Sekda Makassar: Inovasi Harus Jadi Ciri Khas, Jangan Jalankan Pemerintahan Secara ‘Autopilot’

 

Nuansa Terkini Makassar,- Sekretaris Daerah (Sekda) Makassar Andi Zulkifly didaulat menjadi juri Innovative Mayor Award (IMA) 2025 untuk tiga nominator. Kegiatan ini berlangsung di ruang rapat Sekda Makassar Lantai 3 Kantor Balai Kota Makassar, Jumat (31/10).

Tiga nominator tersebut masing-masing Matasa dari UPT SPF SDN Nusa Harapan Permai, Meramu dari UPT SPF SDI Perumnas Antang 3 dan Barrasa dari UPT SPF SMPN 15 Makassar. Mereka mengalahkan inovasi dari seluruh OPD lingkup Pemerintah Kota (Pemkot) Makassar.

Sekretaris Daerah (Sekda) Makassar, Andi Zulkifly, menegaskan pentingnya inovasi dalam setiap organisasi perangkat daerah (OPD) maupun satuan pendidikan di lingkungan Pemerintah Kota Makassar. 

“Peserta yang hadir hari ini adalah tiga besar. Artinya, mereka sudah melewati berbagai tahapan penting dan menunjukkan usaha serta kemampuan yang pantas diapresiasi,” ujar Andi Zulkifly.

Ia secara khusus memberikan ucapan selamat kepada peserta IMA 2025 yang berhasil menembus tiga besar kompetisi tersebut.

“Tidak mudah untuk sampai di tahap ini. Pesertanya bukan hanya dari sekolah-sekolah, tapi juga dari seluruh SKPD. Jadi, capaian ini luar biasa,” ujarnya.

Mantan Kepala Badan Perencanaan dan Pembangunan Daerah (Bappeda) mengapresiasi antusiasme para peserta yang hadir sejak pagi dan menyiapkan presentasi dengan baik.

Menurutnya, semangat tersebut menunjukkan keseriusan dalam mendorong inovasi di lingkungan kerja masing-masing. Namun, ia juga menyoroti masih adanya sejumlah dinas yang cenderung pasif dan menganggap lomba inovasi sebagai kegiatan seremonial semata.

“Banyak dinas yang kurang bersemangat, mengira inovasi hanya formalitas. Padahal, Pak Wali sudah menegaskan bahwa salah satu indikator penilaian SKPD adalah inovasinya,” tegasnya.

Sekda Makassar kemudian mengingatkan pentingnya meninggalkan pola kerja yang statis tanpa pembaruan, yang ia sebut sebagai “pemerintahan autopilot.”

“Autopilot itu artinya apa yang dilakukan tahun kemarin, terus saja dilaksanakan tanpa perubahan. Tidak ada inovasi. Padahal, pemerintah daerah tidak boleh bekerja seperti itu,” kata Zulkifly.

Ia menjelaskan, setiap kepala OPD maupun kepala sekolah harus mampu menggali potensi di lingkungannya untuk menciptakan terobosan baru yang berdampak nyata.

“Inovasi itu harus membawa perubahan yang lebih baik, punya kekhasan, dan tentu sesuai dengan kewenangan instansi masing-masing,” tambahnya.

Menanggapi inovasi yang ditampilkan SMP Negeri 15 Makassar melalui sistem poin karakter siswa, Zulkifly menilai ide tersebut relevan dengan tugas pokok dan fungsi satuan pendidikan.

“Inovasi ini bagus karena mampu memotivasi siswa untuk berperilaku lebih baik. Sistem poin menjadikan penilaian karakter lebih objektif dan terukur,” jelasnya.

Ia juga memberikan masukan agar inovasi tersebut dikembangkan lebih lanjut dengan dukungan teknologi informasi.

“Saya sarankan agar sistem ini diperkuat dengan aplikasi berbasis IT yang bisa diakses guru dan orang tua, supaya lebih terintegrasi dan konsisten dalam pelaksanaannya,” tutup Zulkifly. (*)

Satgas Drainase Dinas PU Makassar Intensifkan Penanganan Genangan di Ruas Jalan Utama Kota

 

Nuansa Terkini Makassar,– Satgas Drainase Dinas Pekerjaan Umum (PU) Kota Makassar terus melakukan upaya penanganan genangan air di sejumlah titik strategis kota. Kali ini, kegiatan difokuskan di Jl. Urip Sumoharjo, Jl. Perintis Kemerdekaan, dan Jl. Paccerakkang.

Dalam kegiatan tersebut, petugas melakukan pembersihan saluran, pengangkatan sedimen, serta pengecekan jalur drainase yang mengalami penyumbatan. Langkah ini bertujuan untuk memperlancar aliran air agar tidak terjadi genangan saat hujan turun.

Upaya ini merupakan bagian dari komitmen Pemerintah Kota Makassar dalam meminimalisir titik-titik genangan sekaligus meningkatkan kenyamanan masyarakat, khususnya di ruas jalan utama yang menjadi pusat aktivitas warga.

MTF Market 'Monster Land' Mulai 29 Oktober, Makin Banyak Event dan Area Makan Seru

 

Nuansa Terkini Makassar,– Setelah sukses dengan chapter sebelumnya, MTF Market kembali hadir dengan konsep baru yang lebih meriah: “Monster Land”. Festival kuliner dan fashion ini mewarnai liburan akhir bulan di Kota Makassar mulai 29 Oktober 2025 di Phinisi Point (PIPO) Mall Makassar.

Mengusung konsep bazaar food and fashion terbesar di penghujung tahun, MTF Market Monster Land menghadirkan lebih banyak event, area makan seru, dan hiburan komunitas yang siap memanjakan pengunjung dari berbagai kalangan.

MTF Market Monster Land menghadirkan beragam kegiatan komunitas, kompetisi, dan pertunjukan sekolah yang bisa diikuti langsung oleh pengunjung. Mulai dari lomba olahraga, kelas kebugaran, hingga acara hiburan edukatif untuk anak-anak dan keluarga.

Berikut sebagian rangkaian acaranya:

Koding Next Experience

Line Dance Competition

Bina Citra Indonesia School Performance

Vaksin Rabies Gratis

K-Pop Day

Aerobic Fun – Zumtuber Mini Party

Yoga Class

Zumba Party SD Katolik Beringin Makassar

Maitreyawira School Performance

Jangkar Aerobik, Zumba & Line Dance

Lmoba Aritmatika Sempoa Matematika Kreatif

Poundfit Session

Free Fire Competition

Lomba Mewarnai untuk Anak-anak

Selain itu, setiap hari pengunjung juga berkesempatan memenangkan doorprize menarik, mulai dari voucher belanja, hadiah merchandise, hingga kejutan dari sponsor dan tenant.

“MTF Market selalu kami hadirkan dengan konsep yang fun, seru, dan bisa dinikmati semua usia. Monster Land kali ini akan jadi ruang seru bagi komunitas, keluarga, dan pecinta kuliner di Makassar,” ujar Adhi Santoso, CEO & Founder MTF Market.

Banyak Area Makan, Banyak Pilihan Seru

Mengusung tagline 'Mtf Banyak Area Makan', pengunjung akan dimanjakan dengan beragam tenant kuliner mulai dari jajanan kekinian, makanan nusantara, hingga hidangan mancanegara. 

Tak ketinggalan pula fashion booth dan produk lokal UMKM yang menampilkan karya kreatif anak muda Makassar.

Area makan yang luas dengan konsep tematik akan menjadi tempat nongkrong nyaman untuk menikmati suasana festival, sembari menikmati pertunjukan musik dan penampilan komunitas setiap harinya.

Didukung Banyak Sponsor dan Media Partner

Keseruan MTF Market Monster Land tak lepas dari dukungan berbagai pihak, mulai dari sponsor utama seperti Wondr by BNI, Kalla, Avon, Trans Snow World, Setra (PT Sedaya Multi Matra), Avled, Hotel Melia Makassar, Hotel Gammara, dan Hotel Khass Makassar.

Sementara itu, dukungan media partner juga semakin meluas, antara lain Terkini.id, Suara.com, Radio SCFM, Info Viral Makassar, Yuks Promo, Mister Makassar, Kabar Makassar, Sulsel Satu.com, Artikelnews.com, Bisnis Sulawesi.com, Sulsel Pasti.id, Baca Online.id, Harian.news, Zonaredaksi.id, Sulselnew, Mapress.co.id, Media Sinregi.co, Edelweisnews.com, Mitramedia, Target Nasional.web.id, dan Nuansa Terkini.news.

Catat Tanggalnya!

Jangan lewatkan kemeriahan MTF Market Monster Land mulai 29 Oktober hingga 2 November 2025  di Phinisi Point Mall Makassar.

Nikmati bazaar kuliner dan fashion terbesar di kota ini, ikuti berbagai kompetisi dan aktivitas komunitas, dan dapatkan doorprize setiap hari

Untuk update tenant, jadwal lengkap, dan informasi acara lainnya, kunjungi akun Instagram resmi @mtfmarket.

