Minggu, 19 Januari 2025

Wakil Menteri Dalam Negeri Bima Arya Apresiasi Inovasi Mal Pelayanan Publik Makassar

 




Nuansa Terkini Makassar,- Wakil Menteri Dalam Negeri, Bima Arya Sugiarto, didampingi Wali Kota Makassar Moh. Ramdhan “Danny” Pomanto, jajaran pejabat Pemkot Makassar, serta Sekretaris DPRD Kota Makassar, H Dahyal, berkunjung ke Mal Pelayanan Publik (MPP) Makassar pada Jumat, 17 Januari 2025.

Dalam kunjungan tersebut, Bima Arya memuji upaya inovatif Pemkot Makassar dalam menghadirkan pelayanan publik terintegrasi melalui Makassar Government Center (MGC). Ia menyebut MGC sebagai langkah maju yang dapat menjadi contoh bagi daerah lain di Indonesia.

Selain itu, ia menyoroti pentingnya integrasi layanan dan sinergi antara kebijakan daerah dan pusat yang telah dijalankan dengan baik di Makassar.

“Tantangan ke depan adalah integrasi berbagai layanan dan dukungan pemerintah daerah terhadap kebijakan pusat. Kami melihat dua hal itu tengah dilakukan dengan sangat baik di Makassar,” ujar Bima.

Jajaki Kerja Sama, Damkarmat Makassar Kunjungan ke China

 


Nuansa Terkini China,- Kepala Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Kota Makassar, Hasanuddin, bersama rombongan dari Kemendagri Dirjen Bina Wilayah, melakukan kunjungan kerja ke Chongqing, Tiongkok, Kamis (16/01/2025).


Kunjungan ini bertujuan untuk menjajaki kerja sama dalam pengembangan teknologi di bidang pemadam kebakaran.


"Salah satu inovasi menarik yang diperkenalkan dalam kunjungan ini adalah penggunaan drone sebagai alat pemadam kebakaran modern," ungkap Hasanuddin, Minggu (19/01/2025).


Drone tersebut memiliki kemampuan luar biasa seperti, durasi terbang hingga 25 menit, membawa bahan pemadam berupa air atau foam. Ketinggian operasional mencapai 120 meter, dengan koneksi ke selang pemadam berukuran 1 hingga 1,5 inci.


Selain itu drone tersebut memiliki kemampuan menahan tekanan air hingga 8,5 bar memastikan efisiensi dalam proses pemadaman.


Selain fungsi utamanya sebagai alat pemadam, drone ini memiliki kemampuan tambahan, yakni mencegah perambatan api dari titik awal ke lantai lainnya, pelontar otomatis yang dapat memecahkan kaca gedung, memberikan akses masuk bagi alat pemadam atau menciptakan jalur evakuasi darurat.


Pengembangan teknologi ini menjadi pengingat bahwa personel pemadam kebakaran perlu beradaptasi dengan kemajuan zaman. Mereka tidak hanya dituntut untuk terampil secara fisik, tetapi juga mampu memahami dan memanfaatkan teknologi canggih dalam menghadapi risiko kebakaran dan penyelamatan.


Kunjungan kerja ini diharapkan dapat membuka peluang kolaborasi lebih luas antara Kota Makassar dan Chongqing, khususnya dalam hal inovasi teknologi di bidang penanggulangan kebakaran.


"Hal ini menjadi langkah nyata untuk menciptakan sistem penanggulangan kebakaran yang lebih efisien, modern, dan menyelamatkan lebih banyak nyawa," lanjutnya.


