Kominfo Makassar Edukasi Pelajar Lewat Kampanye Literasi Keamanan Siber

 

Nuansa Terkini Makassar,– Dinas Komunikasi dan Informatika (Kominfo) Kota Makassar terus menggencarkan Kampanye Literasi Keamanan Siber (KLIKS) bagi pelajar SMP untuk meningkatkan kesadaran akan keamanan di ruang digital.

Rabu (14/10), kegiatan KLIKS diikuti pelajar SMP Negeri 14 dan SMP Negeri 47 Kota Makassar. Kegiatan berlangsung di War Room Lantai 7 Makassar Government Center dan War Room Lantai 9 Balai Kota Makassar.

Sekretaris Dinas Kominfo Kota Makassar, Daniati, mengatakan KLIKS menjadi langkah penting untuk membekali pelajar dalam menghadapi berbagai tantangan di dunia maya.

“Pelajar perlu memahami cara menggunakan internet secara aman dan bijak. Mereka tidak hanya harus mampu memanfaatkan teknologi, tetapi juga mengenali risiko yang dapat muncul di ruang digital serta mengetahui cara melindungi diri,” ujarnya. 

Dalam kegiatan tersebut, pelajar mendapatkan edukasi mengenai berbagai ancaman siber, seperti perundungan daring, penipuan online, penyebaran hoaks, pencurian data pribadi, hingga paparan konten yang tidak sesuai dengan usia anak.

Kegiatan ini turut dirangkaikan dengan sosialisasi Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2025 (PP TUNAS) yang bertujuan melindungi anak dari berbagai risiko di ruang digital serta menjamin keamanan dan hak anak saat menggunakan platform digital.

Melalui sosialisasi ini, pelajar diharapkan semakin memahami pentingnya menjaga keamanan diri di internet serta menggunakan teknologi secara bijak dan bertanggung jawab.

Sebelumnya, pada Senin (12/10), Dinas Kominfo Kota Makassar juga melaksanakan KLIKS yang diikuti pelajar SMP Negeri 34 dan SMP Negeri 35 Kota Makassar.

Kampanye ini menjadi bagian dari upaya berkelanjutan Dinas Kominfo Kota Makassar dalam memperkuat literasi digital di kalangan pelajar agar lebih cakap, kritis, dan waspada terhadap berbagai ancaman di dunia maya.

Sekda Makassar Tekankan Pemerataan Layanan Kesehatan bagi Warga

 ​

Nuansa Terkini Makassar,—Sekretaris Daerah (Sekda) Makassar, Andi Zulkifly memimpin rapat Forum Kemitraan dengan Pemangku Kepentingan Program Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) BPJS Kesehatan di Ruang Rapat Sekda Kantor Balai Kota Makassar, Rabu (14/10).

Agenda ini, kata Sekda Makassar Andi Zulkifly menyebut upaya Pemerintah Kota (Pemkot) Makassar mengenai optimalisasi mutu pelayanan kesehatan bagi masyarakat bersama BPJS Kesehatan.

Sekda Makassar, Andi Zulkifly, menekankan pentingnya menindaklanjuti data evaluasi dari BPJS Kesehatan. 

Poin utama yang menjadi perhatian meliputi pemenuhan rasio tenaga medis, pembenahan sarana dan prasarana (sarpras), hingga penguatan fasilitas kesehatan tingkat pertama (FKTP).

​

Sekda Zulkifly menyampaikan cakupan kepesertaan JKN di Kota Makassar telah mencapai 98,89 persen. Kendati demikian, beberapa sektor pelayanan dasar perlu segera dibenahi, khususnya pada puskesmas yang memiliki beban pelayanan tinggi serta keterbatasan akses.

​

"Cakupan peserta kita sudah mencapai 98,89 persen, baik kategori aktif maupun nonaktif. Berdasarkan data evaluasi, pembenahan dan peningkatan anggaran perlu diprioritaskan untuk Puskesmas pulau, seperti Puskesmas Barrang Lompo dan Puskesmas Kodingareng, yang masuk kategori terpencil," ujar Andi Zulkifly.

​

Selain puskesmas di wilayah kepulauan, Andi Zulkifly juga menyoroti tingginya beban pelayanan di wilayah daratan akibat ketimpangan rasio antara jumlah dokter dan penduduk.

​

"Beban terbesar dalam perbandingan dokter dan masyarakat terjadi di Puskesmas Bulurokeng dan Puskesmas Kassi-Kassi. Ini menjadi catatan penting untuk segera dilakukan penataan SDM. Selain itu, peningkatannya juga menyasar kompetensi tenaga medis, dokter keluarga, serta penyediaan layanan spesifik seperti kesehatan gigi, mata, dan fisioterapi yang kebutuhan kian meningkat," tegasnya.

Terpisah, Kepala Dinas Kesehatan (Dinkes) Makassar Nursaidah Sirajuddin mengatakan forum ini bagian dari pematangan integrasi dan mutu pelayanan kesehatan masyarakat melalui evaluasi pelaksanaan Program Jaminan Kesehatan Nasional (JKN). 

Penataan pelayanan dilakukan secara menyeluruh, mulai dari Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama (FKTP) hingga Fasilitas Kesehatan Rujukan Tingkat Lanjut (FKRTL).

​

Dokter Ida--sapaan akrabnya--menyatakan salah satu poin krusial yang menjadi atensi utama BPJS Kesehatan adalah pemenuhan rasio dokter di tingkat puskesmas agar sesuai dengan standar pelayanan yang ideal.

​

"Insya Allah dalam waktu dekat kami akan melakukan pemenuhan tenaga dokter karena hal ini berdampak langsung pada kualitas pelayanan. Sesuai kriteria, satu dokter idealnya melayani 5.000 peserta," papar Dokter Ida.

Sebagai gambaran, sambung mantan Kepala Bidang P2P Dinkes Makassar ini jika sebuah puskesmas memiliki 33.000 peserta tetapi hanya dilayani empat dokter, jumlah itu jelas belum mencukupi dan idealnya diisi oleh delapan dokter.

​Selain pemenuhan tenaga medis, Nursaidah menegaskan komitmen Dinkes Kota Makassar dalam melengkapi sarana dan prasarana medis demi menghadirkan pelayanan yang paripurna bagi warga. Pembenahan ini juga menyasar rumah sakit rujukan agar seluruh layanan tingkat lanjut memenuhi standar operasional BPJS Kesehatan.

​

Guna menopang keberlangsungan cakupan kesehatan semesta, Pemerintah Kota Makassar mengalokasikan anggaran sekitar Rp123 miliar. 

Penganggaran tersebut disusun berdasarkan hasil pemadanan data kepesertaan BPJS Kesehatan dengan data kependudukan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Dukcapil) Kota Makassar.

​

Status Kota Makassar yang masuk dalam kategori Universal Health Coverage (UHC) Prioritas memberikan kemudahan kepesertaan bagi masyarakat kurang mampu, khususnya yang terdaftar pada desil 1 hingga 4 Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS).

​

"Masyarakat yang belum memiliki kartu JKN tetapi masuk dalam kategori pembiayaan desil 1 sampai 4 bisa langsung direkrut saat itu juga. Kepesertaan mereka aktif dalam waktu 1x24 jam tanpa perlu menunggu masa aktivasi 14 hari," jelas Nursaidah.

​

Nursaidah menambahkan, sinergi antara Pemkot Makassar dan BPJS Kesehatan merupakan bentuk kerja sama yang saling menguntungkan (simbiosis mutualisme) yang berlandaskan asas gotong royong. 