Kominfo Makassar Terus Dorong Sinergi OPD dalam Penyelenggaraan Statistik Sektoral

 

Nuansa Terkini Makassar,- Dinas Komunikasi dan Informatika (Kominfo) Kota Makassar menggelar Bimbingan Teknis (Bimtek) Penyelenggaraan Statistik Sektoral sesuai dengan prinsip Satu Data Indonesia. Berlangsung di Ruang Sipakatau, Balai Kota Makassar, Senin (27/10/2025). 

Mengusung tema “Optimalisasi Pengisian Metadata untuk Penyelenggaraan Statistik Sektoral yang Akurat, Efektif & Terpadu”, acara ini diikuti perwakilan dari seluruh Organisasi Perangkat Daerah (OPD) selaku produsen data.

Kepala Bidang Pengelolaan Data Elektronik dan Statistik, Dinas Kominfo Makassar, Suhendra, membuka kegiatan dengan menegaskan pentingnya kualitas data dalam penyusunan kebijakan. 

“Data yang bernilai bukan hanya sekadar angka di atas kertas. Nilai sejati data terletak pada bagaimana ia dikelola, didokumentasikan, dan dimaknai secara benar untuk mendukung kebijakan yang tepat,” ujarnya.

Menurutnya, pengelolaan data yang profesional akan memperkuat fondasi kebijakan berbasis bukti. 

Suhendra menegaskan, penerapan prinsip Satu Data Indonesia menjadi langkah penting mewujudkan tata kelola data yang efektif dan terpadu. 

Melalui kegiatan ini, Dinas Kominfo berharap kualitas penyelenggaraan statistik sektoral di Makassar semakin meningkat. 

“Kami ingin memastikan setiap data yang dihasilkan OPD memiliki nilai, akurasi, dan manfaat bagi pembangunan kota,” tutup Suhendra.

Diketahui, kegiatan ini bertujuan mengoptimalkan pengisian metadata statistik sektoral Kota Makassar. Metadata tersebut akan menjadi dasar penyusunan Buku Metadata Statistik Sektoral Tahun 2025.

Selain itu, juga untuk memenuhi indikator kinerja kunci (IKK) Pemerintah Kota Makassar. Terutama pada aspek ketersediaan metadata statistik sektoral dan penerapan prinsip Satu Data Indonesia.

Dua narasumber dari Badan Pusat Statistik (BPS) Provinsi Sulawesi Selatan dihadirkan untuk memperkuat pemahaman peserta. Mereka adalah Wiena Hardian Pratama dan Daris Azhar.

Wiena menjelaskan pentingnya keseragaman standar metadata antarinstansi. Menurutnya, metadata yang lengkap akan memastikan data lebih mudah dibaca, diverifikasi, dan diintegrasikan.

Sementara itu, Daris Azhar menekankan peran koordinasi antar-OPD dalam menjaga konsistensi data sektoral. 

“Sinergi menjadi kunci agar data dari berbagai sektor dapat dipadukan secara efektif,” ujarnya.

Para peserta tampak antusias mengikuti sesi diskusi terkait metadata. Mereka juga mendapat arahan langsung terkait teknis penyusunan format metadata sektoral.

Kapolres Gowa Hadiri Taklimat Akhir Audit Kinerja Itwasda Polda Sulsel Tahap II T.A. 2025

 

Nuansa Terkini Gowa,- Kapolres Gowa AKBP Muhammad Aldy Sulaiman, S.I.K., M.Si menghadiri kegiatan Taklimat Akhir Audit Kinerja Itwasda Polda Sulsel Tahap II Aspek Pelaksanaan dan Pengendalian Tahun Anggaran 2025 yang berlangsung di Aula Mappaoddang Polda Sulsel, Jumat (24/10/2025).

Kegiatan tersebut dipimpin oleh Wakapolda Sulsel Brigjen Pol. Nasri, S.I.K., M.H. dan dihadiri oleh para Pejabat Utama Polda Sulsel serta seluruh Kapolres jajaran. 

Audit kinerja ini merupakan bagian dari upaya Polda Sulsel dalam meningkatkan efektivitas pelaksanaan tugas, pengendalian, serta akuntabilitas satuan kerja (satker) dan satuan wilayah (satwil).

Usai kegiatan, Kapolres Gowa AKBP Muhammad Aldy Sulaiman menegaskan komitmennya untuk menindaklanjuti hasil audit dengan sungguh-sungguh.

“Seluruh temuan hasil audit kinerja akan segera kami tindak lanjuti secara serius agar pelaksanaan tugas di Polres Gowa semakin transparan, akuntabel, dan sesuai dengan ketentuan yang berlaku,” ujar Kapolres.

Melalui kegiatan audit ini, diharapkan seluruh jajaran Polres Gowa dapat terus meningkatkan kinerja, disiplin, dan tata kelola organisasi yang profesional dalam mendukung terwujudnya Polri yang presisi dan dipercaya masyarakat. Humas Polres Gowa

Dorong Pemenuhan Target UHC, Pemkot - BPJS Makassar Bahas JKN

 

Nuansa Terkini Makassar,- Sekretaris Daerah (Sekda) Makassar, Andi Zulkifly memimpin Rapat Forum Komunikasi Pemangku Kepentingan Utama Kota Makassar Optimalisasi Program JKN di Ruang Rapat Sekda Kantor Balai Kota Makassar, Jumat (24/10).

Sekda Zulkifly yang juga ketua Forum Komunikasi Pemangku Kepentingan Utama Kota Makassar itu didampingi Kepala Cabang Utama Makassar BPJS Kesehatan Muhammad Aras dan sejumlah Organisasi Perangkat Daerah (OPD) lingkup Pemerintah Kota (Pemkot) Makassar.

Sekda Zulkifly menegaskan pentingnya dukungan dan komitmen Pemerintah Kota dalam memperkuat pendataan dan peningkatan keaktifan peserta program jaminan kesehatan guna mencapai target UHC. 

Diketahui, capaian Universal Health Coverage (UHC) di Kota Makassar menunjukkan perkembangan yang menggembirakan. Berdasarkan data terbaru, cakupan kepesertaan Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) di Kota Makassar telah mencapai 99,87 persen dari total penduduk.

Menurutnya, terdapat sejumlah agenda prioritas yang harus dikawal bersama oleh semua pihak terkait.

Salah satu fokus pembahasan, yakni Pendaftaran Peserta Bukan Penerima Upah atau PBPU Pemda 1 Keluarga masih terdapat anggota keluarga PBPU Pemda yang belum terdaftar.

Kemudian, perpanjangan perjanjian Kerjasama PBPU Pemda Tahun 2026. Ketersediaan Anggaran PBPU Pemda Tahun 2026 dan Pemenuhan kuota PBI-JK, Kota Makassar masih underkouta sebesar 12.519 Jiwa.

"Jadi harapan dan dukungan pemerintah daerah yakni pertama, Pengusulan data Cadangan PBI JK pada aplikasi SIKS-NG. Lalu, Penggantian data PBPU Pemda yang dialihkan ke PBI JK untuk menjaga keaktifan peserta," jelas Andi Zulkifly.

"Komitmen Pemerintah Daerah untuk menjaga Tingkat keaktifan Peserta lebih 80 persen untuk mencapai UHC Non Cut Off (UHC Prioritas) dan ketersediaan anggaran PBPU Pemda Tahun 2026 berdasarkan pertumbuhan Penduduk dan tren penambahan/pengurangan peserta," tambahnya. 

Ia menambahkan bahwa pendataan yang akurat, valid dan up-to-date sangat diperlukan agar tidak ada warga yang tertinggal.

Kedua, Sekda menyebut perlu segera disepakati perjanjian kerja sama (PKS) antara Pemkot Makassar dan lembaga/lembaga terkait—termasuk di antaranya BPJS Kesehatan—untuk memastikan alur pembiayaan, pendataan dan layanan berjalan sinergis. 

Ketiga, ia menegaskan pentingnya menjaga “kebersihan” anggaran untuk tahun 2026, khususnya di tengah informasi bahwa pendapatan daerah Kota Makassar akan dipotong sekitar Rp 500 miliar. 

Hal ini tentu harus menjadi pertimbangan serius bagi BPKAD dan OPD terkait agar anggaran untuk program jaminan kesehatan tidak terabaikan.

Lebih lanjut, Andi Zulkifly menyampaikan komitmen Pemkot Makassar terhadap pemenuhan PBI (Penerima Bantuan Iuran) dan pengusungan data PBI/JK melalui aplikasi yang terintegrasi. 

“Kami menegaskan bahwa data tunggal dari Dinas Sosial menjadi pintu utama—tidak ada lagi data lain yang harus digunakan. Semua harus berbasis verifikasi dan pemadanan data (by-name by-address) agar valid dan akuntabel,” katanya.

Dalam kaitan teknis, pihak Dinas Kesehatan Kota Makassar memiliki tanggung-jawab antara lain mencakup pelaporan biaya pelayanan kesehatan di fasilitas kesehatan serta pemetaan peserta yang aktif maupun non-aktif. 

