nasional 2026 dapat berlangsung aman, tertib, lancar, dan memberikan kesan positif bagi seluruh peserta yang datang dari berbagai daerah di Indonesia," pungkasnya. (*)

Jelajah Sampah Tuntaskan 15 Kecamatan, Sangkarrang Jadi Titik Terakhir

Nuansa Terkini Makassar,— Rangkaian Jelajah Sampah Kota Makassar resmi berakhir di Kecamatan Kepulauan Sangkarrang, Minggu (23/8/2026). Menjadi titik terakhir setelah menjangkau 15 kecamatan, kegiatan ini memperkuat pesan bahwa pengelolaan sampah harus dimulai dari rumah dan dikelola bersama oleh masyarakat.

Ketua Dewan Lingkungan Hidup Kota Makassar, Melinda Aksa, hadir memberikan arahan kepada masyarakat, kader, dan jajaran pemerintah setempat. Ia menegaskan, pengelolaan sampah tidak cukup hanya dengan memungut da

n memilah, tetapi harus dilanjutkan dengan pengolahan agar memiliki nilai manfaat.

Melinda menjelaskan, sejak 1 Agustus 2026, Makassar menerapkan kebijakan bahwa hanya sampah residu yang boleh masuk TPA. Karena itu, setiap kecamatan wajib memilah dan mengelola sampah secara mandiri menjadi organik, anorganik, dan residu.

“Di Sangkarrang ini kondisinya berbeda karena sampah tidak dikirim ke TPA. Karena itu, kita harus mencari solusi bagaimana sampah organik, anorganik, dan residu semuanya bisa dikelola dari sini,” ujar Melinda.

Menurutnya, kondisi tersebut justru dapat menjadi peluang bagi Kecamatan Sangkarrang untuk membangun sistem pengelolaan sampah berbasis masyarakat. Sampah tidak lagi dipandang semata sebagai persoalan lingkungan, tetapi juga sebagai sumber daya yang dapat diolah dan memberikan manfaat ekonomi.

Salah satu langkah yang didorong adalah penguatan Urban Farming dan Bank Sampah Unit (BSU). Melinda menilai, pengembangan urban farming dan BSU dapat berjalan beriringan dengan pengelolaan sampah. Sampah organik rumah tangga, misalnya, dapat diolah menjadi kompos dan kemudian dimanfaatkan sebagai media tanam dalam kegiatan urban farming.

“Jadi sampah organiknya jangan hanya dibuang. Bisa kita olah menjadi kompos, kemudian digunakan untuk urban farming. Hasil panennya bisa dimanfaatkan masyarakat atau dijual. Kalau dijual, hasilnya bisa diputar kembali untuk membeli bibit dan kebutuhan lainnya,” jelasnya.

Konsep tersebut diharapkan menciptakan sebuah siklus yang berkelanjutan. Sampah rumah tangga diolah menjadi kompos, kompos mendukung kegiatan pertanian, hasil pertanian memberikan manfaat bagi warga, sementara nilai ekonominya dapat kembali digunakan untuk mengembangkan kegiatan di tingkat masyarakat.

Untuk memastikan program berjalan optimal, Melinda juga menekankan pentingnya peran aktif PKK, kader, dan aparatur pemerintahan untuk turun langsung ke masyarakat, mendampingi sekaligus memastikan praktik pemilahan dan pengolahan sampah benar-benar diterapkan.

Ia juga meminta aparatur mulai dari RT, RW, lurah hingga kader menjadi contoh pertama sebelum mengajak masyarakat. 

Menurutnya, edukasi akan lebih kuat apabila masyarakat melihat langsung praktik yang dilakukan oleh para pemangku kepentingan di lingkungan masing-masing.

“Jangan sampai kita mengajak masyarakat memilah sampah, tetapi di rumah kita sendiri belum melakukan. RT, RW, lurah dan kader harus menjadi contoh pertama,” tegasnya.

Dalam kegiatan tersebut, Anggota Dewan Lingkungan Hidup Kota Makassar sekaligus narasumber talkshow, Andi Nurdianza, turut memaparkan perkembangan pengelolaan sampah di Kota Makassar.

Ia menyampaikan, kebijakan penutupan TPA dan pemilahan sampah dari pemerintah pusat kini telah diterapkan di Makassar, yang turut mendorong penurunan volume sampah secara signifikan.

