Dinas Pertanahan Kota Makassar Gelar Rakor Persiapan Penyerahan Dokumen Pemanfaatan Tanah Aset Pemkot

Nuansa Terkini Makassar,— Dinas Pertanahan Kota Makassar melaksanakan Rapat Koordinasi (Rakor) dalam rangka persiapan penyerahan dokumen pemanfaatan tanah aset Pemerintah Kota Makassar oleh PT Bank Sulselbar.

Rapat tersebut dilaksanakan pada Jumat, 11 September 2026, bertempat di Ruang Rapat Dinas Pertanahan Kota Makassar.

Kegiatan ini dilaksanakan oleh Kepala Bidang Pengelolaan dan Pemanfaatan Tanah Dinas Pertanahan Kota Makassar bersama jajaran terkait. Rakor tersebut menjadi bagian dari upaya memastikan proses penyerahan dokumen pemanfaatan tanah aset milik Pemerintah Kota Makassar dapat berjalan tertib, terkoordinasi, dan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Dalam rapat, dilakukan koordinasi terkait kesiapan dokumen serta berbagai hal teknis yang perlu dipersiapkan sebelum proses penyerahan dokumen pemanfaatan tanah oleh PT Bank Sulselbar.

Pengelolaan dan pemanfaatan aset tanah pemerintah daerah merupakan bagian penting dalam menjaga tertib administrasi sekaligus memastikan aset daerah dapat dimanfaatkan secara optimal dan memberikan manfaat bagi Pemerintah Kota Makassar.

Melalui rapat koordinasi ini, Dinas Pertanahan Kota Makassar terus memperkuat sinergi dengan pihak terkait dalam rangka mewujudkan pengelolaan aset pertanahan yang lebih tertib, transparan, dan akuntabel.

Rakor berlangsung dengan lancar dan diharapkan seluruh tahapan persiapan penyerahan dokumen dapat terlaksana sesuai rencana. (*)

DPRD Makassar Kawal Program Pemkot, Irwan Hasan Soroti Ketepatan Anggaran

 

Nuansa Terkini Makassar,– Anggota DPRD Kota Makassar, Irwan Hasan, menegaskan komitmennya untuk mengawal setiap program pembangunan Pemerintah Kota Makassar agar berjalan sesuai perencanaan, memiliki manfaat bagi masyarakat, serta didukung penggunaan anggaran yang tepat sasaran.

Hal tersebut disampaikan Irwan Hasan saat menggelar kegiatan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah bersama Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) Kota Makassar di Hotel Almadera, Jumat (11/9/2026).

Kegiatan tersebut menghadirkan Sekretaris Bappeda Kota Makassar, A. Ato Rakhmawan, serta akademisi Husmirah Husain sebagai narasumber.

Dalam sambutannya, Irwan Hasan mengatakan kegiatan pengawasan penyelenggaraan pemerintahan daerah menjadi bagian penting dalam memastikan program pemerintah tidak hanya tersusun dalam dokumen perencanaan, tetapi benar-benar dapat diwujudkan dan memberikan dampak bagi masyarakat.

Menurutnya, DPRD memiliki tanggung jawab untuk memastikan berbagai program yang telah direncanakan pemerintah kota berjalan sesuai dengan kebutuhan masyarakat dan kemampuan keuangan daerah.

“Kami sebagai wakil rakyat akan mengawal seluruh program Pemerintah Kota Makassar. Seluruh program yang masuk, kalau anggarannya mencukupi, pasti kita dorong untuk terlaksana,” ujar Irwan Hasan.

Namun demikian, Politisi PPP ini menyadari bahwa kemampuan anggaran pemerintah daerah memiliki keterbatasan. Karena itu, setiap program dan proyek pembangunan harus melalui proses pemilahan berdasarkan skala prioritas, urgensi, manfaat, serta kemampuan keuangan daerah.