Pemkot bersama BPJS Kesehatan telah melakukan rapat koordinasi untuk memastikan sinkronisasi data antara Dinas Kesehatan, Dinas Kependudukan & Catatan Sipil (Disdukcapil) dan Dinas Sosial. 

Data UHC Kota Makassar

Pada awal 2023, tercatat cakupan peserta program JKN-KIS di Kota Makassar berada di kisaran 95,52 % dari total penduduk (sekitar 1.398.245 peserta dari 1.463.809 jiwa). 

Pada Agustus 2024, Kota Makassar berhasil meraih penghargaan UHC Award dengan capaian kepesertaan mencapai 99,7 %. Namun demikian, Sekda mencatat bahwa keaktifan peserta—yakni peserta yang secara aktif membayar iuran atau menggunakan layanan—masih menjadi tantangan utama dan harus dioptimalkan.

Andi Zulkifly mengingatkan bahwa pencapaian angka UHC bukanlah akhir dari tugas pemerintah daerah, melainkan awal dari fase pemantapan “Lokasi-rawan yang pendataannya belum lengkap, peserta PBPU yang belum tertangani, serta potensi pemangkasan anggaran daerah menjadi tantangan nyata. Semua ini membutuhkan koordinasi yang kuat antar OPD, validasi data yang disiplin dan alokasi anggaran yang terarah.”

Ia menutup dengan harapan bahwa seluruh perangkat daerah terkait, mulai dari Dinas Kesehatan, Dinas Sosial, Disdukcapil hingga BPJS Kesehatan - bisa bergerak bersama memastikan tidak ada rakyat Kota Makassar yang tertinggal dalam jaminan kesehatan.

Terpisah, Kepala BPJS Kesehatan Cabang Utama Makassar, Muhammad Aras, menyampaikan pencapaian ini menempatkan Makassar sebagai salah satu daerah dengan kategori UHC Prioritas secara nasional.

“Alhamdulillah, hingga saat ini cakupan kepesertaan JKN di Kota Makassar sudah mencapai 99,87 persen, dengan tingkat keaktifan peserta sebesar 81,94 persen atau sekitar 1.216.879 jiwa. Karena itu, Makassar ditetapkan sebagai daerah berstatus UHC Prioritas,” ujar Muhammad Aras dalam rapat koordinasi bersama Pemerintah Kota Makassar.

Status UHC Prioritas tersebut memberikan manfaat besar bagi masyarakat. Salah satunya, peserta yang didaftarkan oleh pemerintah daerah kini dapat langsung aktif tanpa menunggu satu bulan seperti sebelumnya.

“Sebelum masuk kategori prioritas, peserta yang didaftarkan oleh pemerintah daerah baru bisa aktif pada bulan berikutnya. Namun dengan status UHC Prioritas, kini peserta langsung aktif sejak didaftarkan,” jelas Aras.

Selain membahas progres kepesertaan, BPJS Kesehatan bersama Pemkot Makassar juga mulai mempersiapkan Perjanjian Kerja Sama (PKS) tahun 2026. Aras menuturkan, pembahasan dilakukan lebih awal karena masa berlaku PKS saat ini akan berakhir pada Desember mendatang.

“Kita sudah mulai bahas persiapan PKS untuk tahun depan, baik dari sisi jumlah peserta maupun alokasi anggarannya. Ini penting agar layanan tetap berjalan tanpa hambatan administratif,” ujarnya.

Aras juga menyinggung mengenai pemenuhan kuota PBI JK (Penerima Bantuan Iuran Jaminan Kesehatan) yang pembiayaannya berasal dari pemerintah pusat. Berdasarkan data, masih terdapat sekitar 12.000 kuota PBI JK yang belum terpenuhi di Kota Makassar.

“Untuk PBI JK ini, kami berharap pemerintah daerah dapat memaksimalkan pemenuhan kuota sekitar 12 ribu jiwa tersebut. Jika bisa dialihkan dan ditanggung oleh pemerintah pusat, tentu akan mengurangi beban anggaran pemerintah daerah,” terangnya.

Menurut Aras, kolaborasi erat antara BPJS Kesehatan dan Pemerintah Kota Makassar menjadi kunci keberlanjutan pencapaian UHC. Ia menegaskan bahwa capaian 99,87 persen bukan akhir, melainkan langkah penting menuju pemerataan layanan kesehatan bagi seluruh masyarakat.

“Kita patut bersyukur atas capaian ini, tapi yang lebih penting adalah menjaga keberlanjutan. Harapannya, semua warga Kota Makassar dapat terus merasakan manfaat jaminan kesehatan secara adil dan merata,” tutupnya.

Wujudkan Smart Governance, Kominfo Makassar Gelar Bimtek Arsitektur SPBE Terpadu

 

Nuansa Terkini Makassar,- Pemerintah Kota Makassar melalui Dinas Komunikasi dan Informatika (Kominfo) menggelar Bimbingan Teknis Penyusunan Arsitektur Sistem Informasi dan Arsitektur SPBE di Aston Hotel Makassar, Kamis (23/10/2025). 

Kegiatan dengan tema “Mewujudkan Smart Governance melalui Arsitektur dan Peta Rencana SPBE yang Terpadu” ini diikuti perwakilan dari seluruh Organisasi Perangkat Daerah (OPD) lingkup Pemerintah Kota Makassar.

Sekretaris Dinas Kominfo Makassar, Ismawaty Nur, dalam sambutannya menekankan pentingnya komitmen dan kolaborasi lintas perangkat daerah dalam penerapan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE). 

“Keberhasilan SPBE bukan hanya tanggung jawab Dinas Kominfo semata, tetapi hasil kerja bersama seluruh unsur pemerintahan,” tuturnya.

Menurut Ismawaty, integrasi sistem, keseragaman data, dan keselarasan arah pembangunan teknologi informasi harus menjadi perhatian bersama. 

“Integrasi sistem dan keseragaman data harus menjadi semangat kita dalam membangun ekosistem digital pemerintahan yang kuat dan berkelanjutan,” ujarnya.

Ia juga menyebut bahwa arsitektur dan peta rencana SPBE akan menjadi acuan bagi setiap perangkat daerah dalam merencanakan dan mengembangkan sistem informasi.

Peserta forum turut menerima paparan teknis mengenai penyusunan peta rencana SPBE yang disesuaikan dengan kebijakan pemerintah pusat, agar implementasi SPBE dapat berjalan sesuai standar nasional dan saling terhubung antarinstansi.

Pembicara kedua, Muzzaman Almadani, Analis Kebijakan Ahli Madya Biro Organisasi Sekretariat Daerah Provinsi Sulawesi Selatan, menjelaskan pentingnya SPBE dalam tata kelola pemerintahan yang efisien. 

“Implementasi SPBE merupakan langkah strategis untuk mewujudkan pemerintahan yang efektif, efisien, transparan, dan akuntabel,” katanya.

Menurutnya, integrasi data menjadi hal penting agar proses bisnis pemerintahan dapat berjalan terpadu dan mendukung pengambilan keputusan berbasis data.

“SPBE tidak hanya berbicara soal digitalisasi layanan publik, tetapi juga tentang keterhubungan antar-sistem informasi yang dikembangkan oleh perangkat daerah,” tambahnya. 

Selain penyampaian materi, forum ini juga dimanfaatkan sebagai ajang evaluasi terhadap pelaksanaan SPBE di beberapa OPD. Peserta berdiskusi mengenai berbagai kendala dan upaya peningkatan koordinasi antarunit kerja.

Diakhir sesi, Muzzaman Almadani turut mengarahkan dan memandu peserta terkait pengisian arsitektur SPBE domain proses bisnis ke dalam aplikasi SIA SPBE. 

Diketahui, forum Smart City kali ini memperkuat komitmen Pemerintah Kota Makassar untuk mengimplementasikan SPBE secara terpadu. 

Diharapkan setiap perangkat daerah memiliki pemahaman yang sama dalam mengembangkan sistem pemerintahan berbasis elektronik di Kota Makassar.

Sekda Zulkifly Sambut Evaluator KemenpanRB, Bahas Evaluasi AKIP 2025

 

Nuansa Terkini Makassar,- Sekretaris Daerah (Sekda) Makassar Andi Zulkifly menerima kunjungan tim evaluator Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (KemenPAN-RB) dalam rangka pelaksanaan evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) tahun 2025.

Tim yang dipimpin oleh Fanny Setiawan dan Tersisius Bagus Putra itu disambut langsung oleh Sekretaris Daerah (Sekda) Kota Makassar, Andi Zulkifly bersama jajaran kepala Organisasi Perangkat Daerah (OPD) di Ruang Sipakalabbi, Kantor Balai Kota Makassar, Kamis (23/10).

Sekda Makassar Andi Zulkifly menyampaikan apresiasi atas kedatangan tim evaluator yang dinilai sangat penting dalam memperkuat sistem tata kelola pemerintahan daerah. 

