Nuansa Terkini Makassar,— Kepala Dinas Pertanahan Kota Makassar menghadiri Rapat Panitia Khusus (Pansus) DPRD Kota Makassar dalam rangka pembahasan Rancangan Peraturan Daerah (Ranperda) tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah (BMD), Jumat, 4 September 2026.
Rapat tersebut menjadi bagian dari tahapan pembahasan Ranperda yang bertujuan menyempurnakan regulasi terkait pengelolaan aset milik Pemerintah Kota Makassar. Perda Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah tercatat dalam katalog Perda Kota Makassar Tahun 2017.
Pembahasan perubahan regulasi ini mencakup berbagai aspek pengelolaan barang milik daerah, mulai dari penatausahaan, pemanfaatan, pengamanan, hingga kepastian hukum atas aset daerah. Pemerintah Kota Makassar sebelumnya menyampaikan bahwa perubahan regulasi diperlukan untuk menyesuaikan tata kelola BMD dengan perkembangan ketentuan peraturan perundang-undangan.
Kehadiran Kepala Dinas Pertanahan dalam rapat Pansus tersebut menjadi bagian dari dukungan terhadap penguatan tata kelola aset daerah, khususnya yang berkaitan dengan aset tanah milik Pemerintah Kota Makassar.
Dalam proses pembahasan Ranperda, aspek pengamanan administrasi, fisik, dan hukum terhadap aset daerah menjadi salah satu bagian penting. Hal ini sejalan dengan upaya Pemkot Makassar untuk meningkatkan ketertiban dan kepastian hukum dalam pengelolaan barang milik daerah.
Melalui pembahasan bersama antara DPRD dan Pemerintah Kota Makassar, diharapkan perubahan regulasi tersebut dapat menghasilkan dasar hukum yang lebih sesuai dengan kebutuhan daerah serta mendukung pengelolaan aset yang tertib, transparan, dan akuntabel. (*)