Sistem iuran bersama ini memastikan seluruh warga Makassar terlindungi dari risiko finansial saat membutuhkan perawatan medis darurat maupun penanganan penyakit kronis.

​

"Melalui asas gotong royong ini, seluruh peserta JKN dapat mengakses pelayanan kesehatan tanpa dipungut biaya atau nol rupiah, selama penanganan medis yang diberikan sesuai dengan indikasi dokter," pungkasnya. (*)

Muhammad Roem Paparkan Transformasi Digital Kota Cerdas di Forum Kemendagri, Lontara+ Integrasikan Layanan Publik

Nuansa Terkini Jakarta,– Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika (Diskominfo) Kota Makassar, Muhammad Roem, memaparkan strategi transformasi digital Pemerintah Kota Makassar.

Paparan disampaikan di hadapan peserta Rapat Peningkatan Kapasitas Pemerintah Daerah dalam Penyelenggaraan Pengelolaan Perkotaan dengan Pendekatan Kota Cerdas yang diselenggarakan Direktorat Jenderal Bina Administrasi Kewilayahan, Kementerian Dalam Negeri, di Hotel Santika Premiere Hayam Wuruk, Jakarta, Selasa (13/10/2026).

Dalam forum tersebut, Roem menjelaskan bahwa transformasi digital Kota Makassar dibangun melalui integrasi sistem pemerintahan, pengelolaan data terpadu, peningkatan kualitas layanan masyarakat, dan penguatan sistem pemantauan kinerja pemerintah daerah.

Salah satu inovasi yang menjadi perhatian adalah Super apps Lontara+, yang dikembangkan sebagai pintu akses digital bagi masyarakat untuk memperoleh berbagai layanan dan informasi pemerintahan.

“Melalui Lontara+, Pemerintah Kota Makassar mengintegrasikan berbagai layanan, mulai dari pengaduan masyarakat, pengaduan inspektorat, administrasi kependudukan, pembayaran pajak, layanan kesehatan, pendidikan, informasi harga pangan, informasi cuaca dan kebencanaan, informasi wisata dan kegiatan, hingga layanan ketenagakerjaan dan transportasi,” ucapnya.

“Aplikasi ini juga mencakup berbagai program dan layanan lainnya, seperti Makassar Creative Hub, SPMB, Nikah Massal, informasi bantuan sosial, perizinan, serta layanan persampahan,” sambung Roem.

Melalui pendekatan satu platform, masyarakat diharapkan dapat mengakses berbagai kebutuhan layanan tanpa harus berpindah-pindah sistem.

Muhammad Roem juga memaparkan pengembangan tata kelola data terpadu melalui konsep Data Lake/Big Data. 

Sistem ini berfungsi sebagai pusat integrasi, penyimpanan, dan pengolahan data dari berbagai OPD.

Pemanfaatan data juga diperkuat melalui dashboard dengan empat lapisan, yakni strategis, taktis, operasional, dan teknis. 

Tak hanya itu, aspek lain yang dipaparkan adalah pengelolaan pengaduan masyarakat. Berdasarkan data periode Juli 2025 hingga Oktober 2026, tercatat 29.389 tiket pengaduan. 

Dari total pengaduan tersebut, sebanyak 27.104 tiket atau 92,22 persen berstatus closed atau selesai. 

Sementara itu, 2.172 tiket atau 7,39 persen masih dalam proses, 111 tiket atau 0,38 persen berstatus on hold, dan dua tiket atau 0,01 persen tercatat berstatus

Dashboard tersebut mencatat keterlibatan 52 OPD dengan total 29.389 tiket pengaduan.

Rata-rata waktu penyelesaian pengaduan tercatat sekitar 5 hari 7 jam 28 menit. Data per OPD juga digunakan untuk melihat jumlah laporan dan rata-rata waktu penyelesaian, sehingga pemerintah dapat mengidentifikasi sektor pelayanan yang membutuhkan perhatian lebih lanjut.

Dinas Perhubungan tercatat sebagai OPD dengan jumlah pengaduan tertinggi dalam dashboard, yakni 16.232 tiket. 

Data ini menjadi salah satu indikator yang dapat digunakan untuk mengevaluasi kebutuhan pelayanan, meningkatkan respons terhadap laporan warga, dan memperkuat koordinasi antarperangkat daerah.

“Namun, tindak lanjut terhadap laporan yang masih dalam proses maupun berstatus tertunda tetap menjadi bagian penting untuk menjaga kualitas pelayanan dan kepercayaan masyarakat kita,” ungkapnya.

Dia juga mengutarakan sistem penanganan pengaduan dirancang melalui enam tahapan, yaitu penerimaan laporan melalui aplikasi yakni pusat panggilan atau media sosial, validasi dan pencatatan, disposisi kepada OPD terkait, tindak lanjut di lapangan, pemantauan standar waktu pelayanan atau Service Level Agreement (SLA) serta konfirmasi kepada pelapor setelah penanganan selesai.

Melalui mekanisme tersebut, penanganan isu masyarakat dapat dilakukan secara lebih terukur, transparan, dan terdokumentasi.

“Untuk mendukung pengawasan dan koordinasi, Kota Makassar juga mengembangkan Command Center sebagai pusat kendali yang mengintegrasikan data warga, media sosial, dan kamera pengawas atau CCTV yang beroperasi 24 jam dengan sistem pergantian petugas,” pungkasnya. 

Dari inivasi tersebut, lahirlah sejumlah prestasi dan pengakuan, termasuk pilot nasional program “Pantau SPMB” yang melibatkan PANRB, Kemendikdasmen, dan Ombudsman. 

Apresiasi Ombudsman Sulawesi Selatan dan masuknya Pemerintah Kota Makassar dalam daftar 10 pemerintah daerah terbaik Indonesia pada GM-Digital Awards 2025 serta penghargaan TOP Digital Awards 2025 dalam dua kategori.

Penghargaan dan pengakuan tersebut menjadi bagian dari upaya mendorong pengembangan layanan digital yang berorientasi pada peningkatan kualitas pelayanan publik.

Roem berharap partisipasi dalam forum peningkatan kapasitas pemerintah daerah ini sekaligus menjadi kesempatan untuk berbagi praktik pengembangan kota cerdas dan memperkuat kolaborasi dalam mewujudkan pengelolaan perkotaan yang inovatif, responsif, dan berkelanjutan. (*)

Genjot Realisasi Anggaran, Sekda Makassar Minta Camat Perkuat Pembinaan Kelurahan

 

​

Nuansa Terkini Makassar,— Sekretaris Daerah (Sekda) Kota Makassar, Andi Zulkifly, menegaskan pentingnya pengawasan ketat dan pembinaan berjenjang dari jajaran camat terhadap para lurah dalam pengelolaan Dana Kelurahan serta percepatan realisasi anggaran pada Triwulan III Tahun Anggaran 2026.

Hal tersebut ditegaskan Sekda Makassar Andi Zulkifly saat memimpin Rapat Monitoring dan Evaluasi (Monev) Triwulan III TA 2026 yang berlangsung di Ruang Rapat Bappeda, Kantor Balai Kota Makassar, Selasa (13/10)

​

Sekda Makassar Andi Zulkifly menekankan camat bertindak sebagai Pengguna Anggaran (PA) yang memiliki kewajiban membina para lurah selaku Kuasa Pengguna Anggaran (KPA).

Olehnya itu, Camat diminta tidak melepas kelurahan berjalan sendiri-sendiri tanpa koordinasi teknis yang jelas, terutama dalam proses penyusunan perencanaan hingga eksekusi anggaran belanja.