Selanjutnya, kata Sekda Zulkifly proses evaluasi AKIP tahun ini mencakup sejumlah aspek utama, termasuk tindak lanjut dari 12 rekomendasi hasil penilaian tahun sebelumnya.

Beberapa di antaranya meliputi review perencanaan kinerja seluruh unit kerja, penyusunan format standar pengukuran kinerja bagi seluruh OPD, serta pemanfaatan hasil laporan kinerja sebagai dasar penyusunan strategi dan target pada tahun berikutnya.

Selain itu, Pemkot Makassar juga menyusun format standar bagi setiap Organisasi Perangkat Daerah (OPD) dengan indikator kinerja yang terukur dan akurat. Laporan kinerja OPD pun dioptimalkan sebagai dasar penetapan strategi dan target kinerja tahun berikutnya.

“Evaluasi AKIP ini adalah momen strategis untuk mengukur sejauh mana implementasi sistem kinerja telah diterapkan di seluruh perangkat daerah, serta memastikan bahwa setiap sasaran dan indikator kinerja berorientasi pada hasil atau outcome,” ujar Andi Zulkifly, usai pelaksanaan Evaluasi AKIP 2025 di Ruang Sipakalebbi, Kamis (23/10).

Mantan Kepala Badan Perencanaan dan Pembangunan Daerah(Bappeda) juga menyampaikan pemerintah kota kini mulai memanfaatkan teknologi informasi dalam proses pengumpulan dan pemantauan data kinerja agar dapat dilakukan evaluasi secara real time. 

“Kita harus memastikan bahwa data yang digunakan valid dan relevan, indikator terukur dengan jelas, serta formulasi perhitungan kinerja diterapkan secara konsisten. Target ke depan harus lebih baik dan realistis dibanding capaian sebelumnya,” jelasnya.

Kedatangan tim evaluator KemenPAN-RB turut dihadiri oleh sejumlah pejabat Kota Makassar, di antaranya Kepala Inspektorat Kota Makassar, Kepala Bappeda, Kepala Dinas Kesehatan, Kepala Dinas Pendidikan, Kepala Dinas Perdagangan, Kepala Dinas Ketahanan Pangan, serta Kepala Bagian Organisasi dan Tata Laksana. 

Masing-masing OPD menyiapkan data dukung, dokumen perencanaan kinerja, serta bukti tindak lanjut yang akan dipresentasikan kepada tim evaluator.

Sekda Zulkifly lebih jauh menjelaskan arah kebijakan pembangunan Kota Makassar yang sejalan dengan prinsip akuntabilitas kinerja. Di mana, fokus pembangunan diarahkan pada empat pilar utama, yakni peningkatan layanan dasar, peningkatan ekonomi masyarakat, penguatan tata kelola pemerintahan, serta pengelolaan lingkungan kota yang bersih dan berketahanan terhadap perubahan iklim.

“Melalui koordinasi lintas OPD dan pemanfaatan sistem digital, kita optimis tata kelola pemerintahan di Makassar akan semakin akuntabel dan transparan," tukasnya.

"Evaluasi ini bukan sekadar penilaian, tetapi momentum perbaikan berkelanjutan menuju birokrasi yang adaptif dan berintegritas,” tambahnya. 

Kegiatan evaluasi AKIP 2025 ini diharapkan dapat menghasilkan rekomendasi yang konstruktif dan menjadi dasar penyusunan target kinerja Pemerintah Kota Makassar untuk periode 2025–2029. (*)

Budi Hastuti Serap Aspirasi Warga Barombong, Soroti Masalah KIS dan Bansos Tidak Merata

Nuansa Terkini Makassar,- Anggota DPRD Kota Makassar, Budi Hastuti kembali menggelar reses pertama masa persidangan pertama masa sidang 2025/2026, pada Kamis (23/10/2025).

Reses ini menjadi ajang penting bagi Budi Hastuti untuk mendengar langsung keluhan dan masukan dari masyarakat, terutama di daerah pemilihannya yang meliputi kecamatan Mamajang, Mariso, dan Tamalate (Mamarita).

Agenda ini telah memasuki titik keenam yang berlangsung di Jalan Palanassang RT02/RW10, Kelurahan Barombong, Kecamatan Tamalate. Turut hadir Lurah Barombong, Eko Soerifto Lodi, Babinsa, Babinkamtibnas, dan tokoh masyarakat.

Berdialog dengan warga, legislator dari Fraksi Gerindra itu menerima beragam aspirasi. Paling banyak adalah masalah Kartu Indonesia Sehat (KIS) dan bantuan sosial yang tidak merata seperti program keluarga harapan (PKH).

Budi mengatakan, KIS milik warga banyak yang tidak aktif. Hal itu disebabkan lantaran tidak pernah dimanfaatkan selama tiga bulan berturut-turut.

"Karena aturannya memang dari pemerintah, program kesehatan gratis KIS ini harus dipakai minimal sekali selama tiga bulan itu," jelasnya.

Dia meminta warga untuk segera melapor kembali ke pihak kelurahan untuk reaktivasi KIS mereka. Budi juga akan membantu menindaklanjuti masalah ini sehingga bisa cepat dimanfaatkan kembali.

"Yang jelas setelah diaktifkan, minimal dipakai yah seperti cek tensi saja," tambah Budi.

Sementara untuk bantuan sosial, menurut anggota komisi D bidang kesejahteraan rakyat itu, masalah ini memang dihadapi di hampr semua wilayah. Penyebabnya adalah data yang belum diperbaharui.

Budi menegaskan pihak kelurahan yang bersentuhan langsung dengan warga untuk bisa melakukan pendataan kembali sesuai kondisi mereka. Tidak boleh ada tebang pilih dalam penyaluran bansos.

"Apalagi sudah ada tim pendamping di kelurahan, harusnya ini yang harus turun cepat ke warga untuk pendataan," ucapnya.

Dengan mayoritas warga yang mengeluh soal bansos, dia juga akan menindaklanjuti dengan serius masalah ini. Sehingga, warga yang kurang mampu bisa mendapatkan bantuan sosial.

"Ini menjadi perhatian serius kami, karena hampir di titik reses, semuanya keluhkan soal bansos," katanya.

Adapun aspirasi lainnya yang bakal ditindaklanjuti yaitu pembenahan infrastruktur seperti drainase, jalan, dan tiang listrik.

Lurah Barombong, Eko Soerifto Lodi, Babinsa mengapresiasi kehadiran Budi Hastuti di tengah warganya. Meski baru menjabat, dia menegaskan siap memenuhi permintaan warga yang ada.

"Kami juga butuh kerjasamanya karena Barombong ini wilayahnya luas. Kami pastikan semua keluhan yang ada, yang sudah disampaikan kepada ibu bisa kami tindaklanjuti," tutupnya. (*)

TP PKK Kota Makassar Ajak TP PKK Sangkarrang Edukasi Risiko Pernikahan Dini dan Optimalkan Potensi Laut Tekan Stunting

Nuansa Terkini Makassar,— TP PKK Kota Makassar mengajak TP PKK Kecamatan Kepulauan Sangkarrang untuk memperkuat edukasi bahaya pernikahan dini dan memanfaatkan potensi kekayaan laut dalam menurunkan angka stunting. 

Hal ini menjadi salah satu fokus evaluasi dalam kegiatan Supervisi, Monitoring, Evaluasi, dan Pelaporan (SMEP) TP PKK Kota Makassar yang digelar di Gedung PKK Kecamatan Kepulauan Sangkarrang, Rabu (22/10/2025).

Kegiatan tersebut menandai penutupan rangkaian SMEP TP PKK Kota Makassar tahun 2025 setelah sebelumnya dilaksanakan di seluruh kecamatan se-Kota Makassar. 

Sama halnya dengan kecamatan lain, pelaksanaan SMEP di Sangkarrang mencakup evaluasi terhadap 10 program pokok PKK, administrasi kelembagaan, serta inovasi yang telah dijalankan oleh TP PKK Kecamatan.

Dari hasil monitoring, salah satu hal yang menjadi perhatian tim adalah masih tingginya angka stunting di wilayah Kecamatan Kepulauan Sangkarrang. Anggota Pokja IV TP PKK Kota Makassar, dr. Irma Kusuma, menyebut bahwa kondisi tersebut harus segera diatasi dengan pendekatan gizi dan edukasi yang berkelanjutan.

“Angka stunting menjadi perhatian serius karena berdampak langsung pada kualitas generasi mendatang. Dibutuhkan kolaborasi lintas sektor untuk menurunkannya, termasuk peran aktif kader PKK dalam memberikan penyuluhan kepada masyarakat,” jelas dr. Irma.

Sementara itu, anggota Pokja I TP PKK Kota Makassar, Pusparida, menilai bahwa kasus stunting di wilayah kepulauan juga dipengaruhi oleh masih maraknya praktik pernikahan dini. Menurutnya, hal tersebut berkaitan erat dengan kesiapan fisik dan mental calon ibu dalam menjalani kehamilan dan mengasuh anak.