“Memang dalam mencukupkan anggaran untuk suatu proyek, harus dipilah-pilah, karena tidak semua bisa dikerjakan sekaligus. Harus ada skala prioritas dan melihat kemampuan anggaran,” jelasnya.

Irwan menilai perencanaan pembangunan menjadi salah satu aspek penting agar penggunaan APBD dapat memberikan hasil maksimal.

Program yang direncanakan harus memiliki dasar kebutuhan yang jelas dan disesuaikan dengan kemampuan fiskal pemerintah daerah.

Ketua Fraksi PPP ini juga mengajak masyarakat untuk tidak hanya menjadi penerima manfaat pembangunan, tetapi ikut mengambil bagian dalam melakukan pengawasan terhadap berbagai proyek yang menggunakan anggaran pemerintah.

Menurutnya, keterlibatan masyarakat diperlukan untuk memastikan pembangunan yang dibiayai APBD benar-benar dilaksanakan sesuai perencanaan dan memberikan manfaat sebagaimana yang diharapkan.

“Peran masyarakat juga penting untuk mengawal proyek agar anggaran yang digunakan tepat sasaran,” katanya.

Lebih lanjut, Irwan menegaskan bahwa pengawasan terhadap penggunaan anggaran bukan berarti menghambat pelaksanaan program pemerintah.

Sebaliknya, pengawasan merupakan upaya bersama untuk memastikan setiap anggaran yang dikeluarkan dapat dipertanggungjawabkan dan menghasilkan pembangunan yang berkualitas.

“Segala bentuk rupiah yang dikeluarkan harus sesuai dengan nilai proyek yang dikerjakan. Setiap rupiah itu pasti kami kawal,” tegasnya.

Ia berharap sinergi antara DPRD, Pemerintah Kota Makassar, Bappeda, akademisi, dan masyarakat dapat terus diperkuat dalam setiap tahapan pembangunan.

Dengan pengawasan yang dilakukan secara bersama-sama, kata dia, program pembangunan diharapkan tidak hanya mengejar aspek serapan anggaran, tetapi juga memastikan manfaat dan kualitas hasil pembangunan benar-benar dirasakan masyarakat.

Sementara itu, Sekretaris Bappeda Kota Makassar, A. Ato Rakhmawan, dalam kegiatan tersebut memaparkan pentingnya perencanaan pembangunan daerah sebagai dasar dalam menentukan arah kebijakan dan program pemerintah.

Perencanaan yang baik, menurutnya, harus mampu menjawab kebutuhan masyarakat sekaligus mempertimbangkan kemampuan keuangan daerah. 

Karena itu, penentuan prioritas menjadi bagian penting agar program pembangunan dapat dilaksanakan secara efektif dan berkelanjutan.

Kehadiran akademisi Husmirah Husain turut memberikan perspektif akademik mengenai penyelenggaraan pemerintahan daerah, khususnya pentingnya partisipasi masyarakat dan pengawasan terhadap proses pembangunan.

Kegiatan tersebut diharapkan dapat meningkatkan pemahaman masyarakat mengenai proses perencanaan dan penganggaran pembangunan daerah sekaligus memperkuat fungsi pengawasan DPRD terhadap pelaksanaan program Pemerintah Kota Makassar

Kapolresta Gowa Sampaikan Ucapan Dirgahayu ke-81 TNI Angkatan Laut

Nuansa Terkini Makassar,- Kepala Kepolisian Resor Kota (Kapolresta) Gowa Kombes Pol. Dr. Muh Yusuf Usman, S.H., S.I.K., M.T., CIPA., bersama staf dan jajaran menyampaikan ucapan Dirgahayu ke-81 TNI Angkatan Laut yang diperingati pada Kamis 10 September 2026.