Dengan kehadiran teknologi seperti drone pemadam kebakaran, masa depan sektor ini semakin menjanjikan, mengintegrasikan kecepatan, ketepatan, dan keamanan dalam setiap misi penyelamatan.(*)

Sabtu, 18 Januari 2025

DPRD Makassar Imbau Pemkot Tunda Lelang Kegiatan Fisik 2025 Hingga Wali Kota Terpilih Dilantik



Nuansa Terkini Makassar, – Anggota DPRD Kota Makassar dari Fraksi Mulia mengimbau seluruh Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) di lingkungan Pemerintah Kota Makassar untuk menunda pelaksanaan lelang kegiatan fisik tahun anggaran 2025. Langkah ini dinilai penting untuk memastikan program pembangunan selaras dengan visi dan misi Wali Kota terpilih pasca-Pilkada 2024.

“Jangan terburu-buru. Tunda dulu lelang kegiatan fisik 2025 sampai Wali Kota terpilih resmi dilantik. Ini juga sejalan dengan imbauan Presiden Prabowo,” ujar Ketua Fraksi Mulia DPRD Makassar, Ray Suryadi Arsyad, Jumat (17/1/2025).

Ray menambahkan bahwa arahan ini didukung oleh Surat Edaran Bersama Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian dan Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati tertanggal 11 Desember 2024. Surat tersebut meminta pemerintah daerah untuk menunda lelang proyek fisik yang belum mendesak hingga kepala daerah terpilih menjabat.

“Tujuannya agar transisi pemerintahan berjalan maksimal dan efektivitas program pembangunan lebih terjamin demi kepentingan masyarakat luas,” jelas Legislator Partai Demokrat ini.

Hal serupa disampaikan oleh Muchlis Misbah, Bendahara Fraksi Mulia dari Partai Hanura. Menurutnya, menunda lelang kegiatan fisik penting untuk menghormati proses transisi pemerintahan sekaligus memastikan pembangunan yang terarah dan bebas dari inefisiensi anggaran.

“Jangan dilelang dulu kegiatan fisik sampai Wali Kota terpilih dilantik. Biarkan Wali Kota baru yang menentukan arah pembangunan selanjutnya. Dengan begitu, program yang dijalankan benar-benar mencerminkan visi pemimpin baru,” tegas Muchlis, yang juga Anggota Komisi D DPRD Makassar.

Kebijakan ini diharapkan dapat mencegah potensi tumpang tindih kebijakan dan mempersiapkan langkah strategis demi keberhasilan pemerintahan Wali Kota Makassar yang baru. Legislator DPRD Makassar berharap transisi yang matang akan membawa arah pembangunan kota yang lebih terencana dan efektif.

DPRD Sulbar dan Pemprov Terima LHP BPK, Komitmen Tingkatkan Penanganan Kebencanaan

 


Nuansa Terkini Mamuju, – Wakil Ketua II DPRD Provinsi Sulawesi Barat, Munandar Wijaya, mendampingi Pj Gubernur Sulbar, Bahtiar Baharuddin, dalam menerima Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) terkait kinerja penanganan kebencanaan pada periode 2023 hingga triwulan III tahun 2024.

Dalam sambutannya, Munandar Wijaya mengapresiasi dedikasi dan profesionalisme BPK dalam melaksanakan pemeriksaan ini. Ia berharap hasil pemeriksaan dapat menjadi pedoman bagi pemerintah daerah untuk meningkatkan kualitas pelayanan di bidang penanggulangan bencana.

“Laporan ini menjadi dasar untuk memperkuat koordinasi, kolaborasi, dan komitmen bersama dalam meningkatkan kesiapsiagaan, mitigasi, serta respons terhadap bencana. Semoga apa yang kita upayakan hari ini membawa manfaat besar bagi masyarakat dan memperkuat ketahanan bangsa dalam menghadapi ancaman bencana,” ujar Munandar Wijaya.

Penyerahan LHP Semester II Tahun 2024 ini juga dihadiri oleh perwakilan Organisasi Perangkat Daerah (OPD) dan sejumlah stakeholder terkait. Hasil pemeriksaan diharapkan dapat menjadi landasan untuk memperbaiki tata kelola pemerintahan di Sulawesi Barat, khususnya dalam penanganan kebencanaan.