​

"Saya minta kepada Bapak dan Ibu Camat untuk tetap memperhatikan pengelolaan Dana Kelurahan. Secara administrasi, camat adalah PA yang membina KPA di kelurahan. Jangan biarkan lurah jalan sendiri, apalagi sampai tidak tahu-menahu soal DPA dan RKA-nya," tegas Andi Zulkifly.

​

Kemudian, Sekda Zulkifly menyoroti lambatnya penyerapan anggaran belanja operasional dan rutin di tingkat kelurahan, seperti pembayaran jasa kebersihan dan tagihan bulanan. 

Untuk mengatasi hal tersebut, ia menginstruksikan penggunaan mekanisme Tambahan Uang (TU) dan Ganti Uang (GU) secara optimal agar tidak menghambat arus kas pelayanan di masyarakat.

​

"Belanja-belanja yang sifatnya rutin seperti jasa kebersihan harus segera disalurkan begitu cair. Optimalkan pemanfaatan TU agar tidak mengganggu GU," jelasnya.

"Percepatan ini harus dilakukan, bila perlu proses pengajuan GU dilayani setiap minggu. Jangan sampai ada insentif atau hak pihak ketiga yang terlambat dibayarkan," tambahnya.

​

Guna memastikan alur penyerapan berjalan efisien, mantan Kepala Badan Perencanaan dan Pembangunan Daerah (Bappeda) Makassar ini meminta seluruh camat segera menggelar Rapat Koordinasi internal bersama para lurah, Kepala Subbagian (Kasubag) Perencanaan, dan Kasubag Keuangan kecamatan.

Selain percepatan belanja dengan target capaian minimal 90 persen hingga akhir tahun anggaran, rapat evaluasi tersebut juga menyoroti realisasi pendapatan daerah, khususnya retribusi dan Pajak Bumi dan Bangunan (PBB).

​

Beberapa wilayah kecamatan mendapat perhatian khusus akibat capaian realisasi yang masih berada di papan bawah, seperti Kecamatan Wajo dan Ujung Tanah. Camat diimbau melakukan pendataan ulang potensi pendapatan di wilayah masing-masing secara rasional dan terukur.

​

"Target belanja kita harapkan bisa menyentuh 90 persen, tetapi caranya harus diukur dengan baik melalui rapat koordinasi berkala. Jika bekerja sendiri-sendiri—kasubag jalan sendiri, lurah sendiri, dan camat sendiri—target itu sulit tercapai. Kita harus bekerja sebagai satu tim yang solid," pungkasnya. (*)

Camat Sangkarrang Hadiri Rapat Kamtibmas di Pulau Barrang Lompo, Perkuat Sinergi Jaga Keamanan Masyarakat

Nuansa Terkini Makassar,– Dalam rangka menjaga stabilitas keamanan dan ketertiban masyarakat (kamtibmas), Camat Kepulauan Sangkarrang, Andi Asdhar, S.H., menghadiri rapat koordinasi kamtibmas yang membahas situasi keamanan di wilayah Pulau Barrang Lompo, Kecamatan Kepulauan Sangkarrang.

Kegiatan yang berlangsung di Polres Pelabuhan Makassar tersebut dihadiri Wakapolres Pelabuhan Makassar, Camat Kepulauan Sangkarrang, Kapolsek Ujung Tanah, Lurah Barrang Lompo, serta unsur RT/RW dan pihak terkait lainnya.

Rapat koordinasi ini menjadi momentum penting untuk memperkuat sinergi antara aparat keamanan, pemerintah, dan masyarakat dalam menjaga situasi yang aman, tertib, dan kondusif di wilayah Kepulauan Sangkarrang.

Salah satu perhatian dalam pembahasan tersebut adalah upaya mengantisipasi berbagai potensi gangguan keamanan dan ketertiban, termasuk penyalahgunaan serta peredaran obat-obatan terlarang yang dapat berdampak buruk terhadap kehidupan sosial masyarakat.

Melalui koordinasi lintas sektor, seluruh pihak diharapkan dapat meningkatkan kewaspadaan, memperkuat pengawasan lingkungan, serta mendorong peran aktif masyarakat dalam melaporkan aktivitas yang berpotensi mengganggu keamanan.

Keterlibatan unsur RT/RW juga dinilai penting karena berada dekat dengan masyarakat dan memiliki peran strategis dalam mendeteksi serta mencegah potensi permasalahan sosial sejak dini.

Camat Kepulauan Sangkarrang, Andi Asdhar, S.H., melalui keikutsertaannya dalam rapat tersebut menunjukkan dukungan pemerintah kecamatan terhadap upaya menjaga keamanan dan ketertiban di wilayah kepulauan.

Dengan adanya rapat koordinasi ini, diharapkan terjalin kerja sama yang semakin kuat antara kepolisian, pemerintah setempat, dan masyarakat sehingga situasi kamtibmas di Pulau Barrang Lompo dan wilayah Kepulauan Sangkarrang secara umum tetap aman, nyaman, dan kondusif.

Monev Triwulan III, Sekda Makassar Minta SKPD Pacu Realisasi Anggaran

 

Nuansa Terkini Makassar,— Sekretaris Daerah (Sekda) Makassar, Andi Zulkifly, memimpin Rapat Monitoring dan Evaluasi Program/Kegiatan APBD Kota Makassar Triwulan III tahun anggaran 2026 di Ruang Rapat Bappeda, Kantor Balai Kota Makassar, Senin (12/10).

Sekda Makassar Andi Zulkifly didampingi Tim Anggaran Pendapatan Daerah (TAPD) yakni Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda), Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD), Inspektorat, Bagian Pengadaan Barang dan Jasa (PBJ), serta sejumlah Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) terkait.

​

Sekda Makassar Andi Zulkifly menegaskan pentingnya efektivitas dan efisiensi dalam pelaksanaan rapat evaluasi. Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) ini fokus memanggil empat SKPD yang mencatatkan kinerja realisasi anggaran paling rendah guna mempertajam analisis hambatan.

​

"Kita harus mempertajam analisis terhadap SKPD yang perkembangannya agak lambat dalam merealisasikan belanja dan pendapatan. Target kita, realisasi belanja harus berada di atas 90 persen," tegas Sekda Makassar Andi Zulkifly.

Salah satu SKPD dengan realisasi rendah adalah Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman (Disperkim). SKPD ini mengelola alokasi anggaran sekira Rp63,8 miliar, dengan sekira Rp20 miliar di antaranya dialokasikan untuk program rehabilitasi Rumah Tidak Layak Huni (RTLH) atau bedah rumah. 

Belum lagi, Disperkim Makassar juga mendapat tambahan dana insentif prestasi sebesar Rp4 miliar.

​

"Poin utamanya ada di program bedah rumah ini. Saya minta segera direalisasikan. Waktunya memang sampai Desember, tetapi saya minta perkembangan signifikan sudah terlihat pada November mendatang," ujarnya.

​

Di sisi lain, mantan Kepala Badan Perencanaan dan Pembangunan Daerah (Bappeda) Makassar itu mengimbau seluruh instansi untuk mengantisipasi dinamika aturan pengadaan barang dan jasa (PBJ) terbaru dari LKPP. SKPD diminta membentuk tim khusus yang kompeten agar penyesuaian regulasi tidak menjadi hambatan teknis.

"Jangan sampai perubahan aturan menjadi alasan keterlambatan. SKPD harus membentuk tim kecil yang paham aturan pengadaan barang dan jasa. Kami di TAPD bersama Bappeda, BPKAD, dan Bagian PBJ akan terus melakukan pendampingan dan monitoring setiap bulan hingga akhir tahun," tukasnya.