Ucapan tersebut menjadi bentuk penghormatan dan apresiasi Polresta Gowa terhadap pengabdian serta dedikasi seluruh prajurit TNI Angkatan Laut dalam menjaga kedaulatan dan keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Mengusung semangat “Jalesveva Jayamahe”, peringatan HUT ke-81 TNI Angkatan Laut diharapkan semakin memperkuat tekad dalam menjaga wilayah laut Indonesia sekaligus mendukung terwujudnya Indonesia yang berdaulat, adil, dan makmur.

Kapolresta Gowa bersama seluruh personel turut mendoakan agar TNI Angkatan Laut senantiasa diberikan kekuatan, keteguhan, dan keberhasilan dalam menjalankan setiap tugas pengabdian kepada bangsa dan negara.

“Dirgahayu ke-81 TNI Angkatan Laut. Jalesveva Jayamahe. Semoga TNI Angkatan Laut semakin profesional, tangguh, dan selalu hadir menjaga kedaulatan Negara Kesatuan Republik Indonesia,” demikian pesan Kapolresta Gowa.

Sinergi dan soliditas TNI-Polri menjadi bagian penting dalam menjaga keamanan, ketertiban, serta keutuhan NKRI. Semangat kebersamaan tersebut diharapkan terus terpelihara demi memberikan pengabdian terbaik bagi masyarakat, bangsa, dan negara.

Humas Polresta Gowa

Sekda Makassar Dorong Forum PKP Jadi Acuan Program Perumahan

Nuansa Terkini Makassar, - Sekretaris Daerah (Sekda) Makassar, Andi Zulkifly, mendorong Forum Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) menjadi wadah strategis dalam menyusun dan mengawal program pembangunan perumahan serta kawasan permukiman di Kota Makassar.

Hal itu disampaikan Sekda Makassar Andi Zulkifly saat membuka kegiatan Fasilitasi Kelembagaan Bidang Infrastruktur dengan tema Membangun Koordinasi Lintas Sektor dalam Penyelenggaraan Pembangunan Perumahan dan Kawasan Permukiman melalui Pembentukan Kelembagaan Forum PKP Aryaduta, Kamis (10/9).

Pada kesempatan itu, Sekda Makassar Andi Zulkifly didampingi Kepala Bappeda Makassar Dahyal, Kepala Dinas Perkim Mahyuddin, dan sejumlah pejabat internal dan eksternal terkait program PKP.

Sekretaris Daerah (Sekda) Makassar, Andi Zulkifly, mengatakan pembangunan perumahan dan kawasan permukiman harus menjadi perhatian bersama karena berkaitan langsung dengan pemenuhan kebutuhan dasar masyarakat.

Menurut Andi Zulkifly, dukungan terhadap Program 3 Juta Rumah harus dibarengi dengan perencanaan yang matang di tingkat daerah. Makassar sebagai kota metropolitan memiliki kebutuhan hunian yang terus meningkat seiring pertumbuhan penduduk dan aktivitas ekonomi.

"Perumahan dan kawasan permukiman ini adalah salah satu elemen penting yang menjadi bagian dari seluruh program prioritas. Dalam SPM, ada enam elemen yang menjadi prioritas ketika pemerintah melaksanakan program kerja, termasuk kesehatan, pendidikan, sosial, dan perumahan," kata Andi Zulkifly.

Mantan Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) Makassar itu menjelaskan, pemenuhan Standar Pelayanan Minimal (SPM) harus menjadi salah satu pertimbangan utama dalam penyusunan program dan penganggaran pemerintah daerah.

Setelah kebutuhan dasar tersebut diprioritaskan, pemerintah dapat mengalokasikan anggaran untuk menjalankan visi dan misi kepala daerah serta program pendukung lainnya.

"Makanya ketika kita ingin membuat program dan membiayai sebuah program, SPM inilah yang menjadi amanah untuk segera dianggarkan terlebih dahulu. Barulah kita anggarkan gaji, program visi-misi kepala daerah, kemudian program-program pendukung," ujarnya.