DPRD Sulbar bersama pemerintah daerah menegaskan komitmennya untuk terus meningkatkan pengelolaan keuangan secara transparan dan akuntabel, sehingga manfaatnya dapat dirasakan maksimal oleh masyarakat Sulawesi Barat.

Bapemperda Sulbar Bentuk Tim Evaluasi Perda untuk Optimalkan Pendapatan Daerah

 


Nuansa Terkini Mamuju, – Dalam upaya meningkatkan pengawasan terhadap pelaksanaan tugas legislatif, DPRD Provinsi Sulawesi Barat melalui Badan Pembentukan Peraturan Daerah (Bapemperda) menggelar rapat koordinasi untuk membentuk tim pendukung yang fokus pada evaluasi dan pengkajian produk Peraturan Daerah (Perda).

Rapat yang berlangsung pada pagi hari, Selasa, 7 Januari 2025, dipimpin oleh Tenaga Ahli Bapemperda, H. Nur Alam Tahir, didampingi Kabag Persidangan, Musra Awaluddin, bersama sejumlah kepala subbagian dan staf. Agenda utama rapat adalah menyusun strategi untuk meningkatkan efektivitas pengawasan, khususnya terhadap Perda yang berpotensi meningkatkan pendapatan asli daerah (PAD).

“Kami menyadari pentingnya pengawasan terhadap pelaksanaan Perda, terutama yang berkaitan dengan PAD, untuk kemajuan Sulawesi Barat. Melalui rapat ini, kami berharap dapat membentuk tim yang solid dan efektif dalam menjalankan fungsi pengawasan,” ujar Nur Alam Tahir.

Kabag Persidangan, Musra Awaluddin, menambahkan bahwa Bapemperda akan mengidentifikasi kendala dalam penerapan Perda, baik dari segi relevansi aturan maupun efektivitas pelaksanaannya. “Kita akan melihat apakah aturan terkait PAD masih relevan atau apakah penerapannya yang belum maksimal. Hasil evaluasi ini akan menjadi dasar untuk perbaikan ke depan,” jelasnya.

Selain itu, rapat ini juga membahas pentingnya kajian mendalam terhadap dampak implementasi Perda terhadap keuangan daerah. Dengan evaluasi yang komprehensif, Bapemperda diharapkan dapat memberikan rekomendasi penyempurnaan Perda untuk meningkatkan kinerja legislatif dan memaksimalkan potensi PAD.

DPRD Sulbar berharap dengan terbentuknya tim pendukung yang profesional, fungsi pengawasan terhadap pelaksanaan tugas legislatif dapat berjalan lebih optimal, memberikan dampak positif bagi pembangunan daerah, dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat Sulawesi Barat.

Wakil Ketua DPRD Sulbar Dampingi Pj Gubernur Kunjungi Kalumpang, Bahas Penanganan Bencana dan Situs Arkeologi

 


Nuansa Terkini Mamuju, – Wakil Ketua DPRD Sulawesi Barat, Dr. Hj. ST. Suraidah Suhardi, SE, M.Si, menghadiri kunjungan kerja Penjabat (Pj) Gubernur Sulawesi Barat, Dr. Bahtiar Baharuddin, M.Si, di Kecamatan Kalumpang, Selasa, 7 Januari 2025.

Kunjungan dimulai dengan penanaman bibit sukun di halaman Kantor Kecamatan Kalumpang, diikuti pertemuan bersama camat, kepala desa, tokoh agama, dan masyarakat di aula kantor camat. Kegiatan ini bertujuan meninjau lokasi terdampak bencana longsor serta mengunjungi situs arkeologi di kecamatan tersebut.

Hadir pula dalam kunjungan ini instansi terkait, termasuk TNI, Polri, kepala OPD Pemprov Sulbar, Asisten I, Inspektorat, Kalaksa BPBD, serta kepala dinas sosial, kehutanan, pertanian, perhubungan, kepala badan Kesbangpol, dan kepala Balai Jalan.