Salah satu langkah yang dinilai berkontribusi adalah reaktivasi TPS 3R. Dari sejumlah fasilitas yang sebelumnya sempat tidak berfungsi sejak periode 2008–2010 hingga memasuki 2020-an, kini sekitar 10 TPS 3R telah kembali dihidupkan dan mulai berfungsi.

“TPS 3R yang sebelumnya sempat mangkrak sekarang sudah diaktifkan kembali. Ini menjadi salah satu bagian dari upaya kita mengurangi sampah yang masuk ke TPA,” ungkap Andi.

Ia pun menyoroti pembangunan kandang sapi atas arahan Melinda Aksa untuk mencegah sapi berkeliaran di TPA sekaligus memanfaatkan sekitar 45 ton sampah organik sebagai pakan, didukung optimalisasi kembali TPS 3R.

Andi menyebut, secara keseluruhan capaian pengurangan sampah Kota Makassar saat ini berada di kisaran 7 hingga 8 persen, melampaui target dalam RPJMD yang berada pada angka 4 persen.

Sementara itu, Andi Subhan, dari Pusdal Lingkungan Hidup Sulawesi-Maluku, menyampaikan bahwa pemerintah juga tengah menyiapkan kebijakan yang memperkuat tanggung jawab produsen terhadap sampah yang mereka hasilkan.

Saat ini tengah disusun SK Menteri LHK yang mendorong produsen bertanggung jawab atas sampah dari produk mereka, sehingga pengelolaan sampah tidak lagi hanya menjadi beban pemerintah dan masyarakat.

Berakhirnya Jelajah Sampah di Kecamatan Kepulauan Sangkarrang bukan menjadi akhir dari gerakan pengelolaan sampah, melainkan penanda dimulainya penguatan aksi di tingkat masyarakat.

Bagi Sangkarrang, tantangannya memang berbeda. Namun justru karena tidak mengirim sampah ke TPA, wilayah kepulauan ini memiliki ruang untuk membangun sistem pengelolaan sampah mandiri yang terintegrasi dari rumah hingga tingkat kelurahan. (*).

Musda IX MUI Sulsel Digelar, Ulama Didorong Perkuat Ukhuwah dan Kawal Transformasi Umat

 

Nuansa Terkini Makassar,— Musyawarah Daerah (Musda) IX Majelis Ulama Indonesia (MUI) Sulawesi Selatan resmi digelar di Hotel Four Points by Sheraton Makassar, Sabtu (22/8/2026).

Musda IX MUI Sulsel mengusung tema “Meneguhkan Peran Ulama dalam Merekatkan Ukhuwah dan Mengawal Transformasi Umat Menuju Sulawesi Selatan yang Berkeadaban.” Tema tersebut dinilai relevan dengan tantangan umat dan perkembangan sosial di Sulawesi Selatan.

Gagasan itu diperkuat melalui subtema “Sulsel Lumbung Ulama dan Lumbung Padi”, yang menggambarkan cita-cita menjadikan Sulawesi Selatan tidak hanya sebagai daerah yang kuat dalam tradisi keilmuan dan dakwah Islam, tetapi juga sebagai salah satu kekuatan utama sektor pertanian nasional.

Sejumlah tokoh penting hadir dalam rangkaian pembukaan Musda. Menteri Pertanian Republik Indonesia Andi Amran Sulaiman dijadwalkan memberikan pandangan terkait penguatan sektor pertanian dan gagasan Sulsel sebagai lumbung padi.

Selain itu, Sekretaris Jenderal DPP MUI Amirsyah Tambunan turut hadir membawa perspektif dan arahan dari tingkat nasional. Gubernur Sulawesi Selatan Andi Sudirman Sulaiman juga memberikan sambutan sekaligus dukungan pemerintah daerah terhadap agenda MUI Sulsel.

Kehadiran sejumlah unsur pemerintahan dan keamanan turut menjadi perhatian. Salah satunya Kolonel Amran Wahid, yang disebut menjabat sebagai Kepala Bagian Operasional (KBO) Intelijen dan Keamanan (Intelkam). Kehadirannya mencerminkan pentingnya sinergi antara ulama, pemerintah, aparat keamanan, dan berbagai elemen masyarakat dalam menjaga kondusivitas daerah.

