Penyusunan Soal CAT Calon Komisioner KPID Sulbar Harus Timsel Berkompeten

 

Nuansa Terkini Mamuju,- Proses seleksi calon komisioner KPID Provinsi Sulawesi Barat periode 2025-2028 tengah berlangsung. 

Adapun tahapannya saat ini adalah pemeriksaan berkas administrasi peserta calon komisioner yang berjumlah kurang lebih 50 orang. 

Untuk itu, diharapkan dalam proses seleksi berkas administrasi, keberadaan timsel menjadi hal utama agar bersikap netral dan independen

dalam meloloskan calon komisioner KPID yang memang memiliki kompetensi di bidang penyiaran. 

Selain tahapan pemeriksaan berkas adminstrasi calon peserta, hal penting lainnya yaitu seleksi kompentensi berbasis CAT (Computer Assisted Test). Di mana soal-soal CAT-nya tentu berkaitan dan seputaran dengan dunia penyiaran. 

Olehnya, untuk menjaga dan mengantisipasi agar tidak ada kebocoran sebelum pelaksanaan CAT diharapkan soal-soal yang akan diperhadapkan sebisa mungkin dibuat oleh timsel yang memang memiliki kompentensi dan pemahaman luas tentang dunia penyiaran. 

“Kita berharap agar soal-soal yang disajikan dibuat langsung oleh timsel yang memang memiliki kapasitas mumpuni dalam dunia penyiaran,” kata Muhammad Hudri, Mantan Sekjen KPMPM (Kesatuan Pelajar Mahasiswa Polewali Mandar)

Dia menambahkan dari lima timsel KPID Sulbar saat ini, satu diantaranya adalah Komisioner KPI Pusat yakni Muhammad Hasrul Hasan. 

Tentu pemahaman serta pengetahuan beliau tentang penyiaran tak perlu diragukan. Apalagi latar belakang Pak Hasrul sebelum berkiprah di KPI Pusat, terlebih dahulu dua periode duduk sebagai komisioner KPID Sulsel bahkan menjadi Ketua KPID Sulsel.

Tak hanya itu, beliau juga sudah puluhan tahun pernah bekerja di perusahaan media pertelevisian, baik nasional maupun lokal. 

“Sehingga kami berpendapat untuk menghindari terjadinya kepentingan politik tertentu dan konflik interes serta titipan sebaiknya beliau (Pak Hasrul) diberikan kewenangan untuk bertanggungjawab penuh dalam penyusunan soal-soal CAT,” terangnya. 

Apalagi secara personal, mantan Ketua KPID Sulsel itu sama sekali tidak memiliki kepentingan apapun di Sulbar, kecuali kepentingan melahirkan calon komisioner KPID yang betul-betul kompeten dan paham tentang penyiaran. 

“Kita ingin mendapatkan calon komisioner KPID yang betul-betul berkualitas, kreatif, inovatif dan memahami penyiaran serta memang dibutuhkan untuk penyiaran di Sulbar,” tukas Muhammad Hudri Mantan Aktivis HMI (Himpunan Mahasiswa Islam)

Plh Sekda Sulbar: Konten Kreator Lebih Menjanjikan daripada ASN

Nuansa Terkini Mamuju, – Plh Sekda Provinsi Sulbar , Herdin Ismail.membuka secara resmi Networking Creator Forum Ramadhan Berkah Oleh Tntb Interesting dirangkaikan dengan DISKUSI dan Buka Puasa Bersama, di Luxuri Food Cafe, Sabtu 22 Maret 2025.

Menurut Plh Sekda, Herdin Ismail, jika konten kreator dikelola secara profesional maka profesi ini akan lebih menjanjikan dibandingkan pendapatan yang diperoleh ASN.

“Konten kreator itu menjanjikan daripada jadi ASN,”ucap Herdin.

Untuk itu, Herdin Ismail mengapresiasi kegiatan yang dilaksanakan para konten kreator.

Lebih lanjut Herdin berharap, dua unsur yang terkandung dalam konten kreator, yakni edukasi dan hiburan.

“Konten itu motif. Kreator adalah memiliki kratofitas menghasilkan karya yang menarik ditonton. Saya salut sama adik- adik semua,” ungkapnya.

Turut hadir anggota DPRD Sulbar , Khalil Gibran mengapresiasi kegiatan para pemuda yang tergabung dan bergerak sebagai konten kreator.