Dalam sambutannya, Wakil Ketua DPRD Sulbar, Dr. Hj. ST. Suraidah Suhardi, menyampaikan pentingnya sinergi antara pemerintah desa, kabupaten, provinsi, hingga pusat untuk menangani berbagai persoalan di daerah, termasuk mempromosikan situs arkeologi di Kecamatan Kalumpang agar mendapat perhatian lebih dari pemerintah pusat dan tim riset budaya. Ia juga menegaskan komitmen DPRD untuk terus memantau kondisi masyarakat terdampak bencana.

Pj Gubernur Sulbar, Dr. Bahtiar Baharuddin, dalam laporannya menyebutkan bahwa beberapa desa terdampak longsor, yakni:

  1. Desa Salu Makki: 224 KK terisolir
  2. Desa Karataun (Dusun Salu Lekke): 34 KK terdampak
  3. Desa Lassa: 170 KK terisolir
  4. Desa Siraun: 250 KK terisolir

Saat ini, akses ke wilayah terdampak mulai dibuka menggunakan kendaraan roda dua, dengan dukungan dua unit ekskavator yang beroperasi untuk membuka jalur.

Gubernur juga menyampaikan rencana distribusi bantuan berupa sembako dan kebutuhan lainnya kepada masyarakat terdampak. Selain itu, pemerintah provinsi akan mengupayakan pembangunan lumbung sosial di Kecamatan Kalumpang melalui Kementerian Sosial.

“Lumbung sosial ini akan memastikan bantuan bencana dapat langsung disimpan di kecamatan, tanpa harus melalui Kota Mamuju. Ini penting untuk meningkatkan kesiapan tanggap darurat bencana,” ujar Bahtiar.

Lumbung sosial serupa telah dibangun di beberapa kecamatan lain, termasuk di Kabupaten Mamasa dan Polewali Mandar.

Bapemperda Sulawesi Barat Evaluasi Perda Demi Tingkatkan Pendapatan Daerah

 


Nuansa Terkini Mamuju,– Untuk memperkuat fungsi pengawasan terhadap pelaksanaan tugas legislatif, DPRD Provinsi Sulawesi Barat melalui Badan Pembentukan Peraturan Daerah (Bapemperda) akan mengevaluasi dan mengkaji sejumlah Peraturan Daerah (Perda) yang berpotensi meningkatkan pendapatan asli daerah (PAD).

Tenaga Ahli Bapemperda, H. Nur Alam Tahir, bersama Kepala Bagian Persidangan, Musra Awaluddin, dan Kepala Subbagian Risalah Legislatif, H. Sahrin Salatung, mengadakan diskusi pada Kamis, 2 Januari 2025, untuk merencanakan langkah-langkah strategis dalam proses evaluasi produk hukum tersebut.

Menurut Nur Alam Tahir, evaluasi ini bertujuan memastikan setiap Perda yang diterbitkan dapat memberikan dampak positif, terutama dalam mengoptimalkan potensi daerah demi kesejahteraan masyarakat Sulawesi Barat.

“Kami menyadari pentingnya peran Perda dalam mengatur dan mengoptimalkan potensi daerah. Evaluasi ini diperlukan agar kebijakan yang dihasilkan benar-benar sesuai dengan kebutuhan masyarakat dan mampu meningkatkan pendapatan daerah,” ujarnya.

Kepala Bagian Persidangan, Musra Awaluddin, menjelaskan bahwa hasil evaluasi ini akan

Muhammad Hamzih Dilantik Sebagai Pj Bupati Polewali Mandar, Fokus Kemandirian Pangan dan Persoalan Sampah

 


Nuansa Terkini Mamuju – Sekretaris DPRD Provinsi Sulawesi Barat, Muhammad Hamzih, resmi dilantik sebagai Penjabat (Pj) Bupati Polewali Mandar (Polman). Sementara itu, posisi Pj Bupati Mamasa tetap dijabat oleh Muh. Zain.