Musda IX MUI Sulsel bukan sekadar forum pergantian atau penetapan kepengurusan. Lebih dari itu, agenda tersebut menjadi ruang strategis untuk merumuskan arah perjuangan dan kontribusi ulama dalam menghadapi perubahan zaman.

Di tengah dinamika sosial, ekonomi, dan perkembangan teknologi yang semakin cepat, ulama dituntut tidak hanya hadir dalam persoalan keagamaan, tetapi juga mampu memberikan panduan moral, memperkuat persatuan, serta ikut mengawal pembangunan yang berpihak pada kepentingan umat.

Gagasan “Lumbung Ulama dan Lumbung Padi” pun diharapkan tidak berhenti sebagai slogan. Konsep tersebut diharapkan mampu diterjemahkan menjadi gerakan nyata yang memperkuat pendidikan keagamaan sekaligus mendorong kemandirian ekonomi dan ketahanan pangan masyarakat Sulawesi Selatan.

Musda IX MUI Sulsel diharapkan menghasilkan rekomendasi strategis yang mampu menjawab kebutuhan umat sekaligus memperkuat peran ulama sebagai penjaga moral, pemersatu masyarakat, dan mitra kritis pemerintah dalam mewujudkan Sulawesi Selatan yang religius, maju, mandiri, dan berkeadaban.

Melinda Aksa Dorong 10 Program Pokok PKK Tallo Berdampak hingga Tingkat Kelurahan

Nuansa Terkini Makassar,— Ketua Tim Penggerak PKK Kota Makassar, Melinda Aksa, mengapresiasi langkah Pemerintah Kecamatan Tallo bersama jajaran kelurahan dan kader PKK dalam memperkuat pelaksanaan 10 Program Pokok PKK, khususnya pada sektor lingkungan, pemberdayaan masyarakat, dan peningkatan kesejahteraan keluarga.

Apresiasi tersebut disampaikan Melinda saat menghadiri rangkaian Supervisi, Monitoring, Evaluasi, dan Pelaporan (SMEP) TP PKK Tahun 2026 di Kantor Kecamatan Tallo, Jumat (21/8/2026).

Melinda mengatakan SMEP menjadi momentum penting untuk melihat secara langsung sejauh mana program PKK telah berjalan di lapangan. Menurutnya, evaluasi tidak hanya dilakukan dari sisi administrasi, tetapi juga untuk memastikan setiap program benar-benar memberikan dampak dan manfaat bagi masyarakat.

“Kita ingin memastikan semua program dari 10 Program Pokok PKK ini berjalan dengan baik di setiap wilayah, di kecamatan, dan terutama sampai ke tingkat kelurahan. Kita ingin memastikan semua program PKK betul-betul sampai dan dirasakan manfaatnya oleh masyarakat,” ujar Melinda.

Ia menegaskan, TP PKK merupakan mitra strategis pemerintah yang memiliki peran penting dalam mendukung berbagai program pembangunan, terutama yang berkaitan langsung dengan keluarga dan masyarakat.

“Program pemerintah itu sangat dekat sekali dengan PKK, karena kita ingin selalu bagaimana PKK hadir selalu mendukung program-program pemerintah. Kita ini selalu dibilang power Ibu-Ibu. Memang kita ini perempuan, kita selalu di-underestimate, padahal kekuatannya luar biasa sekali,” tambahnya.

Dalam kesempatan tersebut, Melinda secara khusus mengapresiasi respons cepat Pemerintah Kecamatan Tallo dalam mendukung penguatan sistem pengelolaan sampah. Salah satunya melalui pemanfaatan kontainer sebagai Bank Sampah Sektoral (BSS) yang ditempatkan di sejumlah lokasi strategis.

“Saya waktu itu sempat bilang bagaimana mengubah kontainer yang ada di Kota Makassar ini bisa jadi lebih bermanfaat, dan Pak Camat langsung bergerak. Jadi yang seperti ini camat-camatnya, lurah-lurahnya semua bersinergi dengan baik sehingga kita lihat bagaimana sekarang perubahan di Kota Makassar, program-program kita dirasakan dengan baik,” ujarnya.

Melinda menilai inovasi tersebut menunjukkan bahwa kebijakan pemerintah dapat diterjemahkan secara cepat di tingkat kecamatan apabila didukung koordinasi yang kuat antara camat, lurah, kader PKK, dan masyarakat.