“Untuk itu, kami mendorong TP PKK Kecamatan Sangkarrang agar lebih masif melakukan edukasi kepada masyarakat terkait risiko pernikahan dini serta pentingnya kesiapan dalam membangun keluarga yang sehat dan sejahtera,” ujarnya.

Ketua Pokja III TP PKK Kota Makassar, Erika Novianti, turut memberikan masukan terkait penguatan program gizi keluarga. Ia menekankan bahwa sebagai wilayah kepulauan dengan potensi hasil laut melimpah, Sangkarrang seharusnya mampu mengoptimalkan sumber daya tersebut untuk meningkatkan konsumsi bergizi seimbang.

“Padahal Kepulauan Sangkarrang dikenal sebagai penghasil ikan dengan kandungan omega tinggi. Jika dimanfaatkan dengan baik, potensi laut ini dapat membantu menurunkan angka stunting melalui peningkatan konsumsi ikan dan produk olahan laut,” terangnya.

Selain gizi keluarga, inovasi berbasis potensi lokal juga menjadi perhatian dalam peningkatan ekonomi rumah tangga. Anggota Pokja II TP PKK Kota Makassar, Arifah Zainuddin, mendorong kader untuk terus mengembangkan kegiatan ekonomi produktif dengan mengolah sumber daya khas kepulauan.

“Banyak potensi yang bisa dikembangkan, seperti pengolahan hasil laut, budidaya rumput laut, hingga pembuatan produk bernilai ekonomi seperti kerupuk teripang. Inovasi semacam ini tidak hanya meningkatkan pendapatan keluarga, tetapi juga memperkuat kemandirian masyarakat kepulauan,” tuturnya.

Sekretaris TP PKK Kota Makassar, Faridah Kadir, yang hadir mewakili Ketua TP PKK Kota Makassar, menyampaikan bahwa kegiatan SMEP merupakan wadah pembinaan bagi seluruh kader untuk memperbaiki pelaksanaan program di setiap tingkatan. “Inilah tujuan SMEP, untuk memeriksa, memberikan masukan, serta memperkuat sinergi antara TP PKK Kota dan kecamatan,” ujarnya.

Kendati demikian, Faridah memberikan apresiasi atas semangat luar biasa para kader di Kecamatan Kepulauan Sangkarrang. Menurutnya, meski berada di wilayah kepulauan dengan keterbatasan geografis, semangat para kader tidak pernah surut.

“Walaupun ibu-ibu berada jauh di pulau, tapi semangatnya luar biasa. Kalau bukan karena semangat dan keikhlasan, pasti ibu-ibu tidak akan pernah hadir di sini. Ini luar biasa,” ujar Faridah memberi pujian.

Ia berharap, hasil dari supervisi dan catatan yang diberikan dapat segera ditindaklanjuti oleh TP PKK Kecamatan Sangkarrang agar pelaksanaan program semakin baik di masa mendatang. “Kami ingin tahun depan, kegiatan SMEP hanya menjadi ajang silaturahmi karena seluruh program sudah berjalan dengan baik,” tambahnya.

Sementara itu, Ketua TP PKK Kecamatan Kepulauan Sangkarrang menyampaikan terima kasih atas pembinaan dan perhatian TP PKK Kota Makassar. Ia mengakui masih banyak keterbatasan SDM dan fasilitas di wilayah kepulauan, namun pihaknya berkomitmen untuk terus memperbaiki dan mengembangkan program PKK di tingkat kelurahan.

“Kami sangat berterima kasih atas kunjungan dan masukan yang diberikan. Ini menjadi motivasi bagi kami untuk lebih giat melaksanakan 10 program pokok PKK dan membangun masyarakat kepulauan yang mandiri dan sejahtera,” ucapnya.

Dengan terlaksananya kegiatan ini, berakhir pula rangkaian SMEP TP PKK Kota Makassar tahun 2025 di seluruh kecamatan se-Kota Makassar.

Dinas PU Makassar Lakukan Normalisasi Drainase di Jl. Kumala dan Jl. H. Bau

 

Nuansa Terkini Makassar,— Satuan Tugas (Satgas) Drainase Dinas Pekerjaan Umum (PU) Kota Makassar melaksanakan kegiatan normalisasi saluran drainase di Jalan Kumala dan Jalan H. Bau. Kegiatan ini bertujuan memperlancar aliran air serta mencegah terjadinya genangan, terutama saat curah hujan tinggi.

Melalui kegiatan normalisasi ini, kapasitas saluran air diharapkan dapat kembali optimal sehingga lingkungan sekitar tetap bersih, nyaman, dan bebas dari genangan air.

Pemerintah Kota Makassar melalui Dinas PU terus menunjukkan komitmennya dalam menjaga serta meningkatkan fungsi infrastruktur drainase agar dapat bekerja maksimal demi kenyamanan dan keselamatan warga kota. (*).

Polres Takalar Gelar Donor Darah Sambut HUT Humas Polri ke-74: Wujud Nyata Kepedulian untuk Sesama

 

Nuansa Terkini Takalar, – Dalam rangka memperingati Hari Ulang Tahun (HUT) Humas Polri ke-74 tahun 2025, Seksi Humas Polres Takalar bekerjasama dengan Unit Transfusi Darah (UTD) RSUD H. Padjonga Daeng Ngalle Kabupaten Takalar menggelar kegiatan Bakti Sosial Donor Darah, Rabu (22/10/2025).

Kegiatan kemanusiaan ini berlangsung di Aula Mapolres Takalar, Jalan H.M. Manjarungi No.1, mulai pukul 08.00 hingga 10.30 WITA. Sejak pagi, tampak antusiasme tinggi dari personel Polres Takalar yang berbondong-bondong hadir untuk ikut mendonorkan darahnya.

Kapolres Takalar AKBP Supriadi Rahman, S.I.K., M.M. melalui Plt. Kasi Humas AKP Muh. Rizal, selaku koordinator kegiatan, menyampaikan bahwa kegiatan donor darah ini bukan sekadar memperingati hari jadi Humas Polri, tetapi juga menjadi bentuk nyata kepedulian Polri terhadap masyarakat yang membutuhkan bantuan darah.

“Kegiatan donor darah ini kami laksanakan sebagai wujud kepedulian sosial serta kontribusi Polres Takalar dalam membantu sesama. Selain bermanfaat bagi penerima, donor darah juga berdampak positif bagi kesehatan pendonor, salah satunya melancarkan peredaran darah,” ungkap AKP Muh. Rizal.

Dalam kegiatan tersebut, tercatat sebanyak 35 personel mendaftar untuk ikut berpartisipasi. Namun setelah melalui proses pemeriksaan medis, hanya 24 kantong darah yang berhasil dikumpulkan, sementara 11 personel lainnya tidak dapat mendonorkan darah karena faktor kesehatan seperti tekanan darah tinggi, rendah, maupun kadar HB yang tidak sesuai standar.

Kegiatan sosial ini menjadi salah satu bentuk kepedulian Polri, khususnya jajaran Polres Takalar, dalam menebarkan semangat kemanusiaan dan memperkuat hubungan antara kepolisian dan masyarakat.

Dengan semangat “Polisi Humanis Harapan Masyarakat ”, kegiatan ini diharapkan dapat menumbuhkan kesadaran bahwa setetes darah yang didonorkan dapat menyelamatkan nyawa sesama. Asw-19

Ketua TP PKK Makassar Ajak Pemerintahan Kecamatan Makassar Proaktif Kelola Sampah

 

Nuansa Terkini Makassar,— Ketua TP PKK Kota Makassar sekaligus Dewan Lingkungan Hidup Kota Makassar, Melinda Aksa, memimpin rapat bersama dengan jajaran kelurahan, dan Dinas Lingkungan Hidup (DLH) yang berlangsung di Kantor Kecamatan Makassar, Senin (20/10/25).

Pertemuan tersebut dilakukan setelah kegiatan Supervisi, Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan (SMEP), untuk menegaskan pentingnya pengelolaan sampah organik yang aktif dan terukur di tingkat kecamatan. 

Dalam arahannya, Melinda menekankan adanya inovasi lurah untuk pengelolaan sampah di wilayah masing-masing.

“Kita harus punya inovasi masing-masing di setiap kelurahan, sesuai dengan potensi wilayah. Minimal di kantor kelurahan harus ada prototipe pengelolaan sampah organik, seperti Sumur Biopori atau Teba, pengomposan, atau pengembangan budidaya Maggot,” ujar Ibu Melinda.

Ia juga mendesak para Lurah dan RT/RW untuk massif melakukan sosialisasi kepada warganya, bahkan melibatkan tokoh masyarakat, masjid, dan gereja, agar program pemilahan sampah ini berjalan sukses.

“Kita harus terus gencar mensosialisasikan kepada warga tentang pemilahan sampah ini. Karena permasalahan sampah adalah tanggung jawab kita bersama dan harus diatasi dari sumbernya," ujarnya.