Pelantikan berlangsung di Kantor Gubernur Sulawesi Barat, Senin, 13 Januari 2025, dipimpin langsung oleh Pj Gubernur Sulawesi Barat, Bahtiar Baharuddin. Acara ini dihadiri oleh seluruh OPD Pemprov Sulbar, perwakilan Pemkab Mamasa dan Polman, anggota DPRD Sulbar dan kabupaten, serta forkopimda Sulbar.

Dalam sambutannya, Bahtiar Baharuddin mengucapkan selamat kepada para pejabat yang baru dilantik dan menegaskan pentingnya fokus pada program kemandirian pangan sesuai arahan Presiden RI, Prabowo Subianto.

"Beberapa komoditas pangan masih bergantung pada suplai dari daerah lain. Saya meminta kerja keras untuk meningkatkan produksi lokal dan mewujudkan kemandirian pangan di Sulawesi Barat," ujar Bahtiar.

Ia juga berharap Muhammad Hamzih dapat segera menyelesaikan persoalan sampah di Polman. "Segera selesaikan masalah ini. Yang penting bukan lamanya menjabat, tetapi apa yang bisa diselesaikan selama menjabat," tegasnya.

Bahtiar juga menekankan pentingnya koordinasi yang kuat antara pemerintah daerah, DPRD, dan forkopimda dalam memberikan pelayanan terbaik kepada masyarakat.

Pada kesempatan itu, Bahtiar mengucapkan terima kasih kepada pejabat sebelumnya atas peran mereka dalam menjaga kelancaran Pemilukada serentak yang berjalan aman dan sukses.

Komisi III DPRD Provinsi Sulawesi Barat Gelar Rapat Kerja Bersama Mitra OPD untuk Monitoring dan Evaluasi Pelaksanaan APBD Tahun 2024 serta Rencana Kegiatan OPD Tahun 2025

 


Nuansa Terkini Sulawesi Barat, 16 Januari 2025 – Komisi III DPRD Provinsi Sulawesi Barat mengadakan rapat kerja bersama dengan mitra Organisasi Perangkat Daerah (OPD) dalam rangka monitoring dan evaluasi pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) tahun anggaran 2024 serta membahas rencana kegiatan OPD untuk tahun anggaran 2025. Rapat kerja ini dilaksanakan di ruang Komisi III DPRD dari tanggal 13 hingga 15 Januari 2025.


Dalam rapat yang yang dipimpin oleh Wakil Ketua Komisi Fredy Boy didampingi sekretaris Komisi Harun lululangi dan beberapa Anggota komisi III lainnya, turut dihadiri oleh sejumlah perwakilan dari OPD yang menjadi mitra kerja, Komisi III DPRD menekankan pentingnya transparansi dan akuntabilitas dalam penggunaan anggaran, serta perlunya penyesuaian program kegiatan yang sesuai dengan kebutuhan masyarakat dan prioritas pembangunan di Provinsi Sulawesi Barat.


Wakil Ketua Komisi III DPRD Sulawesi Barat, Fredy Boy, menyampaikan bahwa evaluasi dan monitoring ini merupakan bagian dari upaya memastikan penggunaan APBD berjalan secara efektif dan efisien serta tepat sasaran. "Kami ingin memastikan bahwa alokasi anggaran yang telah disepakati untuk tahun 2024 benar-benar dilaksanakan sesuai dengan perencanaan awal, dan program-program yang direncanakan untuk tahun 2025 dapat menjawab kebutuhan pembangunan di daerah," ujarnya.


Rapat kerja ini juga menjadi forum diskusi antara DPRD dan OPD dalam mengidentifikasi kendala yang dihadapi dalam pelaksanaan program tahun 2024 serta mencari solusi untuk meningkatkan efektivitas pelaksanaan program di tahun berikutnya.