​

Melalui penataan ulang program kegiatan pada APBD Perubahan 2026, Pemkot Makassar optimistis seluruh SKPD mampu menggenjot penyerapan anggaran secara akuntabel, tepat sasaran, dan logis demi mencapai target kinerja pembangunan daerah.

"Kita harap mereka (SKPD) ini bisa meningkatkan realisasi anggarannya dimana targetnya itu diatas 90 persen," jelasnya. (*).

TP PKK Makassar Gelar Bimtek Perawatan Jenazah, Bagikan Paket Perlengkapan ke Tiap Kelurahan

Nuansa Terkini Makassar,— TP PKK Kota Makassar menggelar bimbingan teknis (bimtek) tata cara perawatan jenazah sekaligus menyerahkan bantuan perlengkapan perawatan jenazah kepada kader TP PKK se-Kota Makassar. Kegiatan ini berlangsung di Masjid Agung 45 Makassar, 12–13 Oktober 2026.

Kegiatan yang diinisiasi Pokja I TP PKK Kota Makassar ini diikuti kader Pokja I dari TP PKK tingkat kecamatan dan kelurahan se-Kota Makassar.

Bimtek tersebut menjadi bagian dari upaya TP PKK Kota Makassar dalam meningkatkan pengetahuan dan keterampilan kader, khususnya dalam penyelenggaraan perawatan jenazah sesuai tuntunan syariat Islam.

Kegiatan dibuka Sekretaris TP PKK Kota Makassar, Faridah Kadir. Dalam sambutannya, ia menekankan pentingnya membekali kader dengan pemahaman dan keterampilan yang memadai agar dapat membantu masyarakat dalam penyelenggaraan jenazah.

“Melalui kegiatan ini, kami berharap kader TP PKK tidak hanya memahami tata cara perawatan jenazah secara teori, tetapi juga memiliki keterampilan untuk mempraktikkannya dengan benar sesuai tuntunan syariat Islam. Pengetahuan ini sangat penting karena penyelenggaraan jenazah merupakan fardu kifayah yang menjadi tanggung jawab umat Islam,” ujar Faridah.

Menurutnya, keterampilan penyelenggaraan jenazah perlu terus disosialisasikan agar semakin banyak masyarakat yang memahami tata cara pelaksanaannya. “Kader TP PKK diharapkan dapat menjadi perpanjangan tangan dalam menyebarluaskan pengetahuan tersebut di lingkungan masing-masing,” ujarnya.

Materi bimtek mencakup tata cara memandikan, mengafani, menyalatkan, hingga menguburkan jenazah. Setiap tahapan dijelaskan agar peserta memahami urutan pelaksanaan, ketentuan syariat, serta hal-hal yang perlu diperhatikan dalam proses penyelenggaraan jenazah.

Sebagai bentuk dukungan terhadap keberlanjutan pembelajaran, TP PKK Kota Makassar juga menyerahkan dua paket perlengkapan perawatan jenazah kepada setiap TP PKK kelurahan. Bantuan ini diharapkan dapat dimanfaatkan sebagai sarana praktik bagi kader sekaligus media pembelajaran bagi masyarakat sekitar.

“Kami berharap bantuan dua paket perlengkapan jenazah untuk setiap TP PKK kelurahan ini dapat dimanfaatkan secara berkelanjutan, bukan hanya untuk kader, tetapi juga sebagai sarana edukasi bagi masyarakat yang ingin belajar tata cara penyelenggaraan jenazah,” tambahnya.

Dengan adanya bantuan tersebut, proses pembelajaran diharapkan tidak berhenti setelah bimtek selesai. Kader TP PKK kelurahan dapat memanfaatkan perlengkapan itu untuk mengadakan praktik lanjutan dan berbagi pengetahuan dengan masyarakat di wilayah masing-masing.

Pelaksanaan bimtek menghadirkan trainer dan praktisi penyelenggaraan perawatan jenazah dari Muslimah Wahdah Islamiyah. Para pemateri memberikan pembekalan yang memadukan penjelasan teori dengan praktik langsung agar materi lebih mudah dipahami peserta.

Sebelum praktik dimulai, peserta terlebih dahulu mendapatkan materi dari Ustazah Nurmalinda, Tri Eka Khuzaini, dan Rahmawati Ukkas, yang terlibat dalam pembekalan penyelenggaraan jenazah.

Dalam sesi materi, peserta dibekali pengetahuan mengenai prinsip-prinsip penyelenggaraan jenazah, mulai dari persiapan, perlengkapan yang dibutuhkan, hingga tahapan perawatan sesuai tuntunan Islam.

Pemateri juga menjelaskan pentingnya menjaga kehormatan dan privasi jenazah, memperlakukannya dengan penuh penghormatan, serta memahami ketentuan yang harus diperhatikan selama proses perawatan berlangsung.

Setelah pembekalan teori, kegiatan dilanjutkan dengan praktik langsung yang dibagi ke dalam kelompok berdasarkan kecamatan. Setiap kelompok didampingi trainer yang memperagakan tahapan perawatan jenazah secara terperinci. Peserta mendapatkan penjelasan langsung mengenai teknik dan urutan pelaksanaan, terutama dalam proses mengafani jenazah.

Dalam praktik mengafani, trainer memperagakan cara menyiapkan kain kafan, menempatkan jenazah, serta melipat dan merapikan kain sesuai tata cara yang diajarkan. Peserta juga dapat mengamati setiap tahapan dan memahami hal-hal teknis yang perlu diperhatikan.

Salah satu peserta dari TP PKK Kecamatan Rappocini, Kelurahan Tidung, Yesti, menyambut baik pelaksanaan bimtek tersebut. “Kegiatan ini memberikan kesempatan kepada kader untuk memperoleh pengetahuan dan pengalaman praktik yang dapat diterapkan ketika dibutuhkan di lingkungan masyarakat,” ujarnya

Ia berharap pembekalan tersebut dapat meningkatkan kepercayaan diri kader dalam membantu penyelenggaraan jenazah sekaligus mendorong lebih banyak masyarakat memahami kewajiban fardu kifayah tersebut.

Melalui bimtek dan penyaluran bantuan perlengkapan ini, TP PKK Kota Makassar berharap kader di tingkat kecamatan dan kelurahan semakin siap berkontribusi dalam pelayanan sosial keagamaan. Kegiatan ini sekaligus memperkuat peran TP PKK sebagai mitra masyarakat dalam meningkatkan pengetahuan, kepedulian, dan keterampilan yang bermanfaat bagi lingkungan sekitar.

Sekda Pimpin Rakor Verval Data Tunggal DTSEN, Bidik Intervensi Tepat Sasaran bagi 559 Ribu Jiwa ​

 

Nuansa Terkini Makassar,- Sekretaris Daerah (Sekda) Kota Makassar, Andi Zulkifly memimpin Rapat Koordinasi (Rakor) Verifikasi dan Validasi (Verval) Data Tunggal Sosial dan Ekonomi Nasional (DTSEN) berbasis by name, by address, serta titik koordinat di Ruangan Sipakatau, Kantor Balai Kota Makassar, Senin (12/10).

Sekda Makassar Andi Zulkifly menilai agenda ini sebagai langkah strategis  untuk memastikan ketepatan intervensi program perlindungan sosial serta pengentasan kemiskinan di wilayah Kota Makassar.