Andi Zulkifly menekankan, dukungan terhadap pembangunan perumahan tidak dapat hanya dibebankan kepada Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman. Diperlukan kolaborasi lintas sektor agar berbagai persoalan perumahan dapat ditangani secara menyeluruh.

"Perumahan dan kawasan permukiman ini tidak bisa hanya Dinas Perumahan yang membuat program. Semua elemen harus mendukung sesuai dengan tupoksinya masing-masing," tegasnya.

Menurutnya, kolaborasi tersebut perlu melibatkan perangkat daerah, instansi vertikal, asosiasi, akademisi, organisasi masyarakat sipil, hingga pelaku usaha. Karena itu, Forum PKP diharapkan menjadi ruang bersama untuk mempertemukan berbagai kepentingan sekaligus merumuskan kebutuhan pembangunan perumahan di Makassar.

"Forum PKP ini adalah wadah untuk mempertemukan semua stakeholder dan semua kepentingan yang terkait dengan perumahan dan kawasan permukiman, mulai dari pemerintah pusat, pemerintah kota, akademisi, hingga asosiasi-asosiasi," jelasnya.

Ia mengatakan, program kerja yang dihasilkan Forum PKP harus menjadi salah satu acuan Pemkot Makassar dalam menyusun program pembangunan perumahan dan kawasan permukiman, termasuk dalam mendukung agenda penyediaan hunian layak bagi masyarakat melalui Program 3 Juta Rumah.

Andi Zulkifly meminta Bappeda Makassar mengidentifikasi dan mengakomodasi program prioritas yang dihasilkan Forum PKP ke dalam dokumen perencanaan serta penganggaran daerah.

"Saya minta Kepala Bappeda untuk betul-betul melihat dan memprioritaskan apa yang menjadi program kerja dari PKP ini untuk segera dibuatkan penganggaran dan rencana kerja bersama TAPD untuk melaksanakan kegiatan-kegiatan di bidang perumahan dan kawasan permukiman," katanya.

Menurutnya, keterlibatan berbagai unsur dalam Forum PKP akan membuat program yang disusun lebih komprehensif. Masukan tidak hanya berasal dari pemerintah, tetapi juga akademisi, pelaku usaha, asosiasi profesi, dan masyarakat.

"Program kerja Forum PKP ini sangat penting untuk dijadikan acuan dalam melaksanakan program kerja Pemkot Makassar terkait perumahan dan kawasan permukiman," tuturnya.

Andi Zulkifly juga menyinggung masih banyak persoalan perumahan dan kawasan permukiman yang perlu dibenahi di Makassar, termasuk kebutuhan program bedah rumah bagi masyarakat yang membutuhkan.

Di sisi lain, perkembangan Makassar sebagai kawasan perkotaan dan pusat aktivitas masyarakat membuat kebutuhan hunian terus meningkat. Keterbatasan lahan di dalam kota juga mendorong perkembangan kawasan permukiman hingga wilayah sekitar Makassar.

"Makassar ini menjadi kawasan destinasi untuk orang tinggal. Bahkan karena kawasan kita sudah sempit, perkembangan perumahan sudah masuk ke wilayah Gowa dan Maros," ujarnya.

Karena itu, ia berharap seluruh peserta dan pemangku kepentingan dalam Forum PKP dapat memberikan masukan konkret mengenai kebutuhan pembangunan perumahan dan kawasan permukiman di Makassar.

"Para SKPD yang hadir silakan mencermati dan melihat. Kalau memang ini bisa diintervensi melalui kewenangan dan tupoksi masing-masing, kenapa tidak? Ini harus menjadi prioritas," paparnya.

Andi Zulkifly menegaskan, Pemkot Makassar melalui Bappeda dan Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) siap mendukung program yang dihasilkan Forum PKP sepanjang sejalan dengan dokumen perencanaan dan kemampuan anggaran daerah.