Melalui Rapat kerja bersama mitra komisi III ini, Wakil Ketua Komisi memberikan beberapa catatan terkait hasil rapat. "Hal hal yg menjadi catatan antara lain, dari semua OPD mitra komisi komisi 3 untuk serapan anggaran semuanya sudah sesuai harapan. Akan tetapi terkait PAD juga sebaliknya hampir semua OPD tidak sesuai target bahkan sangat jauh dari target." Ucap Fredy 


Lanjut beliau, "adapun Saran untuk OPD perlu kreatifitas dan inovasi guna mengejar target PAD yang sudah ditetapkan bersama, catatan khusus untuk Dinas ESDM, PU, Lingkungan Hidup adalah OPD yg berpotensi penyumbang PAD jika ditunjang oleh peralatan yg cukup serta inovasi yang dilakukan dinas terkait." Tutup wakil Ketua Komisi.


Adapun Hasil dari rapat kerja ini diharapkan dapat menjadi acuan dalam perbaikan perencanaan dan pelaksanaan APBD pada tahun-tahun berikutnya, serta memperkuat sinergi antara legislatif dan eksekutif dalam pembangunan di Provinsi Sulawesi Barat. (Ars) #Humas_DprdSulbar.




Jumat, 17 Januari 2025

Danny Pomanto Sebut Almarhum Alwi Hamu Sebagai Sosok Panutan yang Loyal dan Inovatif

 


Nuansa Terkini Makassar,— Kabar duka menyelimuti dunia pers. Sosok tokoh Sulawesi Selatan sekaligus Pendiri Fajar Group, Alwi Hamu meninggal dunia hari ini, Sabtu (18/1/2025) di Jakarta.


Mendengar kabar tersebut, Wali Kota Makassar, Moh. Ramdhan Pomanto merasa sangat kehilangan atas tokoh wartawan indonesia khususnya di Sulawesi Selatan.


“Innalillahi wa inna ilahi rojiun. Saya turut berduka cita sedalam-dalamnya atas berpulangnya ke rahmatullah tokoh pers yang sekaligus pendiri fajar grup. Alwi Hamu ini juga sudah saya anggap seperti orang tua sendiri. Saya sangat merasa kehilangan,” ucap Danny.


Danny berbelasungkawa sedalam-dalamnya dan mengenang almarhum sebagai seorang pekerja keras, loyal dan bertanggung jawab. 


Dedikasinya di dunia media juga dikatakan Danny sangat berpengaruh. 


“Almarhum merupakan pribadi yang ulet, loyal, bertanggungjawab dan inovatif. Beliau mendirikan fajar grup dengan menanamkan kejujuran dan mengedepankan fakta dalam pemberitaan sehingga sampai saat ini Fajar Grup masih berkibar dan menjadi kiblat pemberitaan,” ungkap Danny.


Apalagi, dalam masa kepemimpinannya orang tua kita, Alwi Hamu ini sudah menjadikan Fajar Grup sebagai salah satu perusahaan media yang layak diperhitungkan.


“Semoga pak Alwi Hamu mendapat tempat yang layak disisi Allah, dan keluarga yang ditinggalkan agar bisa sabar dalam cobaan,” harap Danny 


Diketahui, jenazah almarhum akan tiba di Makassar pada sore hari Sabtu (18/1/2025) dan rencana akan dikebumikan di Pattene lokasi perkuburan keluarga Jusuf Kalla, Minggu 19 Januari 2025. 


Almarhum sendiri lahir di Parepare pada Jumat, 28 Juli 1944 dan meninggal di usia 80 tahun. (*)

Ketua TP PKK Kota Makassar Indira Yusuf Ismail Sampaikan Belasungkawa atas Wafatnya Alwi Hamu

 


Nuansa Terkini Makassar,– Ketua TP PKK Kota Makassar Indira Yusuf Ismail, menyampaikan belasungkawa mendalam atas berpulangnya tokoh pers nasional sekaligus Founder Fajar Group, H. M. Alwi Hamu.