Sementara itu, Camat Tallo, Andi Husni, menyampaikan apresiasi dan terima kasih atas kunjungan serta arahan Tim Penggerak PKK Kota Makassar melalui pelaksanaan SMEP. 

“Kegiatan SMEP ini menjadi kesempatan bagi jajaran kecamatan untuk mendapatkan evaluasi sekaligus memperbaiki berbagai kekurangan dalam pelaksanaan program PKK di Kecamatan Tallo, yang mana sangat membantu kami di kecamatan Tallo,” ujarnya

Andi Husni menegaskan bahwa persoalan sampah menjadi salah satu perhatian utama Pemerintah Kecamatan Tallo. “Kami terus mendorong sistem pengelolaan sampah yang lebih tertata, termasuk memperkuat pemilahan sampah dari sumber dan memastikan masyarakat memiliki akses terhadap fasilitas pengelolaan sampah,” ujarnya.

Lanjutnya, Selain persoalan lingkungan, Kecamatan Tallo juga terus mendorong pelaksanaan berbagai program yang berkaitan dengan pemberdayaan keluarga, kesehatan, penanganan stunting, serta penguatan ekonomi masyarakat.

Acara kemudian dilanjutkan dengan peninjauan SMEP oleh TP PKK Kota Makassar kepada TP PKK Kecamatan Ujung Tanah. Pemeriksaan administrasi serta inovasi 10 Program Pokok PKK dilakukan secara menyeluruh dari Pokja I hingga Pokja IV, serta sekretaris dan bendahara.

Usai peninjauan, agenda dilanjutkan dengan penyampaian evaluasi. Hasilnya menunjukkan capaian yang memuaskan serta mengalami peningkatan yang signifikan dibandingkan tahun sebelumnya.

Melalui SMEP 2026, TP PKK Kota Makassar berkomitmen terus memperkuat koordinasi dengan pemerintah kecamatan dan kelurahan. Sinergi tersebut diharapkan mampu memastikan 10 Program Pokok PKK tidak hanya terlaksana secara administratif, tetapi benar-benar hadir dan dirasakan manfaatnya oleh masyarakat Kota Makassar

.

Ketua TP PKK Makassar Puji Kinerja Kader dan Pemcam Ujung Tanah dalam Mengawal Program Kebijakan

Nuansa Terkini Makassar,— Ketua Tim Penggerak PKK Kota Makassar, Melinda Aksa, mengapresiasi komitmen jajaran Pemerintah Kecamatan Ujung Tanah bersama para kader PKK dalam menjalankan 10 Program Pokok PKK, khususnya dalam pengelolaan sampah, penanganan stunting, serta penguatan ekonomi masyarakat.

Hal tersebut disampaikan Melinda saat menghadiri rangkaian kegiatan Supervisi, Monitoring, Evaluasi, dan Pelaporan (SMEP) TP PKK Tahun 2026 yang memasuki hari kelima di Kecamatan Ujung Tanah, Jumat (21/8/2026).

Dalam arahannya, Melinda menegaskan bahwa SMEP menjadi instrumen penting untuk memastikan seluruh program PKK berjalan secara optimal dan manfaatnya benar-benar dirasakan masyarakat hingga tingkat kelurahan.

“Kita ingin memastikan semua program dari 10 Program Pokok PKK ini berjalan dengan baik di setiap wilayah, di kecamatan, dan terutama sampai ke tingkat kelurahan. Kita ingin memastikan semua program PKK betul-betul sampai dan dirasakan manfaatnya oleh masyarakat,” ujar Melinda.

Menurut Melinda, TP PKK merupakan mitra strategis pemerintah dalam mendorong peningkatan kesejahteraan keluarga. Karena itu, keberadaan kader di tengah masyarakat sangat penting untuk mengawal pelaksanaan berbagai program sekaligus memastikan kebutuhan masyarakat dapat direspons dengan baik.

Ia pun memberikan apresiasi kepada camat, lurah, Ketua TP PKK Kecamatan dan Kelurahan, serta seluruh kader yang selama ini telah bekerja secara konsisten menjalankan berbagai program PKK.

“Keberhasilan program di tingkat kota sangat dipengaruhi oleh kekuatan koordinasi dan dukungan dari tingkat kecamatan hingga kelurahan. Menurutnya, tanpa kerja keras kader di lapangan, berbagai program yang dirancang tidak akan dapat berjalan secara maksimal,” ujarnya

Salah satu hal yang menjadi perhatian dalam SMEP Kecamatan Ujung Tanah adalah pengelolaan sampah. Melinda mengapresiasi langkah pemerintah kecamatan yang memperkuat pemilahan sampah sekaligus mendorong agar sampah yang dibawa ke Tempat Pembuangan Akhir (TPA) hanya berupa residu.