​

Sekda Makassar, Andi Zulkifly, didampingi Plh Kepala Bappeda Makassar, para camat dan lurah se-Kota Makassar, hingga jajaran pimpinan Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) terkait, seperti Dinas Sosial, Dinas Kesehatan, Dinas Pendidikan, Dinas Tenaga Kerja, serta Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana (DP3A/KB).

​

Sekda Makassar Andi Zulkifly menekankan pentingnya akurasi verval data DTSEN, khususnya untuk kelompok masyarakat yang berada pada kategori desil 1 hingga desil 5. Berdasarkan data yang diterima, tercatat sebanyak 559.967 jiwa di 15 kecamatan se-Kota Makassar masuk dalam pemetaan skala prioritas tersebut.

​

"Data DTSEN ini merupakan data tunggal yang menjadi acuan utama kita. Pertama untuk penyusunan perencanaan pembangunan, kedua sebagai bahan evaluasi kebijakan, dan ketiga untuk menentukan sasaran penerima bantuan sosial secara tepat," ujar Andi Zulkifly.

​

Andi Zulkifly memaparkan pemetaan DTSEN menyajikan gambaran faktual tingkat kesejahteraan di setiap wilayah. Berdasarkan sebaran data desil 1 hingga desil 5, Kecamatan Tallo tercatat memiliki konsentrasi penduduk sasaran tertinggi, disusul oleh Kecamatan Tamalate, Panakkukang, dan Biringkanaya.

​

"Kecamatan Tallo bukanlah wilayah dengan jumlah penduduk terbesar di Makassar, tetapi memiliki angka desil 1 sampai desil 5 paling banyak. Namun, besarnya data di suatu kecamatan tidak serta-merta menentukan banyaknya porsi program tanpa adanya analisis dan kajian faktual di lapangan," paparnya.

​

Oleh karena itu, ia menginstruksikan para camat dan lurah untuk turun langsung memadankan data by name, by address, serta memastikan akurasi titik koordinat geografis penerima manfaat di tingkat RT dan RW. Penguasaan regulasi terkait pengelolaan data sosial juga dinilai krusial agar pemutakhiran data berjalan sesuai prosedur.

​

"Walaupun secara regulasi data ini dikelola oleh Badan Pusat Statistik (BPS), yang paling mengetahui kondisi faktual di lapangan adalah para lurah dan camat. Pastikan identitas penduduk benar-benar ada di wilayah masing-masing dan sesuai dengan kondisi ekonomi faktualnya," katanya.

Lebih lanjut, sambung mantan Kepala Badan Perencanaan dan Pembangunan Daerah (Bappeda) Makassar ini, akurasi data tunggal ini diharapkan dapat menjadi fondasi kuat bagi SKPD teknis dalam mengintervensi berbagai persoalan sosial secara terpadu, mulai dari pengentasan kemiskinan ekstrem, penanganan anak tidak sekolah (ATS), penurunan angka stunting, hingga pemenuhan hak-hak penyandang disabilitas.

​

Ia juga mendorong penguatan gerakan sosial peduli lingkungan di tingkat basis guna mendukung akurasi pendataan serta menyukseskan program perlindungan sosial nasional.

​

"Pemerintah kota berharap sinergi antara SKPD dan jajaran kewilayahan dapat mendorong capaian target pendataan hingga 60 persen pada akhir tahun, sekaligus menjadikan Kota Makassar sebagai percontohan nasional dalam pengelolaan data tunggal sosial ekonomi," pungkasnya. (*)

Hari Terakhir INACRAFT 2026, Dekranasda Makassar Fokus pada Keberlanjutan Pembinaan Perajin Lokal

 

Nuansa Terkini Jakarta,— Memasuki hari terakhir pameran INACRAFT October Vol. 5 2026, Minggu (11/10/2026), Dewan Kerajinan Nasional Daerah (Dekranasda) Kota Makassar menegaskan komitmennya untuk melanjutkan penguatan kapasitas perajin lokal melalui pembinaan, kolaborasi, dan perluasan akses pemasaran.

Pameran yang berlangsung selama lima hari, sejak 7 Oktober di Jakarta International Convention Center (JICC), menjadi bagian dari upaya Dekranasda Kota Makassar bersama Dinas Perdagangan Kota Makassar untuk memperkenalkan keragaman produk kriya daerah sekaligus memperkuat pengembangan industri kerajinan lokal.

Wakil Ketua Harian II Dekranasda Kota Makassar, Rosnani, mengatakan bahwa partisipasi dalam INACRAFT tidak berhenti pada kegiatan promosi. Pengalaman selama pameran juga menjadi bahan untuk menentukan arah pendampingan bagi para perajin ke depan.

“Bagi Dekranasda Kota Makassar, keikutsertaan ini bukan sekadar kesempatan untuk memperkenalkan produk unggulan daerah, tetapi juga menjadi ruang pembelajaran bagi kami untuk melihat perkembangan tren kerajinan, memahami preferensi konsumen, dan membangun perspektif baru dalam mendampingi para perajin di Kota Makassar,” ujarnya.

Menurut Rosnani, langkah berikutnya adalah mengevaluasi produk yang telah ditampilkan dan mengidentifikasi kebutuhan pengembangan perajin, terutama dalam aspek desain, mutu produk, kemasan, identitas merek, hingga strategi pemasaran.

Upaya tersebut merupakan kelanjutan dari sejumlah program yang telah dilaksanakan Dekranasda Kota Makassar, termasuk peningkatan kapasitas perajin (capacity building), pelatihan peningkatan kualitas produk, serta pemasaran digital.

“Kami sudah melaksanakan program capacity building dan pelatihan peningkatan kualitas produk serta digital marketing. Harapan kami, program yang sudah dilakukan mampu mendorong promosi produk kerajinan Makassar secara lebih berkelanjutan, baik melalui pameran, pemanfaatan platform digital, maupun perluasan akses pasar,” jelasnya.

Selain penguatan kapasitas, Dekranasda juga menempatkan kolaborasi sebagai bagian penting dalam pengembangan industri kerajinan. Rosnani menyebut, Dekranasda Kota Makassar telah menjalin kerja sama dengan Cita Tenun Indonesia sebagai salah satu bentuk penguatan jejaring.

Menurutnya, pengembangan kerajinan membutuhkan keterlibatan berbagai pihak, mulai dari perajin, pemerintah, pelaku usaha, desainer, hingga mitra yang memiliki perhatian terhadap keberlanjutan produk kriya lokal.

Rosnani juga menekankan pentingnya memastikan manfaat keikutsertaan dalam pameran nasional dapat menjangkau perajin yang belum memperoleh kesempatan untuk berpartisipasi secara langsung.

Hasil pembelajaran selama pameran diharapkan dapat diteruskan melalui kegiatan pembinaan, diskusi, pendampingan, dan penguatan kapasitas. Dengan demikian, pengalaman yang diperoleh tidak hanya menjadi catatan bagi peserta pameran, tetapi juga dapat dimanfaatkan oleh perajin lainnya di Kota Makassar.

“Prinsipnya, Dekranasda ingin membangun pembinaan yang inklusif. Kesempatan untuk berkembang harus terbuka bagi lebih banyak perajin, termasuk pelaku usaha kecil yang masih membutuhkan pendampingan untuk meningkatkan kualitas dan memperluas jangkauan pasarnya,” ungkapnya.

Pengembangan katalog produk dan optimalisasi promosi digital juga menjadi bagian dari upaya yang ingin didorong agar pemasaran kerajinan Makassar tidak hanya bergantung pada keikutsertaan dalam pameran fisik.