"Kita siap dukung program yang digagas dalam forum PKP ini," tukasnya. (*)

Dinas Pertanahan Makassar Gelar Mediasi dan Klarifikasi Data Pertanahan di Tanjung Merdeka

Nuansa Terkini Makassar,— Dinas Pertanahan Kota Makassar melalui Kepala Bidang Penanganan Masalah dan Pengamanan Tanah, Muh. Roy Hartono, S.STP, melaksanakan mediasi dan klarifikasi data administrasi pertanahan terkait objek tanah yang berada di Kelurahan Tanjung Merdeka, Kecamatan Tamalate, Kota Makassar.

Kegiatan mediasi berlangsung di Ruang Rapat Dinas Pertanahan Kota Makassar sebagai bagian dari upaya penanganan permasalahan pertanahan secara terkoordinasi dan mengedepankan penyelesaian melalui musyawarah.

Dalam pertemuan tersebut, dilakukan klarifikasi terhadap data dan dokumen administrasi pertanahan yang berkaitan dengan objek tanah dimaksud. Klarifikasi ini penting untuk memperoleh informasi yang lebih jelas mengenai status dan riwayat administrasi tanah serta menjadi bahan dalam menentukan langkah penyelesaian selanjutnya.

Kepala Bidang Penanganan Masalah dan Pengamanan Tanah Muh. Roy Hartono memfasilitasi proses mediasi dengan memberikan ruang kepada para pihak untuk menyampaikan informasi, keterangan, maupun dokumen yang dimiliki.

Dinas Pertanahan Kota Makassar terus mendorong penyelesaian persoalan pertanahan melalui komunikasi, koordinasi, dan musyawarah dengan tetap memperhatikan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Melalui kegiatan mediasi dan klarifikasi tersebut, diharapkan dapat diperoleh titik terang terkait administrasi objek tanah di Kelurahan Tanjung Merdeka serta tercipta solusi yang dapat mendukung penyelesaian permasalahan secara baik dan tertib. (*).

Dinas Pertanahan Makassar Bahas Tindak Lanjut Aset Tanah Kantor Lurah Tello Baru

Nuansa Terkini Makassar,— Dinas Pertanahan Kota Makassar terus memperkuat koordinasi dalam penataan dan pengelolaan aset tanah milik pemerintah daerah. Hal tersebut dilakukan melalui rapat tindak lanjut terkait aset tanah Kantor Lurah Tello Baru, Kamis, 10 September 2026.

Rapat berlangsung di Ruang Rapat Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Kota Makassar dan dihadiri Kepala Bidang Pengadaan dan Pemanfaatan Tanah Dinas Pertanahan Kota Makassar, M. Izhar Kurniawan, S.H., M.H.

Pertemuan tersebut membahas tindak lanjut terhadap status dan pengelolaan aset tanah yang digunakan sebagai lokasi Kantor Lurah Tello Baru. Pembahasan menjadi bagian dari upaya pemerintah daerah untuk memastikan aset tanah tercatat, tertata, dan dapat dimanfaatkan secara optimal untuk kepentingan pelayanan pemerintahan.

Koordinasi antara Dinas Pertanahan dan BPKAD dinilai penting dalam menangani berbagai aspek administrasi serta pengelolaan aset tanah daerah. Langkah tersebut juga menjadi bagian dari upaya memperkuat pengamanan aset milik Pemerintah Kota Makassar.

Melalui rapat tindak lanjut ini, diharapkan pengelolaan aset tanah Kantor Lurah Tello Baru dapat semakin jelas dan tertib, sehingga mendukung penyelenggaraan pemerintahan serta pelayanan kepada masyarakat. (*).

Kadis Pertanahan Makassar Tinjau Lokasi Rencana Pengadaan Tanah RUBASA Kejari

Nuansa Terkini Makassar, — Kepala Dinas Pertanahan Kota Makassar didampingi Kepala Bidang Pengadaan dan Pemanfaatan Tanah melakukan peninjauan lapangan terhadap lokasi yang direncanakan untuk pengadaan tanah bagi pembangunan Rumah Barang Sitaan (RUBASA) Kejaksaan Negeri (Kejari), Kamis, 10 September 2026.