Lebih lanjut, ia menyampaikan harapannya agar tidak ada lagi sampah organik yang berakhir di TPA. 

“Kalau ada lahan kosong bisa dimanfaatkan untuk pembuatan teba, minimal sampah organik yang ada bisa dimasukkan ke dalam situ, agar sampah yang di bawa ke TPA sangat minim," tambahnya. 

Sementara itu, Kepala Bidang Persampahan dan B3 Dinas Lingkungan Hidup Kota Makassar, Bau Asseng menambahkan bahwa pihaknya akan terus mengukur kinerja setiap kecamatan dalam pengelolaan sampah, terutama terkait efektivitas TPS3R dan pengurangan timbulan sampah organik.

Hal senada disampaikan Marini, anggota Dewan Lingkungan, yang menekankan pentingnya target dan data konkret terkait volume dan pengelolaan sampah di TPS3R. 

“Kita harus punya data yang jelas agar hasilnya bisa terukur dan berkelanjutan,, sehingga ada progres yang dapat kita jadikan acuan” ujarnya.

Cita-cita jangka panjang dari program ini adalah terwujudnya kemandirian pengelolaan sampah di tingkat RT/RW. Dengan demikian, sampah yang harus diangkut ke TPA semakin berkurang.

Melinda Aksa menutup rapat dengan harapan besar agar Kecamatan Mamajang bisa menjadi contoh dan menunjukkan prestasi dalam pengelolaan sampah.

“Jika semua bergerak bersama, mulai dari warga, RT/RW, lurah, hingga TPS3R, maka pengelolaan sampah bukan lagi beban, tapi peluang menuju lingkungan yang bersih, mandiri, dan produktif,” tutupnya.(*)

FGD Kominfo Makassar Dorong Kolaborasi OPD Wujudkan Standar Layanan Lontara+*

Nuansa Terkini Makassar,- Dinas Komunikasi dan Informatika (Kominfo) Kota Makassar menggelar Forum Group Discussion (FGD) bertema “Kolaborasi OPD dalam Audit TIK dan Penetapan Standar Layanan Lontara+”, Senin (20/10/2025) di Hotel Aston Makassar. 

Kegiatan ini menjadi langkah strategis dalam mewujudkan layanan publik berbasis digital yang terintegrasi di seluruh OPD Kota Makassar.

Asisten I Bidang Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat Setda Kota Makassar, Andi Muh Yasir, membuka kegiatan secara resmi. Ia menegaskan pentingnya sinergi antarinstansi untuk memperkuat tata kelola pemerintahan digital yang responsif dan transparan.

“Upaya ini tidak hanya bertujuan meningkatkan efisiensi dan efektivitas birokrasi, tetapi juga menghadirkan kemudahan, kecepatan, dan transparansi bagi masyarakat sebagai penerima manfaat utama,” ujarnya.

Menurutnya, forum ini menjadi ruang memperkuat pemahaman mengenai Standar Operasional Prosedur (SOP) dari setiap layanan publik yang terintegrasi dalam aplikasi Lontara+. 

“Melalui forum ini, kita ingin memastikan setiap layanan memiliki kejelasan waktu dan prosedur. Dengan begitu, masyarakat dapat menilai dan memantau kinerja layanan publik secara terbuka,” lanjut Muh Yasir.

Diketahui, peserta kegiatan terdiri dari admin Lontara+ setiap OPD di lingkup Pemerintah Kota Makassar. Mereka mendiskusikan dan menyepakati standar layanan aduan digital sesuai karakteristik unit kerja masing-masing.

Turut hadir Tim Ahli Pemerintah Kota Makassar, Dara Adinda Kesuma Nasution. Dalam arahannya, ia menekankan pentingnya rasa memiliki terhadap program digitalisasi layanan publik agar implementasinya berjalan maksimal. 

“Saya berharap semua pihak memiliki ownership. Anggap ini program kita bersama, bukan sekadar menggugurkan kewajiban. Mari berusaha bersama memberikan pelayanan terbaik untuk masyarakat Kota Makassar,” tegas Dara.

Ia juga menyebut, kolaborasi lintas OPD dalam Audit TIK menjadi fondasi penting agar sistem Lontara+ mampu menjawab kebutuhan masyarakat secara real-time dan akurat.

Sementara itu, Kepala Dinas Kominfo Makassar, Muh Roem menekankan pentingnya penerapan Service Level Agreement (SLA) di setiap OPD. Ia menilai kejelasan standar waktu penanganan aduan menjadi kunci membangun kepercayaan publik terhadap sistem layanan digital pemerintah. 

“Masyarakat sebenarnya paham bahwa semua butuh proses. Yang kurang selama ini adalah komunikasi tentang berapa lama proses itu ditangani. Hari ini kita duduk bersama untuk menyamakan persepsi tersebut,” ujarnya.

Dalam sesi teknis, narasumber dari tim IT Kominfo Makassar, Nasruddin, memandu peserta dalam penyusunan SLA Layanan Aduan Lontara+ serta menjelaskan alur kerja sistem dan mekanisme status aduan. 

Agenda kali ini diharapkan dapat memperkuat implementasi Lontara+ sebagai platform terpadu layanan publik Kota Makassar.

Melinda Aksa Soroti Persoalan Sampah Di Tallo, Dorong Sinergi Urban Farming

Nuansa Terkini Makassar,– Ketua TP PKK Kota Makassar, Melinda Aksa Munafri, menegaskan pentingnya sinergi dan peran aktif PKK dalam mendukung tujuh program utama Pemerintah Kota Makassar, khususnya di bidang pengelolaan sampah. Hal ini disampaikan Melinda saat memimpin kegiatan Supervisi, Monitoring, Evaluasi, dan Pelaporan (SMEP) TP PKK Kota Makassar di Kecamatan Tallo, Selasa (21/10/25).

Dalam sambutannya, Melinda mengapresiasi kinerja Tim Penggerak PKK Kecamatan Tallo dan menekankan bahwa tugas utama PKK, melalui 10 Program Pokoknya, adalah menjadi mitra strategis pemerintah dalam menciptakan kesejahteraan keluarga.

Namun, ia secara khusus menyoroti kondisi Kecamatan Tallo yang dianggap memerlukan perhatian serius dalam penanganan sampah.

"Kami melihat kondisi di Tallo ini sangat spesifik, berbeda dengan Ujung Tanah yang permukimannya berdempetan. Salah satu program utama Pemerintah Kota saat ini adalah Urban Farming yang berbasis pengelolaan sampah," ujar Melinda.

Ia mengungkapkan keprihatinannya atas fakta bahwa Kecamatan Tallo belum memiliki fasilitas pengelolaan sampah mandiri seperti TPS3R (Reduce, Reuse, Recycle).

"Kemarin kita menemukan kasus, misalnya di kelurahan suangga, di mana tomat dibuang hingga 400 sampai 500 kilogram. Ini sangat disayangkan jika harus berakhir di TPA. Ini adalah potensi yang bisa diolah," tambahnya.

Melinda menekankan bahwa sampah organik yang besar merupakan sumber daya yang terbuang.

Ia pun mendesak Tim Penggerak PKK Kecamatan Tallo untuk mengambil peran lebih dalam mewujudkan program Urban Farming. 

Menurutnya, melalui pengelolaan sampah rumah tangga yang benar, PKK dapat mengubah limbah menjadi potensi ekonomi dan ketahanan pangan keluarga.

Pertemuan yang berfokus pada silaturahmi, evaluasi kinerja, dan penguatan komitmen ini diharapkan dapat menjadi momentum refleksi bagi seluruh pengurus TP PKK di Kecamatan Tallo. 

Ketua TP PKK berjanji akan segera mengadakan pertemuan lanjutan dengan para lurah di Tallo untuk membahas langkah-langkah konkret dalam pengelolaan sampah di tingkat kelurahan.

"Harapan kami, hasil pertemuan hari ini bisa memperbaiki peran dan kinerja Tim Penggerak PKK Kecamatan Tallo ke depannya. Mari kita jadikan PKK sebagai solusi atas persoalan yang ada di tengah masyarakat," tutup Melinda.(*)

Dinas PU Makassar Normalisasi Saluran di Jalan Hartaco Indah, Cegah Genangan Saat Hujan

 

Nuansa Terkini Makassar,— Satgas Drainase Dinas Pekerjaan Umum (PU) Kota Makassar melaksanakan kegiatan normalisasi saluran drainase di Jalan Hartaco Indah. Kegiatan ini dilakukan untuk mengatasi penyumbatan dan memperlancar aliran air yang selama ini terhambat akibat endapan lumpur serta tumpukan sampah.

Upaya normalisasi tersebut diharapkan dapat meminimalisir terjadinya genangan air saat hujan turun dan meningkatkan fungsi saluran dalam mendukung sistem drainase perkotaan.

Dinas PU Kota Makassar terus menunjukkan komitmennya dalam menjaga kebersihan dan kelancaran saluran drainase agar lingkungan tetap bersih, nyaman, dan bebas dari banjir.

