Nuansa Terkini Makassar, - Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) Makassar turut
berupaya dalam mencegah kemiskinan ekstrim. Masalah ini dianggap perlu
ditangani dengan cepat.
Sejumlah upaya telah diperlihatkan oleh Bappeda Makassar. Salah
satunya memfasilitasi Focus Group Discussion di Hotel Gammara, Selasa
(18/10/2022).
“Jadi FGD ini merupakan salah satu upaya kami dan berkomitmen
mencegah agar kemiskinan ekstrim tidak dirasakan masyakarat,” ungkap Kepala
Bappeda Makassar, Helmy Budiman, Rabu (19/10/2022).
Dalam FGD itu dibahas mengenai percepatan penanggulangan
kemiskinan ekstrim. Juga rencana penyusunan dokumen RPKD kota Makassar tahun
2023-2024.
Kemiskinan ekstrim atau absolute didenifisikan sebagai suatu
kondisi yang tidak dapat memenuhi kebutuhan primer manusia. Termasuk makanan,
air minum, fasilitas sanitasi, kesehatan, tempat tinggal, pendidikan, dan
informasi.
Dalam sambutan Fokus Group Discussion Wali Kota Makassar yang
dibacakan Asisten ll Pemkot, Rusmayani Madjid menyampaikan Presiden Joko Widodo
telah memberi instruksi Nomor 4 tahun 2022. Itu tentang mewujudkan kemiskinan
ekstrim 0% di tahun 2024.
“Kemiskinan ekstrim bukan hanya masalah pendapatan tapi juga
terkait dengan ketersediaan jasa salah satu intruksi presiden no. 4 tahun 2022
mewujudkan kemiskinan ekstrim 0% ditahun 2024 itu juga diharapakan terjadi
dikota Makassar,” ungkapnya.
Ia menjelaskan pemerintah telah berupaya keras menangani
kemiskinan ekstrim dengan bebgai program pemerintah. “Upaya pertama yang
dilakukan dalam Penaggulangan kemiskinan ekstrim adalah adanya program
pemerintah, bagaimana program dan kegiatan dalam mendukung percepatan
penghapusan kemiskinan Ekstrim tertuang dalam dokumen perencanaan,” ucapnya.
“Kedua konvergensi program anggaran dan sasaran bagaimana dukungan
terhadap program nasional inovasi penguatan kapasitas serta penguatan kemitraan
antara pemerintah dan non pemerintah. Ketiga pemantauan dan evaluasi secara
berkala capaian penghapusan kemiskinan Ekstrim di kota Makassar,” tambah
Rusmayani.
Rusmayani mengemukakan terkait cara mendorong percepatan penurunan
kemiskinan ekstrim dilakukan. Adapun dengan mengurangi beban pengeluaran
masyarakat dan peningkatan produktifitas untuk menumbuhkan perekonomian masyarakat.
“Hal tersebut dilakukan dengan khusus berupa multiple intervention
dengan mengurangi beban kelompok miskin dan rendah, pemberdayaan masyarakat
dengan meningkat produktifitas,” ujar Rusmayani.
Kemiskinan Ekstrim semoga
dapat dilakukan dengan terkonsolidasi, terintegrasi, dan tepat sasaran melalui
kolaborasi intervensi dari seluruh pemangku kepentingan baik pemerintah dan non
pemerintah,” sambungnya.
Sementara itu, Kepala Unit Advokasi Kebijakan Pemerintah Daerah
Setwapres RI, G. Irwan Suryanto mengatakan untuk mewujudkan target 0%
kemiskinan ekstrim di tahun 2024 dibutuhkan sinergi antara pemerintah dan
non-pemerintah.
“Kemiskinan Ekstrim ini memang sudah menjadi arahan bapak
presiden. Untuk mencapai angka 0% tahun 2024 dibutuhkan sinergi dan kolaborasi
dari pemerintah dan non pemerintah,” paparnya.
Dari survei yang dilakukan setiap tahunnya oleh Badan Pusat
Statistik (BPS) Angka kemiskinan Ekstrim sebesar 2,14% dari total penduduk
Indonesia.
“Dari tahun ke tahun penurunan kemiskinan ekstrim cenderung
melambat ini dikarenakan karena angka kemiskinan di bawah 10% atau satu digit
itu memang karakteristik nya turun melambat,” terang Irwan.
Ia menutrukan Khusus dikota Makassar angka kemiskinan Ekstrim
dikota Makassar tahun 2022 yaitu 0,92% atau 14.441 jiwa dari total penduduk 1,5
juta Jiwa. “Artinya ini menjadi tugas pemerintah untuk memberi program
konvergensi,” pungkasnya.
Lebih jauh, Irwan menambahkan dua program yang kini dijalankan
pemerintah daerah yakni pengurangan beban pengeluaran masyarakat dan
pemberdayaan masyarakat tidak cukup. Namun, kedua program tersebut harus
dibarengi dengan program wilayah-wilayah kantong kemiskinan agar pemberian
program tepat sasaran.
“Mengurangi beban kelompok miskin dan rendah, pemberdayaan
masyarakat dengan meningkat produktifitas, tapi itu tidak cukup. Pastikan kedua
program ini ada di wilayah-wilayah kantong kemiskinan sehingga intervensi yang
dilakukan tepat sasaran,” tutup Irwan. (*)