Menutup partisipasi pada INACRAFT 2026, Rosnani berharap pengalaman selama lima hari pameran dapat memperkuat upaya Dekranasda dalam membangun industri kerajinan yang mampu beradaptasi dengan perkembangan zaman tanpa kehilangan identitas budaya daerah.

“Komitmen Dekranasda Kota Makassar adalah terus mendorong pembinaan, promosi, kolaborasi, dan perluasan akses pasar bagi para perajin sesuai dengan program dan kapasitas yang tersedia,” tuturnya.

Ia berharap pengembangan kerajinan lokal tidak hanya berorientasi pada penampilan produk dalam pameran, tetapi juga mampu memberikan manfaat jangka panjang terhadap keberlanjutan usaha, peningkatan kesejahteraan perajin, dan penguatan ekonomi kreatif Kota Makassar.

Serah Terima Pataka Pallawa Lipu Polda Sulsel, Djuhandani Berpamitan dan Awal Chairuddin Siap Emban Amanah

 

Nuansa Terkini Makassar,— Upacara serah terima Pataka Pallawa Lipu Polda Sulawesi Selatan digelar pada Jumat (9/10/2026) sebagai bagian dari rangkaian serah terima jabatan (sertijab) Kepala Kepolisian Daerah (Kapolda) Sulawesi Selatan. Momentum tersebut menandai peralihan kepemimpinan dari Irjen Pol Djuhandani Raharjo Puro, S.H., M.H., kepada Kapolda Sulsel yang baru, Irjen Pol Dr. M. Awal Chairuddin, S.I.K., M.H.

Upacara ini tidak sekadar menjadi simbol pergantian kepemimpinan, tetapi juga menegaskan kesinambungan pengabdian Polri dalam menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat (kamtibmas), menegakkan hukum, serta memberikan perlindungan dan pelayanan kepada masyarakat Sulawesi Selatan.

Dalam sambutannya, kedua pejabat menyampaikan pesan tentang pentingnya loyalitas, profesionalisme, sinergi, dan tanggung jawab dalam menjalankan tugas kepolisian.

Djuhandani: Sulawesi Selatan Akan Selalu Dikenang

Dalam sambutan perpisahannya, Irjen Pol Djuhandani Raharjo Puro menyampaikan rasa bangga dan terima kasih kepada seluruh personel Polda Sulsel serta masyarakat yang telah memberikan dukungan selama dirinya bertugas di Sulawesi Selatan.

Ia mengungkapkan, meskipun masa tugasnya relatif singkat, sekitar setengah bulan, pengalaman memimpin Polda Sulsel memberikan kesan mendalam dalam perjalanan pengabdiannya sebagai anggota Polri.

“Kurang lebih setengah bulan saya berada di Polda Sulawesi Selatan. Saya bangga memimpin Polda Sulawesi Selatan, Bumi Anging Mammiri tercinta ini, serta dapat diterima dengan tangan terbuka oleh segenap unsur dan lapisan masyarakat,” ungkapnya.

Djuhandani juga menyampaikan apresiasi kepada seluruh personel Polda Sulsel atas dukungan, sinergi, dedikasi, dan loyalitas dalam menjaga situasi kamtibmas agar tetap aman dan kondusif.

Menurutnya, soliditas dan kerja sama seluruh jajaran kepolisian merupakan faktor penting dalam mendukung kelancaran pelaksanaan berbagai agenda nasional maupun daerah.

Pada kesempatan tersebut, Djuhandani menyatakan bahwa masa tugasnya di wilayah hukum Polda Sulawesi Selatan telah berakhir. Ia pun berpamitan sekaligus memohon doa untuk menjalankan amanah dan tugas baru.

“Saya mohon pamit, mohon doa untuk tugas yang baru, serta diizinkan saya menyampaikan permohonan maaf yang sepenuh hati kepada seluruh keluarga besar Polda Sulawesi Selatan, jajaran Korem, dan segenap lapisan masyarakat Sulawesi Selatan,” tuturnya.

Ia menegaskan bahwa Sulawesi Selatan bukan sekadar tempat menjalankan tugas kedinasan, melainkan bagian dari perjalanan pengabdian yang akan selalu dikenang.

Titip Pesan Loyalitas dan Pengabdian kepada Kapolda Baru

Kepada Kapolda Sulsel yang baru, Irjen Pol Dr. M. Awal Chairuddin, Djuhandani menyampaikan ucapan selamat bertugas. Ia berharap seluruh personel kepolisian dan masyarakat dapat memberikan dukungan agar kepemimpinan baru dapat berjalan dengan baik.

Ia juga berpesan kepada seluruh personel Polda Sulsel agar senantiasa menjaga kesetiaan dan pengabdian kepada Negara Kesatuan Republik Indonesia, Presiden Republik Indonesia, Kapolri, serta Kapolda Sulawesi Selatan yang baru.

Menurutnya, loyalitas tidak cukup hanya diucapkan, tetapi harus diwujudkan melalui pelaksanaan tugas yang profesional, penuh tanggung jawab, serta mengutamakan kepentingan bangsa dan negara.

Pesan tersebut menjadi penegasan bahwa pergantian kepemimpinan harus tetap diiringi dengan komitmen menjaga soliditas institusi dan meningkatkan kualitas pelayanan kepada masyarakat.

Awal Chairuddin: Jabatan Kapolda Adalah Amanah

Sementara itu, Kapolda Sulawesi Selatan yang baru, Irjen Pol Dr. M. Awal Chairuddin, S.I.K., M.H., menyampaikan rasa syukur kepada Allah SWT atas kepercayaan dan amanah yang diberikan kepadanya untuk memimpin Polda Sulawesi Selatan.

Ia menegaskan bahwa jabatan Kapolda bukan sekadar kedudukan atau kewenangan, melainkan tanggung jawab besar yang harus dilaksanakan dengan sungguh-sungguh demi memberikan manfaat bagi masyarakat.

“Jabatan Kapolda Sulawesi Selatan yang baru merupakan suatu karunia dari Allah Subhanahu Wata’ala yang harus saya syukuri bersama keluarga, karena jabatan ini bagi saya merupakan amanah yang harus dilaksanakan agar dapat memberikan manfaat dan membawa berkah bagi masyarakat Sulawesi Selatan,” ujarnya.

Sebagai putra daerah Sulawesi Selatan, Awal Chairuddin menyatakan komitmennya untuk menjalankan tugas dengan mengedepankan nilai-nilai kearifan lokal yang selaras dengan prinsip pelayanan, perlindungan, dan pengayoman masyarakat.

Ia menggambarkan peran kepolisian sebagai garda terdepan dalam melindungi negeri, menjaga lingkungan masyarakat, dan membela tanah air. Menurutnya, semangat tersebut harus tercermin dalam sikap kepedulian, penghormatan terhadap sesama, nilai kemanusiaan, serta keberanian untuk hadir ketika masyarakat membutuhkan bantuan.

Ia juga menekankan pentingnya kebersamaan dan kearifan lokal Sulawesi Selatan sebagai landasan dalam membangun hubungan yang harmonis antara Polri dan masyarakat.

Apresiasi atas Kepemimpinan Kapolda Sebelumnya

Dalam sambutannya, Awal Chairuddin turut menyampaikan apresiasi dan terima kasih kepada Irjen Pol Djuhandani Raharjo Puro atas pengabdian dan kepemimpinannya selama bertugas di Polda Sulawesi Selatan.