“Camat ini karena selalu sigap, responsif, dan selalu bisa mengaplikasikan semuanya programnya di Kecamatan Ujung Tanah. Karena kita tahu di Kecamatan Ujung Tanah ini punya wajah sendiri dibandingkan kecamatan-kecamatan lain. Demografinya juga berbeda dan penduduknya juga pasti unik sendiri. Cara treatment-nya pasti harus tahu bagaimana mendekati warga di sini, tapi alhamdulillah saya lihat sejak Pak Camat ada di sini semakin baik di Ujung Tanah ini,” ujarnya.

Camat Ujung Tanah, Andi Unru menjelaskan pihaknya telah memberikan penegasan kepada petugas agar tidak lagi membawa sampah selain residu ke TPA. Kebijakan tersebut menjadi bagian dari upaya memperkuat sistem pengelolaan sampah dari sumbernya.

“Alhamdulillah Kecamatan Ujung Tanah sudah tidak melakukan tindakan tersebut.

Tentunya, kami sangat tegas dengan petugas kami. Tidak ada lagi sampah selain residu yang dibawa ke TPA. Kalau itu terjadi, siap akan konsekuensi yang harus mereka terima kalau mereka tetap terpaksa melakukan itu,” sebutny.

Lanjutnya, selain lingkungan, Kecamatan Ujung Tanah juga mendorong penguatan ekonomi masyarakat melalui program ASN Pelopor Penglaris UMKM. Melalui program tersebut, ASN di Kecamatan Ujung Tanah diwajibkan membeli produk UMKM lokal setiap Selasa dan Jumat.

“Pembelian dilakukan di wilayah masing-masing, baik di tingkat kelurahan maupun kecamatan, dan dilaporkan secara berkala melalui sistem pelaporan yang telah disiapkan. Data tersebut kemudian menjadi bahan evaluasi terhadap pelaksanaan program pemberdayaan UMKM,” jelasnya.

Camat Ujung Tanah mengatakan penguatan UMKM, penanganan stunting, pengelolaan lingkungan, pemerintah tidak dapat bekerja sendiri karena kader menjadi pihak yang berinteraksi langsung dengan masyarakat.

Acara kemudian dilanjutkan dengan peninjauan SMEP oleh TP PKK Kota Makassar kepada TP PKK Kecamatan Ujung Tanah. Pemeriksaan administrasi serta inovasi 10 Program Pokok PKK dilakukan secara menyeluruh dari Pokja I hingga Pokja IV, serta sekretaris dan bendahara.

Usai peninjauan, agenda dilanjutkan dengan penyampaian evaluasi. Hasilnya menunjukkan capaian yang memuaskan serta mengalami peningkatan yang signifikan dibandingkan tahun sebelumnya.

50 Sekolah di Makassar Siap Menuju Akreditasi Perpustakaan

 

Nuansa Terkini Makassar, -- Sebanyak 100 peserta dari 50 SD dan SMP di Kota Makassar mengikuti Bimbingan Teknis (Bimtek) Peningkatan Kapasitas Tenaga Perpustakaan Sekolah, di Ruang Sipakatau Rabu–Jumat (19–21/8/2026). 

Kegiatan yang digelar Dinas Perpustakaan Kota Makassar melalui Bidang Pengembangan Perpustakaan dan Pembudayaan Kegemaran Membaca ini merupakan tindak lanjut Lokakarya Pengelolaan Perpustakaan Sekolah yang sebelumnya diikuti 76 sekolah.

Dari proses tersebut, 50 sekolah terpilih dan menyatakan kesiapan mengikuti akreditasi perpustakaan sekolah tahun 2026.

Bimtek dibuka Sekretaris Dinas Perpustakaan Kota Makassar, Syahruddin, mewakili Kepala Dinas Perpustakaan Kota Makassar. Kegiatan turut dihadiri Kepala Bidang Perpustakaan Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Daerah Provinsi Sulawesi Selatan, Hj. Feby Primajanti.