“Forum disuksi ini menjadi salah satu kegiatan yang menurut saya forum yang bisa menciptakan hal positif di Mamuju. Memberi sarana informasi yang penting, nyata dan membangun suasana baru dalam media sosial. “Dorong konten kreator hadirkan konten yang positif dan edukatif,” pungkasnya. (*)

"DPRD Sulbar dan Dinas Perpustakaan Bahas Regulasi Pengelolaan Perpustakaan Modern"

Nuansa Terkini Mamuju – Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi Sulawesi Barat melalui Panitia Khusus (Pansus) melaksanakan rapat pembahasan Rancangan Peraturan Daerah (Ranperda) tentang Penyelenggaraan Perpustakaan di ruang Komisi III DPRD Provinsi Sulawesi Barat, 13 Maret 2025.

Rapat Pansus ini bertujuan untuk mengkaji dan memperdalam muatan materi Ranperda terkait, dengan harapan dapat menghasilkan regulasi yang komprehensif dan sesuai dengan kebutuhan masyarakat dalam pengelolaan perpustakaan di Provinsi Sulawesi Barat.

Dalam kesempatan tersebut, Pansus memberikan ruang kepada Dinas Perpustakaan sebagai pelaksana teknis untuk melakukan kajian lebih mendalam terhadap materi Ranperda. Pemberian kesempatan ini diharapkan dapat memastikan bahwa regulasi yang akan disusun dapat mengakomodasi kebutuhan dan perkembangan perpustakaan di daerah ini, termasuk peran perpustakaan dalam mencerdaskan masyarakat serta mendukung pendidikan dan literasi.

Ketua Pansus DPRD Sulawesi Barat menyampaikan bahwa penyusunan peraturan daerah ini merupakan langkah penting dalam memperkuat sistem perpustakaan di Provinsi Sulawesi Barat, sekaligus menyiapkan landasan hukum yang kuat bagi pengembangan perpustakaan di masa depan.

“Melalui Ranperda ini, kami berharap dapat mendorong peningkatan akses masyarakat terhadap layanan perpustakaan yang modern, inklusif, dan berbasis teknologi. Dinas Perpustakaan juga akan berperan aktif dalam merumuskan program-program yang relevan,” ujar Ketua Pansus.

Dinas Perpustakaan Provinsi Sulawesi Barat yang hadir dalam rapat tersebut menyambut baik kesempatan yang diberikan oleh DPRD untuk turut serta melakukan kajian terhadap Ranperda ini. Mereka menegaskan komitmen untuk memberikan masukan yang konstruktif demi optimalisasi penyelenggaraan perpustakaan di seluruh wilayah provinsi.

Rapat Pansus ini diharapkan dapat terus berlanjut dengan diskusi yang produktif dan menghasilkan keputusan yang bermanfaat bagi peningkatan literasi masyarakat serta pengembangan perpustakaan di Provinsi Sulawesi Barat.

Dalam Rapat tersebut di Pimpin langsung oleh Ketua Pansus H. Irwan Pababari, SH, MTP, Wakil ketua H. Ahmad Junaedi, SI. P, M.IP beserta anggota Pansus lainnya Fredy boy, H. Syarifuddin,SH, Andi Muhammar Qadafi Abidin, SH, MH, drg. Nurwan Katta, Mars dan Drs. H. Habsi Wahid, MM. turut hadir Dinas Perpustakaan dan Biro Hukum setda Provinsi Sulawesi Barat.

(*Adv)

Bapemperda DPRD Provinsi Sulawesi Barat Tindak Lanjuti Hasil Fasilitasi Kemendagri RI Terhadap Ranperda Penyelenggaraan Jasa Konstruksi

 

Nuansa Terkini Mamuju, 11 Maret 2025 – Badan Pembentukan Peraturan Daerah (Bapemperda) DPRD Provinsi Sulawesi Barat kembali melaksanakan rapat untuk menindaklanjuti hasil fasilitasi Kementerian Dalam Negeri  RI terhadap Rancangan Peraturan Daerah (Ranperda) tentang Penyelenggaraan Jasa Konstruksi.

Rapat  ini bertujuan untuk memastikan Ranperda yang akan diusulkan telah sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku serta dapat memberikan manfaat optimal bagi pengembangan sektor konstruksi di Provinsi Sulbar.

Ketua Bapemperda DPRD Sulbar, Drs. H. Habsi Wahid menyatakan Ranperda tentang penyelengaraan Jasa Kontruksi untuk di jadwalkan dalam rapat Badan Musyawarah yang nantinya di tetapkan menjadi Peraturan Daerah dalam Rapat Paripurna

Rapat ini dihadiri oleh Anggota Bapemperda Andi Muhammar Qadafi dan Murniati serta perwakilan dari Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) dan Biro Hukum Setda Provinsi Sulawesi Barat.