Ia menilai berbagai upaya yang telah dilakukan oleh kepemimpinan sebelumnya turut berkontribusi dalam menjaga situasi kamtibmas di wilayah hukum Polda Sulsel.

Menurutnya, kemampuan jajaran kepolisian dalam mengendalikan berbagai gangguan keamanan serta mengungkap kasus-kasus yang meresahkan masyarakat merupakan bagian penting dari pelaksanaan tugas Polri.

Awal Chairuddin juga mengapresiasi para pejabat utama, Kapolres, dan seluruh personel Polda Sulsel yang telah menyambut kedatangannya untuk memimpin institusi kepolisian di daerah tersebut.

Ia berharap dukungan dan kerja sama seluruh jajaran terus terjaga, mengingat tantangan tugas kepolisian ke depan membutuhkan kerja keras, koordinasi, dan komitmen bersama.

“Sebagai putra daerah Sulawesi Selatan, saya mengharapkan dukungan serta bantuan dari kalian dalam menghadapi pelaksanaan tugas ke depan yang cukup banyak dan tidak ringan, yang memerlukan kerja keras dari kita semua agar situasi kamtibmas dapat terpelihara dengan baik,” tegasnya.

Menurut Awal Chairuddin, keberhasilan menjaga keamanan daerah tidak dapat diwujudkan oleh kepolisian semata, tetapi memerlukan dukungan dan sinergi dengan TNI, pemerintah daerah, serta seluruh elemen masyarakat.

Pataka Pallawa Lipu, Simbol Kesinambungan Pengabdian

Upacara serah terima Pataka Pallawa Lipu menjadi salah satu momentum penting dalam rangkaian pergantian kepemimpinan Polda Sulawesi Selatan.

Lebih dari sekadar prosesi seremonial, kegiatan tersebut mencerminkan kesinambungan tanggung jawab institusi Polri dalam menjaga stabilitas keamanan, melindungi masyarakat, menegakkan hukum, serta memberikan pelayanan yang profesional dan berkeadilan.

Pergantian kepemimpinan ini diharapkan semakin memperkuat soliditas internal Polda Sulsel sekaligus meningkatkan sinergi dengan TNI, pemerintah daerah, dan seluruh elemen masyarakat.

Dengan dukungan bersama, jajaran Polda Sulawesi Selatan diharapkan mampu menghadapi berbagai tantangan keamanan serta menjaga situasi kamtibmas agar tetap aman dan kondusif di seluruh wilayah Bumi Anging Mammiri.

Menutup sambutannya, Awal Chairuddin berharap seluruh personel senantiasa mendapatkan petunjuk dan kekuatan dari Allah SWT dalam menjalankan tugas pengabdian kepada masyarakat, bangsa, dan negara.

Semangat kebersamaan, loyalitas, dan profesionalisme pun diharapkan menjadi landasan bagi kepemimpinan baru Polda Sulawesi Selatan dalam mewujudkan kepolisian yang humanis, bertanggung jawab, dan semakin dekat dengan masyarakat.

Polda Sulsel Sambut Kapolda Baru, Irjen Pol Awal Chairuddin, dan Lepas Djuhandhani Rahardjo Puro

 

Nuansa Terkini Makassar, – Kepolisian Daerah Sulawesi Selatan menggelar tradisi penyambutan Kapolda Sulsel yang baru, Irjen Pol. Dr. M. Awal Chairuddin, S.I.K., M.H., sekaligus melepas pejabat lama, Irjen Pol. Djuhandhani Rahardjo Puro, S.H., M.H., di Mapolda Sulsel, Jumat (9/10/2026).

Kegiatan tersebut berlangsung khidmat dengan mengedepankan nilai-nilai budaya lokal sebagai bentuk penghormatan kepada pimpinan baru sekaligus apresiasi atas pengabdian pejabat lama.

Kedatangan Irjen Pol. Awal Chairuddin bersama istrinya, Ny. Dewi Awal Chairuddin, disambut Wakapolda Sulsel Brigjen Pol. Dr. Gidion Arif Setyawan, S.I.K., S.H., M.Hum., bersama Ny. Luciana Gidion, serta jajaran pejabat utama dan personel Polda Sulsel.

Prosesi penyambutan diawali dengan tradisi angngaru, yakni ikrar kesetiaan khas Bugis-Makassar. Rangkaian acara kemudian dilanjutkan dengan jajar kehormatan dan tarian tradisional Padduppa sebagai simbol penghormatan serta ucapan selamat datang kepada Kapolda Sulsel yang baru.

Suasana penuh keakraban terlihat saat Kapolda Sulsel bersama istri menyapa para personel yang berbaris menyambut kedatangan mereka. Momen ini menjadi simbol kebersamaan dan kesiapan seluruh jajaran dalam mendukung kepemimpinan baru.

Selanjutnya, dilaksanakan Laporan Kesatuan dan penyerahan Pataka Polda Sulsel. Penyerahan pataka tersebut menjadi simbol kehormatan, tanggung jawab, dan amanah dalam meneruskan tugas Polri untuk menjaga keamanan serta memberikan pelayanan terbaik kepada masyarakat.

Pada rangkaian kegiatan yang sama, digelar pula Rapat Paripurna Bhayangkari dan serah terima jabatan Ibu Asuh Polwan dari Ny. Upi Djuhandhani kepada Ny. Dewi Awal Chairuddin. Pergantian tersebut menandai kelanjutan peran pendampingan dan dukungan bagi Polisi Wanita (Polwan) di lingkungan Polda Sulsel.

Sebagai penutup, dilaksanakan farewell parade atau parade pelepasan untuk Irjen Pol. Djuhandhani Rahardjo Puro. Prosesi tersebut dipimpin langsung oleh Kapolda Sulsel yang baru sebagai bentuk penghormatan atas dedikasi dan pengabdian selama menjalankan tugas kepemimpinan di Polda Sulsel.

Kabid Humas Polda Sulsel, Kombes Pol. Didik Supranoto, S.I.K., M.H., menyampaikan bahwa tradisi penyambutan dan pelepasan merupakan bagian dari penghormatan institusi dalam setiap pergantian pimpinan.

Menurutnya, kegiatan tersebut tidak hanya menjadi seremoni pergantian jabatan, tetapi juga menjadi momentum untuk mempererat silaturahmi, menjaga soliditas, serta memperkuat komitmen seluruh personel dalam menjalankan tugas sebagai pelindung, pengayom, dan pelayan masyarakat.

Melalui pergantian kepemimpinan ini, Polda Sulsel diharapkan mampu menjaga kesinambungan program kerja, meningkatkan profesionalisme personel, serta memperkuat kualitas pelayanan publik.

Sinergi dengan pemerintah daerah dan seluruh elemen masyarakat juga diharapkan terus ditingkatkan demi menciptakan situasi keamanan dan ketertiban masyarakat yang aman, tertib, dan kondusif di wilayah Sulawesi Selatan.

Enam Program Kapolri, Dorong Polri Hadir Nyata dan Responsif di Tengah Masyarakat

 

Nuansa Terkini Gowa,- Kepolisian Negara Republik Indonesia terus memperkuat komitmen dalam memberikan perlindungan, pengayoman, dan pelayanan terbaik kepada masyarakat melalui enam program unggulan Kapolri Jenderal Pol. Dr. (H.C.) Suyudi Ario Seto, S.I.K., S.H., M.Si. Jum'at (9/20/2026).

Enam program unggulan tersebut menjadi landasan dalam mendorong pelaksanaan tugas kepolisian yang semakin profesional, humanis, transparan, dan responsif terhadap kebutuhan masyarakat.