H. M. Alwi Hamu mengembuskan napas terakhirnya pada usia 80 tahun di Rumah Sakit Puri, Jakarta, Sabtu 18 Januari 2025.


Indira menyebut, kepergian Alwi Hamu merupakan kehilangan besar, khususnya bagi dunia jurnalistik dan masyarakat Sulawesi Selatan.


Dia mengenang sosok Alwi Hamu sebagai pribadi yang penuh dedikasi, memiliki visi yang tajam, dan terus berjuang untuk menyuarakan kebenaran melalui media.


“Kepergian H. M. Alwi Hamu meninggalkan duka mendalam bagi kita semua, khususnya masyarakat Sulawesi Selatan. Beliau adalah tokoh yang tidak hanya berjasa bagi dunia pers nasional, tetapi juga menginspirasi kita semua dengan semangat dan keberanian dalam memperjuangkan idealisme,” ujar Indira, Sabtu (18/01/2025).


Indira juga mengapresiasi kiprah Alwi Hamu dalam membangun dan mengembangkan Fajar Group hingga menjadi salah satu media terbesar di Indonesia.


Menurutnya, semangat dan perjuangan Alwi Hamu dalam dunia jurnalistik patut dijadikan teladan, khususnya bagi generasi muda.


“Beliau bukan hanya seorang wartawan hebat, tetapi juga visioner yang mampu menjadikan media sebagai pilar penting dalam mendukung demokrasi. Warisan beliau tentu akan terus hidup dalam karya-karya yang telah dihasilkan dan memberikan manfaat bagi masyarakat luas,” tambahnya.


Indira juga menyampaikan doa agar Alwi Hamu mendapat tempat terbaik di sisi-Nya. Dia juga mendoakan agar keluarga yang ditinggalkan agar diberikan kekuatan dan kesabaran.


“Semoga almarhum diterima di sisi Allah SWT, diampuni segala dosanya, dan diberi tempat terbaik di surga-Nya. Kami juga mendoakan agar keluarga yang ditinggalkan diberikan ketabahan dan kekuatan,” pungkas Indira.


Jenazah almarhum H. M. Alwi Hamu saat ini disemayamkan di rumah duka di Perumahan SPS Jalan Kembang Harum Utama D1/19, Kembangan, Jakarta Barat.


Jenazah pria kelahiran Parepare pada 28 Juli 1944 silam ini akan diterbangkan ke Makassar menuju rumah duka di Jalan Kapten Pierre Tendean Blok J No 14.


Rencananya, almarhum akan dimakamkan di pemakaman keluarga pada Minggu, 19 Januari 2025, tepat di samping makam istrinya, almarhumah Hj Nuraeni Gani Ottoh.

Danny Pomanto Sebut Almarhum Alwi Hamu Sebagai Sosok Panutan yang Loyal dan Inovatif

 


Nuansa Terkini Makassar, — Kabar duka menyelimuti dunia pers. Sosok tokoh Sulawesi Selatan sekaligus  Pendiri Fajar Group, Alwi Hamu meninggal dunia hari ini, Sabtu (18/1/2025) di Jakarta.


Mendengar kabar tersebut, Wali Kota Makassar, Moh. Ramdhan Pomanto merasa sangat kehilangan atas tokoh wartawan indonesia khususnya di Sulawesi Selatan.


“Innalillahi wa inna ilahi rojiun. Saya turut berduka cita sedalam-dalamnya atas berpulangnya ke rahmatullah tokoh pers yang sekaligus pendiri fajar grup. Alwi Hamu ini juga sudah saya anggap seperti orang tua sendiri. Saya sangat merasa kehilangan,” ucap Danny.


Danny berbelasungkawa sedalam-dalamnya dan mengenang almarhum sebagai seorang pekerja keras, loyal dan bertanggung jawab. 