*_Humas DPRD Prov. Sulbar_*

Pemprov Sulbar Sambut Baik Tiga Ranperda Inisiatif DPRD untuk Kemajuan Daerah

Nuansa Terkini Mamuju – Pemerintah Provinsi Sulawesi Barat menerima tiga rancangan peraturan daerah ranperda inisiatif Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Sulbar.

Tiga ranperda tersebut, yakni tentang peningkatan gizi masyarakat, penyelenggaraan perpustakaan dan penyelenggaraan kemajuan kebudayaan.

Hal itu diungkap Pelaksana Harian Sekretaris Provinsi Sulbar, Herdin Ismail saat menyampaikan pendapat Gubernur Sulbar atas penjelasan Panitia Khusus (Pansus) DPRD Sulbar terhadap tiga Ranperda itu, Kamis, 6 Maret 2025.

Herdin Ismail mengungkapkan, pihaknya sepakat dengan tiga Ranperda inisiatif DPRD Sulbar yang dinilai merupakan langkah awal dalam mengambil kebijakan demi kemajuan daerah dan kesejahteraan masyarakat.

“Pada prinsipnya, Pemprov Sulbar menyambut baik ketiga ranperda inisiatif DPRD ini untuk dibahas pada tahapan selanjutnya,” kata Herdin Ismail.

Menurutnya, ranperda peningkatan gizi masyarakat merupakan salah satu langkah positif dalam mewujudkan kesejahteraan masyarakat, sebagiamana visi Gubernur dan Wakil Gubernur Sulbar.

“Sesuai dengan rapat forkopimda kemarin, insya Allah ini menjadi atensi perhatian khusus pak gubernur, yakni penanganan terkait stunting. Hal itu sejalan dengan Ranperda inisiatif DPRD Sulbar tentang peningkatan gizi masyarakat,” ungkapnya.

Terkait ranperda penyelenggaraan perpustakaan, kata Herdin Ismail, sejalan dengan visi memajukan Sulbar. Apalagi, minat baca masyarakat Sulbar masih sangat perlu ditingkatkan.

“Untuk ranperda ini, bagaiamana sebetulnya masyarakat memiliki akses yang lebih luas. Jadi, jangan perpustakaan itu ibaratnya bangunan yang kurang diminati oleh publik, sehingga hanya menjadi tumpukan-tumpukan buku,” pungkas Herdin Ismail.

Lanjut Ia menjelaskan, ranperda tentang penyelenggaraan kemajuan kebudayaan sejalan dengan kebutuhan Sulbar yang kaya akan budaya.

“Kalau kita mau gali kebudayaan Sulbar ini, banyak hal yang menarik. Untuk itu, harus ada museum di Sulbar, tidak bisa berhenti hanya sebatas jargon budaya kita hebat, tapi tidak ada tempat menyimpan, seperti cagar budaya,” tuturnya.

(*Adv)

Pemprov Sulbar Sambut Baik Tiga Ranperda Inisiatif DPRD

Nuansa Terkini Mamuju, – Pemerintah Provinsi Sulawesi Barat menerima tiga rancangan peraturan daerah ranperda inisiatif Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Sulbar.

Tiga ranperda tersebut, yakni tentang peningkatan gizi masyarakat, penyelenggaraan perpustakaan dan penyelenggaraan kemajuan kebudayaan.

Hal itu diungkap Pelaksana Harian Sekretaris Provinsi Sulbar, Herdin Ismail saat menyampaikan pendapat Gubernur Sulbar atas penjelasan Panitia Khusus (Pansus) DPRD Sulbar terhadap tiga Ranperda itu, Kamis, 6 Maret 2025.

Herdin Ismail mengungkapkan, pihaknya sepakat dengan tiga Ranperda inisiatif DPRD Sulbar yang dinilai merupakan langkah awal dalam mengambil kebijakan demi kemajuan daerah dan kesejahteraan masyarakat.

“Pada prinsipnya, Pemprov Sulbar menyambut baik ketiga ranperda inisiatif DPRD ini untuk dibahas pada tahapan selanjutnya,” kata Herdin Ismail.

Menurutnya, ranperda peningkatan gizi masyarakat merupakan salah satu langkah positif dalam mewujudkan kesejahteraan masyarakat, sebagiamana visi Gubernur dan Wakil Gubernur Sulbar.

“Sesuai dengan rapat forkopimda kemarin, insya Allah ini menjadi atensi perhatian khusus pak gubernur, yakni penanganan terkait stunting. Hal itu sejalan dengan Ranperda inisiatif DPRD Sulbar tentang peningkatan gizi masyarakat,” ungkapnya.

Terkait ranperda penyelenggaraan perpustakaan, kata Herdin Ismail, sejalan dengan visi memajukan Sulbar. Apalagi, minat baca masyarakat Sulbar masih sangat perlu ditingkatkan.