“Kami secara rutin melakukan pemeliharaan saluran untuk memastikan aliran air tetap lancar dan tidak menimbulkan genangan yang dapat mengganggu aktivitas warga,” ujar Kepala Dinas PU Kota Makassar, Zuhaelsi Zubir.

Kadis PU Makassar Hadiri Rapat Koordinasi Pembahasan Nota Kesepakatan Pembangunan Stadion Sudiang

 

Nuansa Terkini Makassar, — Kepala Dinas Pekerjaan Umum (PU) Kota Makassar, Zuhaelsi Zubir, bersama jajaran menghadiri rapat koordinasi terkait nota kesepakatan pelaksanaan pembangunan dan pemanfaatan sarana serta prasarana Stadion Sudiang. Rapat tersebut digelar di ruang rapat Sekretaris Daerah Kota Makassar, Kantor Balai Kota Makassar, pada Senin (20/10/2025).

Rapat ini membahas langkah-langkah strategis dalam mendukung realisasi pembangunan dan pemanfaatan Stadion Sudiang sebagai fasilitas olahraga terpadu yang representatif bagi masyarakat Kota Makassar.

Kadis PU Makassar, Zuhaelsi Zubir, menegaskan komitmen Dinas PU untuk berperan aktif dalam memastikan kesiapan teknis dan kualitas infrastruktur yang akan dibangun, sehingga proyek ini dapat memberikan manfaat optimal bagi pengembangan sarana olahraga di Kota Makassar. (*).

Dinas PU Makassar Pasang Manhole Baru di Jalan Metro Tanjung Bunga, Tindak Lanjuti Laporan Warga

 

Nuansa Terkini Makassar, — Satgas Drainase Dinas Pekerjaan Umum (PU) Kota Makassar melaksanakan pekerjaan pemasangan manhole drainase di Jalan Metro Tanjung Bunga. Kegiatan ini bertujuan untuk meningkatkan fungsi saluran air agar aliran menjadi lebih lancar serta memudahkan proses pemeliharaan sistem drainase di kawasan tersebut.

Pemasangan manhole ini juga dilakukan sebagai tindak lanjut atas laporan warga terkait hilangnya beberapa penutup manhole yang diduga diambil oleh oknum tidak bertanggung jawab. Kondisi tersebut sebelumnya dikhawatirkan dapat membahayakan pengguna jalan dan mengganggu kelancaran aliran air.

Melalui kegiatan ini, Dinas PU Kota Makassar menegaskan komitmennya untuk menjaga keamanan dan kenyamanan pengguna jalan, sekaligus memastikan infrastruktur drainase tetap berfungsi dengan baik.

“Penanganan seperti ini akan terus kami lakukan secara berkala sebagai bentuk respon cepat terhadap laporan masyarakat,” ujar Kepala Dinas PU Kota Makassar, Zuhaelsi Zubir.

Dinas PU Makassar Tindak Lanjuti Aduan Warga, Lakukan Paving Blok di Jalan Pettarani 20

 

Nuansa Terkini Makassar,— Menindaklanjuti aduan masyarakat melalui aplikasi Lontara, tim lapangan Dinas Pekerjaan Umum (PU) Kota Makassar melaksanakan kegiatan pemasangan paving blok di Jalan Pettarani 20.

Kegiatan ini bertujuan memperbaiki kondisi permukaan jalan lingkungan agar lebih rapi, aman, dan nyaman bagi para pengguna jalan. Dengan adanya paving blok, diharapkan mobilitas warga menjadi lebih lancar sekaligus mengurangi potensi genangan air saat hujan.

Langkah ini merupakan bagian dari komitmen Dinas PU Makassar dalam meningkatkan kualitas infrastruktur perkotaan. Selain itu, kegiatan ini juga mendukung program Pemerintah Kota Makassar untuk mewujudkan lingkungan yang tertata, asri, dan berkelanjutan.

Kepala Dinas PU Kota Makassar, Zuhaelsi Zubir, menegaskan bahwa pihaknya akan terus responsif terhadap setiap laporan masyarakat yang masuk melalui aplikasi Lontara. “Kami berkomitmen memberikan pelayanan terbaik dan memastikan infrastruktur di Kota Makassar terus dalam kondisi yang baik,” ujarnya.

Polres Takalar Dorong Ketahanan Pangan, Salurkan Bibit Jagung ke Petani Kalekomara

 

Nuansa Terkini Takalar, – Sebagai wujud kepedulian terhadap peningkatan kesejahteraan masyarakat dan dukungan terhadap program pemerintah dalam mewujudkan ketahanan pangan nasional, Polres Takalar melalui Kasat Reskrim AKP Hatta, S.H., menyalurkan bantuan bibit jagung kepada Kelompok Tani Kupanga, Desa Kalekomara, Kecamatan Polongbangkeng Utara, Kabupaten Takalar, pada Jumat (17/10/2025).

Bantuan yang diserahkan berupa bibit jagung merk SUMO sebanyak 13 kilogram atau 13 bungkus, yang akan digunakan untuk lahan perkebunan seluas kurang lebih satu hektar. 

Kegiatan ini menjadi bagian dari komitmen Polres Takalar dalam mendukung ketahanan pangan sekaligus mempererat sinergi antara kepolisian dan masyarakat, khususnya para petani.

Kapolres Takalar AKBP Supriadi Rahman, S.I.K., M.M melalui Kasat Reskrim AKP Hatta, S.H., dalam kesempatan tersebut menyampaikan bahwa bantuan ini merupakan bentuk nyata dukungan Polri terhadap program pemerintah dalam memperkuat sektor pertanian di daerah.

“Kami berharap bantuan ini dapat dimanfaatkan sebaik-baiknya oleh para petani untuk meningkatkan hasil panen dan mendukung upaya bersama menjaga ketersediaan pangan nasional,” ujar AKP Hatta.

Kegiatan ini mendapat apresiasi dari para anggota kelompok tani yang merasa terbantu dengan adanya dukungan dari pihak kepolisian. Mereka berharap sinergi seperti ini terus berlanjut agar masyarakat desa semakin mandiri dan produktif.

Melalui program ini, Polres Takalar tidak hanya hadir dalam menjaga keamanan dan ketertiban, tetapi juga aktif berperan dalam mendorong pertumbuhan ekonomi masyarakat melalui sektor pertanian.

Asw-19

Ketua DPRD Makassar Supratman Serap Aspirasi Warga Panakkukang dan Manggala dalam Reses

Nuansa Terkini Makassar,- Ketua DPRD Kota Makassar, Supratman kembali menyapa warga dalam agenda reses pertama masa persidangan pertama masa sidang 2025/2026, Rabu (15/10/2025).

Supratman menggelar reses untuk menyerap aspirasi warga terkhusus di daerah pemilihannya yang mencakup kecamatan Panakkukang dan Manggala.

Memasuki titik ketujuh, reses berlangsung di Pannara Lorong 100, Keluraha Antang, Kecamatan Manggala, pada Jumat (17/10/2025).

Legislator dari Fraksi Nasdem itu menyerap tiga keluhan yang paling dominan di seluruh reses, di antaranya perbaikan drainase, Kompensasi iuran sampah bagi warga Manggala,  dan kesejahteraan masyarakat.

Pertama, Supratman menjelaskan mengenai iuran sampah. Menurutnya, warga yang belum mengetahui program ini karena belum ada sosialisasi yang digelar secara maksimal.

"Pada dasarnya ini informasi yang belum tersampaikan di warga, jadi belum seluruhnya lapisan masyarakat yang tahu," ujarnya.

Dia mengupayakan agar warga khususnya di Panakkukang dan Manggala bisa menikmati kompensasi iuran sampah. ini melalui revisi aturan dalam program tersebut.

"Ini yang harus direvisi sebenarnya karena sudah tidak ada rumah warga yang KwH nya itu 450. Kan apalagi semuanya sudah ada kulkasnya," tambah Supratman.

Kedua adalah perbaikan drainase. Dia mendorong agar ini bisa terealisasi secepatnya, terlebih Makassar bersiap memasuki musim hujan.

"Kami akan coba bicara dengan dinas terkait bagaimana penanganannya, bagaimana kita lakukan pengerukan atau pembangunan baru," katanya.

Terakhir mengenai kesejahteraan masyarakat yang meliputi pelatihan keterampilan bagi warga. Program ini dianggap perlu dilakukan agar mereka bisa produktif.

"Semisal laki-laki itu bagusnya pak Lurah siapkan pelatihan barista karena itu sekarang pekerjaan yang menjanjikan, kalau perempuan mungkin bisa menjahit," tambah Supratman.

Terakhir, dia berusaha agar semua aspirasi warga baik infrastruktur maupun program iuran sampah bisa terealisasi di tahun 2026, khususnya bagi warga di dapilnya.