Peninjauan tersebut dilakukan bersama Kepala Kejaksaan Negeri (Kejari), Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Kota Makassar, Camat Tamalanrea, Lurah setempat, serta jajaran Dinas Pertanahan Kota Makassar.

Kegiatan ini merupakan bagian dari koordinasi lintas instansi dalam memastikan kesiapan lokasi yang akan digunakan untuk mendukung pembangunan RUBASA Kejari. Peninjauan langsung di lapangan dilakukan untuk melihat kondisi dan kesesuaian lokasi dengan rencana pengadaan tanah.

Dalam kegiatan tersebut, masing-masing pihak melakukan pengecekan serta pembahasan terkait aspek pertanahan dan kebutuhan lahan. Koordinasi ini diharapkan dapat memperlancar proses pengadaan tanah sekaligus memastikan tahapan yang dilakukan berjalan sesuai ketentuan.

Dinas Pertanahan Kota Makassar terus mendorong sinergi dengan berbagai pihak dalam mendukung penyediaan dan pemanfaatan tanah untuk kepentingan pemerintahan dan pembangunan di Kota Makassar.

Melalui peninjauan lapangan dan koordinasi bersama, diharapkan rencana pengadaan tanah untuk RUBASA Kejari dapat terlaksana dengan baik serta memberikan dukungan terhadap pengelolaan barang sitaan yang lebih tertib dan optimal. (*).

Dinas Pertanahan Makassar Terima Dosen UMI untuk Wawancara Penelitian Mediasi Konflik Pertanahan

Nuansa Terkini Makassar, — Dinas Pertanahan Kota Makassar menerima kunjungan Dr. Jasmaniar, dosen Fakultas Universitas Muslim Indonesia (UMI), dalam rangka pelaksanaan wawancara penelitian terkait mediasi konflik pertanahan.

Kegiatan tersebut berlangsung pada Rabu, 9 September 2025, dan diterima langsung oleh Kepala Bidang Penanganan Masalah dan Pengamanan Tanah Dinas Pertanahan Kota Makassar, Bapak M. Roy Hartono, S.STP.

Wawancara tersebut menjadi bagian dari kegiatan penelitian yang dilakukan Dr. Jasmaniar untuk memperoleh informasi dan pemahaman mengenai pelaksanaan mediasi dalam penyelesaian konflik pertanahan di Kota Makassar.

Dalam kesempatan tersebut, dibahas berbagai hal yang berkaitan dengan penanganan permasalahan pertanahan, khususnya mekanisme mediasi sebagai salah satu upaya penyelesaian konflik secara musyawarah dan mencari solusi yang dapat diterima oleh para pihak.

Dinas Pertanahan Kota Makassar menyambut baik kegiatan penelitian tersebut sebagai bentuk dukungan terhadap pengembangan pengetahuan dan kajian akademik di bidang pertanahan.

Kolaborasi antara pemerintah daerah dan kalangan akademisi diharapkan dapat memberikan kontribusi positif dalam memperkuat pemahaman serta meningkatkan upaya penyelesaian konflik pertanahan secara efektif, objektif, dan berkeadilan.

Kegiatan wawancara berlangsung dalam suasana diskusi dan pertukaran informasi, dengan tetap mengedepankan pentingnya penyelesaian persoalan pertanahan melalui pendekatan yang tepat serta sesuai dengan ketentuan yang berlaku. (*)

Dinas Pertanahan Makassar Hadiri Sosialisasi dan Literasi Program Dana Pensiun DPLK Bank Sulselbar

Nuansa Terkini Makassar,— Sesuai arahan pimpinan, Dinas Pertanahan Kota Makassar turut menghadiri kegiatan Sosialisasi dan Literasi Program Dana Pensiun DPLK Bank Sulselbar bagi PNS dan PPPK Kota Makassar, Kamis, 10 September 2026.