Syahruddin mengatakan bimtek ini menjadi bagian dari komitmen Dinas Perpustakaan Kota Makassar dalam memperkuat pembinaan perpustakaan sekolah secara berkelanjutan.

"Mulai dari lokakarya, Bimtek, implementasi, pendampingan hingga persiapan akreditasi, guna mewujudkan Makassar Literasi Kuat melalui Gemar Membaca dan Peran Perpustakaan," ungkapnya. 

Pada hari pertama, peserta mendapat materi pengelolaan bahan dan pelayanan perpustakaan yang disampaikan Desy Selviana, Pustakawan Berprestasi Nasional dari Sulsel sekaligus Pustakawan Ahli Madya Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Provinsi Sulsel.

Peserta juga dibekali penggunaan aplikasi SLiMS untuk otomasi perpustakaan oleh Afzazul Rahman, IT Layanan Perpustakaan Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Provinsi Sulsel. Selain teori, peserta mendapat pendampingan praktik instalasi dan pengenalan fitur SLiMS.

Sementara pada hari kedua dan ketiga, materi difokuskan pada penyusunan bukti fisik akreditasi, meliputi standar koleksi, sarana dan prasarana, pelayanan, tenaga perpustakaan, serta penyelenggaraan dan pengelolaan perpustakaan. 

Peserta juga mengikuti pembuatan akun SIPAPI (Sistem Penilaian Akreditasi Perpustakaan Indonesia), simulasi pendaftaran, dan pengajuan bukti fisik.

Materi disampaikan oleh asesor akreditasi perpustakaan Provinsi Sulawesi Selatan, Dr. Iskandar, Syamsir, Amaluddin Zainal, dan H. Syamsuddin. 

"Saya berharap 50 sekolah peserta mampu menerapkan hasil Bimtek di perpustakaan masing-masing sekaligus memenuhi standar akreditasi," ucap Syahruddin. 

Sementara, Plt. Kepala Bidang Pengembangan Perpustakaan dan Pembudayaan Kegemaran Membaca, Tulus Wulan Juni, selaku ketua panitia, mengatakan Bimtek memberikan pembekalan teknis terkait pengelolaan dan pelayanan perpustakaan, pemanfaatan teknologi informasi, serta penyiapan bukti fisik enam komponen akreditasi.

“Bimtek ini memberikan pembekalan teknis pengelolaan dan pelayanan perpustakaan, termasuk penggunaan IT, dengan hasil akhir seluruh sekolah dapat menyiapkan diri mengikuti akreditasi perpustakaan tahun ini,” pungkas Tulus.

Sekda Zulkifly Terima Audiensi PA Kelas IA Makassar: Bahas Sidang Terpadu Perwalian Anak Panti

 

Nuansa Terkini Makassar,— Sekretaris Daerah (Sekda) Makassar Andi Zulkifly menyambut baik rencana Pengadilan Agama (PA) Kelas IA Makassar menggelar sidang terpadu untuk menetapkan perwalian anak-anak panti asuhan dan anak yatim yang belum memiliki wali sah secara hukum.

Menurut Sekda Zulkifly, program tersebut merupakan bagian dari pelayanan pemerintah untuk memastikan anak yatim dan anak terlantar memperoleh hak-haknya, termasuk hak atas pendidikan dan kepastian hukum.

“Tentu ini bagian dari pelayanan Kota Makassar. Ini juga berhubungan dengan DP3A, bagaimana kita melayani anak yatim dan anak terlantar agar hak-haknya terpenuhi, termasuk jangan sampai putus sekolah,” ujar Sekda Zulkifly saat menerima audiensi PA Kelas IA Makassar di Ruang Rapat Sekda, Kantor Balai Kota Makassar, Kamis (20/8).

Pada kesempatan itu, hadir Kepala Dinas Sosial (Dinsos) Makassar Andi Bukti Djufrie, Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Disdukcapil) Makassar Muh Hatim bersama perwakilan pejabat OPD teknis dan pemerintah Kecamatan Biringkanaya. 

Zul--sapaan akrabnya--meminta perangkat daerah terkait segera melakukan pendataan terhadap anak-anak yang berada di panti asuhan, termasuk memastikan status perwalian masing-masing anak.

“Kita bisa cek anak-anak panti dalam hal perwalian. Kalau belum resmi, nanti kita sambungkan dengan Pengadilan Agama agar proses perwaliannya bisa dipercepat,” kata Mantan Camat Ujung Pandang ini.