“Untuk ranperda ini, bagaiamana sebetulnya masyarakat memiliki akses yang lebih luas. Jadi, jangan perpustakaan itu ibaratnya bangunan yang kurang diminati oleh publik, sehingga hanya menjadi tumpukan-tumpukan buku,” pungkas Herdin Ismail.

Lanjut Ia menjelaskan, ranperda tentang penyelenggaraan kemajuan kebudayaan sejalan dengan kebutuhan Sulbar yang kaya akan budaya.

“Kalau kita mau gali kebudayaan Sulbar ini, banyak hal yang menarik. Untuk itu, harus ada museum di Sulbar, tidak bisa berhenti hanya sebatas jargon budaya kita hebat, tapi tidak ada tempat menyimpan, seperti cagar budaya,” tuturnya.

(*Adv)

Forkopimda Sulbar Perkuat Sinergi untuk Pembangunan dan Stabilitas Daerah

 

Nuansa Terkini Mamuju, – Pemerintah Provinsi Sulawesi Barat bersama Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda) menggelar pertemuan strategis di Kantor Gubernur Sulbar, Rabu (5/3/2025). Pertemuan ini bertujuan memperkuat koordinasi dan sinergi dalam mendorong tata kelola pemerintahan yang lebih efektif serta meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

Acara tersebut dihadiri oleh Gubernur Sulawesi Barat, Suhardi Duka, Wakil Gubernur Salim S. Mengga, Plh. Sekretaris Provinsi Herdin Ismail, serta jajaran Forkopimda, BIN, dan instansi vertikal lainnya.

Dalam sambutannya, Gubernur Suhardi Duka menegaskan pentingnya kerja sama yang erat antarstakeholder guna memastikan kebijakan pembangunan daerah berjalan optimal.

“Forkopimda memiliki peran strategis dalam mendukung pembangunan daerah. Dengan koordinasi yang kuat, kita dapat menghadapi berbagai tantangan dan mempercepat pembangunan di Sulawesi Barat,” ujar Suhardi Duka.

Pembahasan Isu Strategis

Sejumlah isu utama menjadi fokus diskusi dalam pertemuan ini, di antaranya:

• Stabilitas inflasi dan penguatan perekonomian daerah
• Penurunan angka stunting dan kemiskinan
• Optimalisasi pelayanan publik dan infrastruktur
• Penegakan hukum terkait pajak dan retribusi
• Penguatan sinergi TNI-Polri dalam menjaga keamanan
• Penanganan narkoba dan kesiapsiagaan bencana

Kapolda Sulawesi Barat, Irjen Pol. Adang Ginanjar, menekankan komitmennya dalam mendukung upaya penurunan angka stunting secara terpadu.

“Penanganan stunting memerlukan kerja sama lintas sektor agar hasilnya optimal,” ujarnya.

Sementara itu, Kepala Kejaksaan Tinggi Sulbar, Andi Darmawangsa, menyoroti meningkatnya kasus narkoba dan menekankan pentingnya pencegahan sejak dini.

“Kami akan memperkuat upaya pencegahan serta memberikan penegakan hukum yang lebih efektif,” katanya.

Kolonel Arh. Uun Samson dari Korem 142/Tatag juga menegaskan pentingnya sinergi dalam menjaga ketahanan wilayah dan kesiapsiagaan terhadap bencana. Selain itu, ia menyoroti perlunya pengelolaan sampah yang lebih baik untuk menjaga kebersihan lingkungan.

Kesepakatan Strategis

Sebagai hasil pertemuan ini, Forkopimda Sulbar menyepakati beberapa langkah konkret yang akan segera diimplementasikan, antara lain:

1. Meningkatkan koordinasi dalam menangani isu-isu strategis di daerah.
2. Menangani stunting secara terpadu dengan membentuk tim khusus.
3. Memperkuat kerja sama dalam menjaga ketahanan pangan dan mengendalikan inflasi.
4. Meningkatkan sinergi TNI-Polri dalam berbagai aspek keamanan dan penegakan hukum.

Plh. Sekprov Sulbar, Herdin Ismail, menegaskan bahwa pemerintah daerah akan terus memperkuat kerja sama dengan Forkopimda untuk menciptakan stabilitas dan pembangunan yang berkelanjutan.

“Sinergi yang kuat sangat diperlukan dalam menghadapi berbagai tantangan, baik di bidang keamanan, sosial, maupun pembangunan daerah,” tegas Herdin.

Gubernur Suhardi Duka berharap koordinasi yang lebih erat ini dapat membawa Sulawesi Barat menuju kemajuan yang lebih pesat, dengan kesejahteraan yang lebih merata bagi seluruh masyarakat.