Kegiatan tersebut berlangsung di Ruang Sipakatau dan dihadiri oleh perwakilan Dinas Pertanahan Kota Makassar, yakni A. Lina, Nely, dan Sari.

Sosialisasi ini menjadi sarana untuk memberikan pemahaman kepada aparatur mengenai program dana pensiun yang diselenggarakan melalui Dana Pensiun Lembaga Keuangan (DPLK) Bank Sulselbar.

Melalui kegiatan literasi tersebut, para peserta mendapatkan informasi mengenai pentingnya perencanaan keuangan dan persiapan masa pensiun sejak masih aktif sebagai aparatur.

Keikutsertaan Dinas Pertanahan Kota Makassar dalam kegiatan ini merupakan bentuk dukungan terhadap peningkatan literasi dan pemahaman aparatur terkait perencanaan kesejahteraan finansial di masa mendatang.

Diharapkan kegiatan sosialisasi dan literasi ini dapat memberikan manfaat bagi PNS dan PPPK dalam mempersiapkan masa pensiun secara lebih baik dan terencana. (*)

Dinas Pertanahan Makassar Bahas Tindak Lanjut Aset Tanah Kantor Lurah Tello Baru

Nuansa Terkini Makassar, — Dinas Pertanahan Kota Makassar terus memperkuat koordinasi dalam rangka penataan dan pengelolaan aset tanah milik pemerintah daerah.

Hal tersebut dilakukan melalui rapat tindak lanjut terkait aset tanah Kantor Lurah Tello Baru yang digelar pada Kamis, 10 September 2026, bertempat di Ruang Rapat Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Kota Makassar.

Dalam rapat tersebut, Kepala Bidang Pengadaan dan Pemanfaatan Tanah Dinas Pertanahan Kota Makassar, Bapak M. Izhar Kurniawan, S.H., M.H., turut menghadiri pembahasan bersama pihak terkait.

Rapat ini menjadi bagian dari upaya pemerintah daerah untuk memastikan pengelolaan aset tanah berjalan secara tertib, jelas, dan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Pembahasan aset tanah Kantor Lurah Tello Baru diharapkan dapat menghasilkan langkah tindak lanjut yang tepat, khususnya dalam aspek administrasi, status dan pemanfaatan aset tanah milik pemerintah daerah.

Melalui koordinasi antara Dinas Pertanahan dan BPKAD Kota Makassar, pengelolaan aset daerah diharapkan semakin optimal serta mampu mendukung tertib administrasi pertanahan dan pengamanan aset pemerintah daerah.

Dinas Pertanahan Kota Makassar berkomitmen untuk terus melakukan koordinasi dan sinergi dalam menjaga serta mengoptimalkan aset tanah milik Pemerintah Kota Makassar. (*)

Sekdis dan Kasubag Umum Dinas Pertanahan Ikuti Rakor Uji Coba Digitalisasi Bansos di Lingkup Pemkot Makassar

Nuansa Terkini Makassar,— Sekretaris Dinas (Sekdis) Pertanahan Kota Makassar bersama Kepala Subbagian Umum dan Kepegawaian mengikuti rapat koordinasi dalam rangka pelaksanaan kegiatan uji coba digitalisasi bantuan sosial (bansos) di lingkup Pemerintah Kota Makassar, Rabu, 9 September 2026.

Rapat koordinasi tersebut menjadi bagian dari upaya Pemerintah Kota Makassar dalam mempersiapkan penerapan sistem digital pada proses penyaluran bantuan sosial. Digitalisasi diharapkan dapat mendukung pengelolaan data dan pelaksanaan program bantuan sosial secara lebih terstruktur.

Dalam kegiatan ini, peserta rapat melakukan koordinasi terkait kesiapan pelaksanaan uji coba, termasuk sinergi antarperangkat daerah yang terlibat dalam program tersebut.