Dedikasinya di dunia media juga dikatakan Danny sangat berpengaruh. 


“Almarhum merupakan pribadi yang ulet, loyal, bertanggungjawab dan inovatif. Beliau mendirikan fajar grup dengan menanamkan kejujuran dan mengedepankan fakta dalam pemberitaan sehingga sampai saat ini Fajar Grup masih berkibar dan menjadi kiblat pemberitaan,” ungkap Danny.


Apalagi, dalam masa kepemimpinannya orang tua kita, Alwi Hamu ini sudah menjadikan Fajar Grup sebagai salah satu perusahaan media yang layak diperhitungkan.


“Semoga pak Alwi Hamu mendapat tempat yang layak disisi Allah, dan keluarga yang ditinggalkan agar bisa sabar dalam cobaan,” harap Danny 


Diketahui, jenazah almarhum akan tiba di Makassar pada sore hari Sabtu (18/1/2025) dan rencana akan dikebumikan di Pattene lokasi perkuburan keluarga Jusuf Kalla, Minggu 19 Januari 2025. 


Almarhum sendiri lahir di Parepare pada Jumat, 28 Juli 1944 dan meninggal di usia 80 tahun. (*)

Pj Sekda Makassar Hadiri Rapat Banggar DPRD Bahas Perencanaan Belanja Barang dan Jasa

 


Nuansa Terkini Makassar, – Penjabat (Pj) Sekretaris Daerah Kota Makassar, Irwan Rusfiady Adnan, menghadiri rapat koordinasi bersama Badan Anggaran (Banggar) DPRD Kota Makassar yang digelar di Ruangan Rapat Banggar pada Jumat, (17/1/2025).


Rapat tersebut dipimpin langsung oleh Wakil Ketua DPRD Kota Makassar, Andi Suharmika, turut hadir Tim Anggatan Pemerintah Daerah (TAPD) Kota Makassar dan anggota Banggar DPRD Kota Makassar. 


Agenda rapat ini fokus pada koordinasi dan konsultasi terkait perencanaan pengadaan barang dan jasa dalam program Pemerintah Kota Makassar untuk tahun anggaran 2025.


Wakil Ketua DPRD Kota Makassar, Andi Suharmika, dalam pembukaannya menekankan pentingnya sinergitas antara Banggar DPRD dengan Pemkot Makassar. Ia menyampaikan tujuan rapat ini adalah memberikan peringatan kepada TAPD agar lebih bijak dan teliti dalam belanja anggaran.


"Kami ingin memastikan bahwa belanja pemerintah dilakukan sesuai dengan apa yang telah direncanakan. Ini untuk menghindari adanya kendalan ke depannya dan memastikan program-program pemerintah berjalan optimal," ujarnya.


Sementara itu, Pj Sekda Kota Makassar, Irwan Rusfiady Adnan, yang juga menjabat sebagai Ketua TAPD Kota Makassar, menyampaikan apresiasinya atas pengawasan yang diberikan oleh Banggar DPRD. 


Menurutnya, rapat ini memberikan banyak pencerahan terkait pelaksanaan program di awal tahun anggaran.


"Saya kira apa yang dilakukan hari ini sangat memberikan arahan, terutama dalam hal kehati-hatian. Kami pada dasarnya sangat berterima kasih atas masukan dan pengawasan yang diberikan oleh Banggar DPRD," ujarnya.


Untuk itu, Irwan mengatakan TAPD Pemkot Makassar akan segera melakukan rapat koordinasi untuk mencermati lebih lanjut masukan-masukan dari Banggar.


"Dalam waktu dekat, kami akan lebih mencermati apa yang menjadi perhatian sesuai aturan. Semua itu akan segera kami laporkan kembali kepada Banggar," tambahnya.


Menurutnya, rapat ini merupakan langkah strategis untuk mencegah potensi kendala sekaligus memastikan terciptanya transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan anggaran.