Ia juga menilai persoalan perwalian perlu mendapat perhatian karena administrasi kependudukan selama ini lebih banyak mengakomodasi status orang tua, sementara status wali belum sepenuhnya terakomodasi.

“Info Dukcapil, ini juga hal yang baru. Selama ini yang dikenal dalam administrasi kependudukan adalah orang tua, bukan wali. Yang selama ini diproses adalah pengangkatan anak berdasarkan penetapan pengadilan. Karena itu, terkait perwalian ini kami akan koordinasikan mekanisme dan tata caranya,” jelasnya.

Tak hanya itu, PA Kelas IA meminta bantuan pembangunan drainase depan kantor. Menanggapi usulan tersebut, Zulkifly mengatakan pembangunan infrastruktur harus disesuaikan dengan kewenangan, perencanaan, serta mekanisme penganggaran pemerintah daerah.

Mantan Kepala Badan Perencanaan dan Pembangunan Daerah (Bappeda) Makassar itu meminta Dinas Pekerjaan Umum (PU) mengecek kondisi lokasi dan memastikan status kewenangan jalan, termasuk kemungkinan penanganannya melalui kewenangan Pemerintah Kota Makassar.

“Untuk pembangunan infrastruktur tentu ada regulasi. Harus melalui tahap perencanaan dan penganggaran. Nanti Dinas PU yang akan mengecek apakah lokasi tersebut masuk kewenangan jalan kota atau bukan,” kata Zulkifly.

Jika menjadi kewenangan Pemkot Makassar, ia berharap penanganan drainase dapat dimasukkan dalam perencanaan pembangunan dan diupayakan melalui penganggaran yang tersedia.

“Kalau memang menjadi kewenangan pemerintah kota, tentu ini menjadi kewajiban kita untuk menanganinya. Saya berharap Dinas PU bisa melihat dulu kondisi di lapangan dan memasukkannya dalam perencanaan,” pungkasnya.

Terpisah, Sekretaris PA Kelas IA Makassar Yusran mengatakan, program Sidang Terpadu Perwalian Anak ini bertujuan memberikan kepastian hukum bagi anak-anak panti, khususnya terkait perwalian, pengangkatan anak, dan hak asuh.

“Ada dua tujuan audiensi. Pertama, rencana program sidang terpadu terhadap anak panti yang tidak memiliki orang tua. Ini terkait sidang perwalian, pengangkatan anak, atau hak asuh yang dilegalkan secara hukum, baik oleh perseorangan maupun pejabat yang berwenang,” kata Yusran.

Menurut Yusran, kepastian hukum mengenai perwalian penting agar anak-anak panti dapat memperoleh hak-haknya, termasuk dalam pendidikan dan pengurusan administrasi kependudukan.

Pelaksanaan program tersebut membutuhkan dukungan Pemerintah Kota (Pemkot) Makassar, terutama dalam penyediaan data anak melalui Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Dukcapil), Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (DP3A), serta Dinas Sosial.

Pemkot Makassar juga diharapkan membantu penyediaan tempat sidang dan transportasi bagi majelis hakim. Program tersebut ditargetkan mulai digodok pada Agustus 2026.

“Secara teknis, kami berharap Dinsos dan DP3A dapat membantu pendataan. Momentum Agustus ini kita harapkan bisa menjadi momentum bagi mereka untuk merdeka, terutama dari persoalan administrasi dan kepastian hukum,” ujarnya.

Selain persoalan perwalian, Yusran menyampaikan kebutuhan penguatan kerja sama antara PA Kelas IA Makassar dan Pemkot, yakni pembangunan drainase depan kantor PA Makassar Kelas IA di Jalan Perintis Kemerdekaan. Kawasan tersebut kerap mengalami banjir saat hujan deras karena belum memiliki drainase yang memadai.

“Kami meminta dibuatkan drainase dari pintu masuk kantor sampai keluar karena saat hujan, air menggenangi kawasan hingga ke perumahan. Kondisi ini juga dikhawatirkan dapat menyebabkan pagar kantor roboh,” kata Yusran.

Ia berharap pembangunan drainase dapat diupayakan dalam waktu dekat, termasuk melalui perubahan anggaran apabila memungkinkan, sehingga persoalan tersebut dapat diantisipasi sebelum intensitas hujan meningkat pada akhir tahun. (*)