Keikutsertaan Sekdis Pertanahan Kota Makassar bersama Kasubag Umum dan Kepegawaian merupakan bentuk dukungan terhadap program Pemerintah Kota Makassar dalam mendorong transformasi digital pada pelayanan dan tata kelola pemerintahan.

Melalui rapat koordinasi ini, diharapkan pelaksanaan uji coba digitalisasi bantuan sosial dapat berjalan dengan baik serta mendukung peningkatan efektivitas dan akurasi pelayanan kepada masyarakat.

Pemerintah Kota Makassar terus mendorong kolaborasi antarperangkat daerah agar berbagai program pelayanan publik dapat dilaksanakan secara terintegrasi dan memberikan manfaat bagi masyarakat. (*).

Kadis Pertanahan Dampingi Wali Kota Makassar dalam Penyerahan PSU Perumahan Villa Surya Mas

Nuansa Terkini Makassar,— Kepala Dinas Pertanahan Kota Makassar mendampingi Wali Kota Makassar dalam kegiatan penyerahan Prasarana, Sarana, dan Utilitas (PSU) oleh pengembang dan warga perumahan kepada Pemerintah Kota Makassar, Selasa, 8 September 2026.

Kegiatan tersebut berlangsung di Perumahan Villa Surya Mas dan menjadi bagian dari upaya penataan serta pengelolaan fasilitas lingkungan perumahan agar dapat dimanfaatkan dan dikelola sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Dalam kegiatan tersebut, PSU yang diserahkan mencakup fasilitas dan utilitas lingkungan yang menjadi bagian penting dalam mendukung kenyamanan serta kebutuhan masyarakat penghuni perumahan.

Kehadiran Kepala Dinas Pertanahan Kota Makassar dalam kegiatan tersebut turut memperkuat koordinasi pemerintah daerah dalam aspek pertanahan dan pengelolaan aset yang berkaitan dengan PSU.

Penyerahan PSU kepada Pemerintah Kota Makassar diharapkan dapat memberikan kepastian dalam pengelolaan fasilitas umum dan fasilitas sosial di lingkungan perumahan, sekaligus mendukung peningkatan pelayanan kepada masyarakat.

Pemerintah Kota Makassar terus mendorong sinergi bersama pengembang dan masyarakat dalam mewujudkan lingkungan perumahan yang tertata serta memiliki fasilitas yang dapat memberikan manfaat bagi warga. (*)

Dinas Pertanahan Makassar Gelar Mediasi Sengketa Lahan Masyarakat Lanraki

Nuansa Terkini Makassar,— Kepala Bidang Penanganan Masalah dan Pengamanan Tanah Dinas Pertanahan Kota Makassar memimpin rapat mediasi terkait permasalahan sengketa lahan antara masyarakat Lanraki dan Jhoni Jauri, Selasa, 8 September 2026.

Rapat mediasi tersebut dilaksanakan sebagai bagian dari upaya Dinas Pertanahan Kota Makassar dalam memfasilitasi penyelesaian permasalahan pertanahan yang terjadi di tengah masyarakat.

Dalam pertemuan tersebut, pihak-pihak yang berkepentingan diberikan kesempatan untuk menyampaikan informasi, penjelasan, serta dokumen yang berkaitan dengan objek lahan yang menjadi permasalahan.

Dinas Pertanahan Kota Makassar melalui Bidang Penanganan Masalah dan Pengamanan Tanah berupaya mendorong proses penyelesaian secara dialogis dengan memperhatikan data dan administrasi pertanahan yang tersedia.

Mediasi diharapkan dapat menjadi ruang komunikasi bagi para pihak untuk mencari titik temu serta memperoleh penyelesaian yang sesuai dengan ketentuan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Kegiatan tersebut juga menjadi bagian dari komitmen Dinas Pertanahan Kota Makassar untuk membantu menangani permasalahan pertanahan secara tertib, transparan, dan mengedepankan proses musyawarah. (*).