"Kita coba usahakan tahun depan diadakan semuanya," tutup Supratman. (*)

Ketua TP PKK Makassar Ajak Jajaran Pemerintahan Kecamatan Ujung Pandang Kawal Pengelolaan Sampah

 

Nuansa Terkini Makassar,— Ketua Tim Penggerak Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga (TP PKK) Kota Makassar, Melinda Aksa, mendorong Camat, para lurah serta jajaran TP PKK di tingkat kecamatan dan kelurahan untuk terus berinovasi dalam pengelolaan sampah di wilayah masing-masing.

Hal itu diungkapkan saat membuka kegiatan Supervisi, Monitoring, Evaluasi, dan Pelaporan (SMEP) TP PKK Kota Makassar di Kantor Kecamatan Ujung Pandang, Jumat (17/10/2025).

Melinda menjelaskan, kegiatan SMEP bertujuan memastikan seluruh program pokok PKK dapat berjalan secara efektif, terukur, dan berdampak positif bagi masyarakat. Selain itu, SMEP juga menjadi sarana untuk menilai sejauh mana pelaksanaan program PKK di tingkat kecamatan dan kelurahan.

“Hari ini kita berada di Kecamatan Ujung Pandang. SMEP ini untuk melihat bagaimana seluruh program pokok PKK dilaksanakan di seluruh kecamatan dan kelurahan,” ujarnya.

Melinda menekankan pentingnya kedisiplinan dalam administrasi bagi seluruh jajaran TP PKK. Menurutnya, administrasi yang tertib mencerminkan kinerja organisasi yang baik dan menjadi dasar dalam perencanaan program ke depan.

“Sampai hari kelima pelaksanaan SMEP, kami masih menemukan beberapa kecamatan yang belum tertib administrasi. Ini menjadi perhatian bersama agar dapat segera diperbaiki,” katanya.

Ia berharap kegiatan SMEP juga menjadi ajang berbagi pengalaman antara pengurus PKK Kota Makassar dan pengurus PKK di tingkat kecamatan maupun kelurahan. Pertemuan ini, lanjutnya, diharapkan dapat memperkuat sinergi dalam menjalankan program yang berdampak bagi masyarakat.

Pada kesempatan ini, Melinda juga menekankan bahwa PKK memiliki peran strategis sebagai support system pemerintah. Banyak program pemerintah kota yang diturunkan ke masyarakat melalui peran aktif kader PKK di lapangan.

“PKK itu adalah tangan pemerintah yang menjangkau langsung masyarakat. Jadi, pemerintah Kota Makassar berharap besar agar PKK terus hadir menjadi mitra pemerintah dalam setiap program,” terangnya.

Melinda juga mengapresiasi inisiatif Camat Ujung Pandang dengan adanya baliho edukasi pengelolaan sampah. Ia juga mengapresiasi Kelurahan Baru Kecamatan Ujung Pandang yang telah memiliki Tempat Pengelolaan Sampah (TPS) 3R aktif sejak dua tahun lalu.

“Saya senang sekali lihat ada baliho besar tentang cara pemilihan dan pengelolaan sampah, ini bentuk edukasi masyarakat. Saya apresiasi juga Kelurahan Baru sudah lebih dulu memulai pengelolaan sampah. Ini menjadi contoh baik bagi kelurahan lain untuk berinovasi,” ujarnya.

Melinda mengingatkan bahwa pengelolaan sampah menjadi isu penting karena Tempat Pembuangan Akhir (TPA) Antang diperkirakan hanya mampu menampung sampah selama tiga tahun ke depan. 

"Oleh karena itu, diperlukan langkah-langkah nyata di tingkat kelurahan dibantu TP PKK untuk mengurangi volume sampah. Pemerintah pusat menargetkan pengurangan sampah hingga 30% tahun ini. Kita harus berpikir bagaimana mengelola sampah dari sumbernya,” jelasnya.

Ia juga menyinggung berbagai metode pengelolaan sampah yang dapat diterapkan sesuai kondisi wilayah, seperti komposter, maggot, eco-enzyme, hingga pemanfaatan limbah organik sebagai pakan ternak. 

“Melalui kesempatan ini, saya ingin mengajak kita semua menjadikan hasil SMEP ini sebagai bahan refleksi untuk memperkuat peran PKK dan memperbaiki kinerja di masa mendatang,” tutupnya.

Sementara itu, Camat Ujung Pandang, Andi Husni menyampaikan terima kasih atas kehadiran Ketua TP PKK Kota Makassar bersama rombongan dan berkomitmen mendukung program PKK, khususnya dalam pengelolaan sampah di wilayahnya.

“Terima kasih atas kehadiran Ibu Ketua TP PKK Kota Makassar bersama rombongan. Kami siap mendukung seluruh program PKK, terutama dalam upaya pengelolaan sampah dan pemberdayaan masyarakat di wilayah kami,” ujarnya

Ia juga menyampaikan apresiasi atas pelaksanaan kegiatan SMEP. Menurutnya, kegiatan ini menjadi ajang pembelajaran bagi para kader dalam meningkatkan kualitas administrasi dan pelaksanaan program kerja di lapangan.

Setelah kegiatan pembukaan, rombongan TP PKK Kota Makassar melanjutkan agenda SMEP dengan meninjau pelaksanaan administrasi dan program kerja TP PKK Kecamatan Ujung Pandang bersama seluruh kader dan pengurus kelurahan.

Dalam kesempatan tersebut, tim juga menyampaikan sejumlah catatan evaluasi serta memberikan saran perbaikan agar TP PKK Kecamatan dapat lebih optimal dalam menjalankan program, terutama yang berkaitan dengan kebersihan lingkungan, pemberdayaan keluarga, dan peningkatan kesejahteraan masyarakat.

Kadis PU Makassar Hadiri Rapat Persiapan HUT ke-418 Kota Makassar

Nuansa Terkini Makassar,— Kepala Dinas Pekerjaan Umum (PU) Kota Makassar, Zuhaelsi Zubir, menghadiri rapat persiapan Hari Ulang Tahun (HUT) ke-418 Kota Makassar yang digelar di Ruang Sipakalebbi, Kantor Wali Kota Makassar, pada Jumat (17/10/2025).

Rapat tersebut membahas berbagai persiapan dan rangkaian kegiatan yang akan dilaksanakan dalam momentum peringatan HUT Kota Makassar tahun ini. Selain itu, dibahas pula peran serta dan keterlibatan setiap perangkat daerah dalam menyukseskan acara tahunan tersebut.

Dalam kesempatan itu, Zuhaelsi Zubir menyampaikan komitmen Dinas PU untuk turut mendukung kelancaran seluruh kegiatan HUT Kota Makassar, terutama melalui penataan infrastruktur dan kebersihan lingkungan agar pelaksanaan acara berjalan lancar dan meriah. (*).

Satgas Drainase Dinas PU Makassar Ikut Kegiatan Jumat Bersih di Jalan Sungai Cerekang dan Bulusaraung

 

Nuansa Terkini Makassar,– Satgas Drainase Dinas Pekerjaan Umum (PU) Kota Makassar turut berpartisipasi dalam kegiatan Jumat Bersih yang dilaksanakan di sepanjang Jalan Sungai Cerekang hingga Jalan Bulusaraung.

Kegiatan ini merupakan bentuk kepedulian terhadap kebersihan lingkungan sekaligus upaya menjaga fungsi saluran drainase agar tetap optimal dalam mengalirkan air, terutama menjelang musim penghujan.

Dalam kegiatan tersebut, Satgas Drainase bersama masyarakat dan perangkat wilayah melakukan pembersihan saluran dengan mengangkat sedimen serta sampah yang menghambat aliran air.

Melalui kolaborasi ini, diharapkan dapat meningkatkan kesadaran bersama akan pentingnya menjaga kebersihan lingkungan demi menciptakan Kota Makassar yang bersih, nyaman, dan bebas dari genangan. (*).

Dinas PU Makassar Gelar Rapat Koordinasi dengan Perumda Parkir Makassar Raya

 

Nuansa Terkini Makassar,– Kepala Dinas Pekerjaan Umum (PU) Kota Makassar, Zuhaelsi Zubir, bersama jajaran menggelar rapat koordinasi dengan Direktur Utama Perumda Parkir Makassar Raya, Adib Rasyid Ali. Pertemuan tersebut berlangsung di ruang rapat Kepala Dinas PU pada Kamis (16/10/2025).

Rapat koordinasi ini membahas sinergi antara Dinas PU dan Perumda Parkir Makassar Raya dalam mendukung program pembangunan infrastruktur perkotaan, khususnya yang berkaitan dengan penataan fasilitas parkir dan kelancaran arus lalu lintas di wilayah Kota Makassar.

Kegiatan ini juga menjadi wadah untuk menyamakan persepsi dan memperkuat kolaborasi antarinstansi guna mewujudkan tata kelola perkotaan yang lebih tertib, nyaman, dan berkelanjutan.

Melalui koordinasi tersebut, diharapkan kerja sama antara Dinas PU dan Perumda Parkir Makassar Raya dapat berjalan lebih efektif dalam mendukung visi Pemerintah Kota Makassar menuju kota yang modern dan ramah masyarakat. (*).