Program pertama, Hadir untuk Melindungi, menegaskan komitmen Polri untuk selalu hadir di tengah masyarakat dalam menjaga keamanan serta memberikan perlindungan dari berbagai bentuk ancaman dan gangguan kamtibmas.

Kedua, Dekat untuk Mengayomi, menekankan pentingnya membangun kedekatan dan hubungan yang harmonis antara Polri dan masyarakat. Melalui pendekatan humanis, komunikasi yang terbuka, serta kegiatan yang menyentuh langsung kebutuhan warga, Polri diharapkan semakin dipercaya sebagai pelindung dan pengayom masyarakat.

Ketiga, Cepat untuk Melayani, merupakan dorongan bagi seluruh jajaran kepolisian untuk memberikan pelayanan yang cepat, tepat, mudah, dan responsif. Setiap kebutuhan masyarakat harus ditangani secara profesional dengan mengedepankan kepastian dan kualitas pelayanan.

Keempat, Adil dalam Menegakkan Hukum, menegaskan bahwa penegakan hukum harus dilaksanakan secara objektif, profesional, proporsional, dan tanpa diskriminasi. Setiap proses hukum wajib berlandaskan peraturan perundang-undangan serta menjunjung tinggi keadilan dan hak asasi manusia.

Kelima, Terbuka untuk Diawasi, mencerminkan komitmen Polri dalam membangun tata kelola organisasi yang transparan dan akuntabel. Pengawasan serta kritik yang konstruktif menjadi bagian penting dalam evaluasi dan perbaikan berkelanjutan guna meningkatkan kepercayaan publik.

Keenam, Adaptif Menghadapi Perubahan, mendorong Polri agar terus berinovasi dan menyesuaikan diri dengan perkembangan teknologi, dinamika sosial, serta tantangan keamanan yang semakin kompleks. Kemampuan beradaptasi diperlukan untuk menghadirkan pelayanan kepolisian yang modern dan relevan dengan kebutuhan zaman.

Keenam program tersebut menegaskan pentingnya kehadiran Polri yang tidak hanya berorientasi pada penegakan hukum, tetapi juga mengedepankan perlindungan, pendekatan humanis, pelayanan berkualitas, transparansi, dan inovasi.

Melalui implementasi program unggulan ini, seluruh jajaran kepolisian diharapkan mampu menerjemahkan arah kebijakan pimpinan ke dalam tindakan nyata yang dapat dirasakan langsung manfaatnya oleh masyarakat.

Polri hadir untuk melindungi, dekat untuk mengayomi, cepat untuk melayani, adil dalam menegakkan hukum, terbuka untuk diawasi, dan adaptif menghadapi perubahan. Komitmen tersebut menjadi bagian penting dalam mewujudkan institusi kepolisian yang semakin profesional, modern, dan dipercaya masyarakat.

Humas Polresta Gowa

Dari Cora’ La’ba hingga Sarung Basah, Dekranasda Makassar Bawa Ragam Kriya ke INACRAFT 2026

Nuansa Terkini Jakarta,— Dewan Kerajinan Nasional Daerah (Dekranasda) Kota Makassar membawa beragam produk wastra dan kriya lokal pada INACRAFT October Vol. 5 2026 yang berlangsung di Jakarta International Convention Center (JICC), Jakarta, 7–11 Oktober 2026.

Produk yang dibawa cukup beragam. Selain Baju Bodo dan sarung, Dekranasda Makassar juga menghadirkan kain Lagosi, Cora’ La’ba, Walidah, Sarung Basah, serta berbagai aksesori seperti kalung, bros, bando, tas, dan produk kriya lainnya dari perajin Makassar.

Keikutsertaan tersebut menjadi bagian dari upaya Dekranasda Kota Makassar bersama Dinas Perdagangan Kota Makassar dalam memperkenalkan produk perajin lokal kepada pasar yang lebih luas.

Melalui INACRAFT, ragam wastra dan kriya yang dibawa dari Makassar dapat bertemu langsung dengan pengunjung, sekaligus memberi gambaran mengenai respons pasar terhadap produk yang ditawarkan.

Wakil Ketua Harian II Dekranasda Kota Makassar, Rosnani, mengatakan pameran seperti INACRAFT memberi kesempatan untuk melihat langsung produk mana yang paling menarik perhatian pengunjung.

“Di pameran seperti ini kami bisa melihat langsung produk mana yang paling banyak ditanya atau diminati pengunjung. Itu penting, karena dari respons mereka ada masukan yang bisa kami bawa pulang untuk pengembangan produk bersama para perajin,” ujar Rosnani.

Menurutnya, pertemuan langsung dengan konsumen memberi gambaran yang lebih nyata mengenai selera pasar. Tidak hanya terkait motif dan warna, tetapi juga model, fungsi, kualitas bahan hingga cara sebuah produk digunakan.

Masukan tersebut penting bagi produk-produk tradisional Makassar yang terus dikembangkan agar dapat digunakan dalam lebih banyak kesempatan tanpa kehilangan karakter dan identitas asalnya.

“Ciri khasnya tentu harus tetap dijaga. Tapi kita juga perlu melihat bagaimana produk-produk ini bisa lebih mudah dipakai dan diterima oleh masyarakat sekarang. Jadi tradisinya tetap ada, sementara model dan penggunaannya bisa terus berkembang,” katanya.

INACRAFT October Vol. 5 2026 tahun ini mengangkat tema “Techno Craft”. Teknologi ditempatkan bukan sebagai pengganti keterampilan tangan dan kearifan lokal, tetapi sebagai sarana untuk memperkuat nilai, kualitas, fungsi, serta daya tarik produk kerajinan Indonesia.

Bagi Dekranasda Makassar, pendekatan tersebut juga relevan dalam pengembangan produk perajin. Pemanfaatan teknologi dapat masuk dalam pengembangan desain, dokumentasi dan promosi produk hingga pemasaran, sementara karakter dan proses kriya tetap berpijak pada identitas daerah.

Pada hari pertama penyelenggaraan, Wakil Presiden RI Gibran Rakabuming bersama Ketua Umum Dewan Kerajinan Nasional Selvi Gibran Rakabuming turut meninjau sejumlah stan di area INACRAFT.

Dalam peninjauan tersebut, Wapres berdialog langsung dengan para pelaku usaha mengenai produk yang mereka hasilkan, termasuk proses pembuatan dan pengembangannya. Wapres dan Selvi juga membeli sejumlah produk dari tenan yang dikunjungi.

Kunjungan tersebut menjadi bentuk perhatian terhadap pengembangan produk kreatif dan wirausahawan muda, terutama agar produk yang mereka hasilkan semakin dikenal dan memiliki peluang pasar yang lebih luas.

INACRAFT October Vol. 5 2026 menghadirkan 829 stan yang tersebar di lima hall JICC. Pesertanya berasal dari pelaku usaha dan anggota ASEPHI, pemerintah daerah, kementerian dan BUMN, peserta luar negeri, serta berbagai pelaku industri kriya lainnya.

Rosnani berharap keikutsertaan di INACRAFT tidak berhenti pada promosi selama lima hari pameran. Respons pengunjung, pertemuan dengan pelaku usaha, serta perkembangan produk dari berbagai daerah juga menjadi bahan yang dapat dibawa kembali untuk pengembangan perajin di Makassar.

“Yang kita harapkan setelah pameran tentu ada tindak lanjut. Bisa dari pengembangan produknya, perluasan pasar, maupun relasi baru yang nantinya bisa membantu perajin kita,” tutup Rosnani.(*)